Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kontribusi Manufaktur ke PDB Ditarget 20,56% pada 2029, Realistis?

    Kontribusi Manufaktur ke PDB Ditarget 20,56% pada 2029, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah lewat Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 menargetkan peningkatan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20,56% pada 2029, dengan pertumbuhan manufaktur sebesar 8,14%. 

    Target tersebut dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibidik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 41/2025. 

    Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai target tersebut terlalu ambisius dan sulit tercapai jika tidak disertai perubahan kebijakan yang bersifat fundamental.

    “Kalau lihat tren historis itu tidak mendukung. Lebih dari 1 dekade terakhir kontribusi manufaktur terhadap PDB stagnan di kisaran 18%–19%, bahkan menunjukkan kecenderungan penurunan secara struktural sejak 2014,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026). 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama ekonomi kuartal II/2025. Adapun, sumbangsihnya terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy). 

    Adapun, kontribusi industri ke PDB pada kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022. 

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Ariyo mengungkapkan, terdapat sejumlah penyebab struktural yang membuat kontribusi manufaktur sulit kembali menembus level di atas 20% seperti yang pernah dicapai sedekade lalu. 

    Pertama, terjadinya fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana pertumbuhan manufaktur kalah cepat dibandingkan sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan komoditas.

    Kedua, struktur industri nasional dinilai masih dangkal karena didominasi manufaktur berteknologi rendah hingga menengah. Kondisi tersebut membatasi peningkatan nilai tambah domestik meskipun output fisik industri mengalami pertumbuhan.

    “Manufaktur memang tumbuh, tetapi tidak cukup cepat dibanding sektor lain, sementara upgrading teknologi masih sangat terbatas sehingga nilai tambah domestik ikut terhambat,” terangnya. 

    Faktor ketiga yang turut menekan kinerja manufaktur adalah tingginya ketergantungan pada komoditas dan siklus global. Boom komoditas memang mendongkrak PDB nasional, tetapi secara bersamaan menggeser sumber pertumbuhan dari sektor manufaktur ke sektor ekstraktif dan memperkuat apresiasi nilai tukar riil yang melemahkan daya saing industri.

    Di sisi internal, Ariyo menilai lemahnya produktivitas dan inovasi teknologi juga menjadi persoalan utama. Belanja riset dan pengembangan (R&D) industri masih rendah, sementara berbagai insentif fiskal dan pengembangan kawasan industri belum dikaitkan secara ketat dengan inovasi maupun komersialisasi teknologi.

    “Industri kita lebih terdorong untuk memperluas kapasitas pabrik, bukan melakukan lompatan produktivitas atau menaikkan frontier teknologi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi kelembagaan turut memperbesar tantangan industrialisasi. Sektor industri sangat bergantung pada kebijakan lintas bidang seperti energi, perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, hingga pembiayaan jangka panjang, namun belum terintegrasi secara solid.

    Ariyo menambahkan, Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 tidak memiliki daya paksa lintas kementerian sehingga industrialisasi berjalan dalam ekosistem kebijakan yang tidak sinkron. 

    Padahal, pertumbuhan manufaktur riil selama ini rata-rata hanya berada di kisaran 4%–5% dan belum kembali ke lintasan pra-2012 pasca-pandemi. Sementara itu, tahun ini laju pertumbuhan dibidik mencapai 6,89% dan tumbuh hingga 8,14% pada 2029.

    “Target tersebut possible on paper, tetapi tidak kredibel secara kebijakan jika pendekatan business-as-usual masih dipertahankan,” pungkasnya. 

  • Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menimbulkan perbedaan dampak yang cukup signifikan antara segmen rumah tapak dan hunian vertikal. 

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, tapi efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih timpang akibat karakteristik siklus konstruksi apartemen yang belum selaras dengan jangka waktu regulasi.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab adanya perbedaan efektivitas penyerapan insentif PPN DTP di sektor hunian tapak dan vertikal. Sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen.

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry dalam Media Briefing, Rabu (7/1/2026).

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni.

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

    “Orang khawatir jika bangun banyak, peraturannya tidak berlaku lagi tahun depan. Padahal, penghematan 11% dari harga Rp1 miliar itu mencapai Rp110 juta, sangat signifikan bagi konsumen,” imbuhnya.

    Kondisi berbeda terlihat pada segmen rumah tapak komersial, di mana sejumlah pengembang rumah tapak komersial mengungkap implementasi PPN DTP dinilai signifikan mendorong penjualan sepanjang 2025.

    Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

    Dia menjelaskan, keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa. 

    “Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP,” jelasnya.

