Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Coretax DJP Bakal Mati Sementara Rabu (7/1), Ini Cara Mengaksesnya Kembali

    Coretax DJP Bakal Mati Sementara Rabu (7/1), Ini Cara Mengaksesnya Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan layanan Coretax DJP tidak dapat diakses sementara waktu, karena sedang melakukan pemeliharaan sistem dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bagi wajib pajak. 

    Downtime Coretax DJP dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 23.00 WIB hingga Kamis, 8 Januari 2026 pukul 01.00 WIB. 

    Selama periode tersebut, laman coretaxdjp.pajak.go.id beserta seluruh layanannya akan dinonaktifkan sementara. DJP pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak.

    Setelah pemeliharaan selesai dan sistem kembali aktif, wajib pajak sudah dapat mengakses Coretax DJP seperti biasa. 

    Perlu diketahui, mulai tahun 2025, seluruh administrasi perpajakan dilakukan melalui satu aplikasi terpadu, yaitu Coretax DJP. 

    Agar proses pelaporan pajak berjalan lancar, Anda perlu menyiapkan tiga hal penting, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), dan validasi Kode Otorisasi. 

    Cara Mengakses dan Menyiapkan Coretax DJP

    1. Aktivasi akun Coretax.

    Syarat utamanya, wajib pajak sudah memiliki NPWP. Aktivasi dilakukan dengan membuka laman Coretax DJP dan memilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak. 

    Setelah itu, wajib pajak memasukkan NPWP, mengisi email serta nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online, lalu melakukan verifikasi identitas. Setelah akun diterbitkan, wajib pajak akan menerima email berisi kata sandi sementara dari domain resmi @pajak.go.id, yang kemudian harus diganti dengan kata sandi dan passphrase baru.

    2. Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

    KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi dari DJP yang wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. 

    Pembuatan KO DJP dilakukan dengan login ke Coretax, masuk ke menu Portal Saya, lalu mengajukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi dan sertifikat digital dapat diunduh sebagai bukti.

    3. Validasi Kode Otorisasi.

    Wajib pajak perlu memastikan status sertifikat digital sudah VALID melalui menu Profil Saya. Jika status masih INVALID, wajib pajak dapat memeriksa ulang hingga dokumen penerbitan KO DJP terbit dan siap digunakan.

    Dengan akun Coretax yang sudah aktif dan KO DJP yang valid, urusan pajak jadi lebih mudah karena semua layanan ada dalam satu aplikasi, lebih aman dengan tanda tangan elektronik resmi DJP, dan membuat wajib pajak lebih siap saat waktu pelaporan SPT Tahunan tiba. (Nur Amalina)

  • Surplus Dagang Semu, Ekonom: Kontraksi Ekspor-Impor Sinyal Ekonomi Tak Sehat

    Surplus Dagang Semu, Ekonom: Kontraksi Ekspor-Impor Sinyal Ekonomi Tak Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kinerja perdagangan Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan sinyal perdagangan tidak sehat. Sebab, meski surplus neraca perdagangan meningkat, terjadi kontraksi ekspor dan impor secara bersamaan, khususnya sektor nonmigas. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pada November 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,08% month-to-month (mtm) menjadi US$22,52 miliar, dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$24,23 miliar. Namun, secara kumulatif Januari-November 2025 terjadi kenaikan sebesar 5,61% year-on-year (yoy) dengan nilai US$256,56 miliar.

    Secara terperinci, ekspor nonmigas pada November 2025 tercatat sebesar U$21,64 miliar atau turun 7,30% mtm. Sementara itu, ekspor migas turun 1,25% mtm menjadi US$880 juta.

    Sementara itu, pada periode November 2025, impor turun 9,09% mtm menjadi US$19,86 miliar dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$21,84 miliar. Penurunan utamanya disebabkan oleh anjloknya impor nonmigas sebesar 10,68% mtm menjadi US$17 miliar, sedangkan impor migas naik 1,70% mtm  menjadi US$2,86 miliar. 

    Secara kumulatif Januari-November 2025, total impor naik 2,03% yoy menjadi US$218,02 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan ekspor dan impor nonmigas secara simultan merupakan sinyal yang tidak sehat bagi perekonomian. 

