Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

    “Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

    Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

    Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

    Akselerasi hilirisasi

    Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

    Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

    Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

    Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

  • Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus terkait kenaikan gaji bagi hakim ad hoc. Pasalnya, dalam regulasi yang ada baru hakim aparatur sipil negara (PNS) alias hakim karier yang mengalami kenaikan tunjangan mulai 2026 ini

    Prasetyo menyebut pemerintah tidak melihat adanya penolakan terhadap kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN hakim secara keseluruhan. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih pada belum selesainya perincian teknis terkait skema kenaikan gaji bagi hakim ad hoc.

    “Tidak ada penolakan. Itu nanti akan dihitung tersendiri karena berkenaan dengan hakim ad hoc perinciannya sedang didetailkan. Jadi akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji hakim ad hoc,” ujar Prasetyo di Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.  

    Dia mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dan aliansi hakim ad hoc, termasuk sebelum rencana aksi yang sempat disampaikan ke publik. “Sudah, kami berkomunikasi terus,” kata Prasetyo.

     Prasetyo menjelaskan, proses perumusan skema kenaikan gaji membutuhkan waktu karena struktur jabatan dan sistem penggajian hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Selain itu, payung hukum yang mengatur hakim ad hoc juga tidak sama, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpisah.

    “Struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lain. Payung hukumnya juga berbeda, makanya penanganannya nanti terpisah,” jelasnya.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kenaikan pendapatan bagi hakim ad hoc.  Dia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kondisi hakim ad hoc yang dinilai paling membutuhkan perbaikan kesejahteraan.

    “Insyaallah. Arahan Presiden, kondisi hakim ad hoc memang perlu diperhatikan. Nanti akan disesuaikan dengan hakim karier,” pungkas Prasetyo.

    Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Di sisi lain, mulai 2026, hakim PNS alias hakim karier mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025. Besaran diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.

  • Fakta Penggerebekan Pabrik Narkotika Cair yang Produksi Happy Water, Apa Itu?

    Fakta Penggerebekan Pabrik Narkotika Cair yang Produksi Happy Water, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek laboratorium pembuatan narkotika yang dikemas dalam bentuk liquid vape dan happy water pada Selasa (6/1/2026).

    Pabrik pembuatan narkotika cair tersebut berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ancol, Jakarta.

    “Kami menemukan tempat yang digunakan untuk meracik, mengolah narkotika cair yang kemudian disuntikkan ke dalam liquid vape dan happy water,” kata Plt. Deputi Pemberantasan BNN Budi Wibowo di Jakarta Utara, Selasa, dikutip dari Antaranews.

    Budi menerangkan dalam pengungkapan tersebut petugas menangkap total empat orang, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan perannya masing-masing.

    Incar kalangan muda

    Lebih lanjut, Budi mengungkapkan sindikat pengedar narkotika kini mengemas narkoba dalam bentuk cartridge liquid vape untuk mengincar kalangan muda.

    “Ada rentang klaster, kelompok tertentu yang menjadi sasaran mereka. Utamanya penikmat, pengguna vape yang tentu dari hasil survei kita semakin bertambah banyak anak-anak kita, generasi bangsa kita karena menganggap bagian daripada tren adalah dengan mengonsumsi vape sebagai alternatif daripada rokok konvensional,” kata Budi.

    Kronologi pengungkapan pabrik narkotika cair

    Pengungkapan lab pembuatan narkotika tersebut berawal dari Operasi Pengamanan Natal dan tahun baru (Nataru) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    Pada saat itu, dua orang penumpang asal Malaysia berinisial HHS dan DM ditangkap karena kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan Ethomidate.

    Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap dua orang lainnya, yakni PS dan HSN, yang diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

    Dari keterangan tersangka PS, tim gabungan kemudian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Jakarta, yang digunakan sebagai lokasi peracikan narkotika.

    Di tempat tersebut, bahan MDMA dan Ethomidate yang diselundupkan dari luar negeri dicampur dengan minyak nikotin dan cairan perasa untuk dijadikan liquid vape sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

    Mengenal Happy Water

    Melansir situs BNN Surabaya, Happy Water merupakan campuran beberapa jenis narkotika dalam bentuk cair yang sering dicampurkan ke dalam minuman.