    Kebut Unit Ready Stock

    Seiring dengan dampak positif yang nyata tersebut, manajemen PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengaku tengah bersiap memacu ketersediaan unit hunian siap huni (ready stock) guna menangkap peluang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2026. 

    Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi mengungkapkan bahwa kelanjutan insentif fiskal ini merupakan angin segar bagi daya beli konsumen di sektor real estat. Menurutnya, CTRA berkomitmen memastikan para pelanggan dapat menikmati fasilitas tersebut dengan mempercepat proses konstruksi agar memenuhi kriteria serah terima yang ditetapkan pemerintah. 

    “Tentu PPN DTP sangat menguntungkan konsumen, kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menanggung PPN bagi pembeli rumah. Kami akan mengusahakan konsumen mendapatkan insentif tersebut karena jika tidak tentu mereka akan komplain,” ujar Harun kepada Bisnis.

    Senada, emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) atau Metland mengungkap perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah bakal berkontribusi positif terhadap kinerja perseroan sepanjang tahun ini. 

    Direktur Metland Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal tersebut menjadi salah satu pendorong utama dalam capaian marketing sales sepanjang 2025. Hingga periode September 2025, separuh penjualan produk hunian tercatat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

    “Hingga September tahun 2025, lebih dari 50% marketing sales penjualan produk hunian MTLA memanfaatkan insentif PPN DTP,” ujar Olivia saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Menurut Olivia, kepastian regulasi dan periode program yang terencana sejak awal memberikan dampak besar bagi pengembang dalam menyusun strategi penjualan.

    Kendati mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha, ekonom menilai pemberian insentif ini hanya sekedar memberikan Perbaikan secara sektoral. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan insentif PPN DTP belum terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Huda merujuk pada data kuartal III/2025, saat periode PPN DTP 100% berlangsung, pertumbuhan sektor konstruksi tercatat sebesar 4,21% dan jasa real estate ada di angka 3,95%. Posisinya, masih tertinggal jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi total sebesar 5,04%. 

    “Jadi, memang tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjualan semen pun, juga mengalami penurunan di tahun 2025. Artinya, pemberian insentif memang tidak mendorong perekonomian secara signifikan,” ungkapnya.

    Kendati ada perbaikan secara sektoral dibandingkan periode tanpa insentif, Huda menilai dampak PPN DTP terhadap penguatan daya beli masyarakat secara luas masih sangat minim.

    Senada dengan itu, Dosen dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan PPN DTP 2026 cenderung terlalu kecil untuk menggerakkan mesin ekonomi sebesar Indonesia.

    “Kebijakan tersebut terlalu minimalis, baik dari nilai insentif dan jumlah rumah yang mendapatkan insentif. Tidak akan terlalu berdampak dalam mendorong daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” Ungkap Wijayanto.

  • Penampakan Tumpukan Duit Rp96 Miliar, Disita Bareskrim dari 21 Situs Judol

    Penampakan Tumpukan Duit Rp96 Miliar, Disita Bareskrim dari 21 Situs Judol

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus tindak pidana praktik perjudian online alias judol senilai Rp96 miliar.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan uang puluhan miliar itu diperoleh dari pengungkapan kasus judi online dan perkembangan penanganan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

    Dia mengatakan uang tersebut didapat dari sitaan praktik judul yang diungkap terdapat 21 situs judol yang beroperasi secara nasional maupun internasional.

    “Sehingga totalnya 21 website perjudian online, 21 website itu adalah SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME, dan H5HIWIN,” kata Himawan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Rabu (7/1/2026).

    Kemudian, Himawan menyatakan bahwa penyidik telah mengembangkan kasus ini dan menemukan adanya 17 perusahaan fiktif untuk memfasilitasi transaksi judol.

    Belasan perusahaan tersebut, yaitu PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631 [Rp59,1 miliar],” imbuhnya.

    Peran 17 Perusahaan Judol 

    Dari kasus ini, Bareskrim telah menetapkan lima tersangka mulai MNF (30), selaku Direktur PT STS selaku fasilitator dalam transaksi deposit judol. 

    Selanjutnya, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Tersangka kelima yaitu WK (45) selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    Selanjutnya, Himawan mengungkap pihaknya juga telah menyita Rp37 miliar dari pengembangan laporan hasil analisisPPATK.

    “Kemudian yang kedua sumber dari LHA PPATK, yang ini menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan PPATK, itu sekitar Rp37 miliar. Jadi hampir RP96 miliar,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakabareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap Dirtipidsiber Bareskrim Polri telah menangani 664 kasus dengan penetapan 744 tersangka selama 2025.