    “Memang, baik ekspor maupun impor ini mengalami kontraksi yang cukup tajam. Jadi ekspornya turun, impornya juga turun secara bulanan, yang artinya ini berarti tidak sehat,” kata Faisal kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/1/2026). 

    Menurut Faisal, peningkatan surplus perdagangan tidak dapat dimaknai sebagai perbaikan kinerja dagang. Pasalnya, surplus tersebut lebih disebabkan oleh penurunan impor nonmigas yang jauh lebih dalam dibandingkan ekspor. 

    Dari sisi struktur ekspor, tekanan masih terlihat kuat. Secara tahunan, komoditas bahan bakar mineral masih menjadi penyumbang terbesar penurunan ekspor sepanjang Januari–November 2025. Namun, secara bulanan, kontraksi terdalam justru terjadi pada sektor lain di luar energi.

    Faisal menjelaskan bahwa pada November secara month to month, pelemahan paling tajam terjadi pada sejumlah sektor strategis. 

    “Tapi kalau secara bulanan itu di November saja pergerakannya yang paling tajam kontraksinya adalah di lemak dan minyak hewani, nabati, dan juga besi dan baja,” ujarnya.

    Kondisi tersebut, lanjut Faisal, sejalan dengan proyeksi CORE dalam outlook ekonomi 2026. Tekanan eksternal diperkirakan akan terus membayangi kinerja ekspor Indonesia dan berujung pada penyempitan surplus perdagangan. 

    Tekanan eksternal tersebut antara lain berasal dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat serta meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Hambatan tarif dan non-tarif dinilai berpotensi menekan penetrasi ekspor Indonesia sekaligus melemahkan permintaan global terhadap produk-produk ekspor.

    Dengan kondisi tersebut, Faisal menegaskan bahwa ke depan surplus perdagangan Indonesia berisiko semakin tertekan, bukan hanya karena ekspor yang melemah, tetapi juga karena potensi impor yang kembali tumbuh. 

    “Jadi tadi kesimpulannya adalah memang ke depan potensi daripada surplus perdagangan menyempit karena ekspor yang mengalami tekanan,” pungkasnya.

  • 8 Dokumen Penting yang Harus Disiapkan untuk Daftar PPPK KemenHAM 2025

    8 Dokumen Penting yang Harus Disiapkan untuk Daftar PPPK KemenHAM 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2025.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026. Seleksi dijadwalkan berlangsung hingga 23 Januari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. 

    KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda.

    Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuat akun di SSCASN. Pelamar diminta untuk mengisi formulir menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang.

    Yang perlu diingat, pembuatan akun untuk seleksi PPPK ini hanya bisa dilakukan satu kali.

    8 Dokumen yang Dibutuhkan untuk Melamar PPPK KemenHAM

    Selain mengisi formulir, pelamar wajib pula melakukan unggah dokumen pada laman https://sscasn.bkn.go.id. 

    Berikut ini daftar dokumen yang diminta untuk disiapkan dalam melamar seleksi PPPK KemenHAM 2025:

    1. Surat Lamaran

    Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain).

    2. Surat pernyataan 16 (enam belas) poin

    Surat pernyataan ini juga wajib dibuat dengan cara diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- yang diperoleh melalui https://emeterai.co.id. 

    3. Surat Keterangan Pengalaman Kerja

    Pelamar diminta untuk menyertakan surat keterangan pengalaman kerja yang membuktikan pengalaman kerja terkait bidang tugas jabatan yang dilamar. Apabila pengalaman kerja berasal dari lebih dari 1 (satu) instansi/perusahaan.

    Pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari masing-masing instansi/perusahaan dan digabungkan dalam 1 (satu) file (format PDF) untuk diunggah (Surat Keterangan di Scan berwarna). Pastikan dalam surat keterangan pengalaman kerja memuat masa kerja, masa kerja terhitung sampai dengan 31 Desember 2025.

    4. KTP Asli

    Scan berwarna e-KTP asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang.