    Selain Happy Water, terdapat narkotika cair lain yang wajib diwaspadai oleh masyarakat. Salah satunya adalah liquid vape.

    Pada penggerebekan yang baru-baru ini dilakukan BNN, liquid vape mengandung narkotika dikemas dengan menggunakan merek dagang Love Ind.

    Barang terlarang tersebut akan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam dan dijual dengan harga kisaran antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.

  • Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana Indonesia membangun bandar antariksa nasional bukanlah wacana baru. Gagasan tersebut telah dirintis sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan masuk dalam Rencana Induk Keantariksaan nasional, dengan Biak, Papua, sebagai lokasi yang dinilai paling strategis.

    Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa BRIN yang juga Kepala LAPAN pada 2014–2021 Thomas Djamaluddin mengatakan pada tahap awal, bandar antariksa tersebut dirancang berskala kecil untuk mendukung peluncuran roket-roket kecil guna menempatkan satelit mikro ke orbit rendah hingga 600 kilometer. 

    Menurut Thomas, Indonesia sejatinya telah mampu membangun satelit mikro secara mandiri, namun masih bergantung India untuk peluncuran.

    “Ditargetkan Indonesia bisa meluncur dengan menggunakan roket sendiri dan bandar antariksa sendiri,” kata Thomas kepada Bisnis pada Rabu (7/1/2026).

    Thomas menambahkan Biak dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya yang dekat dengan garis ekuator memberikan keunggulan teknis dan efisiensi energi dalam peluncuran roket ke berbagai jenis orbit satelit. 

    Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan bandara di Biak juga menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan distribusi dan transportasi komponen roket yang diproduksi di lokasi lain

    “Biak juga mempunyai ruang terbuka ke Pasifik sehingga roket tingkat awal bisa jatuh di laut lepas,” katanya. 

    Meski demikian, Thomas mengakui pembangunan bandar antariksa merupakan investasi yang sangat besar, sementara kebutuhan peluncuran satelit nasional masih terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas tersebut perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan negara-negara yang telah memiliki teknologi keantariksaan untuk meluncurkan satelit mereka.

    Tantangan utama ke depan, lanjut Thomas, adalah kesinambungan pendanaan serta pengembangan industri keantariksaan nasional. Strategi kolaborasi dengan mitra luar negeri dinilai menjadi kunci.

    “Bisa bilateral, multilateral, maupun konsorsium swasta mancanegara,” kata Thomas.

    Sejalan dengan pandangan tersebut, BRIN melalui laman resminya pada 20 Desember 2025 menyebutkan pembangunan Bandar Antariksa Nasional diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan. 

    Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena kedekatannya dengan garis ekuator, yang memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa. Komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Bandar Antariksa yang digelar di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Jumat (19/12). 

    Dukungan mencakup kesiapan infrastruktur dasar, pemanfaatan kawasan hutan, hingga komitmen pemerintah daerah setempat. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kondisi mantap, dengan tingkat kemantapan mencapai 99,77% dari total panjang 85,72 kilometer. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Reiza Setiawan, menyampaikan sepanjang 44,97 kilometer, ruas jalan nasional berada dekat dengan lokasi rencana bandar antariksa dan telah berstatus kelas II, dengan tingkat kemantapan mencapai 95%. 

    Kondisi tersebut dinilai masih memadai untuk mendukung lalu lintas dan aktivitas pembangunan.

    Kementerian Kehutanan juga menegaskan kesiapan mendukung pembangunan Bandar Antariksa Nasional melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur pemerintah yang bersifat nonkomersial, termasuk bandar antariksa, disebut tidak dikenakan kewajiban kompensasi tertentu.

    “Intinya, kami Kementerian Kehutanan siap membantu ketika menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan ini [Badar Antariksa Nasional]. Tentunya dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan,” kata Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Doni Sri Putra. 

    Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kampung dan distrik serta membentuk tim percepatan pembangunan.