    Selain itu, Bareskrim juga telah mengajukan blokir sebanyak 231.517 website judol dan tindakan pencegahan sebanyak 1.764 kegiatan.

    “Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904,” pungkasnya.

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

    “Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

    Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

    Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

    Akselerasi hilirisasi

    Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

    Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

    Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

    Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

  • Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus terkait kenaikan gaji bagi hakim ad hoc. Pasalnya, dalam regulasi yang ada baru hakim aparatur sipil negara (PNS) alias hakim karier yang mengalami kenaikan tunjangan mulai 2026 ini

    Prasetyo menyebut pemerintah tidak melihat adanya penolakan terhadap kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN hakim secara keseluruhan. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih pada belum selesainya perincian teknis terkait skema kenaikan gaji bagi hakim ad hoc.

    “Tidak ada penolakan. Itu nanti akan dihitung tersendiri karena berkenaan dengan hakim ad hoc perinciannya sedang didetailkan. Jadi akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji hakim ad hoc,” ujar Prasetyo di Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.  

    Dia mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dan aliansi hakim ad hoc, termasuk sebelum rencana aksi yang sempat disampaikan ke publik. “Sudah, kami berkomunikasi terus,” kata Prasetyo.

     Prasetyo menjelaskan, proses perumusan skema kenaikan gaji membutuhkan waktu karena struktur jabatan dan sistem penggajian hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Selain itu, payung hukum yang mengatur hakim ad hoc juga tidak sama, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpisah.

    “Struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lain. Payung hukumnya juga berbeda, makanya penanganannya nanti terpisah,” jelasnya.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kenaikan pendapatan bagi hakim ad hoc.  Dia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kondisi hakim ad hoc yang dinilai paling membutuhkan perbaikan kesejahteraan.

    “Insyaallah. Arahan Presiden, kondisi hakim ad hoc memang perlu diperhatikan. Nanti akan disesuaikan dengan hakim karier,” pungkas Prasetyo.

    Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Di sisi lain, mulai 2026, hakim PNS alias hakim karier mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025. Besaran diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.

  • Fakta Penggerebekan Pabrik Narkotika Cair yang Produksi Happy Water, Apa Itu?

    Fakta Penggerebekan Pabrik Narkotika Cair yang Produksi Happy Water, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek laboratorium pembuatan narkotika yang dikemas dalam bentuk liquid vape dan happy water pada Selasa (6/1/2026).

    Pabrik pembuatan narkotika cair tersebut berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ancol, Jakarta.

    “Kami menemukan tempat yang digunakan untuk meracik, mengolah narkotika cair yang kemudian disuntikkan ke dalam liquid vape dan happy water,” kata Plt. Deputi Pemberantasan BNN Budi Wibowo di Jakarta Utara, Selasa, dikutip dari Antaranews.

    Budi menerangkan dalam pengungkapan tersebut petugas menangkap total empat orang, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan perannya masing-masing.

    Incar kalangan muda

    Lebih lanjut, Budi mengungkapkan sindikat pengedar narkotika kini mengemas narkoba dalam bentuk cartridge liquid vape untuk mengincar kalangan muda.

    “Ada rentang klaster, kelompok tertentu yang menjadi sasaran mereka. Utamanya penikmat, pengguna vape yang tentu dari hasil survei kita semakin bertambah banyak anak-anak kita, generasi bangsa kita karena menganggap bagian daripada tren adalah dengan mengonsumsi vape sebagai alternatif daripada rokok konvensional,” kata Budi.

    Kronologi pengungkapan pabrik narkotika cair

    Pengungkapan lab pembuatan narkotika tersebut berawal dari Operasi Pengamanan Natal dan tahun baru (Nataru) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    Pada saat itu, dua orang penumpang asal Malaysia berinisial HHS dan DM ditangkap karena kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan Ethomidate.

    Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap dua orang lainnya, yakni PS dan HSN, yang diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

    Dari keterangan tersangka PS, tim gabungan kemudian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Jakarta, yang digunakan sebagai lokasi peracikan narkotika.

    Di tempat tersebut, bahan MDMA dan Ethomidate yang diselundupkan dari luar negeri dicampur dengan minyak nikotin dan cairan perasa untuk dijadikan liquid vape sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

    Mengenal Happy Water

    Melansir situs BNN Surabaya, Happy Water merupakan campuran beberapa jenis narkotika dalam bentuk cair yang sering dicampurkan ke dalam minuman.

    Selain Happy Water, terdapat narkotika cair lain yang wajib diwaspadai oleh masyarakat. Salah satunya adalah liquid vape.

