Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan definisi swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, pemilihan frasa swasembada pangan mustahil apabila mengacu pada definisi pangan yang luas dalam Undang-undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan.

    Dia pun mempertanyakan apakah swasembada berarti ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya membuka ruang impor, atau seluruhnya harus dipenuhi dari produksi sendiri.

    “Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo belum pernah menjelaskan hal ini. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

    Apabila swasembada berarti memenuhi 90% kebutuhan domestik melalui produksi sendiri, Khudori menyebut bahwa Indonesia berarti telah lama swasembada beras.

    Dia mencatat sepanjang periode 2018—2024, rerata impor beras Perum Bulog dan swasta hanya sebesar 3,85% dari total konsumsi. Porsi impor terbesar tercatat pada 2024 dengan persentase 15,03%, sementara tahun-tahun lainnya berada di bawah 10%.

    Khudori lantas menyinggung capaian produksi beras Tanah Air yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025.

    Angka ini dianggap menyisakan sejumlah catatan, antara lain kenaikan produksi yang disumbang terutama oleh penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare, bukan dari peningkatan produktivitas yang hanya berkisar 0,45%.

    Selain itu, faktor cuaca hujan berkelanjutan serta pemusatan sumber daya untuk mengurus padi dan jagung sepanjang 2025 lalu menjadi catatan tersendiri. Dia lantas mengungkapkan potensi penurunan produksi beras pada 2026.

    “Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

    Selain itu, dia berujar bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia di 2026 sebesar 33,6 juta ton, lebih rendah dari produksi 2025 sebesar 34,1 juta ton. Hal ini dinilai patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi penurunan produksi.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

  • Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

    “Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

    Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

    UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

    Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

    “Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

    Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

    Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

    Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

    Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

    Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. 

  • XLSMART Catat Lonjakan Trafik Data 12% saat Nataru Dibandingkan Hari Normal

    XLSMART Catat Lonjakan Trafik Data 12% saat Nataru Dibandingkan Hari Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatat kenaikan trafik layanan data  sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Berdasarkan hasil pemantauan jaringan selama periode 24 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, rata-rata trafik layanan XLSMART meningkat 12% dibandingkan hari normal.

    Puncak kenaikan trafik tercatat pada malam Tahun Baru di kawasan Alun-alun Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang mencapai 267% dibandingkan kondisi hari biasa.

    Selama periode tersebut, layanan streaming mendominasi lonjakan trafik. Sebaliknya, layanan percakapan (voice) mengalami penurunan sekitar 10%. Adapun layanan SMS justru meningkat sekitar 12% dibandingkan hari normal.

    Direktur & Chief Technology Officer XLSMART Shurish Subbramaniam mengatakan jaringan dan layanan XLSMART tetap beroperasi optimal untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, persiapan jaringan telah dilakukan sejak jauh hari guna menjaga kenyamanan pelanggan selama periode libur panjang.

    “Ini merupakan komitmen kami dalam memastikan kualitas dan kemudahan layanan tetap terjaga, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai wilayah untuk merayakan dan menikmati liburan Nataru,” kata Shurish dalam keterangan pada Rabu (7/1/2026).

    Shurish menambahkan, kinerja jaringan tetap terjaga tanpa gangguan berarti. Hal tersebut didukung oleh sejumlah langkah antisipatif, antara lain peningkatan kapasitas jaringan hingga dua kali lipat, pengerahan mobile BTS (MBTS) di titik-titik strategis, penyiapan genset beserta cadangan energi, serta rekayasa pengalihan jaringan untuk menjaga kontinuitas layanan jika terjadi gangguan di lapangan.

    Data jaringan XLSMART juga menunjukkan tingginya aktivitas digital pelanggan selama masa liburan. Trafik data di area permukiman, termasuk Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, meningkat sekitar 51% dibandingkan hari normal.

    Secara nasional, kenaikan trafik tertinggi tercatat di sejumlah kabupaten dan kota dengan tingkat mobilitas dan kunjungan wisata yang tinggi, dengan peningkatan trafik lebih dari 12% dibandingkan hari biasa.

    Berdasarkan wilayah provinsi, kenaikan trafik tertinggi terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, dengan rata-rata peningkatan sekitar 61%. Selanjutnya disusul Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang meningkat hingga 59%, serta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan kenaikan sekitar 40%.