    5. Pas foto formal

    Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4×6 dengan ketentuan berlatar belakang merah, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto.

    link format surat lamaran dan surat pernyataan…

  • Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapatkan cibiran mengenai gagasan swasembada pangan Indonesia yang ingin dicapai pada masa pemerintahannya.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

    “Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Tak berhenti di situ, Prabowo mengeklaim masih mendapatkan seruan pihak-pihak yang meragukan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air hanya akan bertahan selama 1-2 tahun.

    Menurutnya, cibiran tersebut akan dibuktikan oleh pemerintah dengan mencapai status swasembada untuk komoditas lainnya, seperti jagung, singkong, hingga bawang putih.

    Dalam waktu dekat, Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengupayakan pencapaian swasembada komoditas protein, salah satunya menggalakkan produksi perikanan.

    “Kita akan produksi besar-besaran, kita akan buka ribuan desa-desa nelayan, kita akan buka ratusan budidaya ikan,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air tecermin dari jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton.

    Selain itu, Amran menyebut bahwa jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden Indonesia dan seluruh petani Indonesia,” kata Amran.

  • Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dinilai masih cukup tinggi saat Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada 2025. Salah satu penyebabnya imbas kebijakan harga gabah kering.

    Presiden Prabowo menyebut saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, lebih tinggi dari era Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton.

    Sayangnya, meski produksi beras dalam negeri melimpah, harga beras masih bertahan mahal. Produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,38% secara tahunan.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. 

    Kebijakan ini, menurutnya, mendorong kenaikan biaya produksi penggilingan sehingga berujung pada penyesuaian harga di tingkat konsumen.

    “Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 [per kilogram] karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Di satu sisi, Eliza mengakui kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi petani pangan. Dia menuturkan, nilai tukar petani (NTP) yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104 namun kini mulai membaik, terutama dengan dukungan kebijakan serapan gabah oleh Perum Bulog.

    Namun, Eliza menekankan swasembada pangan tidak seharusnya hanya dimaknai sekadar surplus produksi semata. Menurutnya, makna swasembada perlu didefinisikan lebih luas agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lapisan masyarakat.

    Dia juga mengingatkan, harga beras yang terus tinggi berisiko menekan daya beli masyarakat menengah—bawah, terutama di tengah kondisi lapangan kerja yang sempit, upah stagnan, dan inflasi pangan yang berulang.

    “Yang menjadi soal ini adalah kalangan menengah bawah, yang mana untuk kondisi saat ini lapangan pekerjaan sulit, upah relatif stagnan, inflasi terus-terusan terjadi terutama volatile food. Jadi daya beli mereka semakin tergerus,” tuturnya.

    Eliza menilai pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan swasembada pangan agar tidak membebani masyarakat menengah—bawah. Menurutnya, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram semestinya diimbangi dengan operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Selain itu, sambung dia, distribusi stok Bulog juga harus diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras mahal di pasar. Dia mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko pergeseran konsumsi ke pangan substitusi yang lebih murah bisa terjadi.

    “Kalau misalkan [beras] menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instant atau ke gorengan karena untuk substitusi dari nasi,” ucapnya.

    Untuk itu, Core menyatakan tanpa kebijakan subsidi yang terarah, swasembada beras berpotensi hanya menjadi capaian statistik, bukan solusi nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.

    “Kalau menurut saya seharusnya diimbangi, targeted, untuk kalangan menengah bawah itu disubsidi berasnya. Jadi swasembada pangan ini berdampak positif untuk semua hal,” pungkasnya.

  • Keterbatasan Gudang Bulog Berpotensi Hambat Ekspor Jagung 2026

    Keterbatasan Gudang Bulog Berpotensi Hambat Ekspor Jagung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

    Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

    Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

    “Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

    Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

    Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

    APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

    “Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

    Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

    “Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

    Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

    Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

    Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

  • Prabowo: Saya Dituduh Mau jadi Diktator!

    Prabowo: Saya Dituduh Mau jadi Diktator!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menepis tudingan bahwa dirinya ingin menjadi diktator atau berambisi mempertahankan kekuasaan. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa dia memahami perbedaan antara keadilan dan ketidakadilan, serta hal-hal yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kepala negara menegaskan bahwa perjuangannya sejak awal dilandasi pengabdian kepada bangsa dan rakyat.