    Pada penggerebekan yang baru-baru ini dilakukan BNN, liquid vape mengandung narkotika dikemas dengan menggunakan merek dagang Love Ind.

    Barang terlarang tersebut akan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam dan dijual dengan harga kisaran antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.

  • Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana Indonesia membangun bandar antariksa nasional bukanlah wacana baru. Gagasan tersebut telah dirintis sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan masuk dalam Rencana Induk Keantariksaan nasional, dengan Biak, Papua, sebagai lokasi yang dinilai paling strategis.

    Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa BRIN yang juga Kepala LAPAN pada 2014–2021 Thomas Djamaluddin mengatakan pada tahap awal, bandar antariksa tersebut dirancang berskala kecil untuk mendukung peluncuran roket-roket kecil guna menempatkan satelit mikro ke orbit rendah hingga 600 kilometer. 

    Menurut Thomas, Indonesia sejatinya telah mampu membangun satelit mikro secara mandiri, namun masih bergantung India untuk peluncuran.

    “Ditargetkan Indonesia bisa meluncur dengan menggunakan roket sendiri dan bandar antariksa sendiri,” kata Thomas kepada Bisnis pada Rabu (7/1/2026).

    Thomas menambahkan Biak dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya yang dekat dengan garis ekuator memberikan keunggulan teknis dan efisiensi energi dalam peluncuran roket ke berbagai jenis orbit satelit. 

    Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan bandara di Biak juga menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan distribusi dan transportasi komponen roket yang diproduksi di lokasi lain

    “Biak juga mempunyai ruang terbuka ke Pasifik sehingga roket tingkat awal bisa jatuh di laut lepas,” katanya. 

    Meski demikian, Thomas mengakui pembangunan bandar antariksa merupakan investasi yang sangat besar, sementara kebutuhan peluncuran satelit nasional masih terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas tersebut perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan negara-negara yang telah memiliki teknologi keantariksaan untuk meluncurkan satelit mereka.

    Tantangan utama ke depan, lanjut Thomas, adalah kesinambungan pendanaan serta pengembangan industri keantariksaan nasional. Strategi kolaborasi dengan mitra luar negeri dinilai menjadi kunci.

    “Bisa bilateral, multilateral, maupun konsorsium swasta mancanegara,” kata Thomas.

    Sejalan dengan pandangan tersebut, BRIN melalui laman resminya pada 20 Desember 2025 menyebutkan pembangunan Bandar Antariksa Nasional diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan. 

    Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena kedekatannya dengan garis ekuator, yang memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa. Komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Bandar Antariksa yang digelar di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Jumat (19/12). 

    Dukungan mencakup kesiapan infrastruktur dasar, pemanfaatan kawasan hutan, hingga komitmen pemerintah daerah setempat. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kondisi mantap, dengan tingkat kemantapan mencapai 99,77% dari total panjang 85,72 kilometer. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Reiza Setiawan, menyampaikan sepanjang 44,97 kilometer, ruas jalan nasional berada dekat dengan lokasi rencana bandar antariksa dan telah berstatus kelas II, dengan tingkat kemantapan mencapai 95%. 

    Kondisi tersebut dinilai masih memadai untuk mendukung lalu lintas dan aktivitas pembangunan.

    Kementerian Kehutanan juga menegaskan kesiapan mendukung pembangunan Bandar Antariksa Nasional melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur pemerintah yang bersifat nonkomersial, termasuk bandar antariksa, disebut tidak dikenakan kewajiban kompensasi tertentu.

    “Intinya, kami Kementerian Kehutanan siap membantu ketika menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan ini [Badar Antariksa Nasional]. Tentunya dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan,” kata Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Doni Sri Putra. 

    Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kampung dan distrik serta membentuk tim percepatan pembangunan.

    “Pemerintah daerah berharap rencana pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak dapat ditindaklanjuti secara konsisten tanpa penundaan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya. 

  • Densus 88: Ledakan SMAN 72 jadi Inspirasi Aksi Penusukan di Moskow

    Densus 88: Ledakan SMAN 72 jadi Inspirasi Aksi Penusukan di Moskow

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri mengemukakan insiden ledakan SMAN 72 Jakarta telah menginspirasi aksi teror di Moskow, Rusia.

    Juru Bicara Densus 88 Anti-teror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan aksi teror itu dilakukan oleh MN (15). Dia adalah remaja Moskow yang melakukan penusukan di sekolah pada (16/12/2025).