    Di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), trafik data meningkat rata-rata sekitar 13% dibandingkan hari normal. Tiga daerah dengan kenaikan tertinggi di wilayah tersebut meliputi Kota Semarang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bantul. Sementara itu, trafik data di Provinsi Jawa Timur meningkat rata-rata sekitar 7%, dengan tiga daerah tertinggi yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, trafik meningkat rata-rata sekitar 8%, sedangkan Sulawesi mencatat kenaikan sekitar 11% dibandingkan hari normal. Sejumlah destinasi wisata populer juga mengalami lonjakan trafik yang signifikan.

    Di kawasan Dataran Tinggi Dieng Plateau, Jawa Tengah, trafik data melonjak hingga lebih dari 1.000% dibandingkan hari normal. Sementara itu, di kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat, trafik data meningkat lebih dari 200%.

    Jumlah pelanggan XLSMART yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menggunakan layanan roaming selama periode Nataru tercatat lebih dari 450.000 pelanggan, meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Negara tujuan utama didominasi oleh Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Australia, serta sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

    Dari total trafik layanan data selama periode Nataru, aktivitas didominasi oleh layanan gim, diikuti oleh akses file dan streaming. Trafik layanan streaming meningkat sekitar 10% dibandingkan hari normal, sementara trafik gim melonjak hingga 88%.

    Untuk platform media sosial, trafik Instagram meningkat sekitar 17%, X naik sekitar 10%, dan Facebook meningkat sekitar 7%. Pada layanan berbagi video, trafik YouTube meningkat sekitar 11%, sementara TikTok naik hingga 10%. Adapun trafik layanan pesan instan seperti WhatsApp meningkat sekitar 19% dibandingkan hari normal.

    Pada layanan streaming musik Spotify, trafik meningkat sekitar 20%. Untuk gim, trafik tertinggi tercatat pada Mobile Legends yang melonjak lebih dari 180%, disusul Free Fire yang meningkat sekitar 164%, serta PUBG yang naik sekitar 28%.

    Sementara itu, pada layanan streaming film, trafik Vidio meningkat lebih dari 288%, Netflix naik sekitar 62%, dan Viu meningkat hampir 45% dibandingkan hari normal. Sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, trafik layanan peta juga mengalami kenaikan, dengan Waze meningkat sekitar 40% dan Google Maps naik sekitar 14%.

    Untuk layanan XLSATU, trafik tercatat meningkat sekitar 13% dibandingkan hari normal, seiring banyaknya masyarakat yang menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di rumah.

    Selain itu, XLSMART melaporkan perkembangan pemulihan jaringan di wilayah Sumatra pascabanjir dan tanah longsor. Selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah wilayah di Sumatra terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi.

    Menghadapi kondisi tersebut, Shurish mengatakan XLSMART segera mengaktifkan prosedur kesiapsiagaan bencana dan melakukan pemantauan jaringan secara intensif di wilayah terdampak. Secara umum, lebih dari 95% jaringan XLSMART di wilayah Sumatra tetap beroperasi selama periode Nataru.

    “Pada beberapa lokasi yang terdampak banjir, XLSMART melakukan pengamanan perangkat jaringan, pengalihan trafik ke BTS terdekat, serta pengerahan genset dan sumber daya cadangan untuk menjaga layanan tetap berjalan,” kata Shurish.

    Menurutnya, proses pemulihan jaringan dilakukan secara bertahap, dengan sebagian besar lokasi berhasil dipulihkan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kondisi memungkinkan.

    Saat ini, XLSMART melayani sekitar 79,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia, didukung oleh 209.000 BTS yang mayoritas merupakan BTS 4G serta sejumlah BTS 5G. Layanan tersebut juga ditopang oleh jaringan tulang punggung serat optik sepanjang ratusan ribu kilometer di berbagai wilayah Indonesia.

  • Bandar Antariksa Pangkas Rantai Pasok Satelit dari Produksi hingga ke Orbit

    Bandar Antariksa Pangkas Rantai Pasok Satelit dari Produksi hingga ke Orbit

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) turut menilai rencana pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun pelabuhan antariksa di Biak, Papua, dapat memangkas rantai pasok satelit. 