    “Pemerintah daerah berharap rencana pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak dapat ditindaklanjuti secara konsisten tanpa penundaan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya. 

  • Densus 88: Ledakan SMAN 72 jadi Inspirasi Aksi Penusukan di Moskow

    Densus 88: Ledakan SMAN 72 jadi Inspirasi Aksi Penusukan di Moskow

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri mengemukakan insiden ledakan SMAN 72 Jakarta telah menginspirasi aksi teror di Moskow, Rusia.

    Juru Bicara Densus 88 Anti-teror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan aksi teror itu dilakukan oleh MN (15). Dia adalah remaja Moskow yang melakukan penusukan di sekolah pada (16/12/2025).

    “Pelaku penusukan di Odintsovo, Moskow, Rusia pada tanggal 16 Desember 2025. Remaja ini bersenjatakan pisau melakukan penyerangan di sebuah sekolah di wilayah Moskow,” ujar Mayndra di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia menambahkan insiden penusukan itu telah menewaskan seorang anak dan melukai petugas keamanan sekolah di Odintsovo.

    Bicara soal kaitan dengan insiden SMAN 72, Mayndra mengungkap dalam gagang senjata yang digunakan MA itu terdapat tulisan ‘Jakarta Bombing’.

    “Nah, di sini [senjata] diambil oleh rekannya kemudian di-upload kemudian di-upload di dalam komunitas ini gitu ya. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.

    Adapun, pelaku merupakan pelajar di SMAN 72 Jakarta. Dia dikenal sebagai orang tertutup dan menyukai konten kekerasan ekstrem di internet.

    Dorongan pelaku melancarkan aksinya karena merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah akibat tekanan yang dialaminya.

    Selain itu, dalam melancarkan aksinya tersebut, pelaku terinspirasi dari enam tokoh pelaku pembunuhan atau kekerasan ekstrem di belahan dunia.

  • Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat menganggarkan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai sederet program prioritas. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan subsidi energi masuk ke dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025—2026, DPR mematok postur APBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Mayoritas pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

    Pemerintah menetapkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp693 triliun.

    Postur itu membuat defisit APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Ada pula rencana pembiayaan anggaran senilai Rp689,1 triliun.

    Khusus untuk program prioritas pemerintah pusat, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran senilai Rp1.377,9 triliun. Alokasi itu terjadi di tengah belanja negara 2026 yang naik 7,3% dari 2025 lalu. 

    “Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat mencapai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan ada Rp1.377,9 triliun. Ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada media gathering di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025 lalu. 

    Terdapat 18 program prioritas yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk tahun ini, berikut daftarnya:

    Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
    PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
    Kartu sembako atau BPNT: Rp43,8 triliun
    Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
    Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
    Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
    Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,3 triliun
    Perumahan: Rp48,7 triliun
    Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
    Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk: Rp108,8 triliun
    TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
    Subsidi energi dan kompensasi: Rp381,3 triliun
    Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
    Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
    Kampung Nelayan dan pergaraman nasional: Rp6,6 triliun).

    Belanja Prioritas Mengorbankan Dana untuk Daerah

    Besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat maupun belanja mereka secara umum turut berpengaruh kepada pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pagu anggaran TKD hanya ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 19,8% dari outlook laporan semester I APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun. 

    Pemerintah mengeklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong melainkan dialihkan ke program prioritas yang nantinya langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan bahwatidak semua pemerintah (pemda) memiliki kapasitas fiskal yang besar lantaran porsi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.

    Herman mencontohkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai dari belanja modal APBD kini terpengaruh pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Khususnya, bagi daerah yang sangat bergantung pada anggaran TKD.

    “Dalam konteks ini ketika pemerintah sudah memangkas dana transfer ke daerah yang selama ini [masuk] DAK fisik menjadi andalah pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, itu kan terpengaruh belanja di sektor terkait,” terangnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (7/1/2025). 

    Adapun mengenai program prioritas pusat yang diklaim bakal dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, seperti MBG, dinilai hanya berdampak ke beberapa sektor sata seperti petani maupun peternak yang memasok kebutuhan pangan. 