    “Saya dituduh mau jadi diktator, saya dituduh mau berkuasa, saya dituduh mau kudeta. Tetapi sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit tentara nasional Indonesia. TNI adalah tentara rakyat, lahir dari rakyat,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran rakyat, khususnya para petani.

    Dia menuturkan bahwa pada masa awal kemerdekaan, para pejuang tidak dibiayai oleh negara, melainkan oleh rakyat. 

    “Waktu kita menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, belum ada anggaran, belum ada kementerian keuangan. Yang membiayai perjuangan adalah rakyat Indonesia. Pejuang-pejuang adalah para petani Indonesia,” katanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa tanpa jasa petani, Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, menurutnya, petani merupakan kelompok yang paling setia dan paling loyal terhadap bangsa dan negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu juga berbagi pengalaman pribadinya saat menjalani pendidikan militer sejak tahun 1970. Dia mengenang interaksi dengan masyarakat desa yang dengan keterbatasan hidup tetap menunjukkan kepedulian kepada prajurit. 

    “Rakyat keluar dari rumah-rumah sederhana, rumah gedek, lantainya masih tanah. Mereka memberi minuman teh, pisang, singkong kepada kami, padahal untuk memasak mereka harus mengambil kayu dan air dari jauh,” tutur Prabowo.

    Menurutnya, pengalaman tersebut membentuk keyakinannya bahwa petani dan rakyat kecil adalah tulang punggung bangsa Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka.

    “Para petani yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini,” pungkas Prabowo.

  • Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

    Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. 

    Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian. 

    Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

    Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

    Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni. 

    Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

    “Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif,” pungkasnya.

    Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

    Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi. 

    Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

    Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

    Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

  • Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) tebar diskon atau potongan harga 50% tambah daya listrik untuk pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.
     
    Promo yang berlaku mulai 7 hingga 20 Januari 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

    Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

    “Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi melalui keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

    Adi mengatakan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” tambah Adi.

    Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50% lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

    Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

    Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher diskon tambahan daya melalui fitur ‘Reward’ di PLN Mobile atau email terdaftar.

    Kemudian, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Adi mengatakan, setiap akun PLN Mobile mendapatkan paling banyak empat buah e-voucher tambah daya selama periode promo berlangsung guna memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh pelanggan.

    “Masyarakat juga tak perlu khawatir karena penyambungan tambah daya listrik cukup mudah dan cepat, dengan melakukan pengajuan yang praktis dan dilakukan secara digital lewat aplikasi PLN Mobile,” tutup Adi.

  • Eks Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Divonis 1,5 Tahun Penjara di Kasus Jiwasraya

    Eks Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Divonis 1,5 Tahun Penjara di Kasus Jiwasraya

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) periode 2008-2018.

    Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunoto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

    “Mengadili.. Menyatakan Terdakwa Isa Rachmatarwata terbukti di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan [1,5 tahun],” ujar Ketua Majelis Hakim dalam keterangan resmi. 

    Meski demikian, Majelis Hakim mengatakan bahwa Isa tidak menerima atau menikmati keuntungan materil apapun dari tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan atas tuntutan dari JPU.

    Selain itu, Majelis Hakim menghukum Isa membayar denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

    “Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” imbuhnya. 

    Isa Rachmatarwata dinyatakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memang belum adanya temuan aliran dana yang diterima langsung oleh mantan Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Sebagaimana diketahui, pria yang kini menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu kini ditetapkan tersangka dan resmi ditahan per 7 Februari 2025. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penetapan Isa sebagai tersangka dengan jerat pasal kerugian negara pada Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengharuskannya menerima langsung uang (kickback) korupsi. 

    “Kualifikasi perbuatan delik dalam UU Tipikor ada berbagai jenis al: merugikan keuangan negara [pasal 2,3, dalam pasal ini tidak ada keharusan seseorang pelaku menerima kickback karena bisa juga menguntungkan orang lain atau korporasi], ada suap [pasal 5], gratifikasi [pasal 12 B], dll,” jelasnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (8/2/2025).