    Kepala Bidang Media ASSI, Firdaus Adinugroho, menilai pelabuhan antariksa merupakan katalis yang sangat strategis bagi pengembangan industri satelit nasional. Menurutnya, keberadaan pelabuhan antariksa dapat menciptakan permintaan inti bagi satelit lokal, memperpendek rantai pasok dari proses produksi hingga ke orbit, serta mendorong hilirisasi inovasi.

    “Dan yang paling penting adalah percepatan pembentukan ekosistem industri dari hulu ke hilir,” kata pria yang akrab disapa Daus saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Dari sisi investasi, Daus menyebut pengembangan industri satelit membutuhkan pendanaan yang relatif besar, namun dapat dilakukan secara bertahap. Untuk lini produksi satelit kecil, investasi awal diperkirakan berkisar USD20–50 juta atau setara sekitar Rp335,6 miliar hingga Rp839 miliar.

    Selain itu, Daus menambahkan investasi juga diperlukan untuk pembangunan fasilitas pengujian, stasiun bumi (ground station), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, skema Kemitraan Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership/Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP/KPBU) dinilai sangat dibutuhkan.

    Di luar keberadaan pelabuhan antariksa, Daus menegaskan industri satelit nasional masih memerlukan berbagai infrastruktur pendukung agar dapat berkembang secara optimal. Infrastruktur tersebut mencakup fasilitas perakitan, integrasi, dan pengujian (assembly, integration, and testing/AIT), jaringan stasiun bumi, serta regulasi yang jelas dan konsisten.

    “Tantangan utama adalah birokrasi/perizinan, akses pendanaan jangka panjang, kompetisi global, dan ketersediaan SDM yang siap memasuki industri ini,” katanya.

    Berdasarkan pengamatan ASSI, Firdaus menyebut pemerintah melalui BRIN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bersama para pemangku kepentingan industri satelit, telah melakukan koordinasi dan saat ini tengah mempersiapkan serta mengantisipasi berbagai aspek tersebut secara komprehensif.

    Menurutnya, langkah ini merupakan upaya berani menuju kemandirian teknologi dan kedaulatan ruang angkasa Indonesia yang patut diapresiasi.

    Sebelumnya, BRIN berencana membangun Bandar Antariksa Nasional pertama Indonesia yang berlokasi di Biak, Papua. Bandar antariksa tersebut diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan.

    Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena letaknya yang dekat dengan garis ekuator, sehingga memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa.

    Dari sisi infrastruktur pendukung, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kategori mantap. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Reiza Setiawan, menyampaikan panjang jalan nasional di Pulau Biak mencapai 85,72 kilometer dengan tingkat kemantapan 99,77%.

    “Untuk jaringan jalan nasional di Pulau Biak panjangnya adalah 85,72 km, dengan kondisi kemantapan saat ini adalah 99,77%. Jadi, bisa dikatakan di Pulau Biak kondisi jalan nasional itu sangat mantap, di mana yang baik sedang itu ada 32,29% dan 67,71%, dan hanya 0,23% yang tidak mantap,” kata Reiza. 

  • Siap-siap! Pemerintah Bakal Pasang Kamera Verifikasi di Roblox

    Siap-siap! Pemerintah Bakal Pasang Kamera Verifikasi di Roblox

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap pemerintah bakal mengeluarkan aturan ketat terhadap itu media sosial maupun game online, salah satunya Roblox 

    Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono mengatakan pembatasan ini dilakukan agar bisa mencegah paparan kekerasan maupun terorisme di ruang digital.

    “Kami, tim gabungan, baik tim intelijen, BNPT dan Densus 88, terus melakukan pemantuan di ruang digital ini, sehingga kami terus melakukan upaya mitigasi pencegahan di ruang digital,” ujar Eddy di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi KPAI hingga kementerian terkait seperti Komdigi untuk merumuskan peraturan pemerintah soal pengawasan ruang digital.

    Nantinya, kata dia, aturan itu bakal mewajibkan verifikasi wajah terhadap ruang digital yang dinilai rentan seperti game online Roblox.

    “Sehingga nanti setiap anak yang akan melakukan membuat akun di dalam Roblox itu, pasti akan ter-capture wajahnya, nanti secara otomatis kalau memang dia di bawah umur, langsung dia tidak bisa membuat akun itu, itu secara sistem ya,” imbuhnya.