    “Mungkin pertanian dan perkebunan terdampak kalau program berjalan mulus, karena dapur [MBG] ini membutuhkan beras produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu di bawah kewenangan pemda dan mengalami keterbatasan fiskal,” lanjut Herman.

  • Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mencampuri proses pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, meski di antaranya berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. 

    Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat diberikan daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar dan berpotensi dicabut izinnya. Namun, ia memilih tidak membaca daftar tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Saya bilang saya enggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ,” ujar Prabowo.

    Dia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya nama kader Gerindra dalam daftar tersebut. Menurutnya, demi menjaga objektivitas dan integritas penegakan hukum, seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Begitu lihat, aduh teman saya. Begitu lihat lagi, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu. Kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” katanya. 

    Prabowo menegaskan bahwa para menteri di kabinet diangkat untuk menjalankan tugas dan siap menerima kritik publik. Ia juga meminta agar seluruh keputusan penindakan dilakukan berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu. 

    “Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Petunjuknya sederhana, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

    “Apa yang kurang jelas? Kalau tidak paham, keluar saja dari jabatan. Banyak yang bisa menggantikan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan tidak khawatir dengan pergantian pejabat, seraya menyebut banyak generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

    Di akhir sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah yang telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

    “Dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

    Prabowo juga menuturkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

    Presiden ke-8 RI itu menyebut CBP tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sementara pada 2025 telah menembus lebih dari 3 juta ton CBP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

    “Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angkanya naik 13,36% dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

    Kendati demikian, produksi beras dalam negeri susut 1,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 30,62 juta ton pada 2024 dari 31,1 juta ton pada 2023.

    Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada beras:

    1. Produksi Beras

    Sepanjang Januari—Desember 2025, produksi beras diperkirakan naik 13,36% yoy dari 30,62 juta ton menjadi 34,71 juta ton.

    Sejalan dengan hal itu, potensi luas panen padi pada 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 1,29 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Potensi produksi padi juga diperkirakan meningkat 13,37% yoy menjadi 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya 53,14 juta ton GKG.

    2. Nihil Impor

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras pada 2025. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Zulhas mengatakan realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada 2025, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    3. Impor Beras Khusus

    BPS mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025, yang berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Adapun pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

    Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia, melainkan beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

    Secara terperinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Kemudian, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    4. Tren Harga Beras

    BPS juga mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Begitu pula secara tahunan yang naik 6,38%.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92 persen secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara month-to-month, dan naik 6,72 persen secara year-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

    Hal yang sama juga terjadi pada beras di tingkat eceran yang naik 0,18% mtm dan naik 3,64% yoy. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di eceran dibanderol Rp15.081 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp15.054 per kilogram.

    Beras di tingkat grosir juga naik 0,22% mtm dan naik 5% yoy. Rinciannya, rata-rata harga beras di grosir naik dari Rp14.131 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp14.162 per kilogram pada Desember 2025.

    5. Potensi Gagal Panen Imbas Bencana

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

    Adapun, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa 11,43% lahan padi di tiga wilayah tersebut saat ini berisiko gagal panen akibat banjir, atau setara dengan sekitar 125.000 hektare.

    Namun, tidak semua lahan yang berisiko akan gagal panen. Dengan asumsi 70% lahan berisiko benar-benar gagal panen. Dari luas lahan ini, maka potensi kehilangan produksi gabah kering panen (GKP) diperkirakan mencapai 440.000 ton atau setara dengan 270.000 ton beras.

    Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram.

    “Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

  • Menkes: 87 Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatra Mulai Beroperasi Kembali

    Menkes: 87 Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatra Mulai Beroperasi Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kondisi terkini fasilitas kesehatan yang terdampak di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh akibat bencana hidrometeorologi. 

    Dia menyebut ada 87 rumah sakit yang terdampak, 9 diantaranya sempat berhenti beroperasi pada 1 Desember 2025. Lokasinya terletak di Aceh sebanyak 8 rumah sakit, dan 1 di Sumatra Utara. 