    “Pelaku penusukan di Odintsovo, Moskow, Rusia pada tanggal 16 Desember 2025. Remaja ini bersenjatakan pisau melakukan penyerangan di sebuah sekolah di wilayah Moskow,” ujar Mayndra di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia menambahkan insiden penusukan itu telah menewaskan seorang anak dan melukai petugas keamanan sekolah di Odintsovo.

    Bicara soal kaitan dengan insiden SMAN 72, Mayndra mengungkap dalam gagang senjata yang digunakan MA itu terdapat tulisan ‘Jakarta Bombing’.

    “Nah, di sini [senjata] diambil oleh rekannya kemudian di-upload kemudian di-upload di dalam komunitas ini gitu ya. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.

    Adapun, pelaku merupakan pelajar di SMAN 72 Jakarta. Dia dikenal sebagai orang tertutup dan menyukai konten kekerasan ekstrem di internet.

    Dorongan pelaku melancarkan aksinya karena merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah akibat tekanan yang dialaminya.

    Selain itu, dalam melancarkan aksinya tersebut, pelaku terinspirasi dari enam tokoh pelaku pembunuhan atau kekerasan ekstrem di belahan dunia.

  • Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat menganggarkan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai sederet program prioritas. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan subsidi energi masuk ke dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025—2026, DPR mematok postur APBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Mayoritas pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

    Pemerintah menetapkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp693 triliun.

    Postur itu membuat defisit APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Ada pula rencana pembiayaan anggaran senilai Rp689,1 triliun.

    Khusus untuk program prioritas pemerintah pusat, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran senilai Rp1.377,9 triliun. Alokasi itu terjadi di tengah belanja negara 2026 yang naik 7,3% dari 2025 lalu. 

    “Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat mencapai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan ada Rp1.377,9 triliun. Ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada media gathering di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025 lalu. 

    Terdapat 18 program prioritas yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk tahun ini, berikut daftarnya:

    Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
    PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
    Kartu sembako atau BPNT: Rp43,8 triliun
    Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
    Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
    Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
    Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,3 triliun
    Perumahan: Rp48,7 triliun
    Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
    Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk: Rp108,8 triliun
    TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
    Subsidi energi dan kompensasi: Rp381,3 triliun
    Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
    Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
    Kampung Nelayan dan pergaraman nasional: Rp6,6 triliun).

    Belanja Prioritas Mengorbankan Dana untuk Daerah

    Besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat maupun belanja mereka secara umum turut berpengaruh kepada pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pagu anggaran TKD hanya ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 19,8% dari outlook laporan semester I APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun. 

    Pemerintah mengeklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong melainkan dialihkan ke program prioritas yang nantinya langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan bahwatidak semua pemerintah (pemda) memiliki kapasitas fiskal yang besar lantaran porsi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.

    Herman mencontohkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai dari belanja modal APBD kini terpengaruh pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Khususnya, bagi daerah yang sangat bergantung pada anggaran TKD.

    “Dalam konteks ini ketika pemerintah sudah memangkas dana transfer ke daerah yang selama ini [masuk] DAK fisik menjadi andalah pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, itu kan terpengaruh belanja di sektor terkait,” terangnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (7/1/2025). 

    Adapun mengenai program prioritas pusat yang diklaim bakal dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, seperti MBG, dinilai hanya berdampak ke beberapa sektor sata seperti petani maupun peternak yang memasok kebutuhan pangan. 

    “Mungkin pertanian dan perkebunan terdampak kalau program berjalan mulus, karena dapur [MBG] ini membutuhkan beras produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu di bawah kewenangan pemda dan mengalami keterbatasan fiskal,” lanjut Herman.

  • Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mencampuri proses pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, meski di antaranya berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. 

    Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat diberikan daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar dan berpotensi dicabut izinnya. Namun, ia memilih tidak membaca daftar tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Saya bilang saya enggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ,” ujar Prabowo.

    Dia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya nama kader Gerindra dalam daftar tersebut. Menurutnya, demi menjaga objektivitas dan integritas penegakan hukum, seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Begitu lihat, aduh teman saya. Begitu lihat lagi, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu. Kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” katanya. 

    Prabowo menegaskan bahwa para menteri di kabinet diangkat untuk menjalankan tugas dan siap menerima kritik publik. Ia juga meminta agar seluruh keputusan penindakan dilakukan berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu. 

    “Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Petunjuknya sederhana, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

    “Apa yang kurang jelas? Kalau tidak paham, keluar saja dari jabatan. Banyak yang bisa menggantikan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan tidak khawatir dengan pergantian pejabat, seraya menyebut banyak generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

    Di akhir sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah yang telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

    “Dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.