    Selain itu, penyelidikan juga bakal dilakukan terhadap algoritma anak-anak yang terindikasi paham ekstrem, termasuk soal komunitas media sosial yang menyajikan konten kekerasan.

    “Nah itu yang akan kami coba berikan edukasi dan literasi digital kepada kalau lingkup kami ya, itu namanya Mikroekologi Anak, artinya lingkungan terdekat anak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, berdasarkan catatan Densus 88 total ada 70 anak terpapar paham neo-Nazi dan White Supremacy sepanjang Januari 2025 hingga awal Januari 2026.

    Adapun, wilayah anak yang paling banyak terpapar berlokasi di Jakarta dengan jumlah 15 anak, Jawa Barat 12 anak dan Jawa Timur 11 anak. 

    Sementara itu, berdasarkan kategori umur, anak terpapar ini berusia 11-18 tahun. Mayoritas anak yang terpapar berada pada usia 15 tahun. 

  • UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

    Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

    UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

    “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

    Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

    Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

    Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

    Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

    Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

    Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

    Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

    “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan,” bunyi pasal 24.

  • Gelombang Pabrik Tutup Berlanjut, Perusahaan Garmen Ini Pailit

    Gelombang Pabrik Tutup Berlanjut, Perusahaan Garmen Ini Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penutupan pabrik dan usaha tekstil maupun garmen masih terus terjadi. Bahkan, pelaku usaha memproyeksi masih ada potensi penutupan pabrik jika tidak ada perbaikan sektor industri padat karya tahun ini. 

    Kali ini, pabrik garmen PT DJ Busana Jaya resmi dinyatakan pailit sebagaimana keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan yang mengoperasikan pabrik garmen di Pasuruan, Jawa Timur itu pun kini menambah daftar panjang pabrik tekstil maupun garmen yang berguguran. 

    Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Sby yang dibacakan pada 1 Desember 2025. Kurator kini memanggil para debitur dan kreditur untuk melanjutkan hasil rapat keputusan tersebut. 

    Dalam pengumuman yang dirilis Balai Harta Peninggalan Surabaya, disebutkan bahwa perseroan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 108, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dinyatakan pailit setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

    Pengadilan juga menunjuk Aloysius Prihartono Bayuaji sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai hakim pengawas dalam proses kepailitan tersebut. 

    Sementara itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya ditetapkan sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit perusahaan.

    Selain itu, pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus dibayarkan setelah kepailitan berakhir dan harta pailit telah dibereskan, dengan total maksimal sebesar Rp1,36 juta.

    Sejalan dengan proses kepailitan, hakim pengawas juga menetapkan sejumlah agenda penting. Rapat kreditor pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

    Adapun, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan kreditor ditetapkan hingga Jumat, 30 Januari 2026 di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya, rapat pencocokan piutang (verifikasi) akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

    “Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan resmi bagi debitor, para kreditor, kantor pajak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat kreditor sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada 6 Januari 2026 oleh Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya,” tulis pengumuman tersebut. 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, kapasitas terpasang industri tekstil hanya mencapai 40% pada kuartal ketiga 2025. Padahal, pada kuartal I/2023 masih dapat bertahan di level 60%. 

    “Sejak Covid-19 sampai sekarang industri tekstil kan sudah kehilangan angka kurang lebih 140.000 pekerja di upstream [hulu], ini belum dihitung yang di garmen, total 250.000 an,” jelasnya. 

    Adapun, beberapa pabrik yang tutup yaitu Asia Pacific Fibers, Polychem Indonesia, Sulindafin, Rayon Utama Makmur. Dia menyebut, penutupan pabrik tersebut memang didasari berbagai faktor, termasuk banjir impor hingga regulasi pengupahan.

    “Saat ini sedang ada proses salah satu rekan kita yang sedang berproses tutup di Jawa Tengah, intinya beberapa industri TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen sedang mengalami situasi yang tidak sehat, apalagi dengan pengupahan di atas 6,5%,” pungkasnya. 