    Namun kembali beroperasi dalam jangka waktu dua minggu, meskipun layanan belum berlangsung maksimal. 

    “Tapi dalam dua minggu 87 RSUD di daerah bencana termasuk sembilan yang banjirnya setinggi pinggang lebih yang benar-benar alatnya udah enggak karu-karuan itu bisa mulai beroperasi,” katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

    Selain rumah sakit, terdapat 867 puskesmas yang terdampak. 152 harus berhenti beroperasi pada 1 Desember 2025. Kendati demikian, pada awal Januari 2026, hanya 3 puskemas yang belum beroperasi.

    Lokasinya berada di Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Di Aceh Timur, katanya, bangunan puskesmas hancur karena dihantam kayu-kayu yang terbawa hanyut banjir.

    Dia mengatakan percepatan puskesmas agar masyarakat dapat segera dilayani, di mana petugas akan mendatangi lokasi pengungsian.

    “Karena dia fungsinya adalah memastikan masyarakat di tiga provinsi yang terdampak dan juga ratusan ribu yang masih ada di seribuan posko pengungsian, itu layanan kesehatannya kita bisa layani agar mereka tidak ke rumah sakit,” jelasnya.

    Alasannya adalah akses ke rumah sakit lebih sulit dan jumlah yang terbatas, sehingga petugas puskesmas dikerahka ke tenda pengungsian.

    Dalam pelaksanaannya, Budi menuturkan telah melibatkan 4.000 relawan karena kekurangan tenaga kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan di tiga provinsi itu terdampak, di mana rumah-rumah mereka juga hancur.

    “4.000 relawan itu sudah kita kirim dan kita puter setiap 2 minggu sampai 3 minggu berotasi. Jadi setiap saat ada 700-900 relawan kesehatan dengan tugasnya memberikan layanan kesehatan terutama di posko-posko pengungsian tadi,” terangnya.

    Sampai saat ini, Kemenkes tengah memperbaiki peralatan kesehatan yang rusak seperti MRI hingga alat cuci darah. Namun jika dirasa tidak memungkinkan, Kemenkes akan menyediakan alat kesehatan yang baru.

  • APBI Minta Tarif Bea Keluar Batu Bara Pertimbangkan Sensitivitas Harga

    APBI Minta Tarif Bea Keluar Batu Bara Pertimbangkan Sensitivitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan pengenaan bea keluar batu bara dengan mekanisme tarif berjenjang harus mempertimbangkan sensitivitas harga.

    Adapun, pengenaan tarif bea keluar batu bara itu bakal diterapkan pada 2026 ini. Usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani berpendapat, usulan skema bea keluar seharusnya mempertimbangkan sensitivitas harga serta keberlangsungan industri batu bara dalam negeri.

    “Sehingga akan tercipta optimalisasi baik dari sisi penerimaan negara ataupun kondusivitas industri dalam negeri,” ucap Gita kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Menurutnya, skema pengenaan bea keluar yang tepat pada akhirnya mampu mendorong laju ekonomi secara nasional. 

    “Oleh karena itu, tarif bea keluar perlu mendengar dari semua stakeholder agar tercipta tarif bea keluar yang berkeadilan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, APBI memprediksi permintaan ekspor batu bara Indonesia pada tahun ini masih moderat sehingga memicu tekanan untuk pertumbuhan usaha domestik. 

    Gita mengatakan, para pelaku usaha hanya memasang ekspektasi pertumbuhan usaha terbatas sekitar 0,5% dan tidak lagi signifikan.  

    “Seiring permintaan global batu bara termal yang cenderung moderat, pertumbuhan ke depan diperkirakan sangat terbatas,” katanya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara terus mengalami penurunan. Secara kumulatif Januari-November 2025, ekspor emas hitam itu tercatat hanya mencapai US$22,17 miliar atau turun 20,27% dibandingkan dengan Januari-November 2024 sebesar US$27,80 miliar. 

    Secara volume, ekspor batu bara turun 3,97% menjadi 354,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 269,31 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar. 

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025). 

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha. 

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.