  • Menkes Gelontorkan Anggaran Rp50 Miliar untuk Tangani Banjir Sumatra

    Menkes Gelontorkan Anggaran Rp50 Miliar untuk Tangani Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk menangani bencana di Sumatra-Aceh. Hal ini dia sampaikan usai konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

    Budi menjelaskan anggaran yang diberikan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan di provinsi tersebut. Anggaran itu merupakan permintaan Kemenkes yang diajukan ke BNPB untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

    “Ordernya kira-kira kalau saya lihat itu masih puluhan miliar, yang jelas di atas Rp50 miliar dan bergerak terus,” ucapnya.

    Budi mengatakan Kemenkes akan menambah anggaran hingga Rp500 miliar untuk merevitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak, termasuk membeli alat-alat kesehatan. 

    “Nah alat-alat kesehatan yang mahal-mahal nih, CT Scan, MRI itu mahal-mahal semua itu kan miliaran,” jelasnya.

    Budi menyampaikan saat ini teknisi alat kesehatan dikerahkan untuk menilai tingkat kerusakan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka tidak perlu membeli alat kesehatan yang baru. 

    Namun jika dirasa perlu membeli alat kesehatan yang baru, pemerintah akan mencacat dalam anggaran. 

    Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi rumah tenaga kesehatan yang terdampak, termasuk rumah Kepala Dinas Kesehatan. 

    Adapun pendataan sedang dilakukan oleh Kementerian PU dan BNPB di mana anggaran diberikan sesuai kategori kerusakan.

  • Wacana Bea Keluar Batu Bara, Pengamat: Biaya Produksi Perlu Diperhitungkan

    Wacana Bea Keluar Batu Bara, Pengamat: Biaya Produksi Perlu Diperhitungkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkritisi wacana pengenaan bea keluar batu bara dengan mekanisme tarif berjenjang untuk tahun anggaran 2026.

    Dalam wacana yang berkembang, otoritas fiskal mengusulkan mekanisme tarif berjenjang (progressive rate) di kisaran 5% hingga 11%. Adapun, nilainya akan berfluktuasi mengikuti harga acuan komoditas di pasar global.

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo pun menyoroti penentuan ambang batas harga dan kondisi riil di tingkat hulu.

    Dia berpendapat bahwa meskipun mekanisme tarif berjenjang adalah pilihan yang paling adil secara struktur, pemerintah tidak boleh mengabaikan variabel biaya operasional yang terus membengkak.

    Menurutnya, jika pemerintah tetap akan mengeluarkan kebijakan bea keluar, tentu harus dipahami bagaimana proyeksi harga ke depan.

    “Hal pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi atas naiknya biaya penambangan per ton [cost of production], kenaikan upah tenaga kerja hingga kondisi oversupply di pasar global,” ujar Singgih kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Dia menilai saat ini industri sedang tertekan oleh margin yang menipis. Bahkan, untuk batu bara kualitas rendah (low calorie), harga jual di pasar saat ini sudah berada di titik yang sangat dekat dengan biaya produksi.

    Poin krusial yang disoroti adalah pada level harga batu bara acuan (HBA) berapa pungutan ini mulai berlaku. Singgih menekankan bahwa kebijakan ini jangan sampai mematikan daya saing eksportir saat harga sedang terkoreksi.

    “Terpenting adalah mempertimbangkan kondisi hulu terlebih dahulu. Jika tetap akan diberlakukan pada 2026, menurut saya, basis bea keluar semestinya baru diterapkan setelah HBA berada di atas level US$160 per ton,” ucap Singgih.

    Pemerintah, kata dia, diharapkan tidak hanya melihat kebijakan ini sebagai instrumen pengumpul devisa, tetapi juga sebagai alat kendali produksi.

    Singgih menilai tanpa perhitungan matang mengenai volume produksi dan proyeksi pasar, penerapan bea keluar di tengah tren penurunan harga komoditas justru dikhawatirkan akan membebani arus kas perusahaan tambang nasional.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

  • Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi perang ‘suplai’ minyak menyeruak di balik aksi militer Amerika Serikat yang menyerang dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. AS ingin menguasai rantai pasok minyak Venezuela, sekaligus entah ada atau tidak korelasinya, berusaha memangkas suplai energi khususnya minyak mentah China.

    China sendiri adalah salah satu negara pengimpor minyak mentah utama dari Venezuela. Mereka juga merupakan ‘sekutu’ utama Maduro sebelum ditangkap AS. Wajar, ketika AS menangkap Maduro, Beijing sangat berang. Mereka mengecam tindakan Washington yang dikendalikan oleh politikus konservatif, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan resminya mengaku cukup terkejut dengan aksi Amerika Serikat (AS). Mereka menganggap bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia.

    “China dengan tegas menentangnya. Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB, dan berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain,” demikian tulis keterangan resmi Kemenlu China, dikutip Selasa (7/1/2026).

    China dan AS dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam ketegangan dalam berbagai isu. China dan AS adalah dua negara dengan size ekonomi terbesar di dunia. Kedua negara ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Mereka terlibat ketegangan dalam isu Taiwan, Iran, Timur Tengah, hingga sekarang di kawasan Amerika Latin.

    Tabel Impor Minyak China HS Code 27090000

    Negara 
    Barel
    Nilai (US$)

    Rusia 
    677,8 juta
    US$45,8 miliar.

    Arab Saudi 
    536,12 juta 
    US$40,12 miliar

    Venezuela
    2,24 juta
    US$163,18 juta

    Sumber: Bea Cukai China 

    Terlepas dari dukungan terhadap rezim Maduro, China adalah salah satu importir minyak dari Venezuela. Mereka telah mengimpor minyak asal negara Amerika Latin itu sejak tahun 2024 lalu.

    Data yang dihimpun Bisnis dari otoritas kepabeanan China menunjukkan bahwa selama tahun 2024, China tercatat telah mengimpor minyak mentah dari Venezuela sebanyak 9,8 juta barel senilai US$728,5 juta. Sementara itu sampai November 2025, nilai impor minyak mentah dengan kode HS27090000 tercatat sebesar 2,24 juta barel. Nilainya mencapai US$163,18 juta.

    Meski demikian, impor minyak mentah China dari Venezuela bukanlah yang terbesar. Kalau mengacu data otoritas yang sama, Rusia dan Arab Saudi adalah penyuplai utama minyak mentah China. Pada November 2025 importasi minyak mentah China dari jirannya tersebut mencapai 677,8 juta barel atau senilai US$45,8 miliar.

    Sementara, impor minyak mentah China dari Arab Saudi sebanyak 536,12 juta barel. Nilai importasinya sebanyak US$40,12 miliar.

    China sejauh ini belum menjelaskan mengenai kebutuhan minyak mentahnya dengan Venezuela. Namun demikian, mereka menuntut supaya Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya. “Segera bebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi.”

    Alihkan Ekspor Minyak ke AS

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan impor minyak Venezuela senilai US$2 miliar, yang akan mengalihkan pasokan dari China ke pasar AS.

    Melansir Reuters pada Rabu (7/1/2026), Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang berada di bawah sanksi kepada AS. Dalam unggahan di media sosial, Trump menegaskan minyak tersebut akan dijual dengan harga pasar.

    “Minyak ini akan dijual pada harga pasar, dan dana hasil penjualannya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” ujar Trump.

    Trump menambahkan bahwa Menteri Energi AS Chris Wright ditunjuk untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di AS.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping./Reuters

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka akses lebih luas bagi perusahaan minyak AS, atau menghadapi risiko intervensi militer lanjutan. 

    Trump sebelumnya menyatakan ingin Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses penuh kepada AS dan perusahaan swasta terhadap industri minyak negara tersebut.

    Venezuela saat ini memiliki jutaan barel minyak yang tersimpan di kapal tanker dan tangki penyimpanan, namun tidak dapat dikirim akibat blokade ekspor yang diberlakukan Trump sejak pertengahan Desember lalu.

    Blokade tersebut merupakan bagian dari tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berujung pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu. 

    Pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan tersebut sebagai penculikan dan menuding AS berupaya merebut cadangan minyak besar milik negara itu. Penyaluran minyak yang selama ini terjebak tersebut ke AS diperkirakan pada tahap awal akan mengalihkan kargo yang semula ditujukan ke China. 

    Negeri Tirai Bambu telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela selama satu dekade terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.

    “Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa diklaim sebagai kemenangan besar,” ujar seorang sumber industri minyak.

    Sementara itu, Pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar atas kesepakatan tersebut. Harga minyak mentah AS turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump, seiring ekspektasi meningkatnya volume minyak Venezuela yang masuk ke pasar AS.