Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pertimbangan Hakim PN Jaksel Tak Terima Gugatan Praperadilan

    Pertimbangan Hakim PN Jaksel Tak Terima Gugatan Praperadilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjelaskan pertimbangan terkait vonis tidak dapat menerima gugatan praperadilan Paulus Tannos.

    Hakim Tunggal, Halida Rahardhini menjelaskan bahwa dirinya berpendapat penangkapan dan penahanan Paulus Tannos dilakukan otoritas Singapura.

    “Bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia KPK atau termohon menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP,” ujar Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2024).

    Dia menambahkan, gugatan yang diajukan oleh Paulus ditetapkan tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana aturan yang berlaku.

    Oleh sebab itu, gugatan praperadilan ini dinyatakan error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Menimbang karena permohonan praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkasnya.

    Di samping itu, tim Biro Hukum KPK, Indah menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan dari hakim PN Jaksel yang menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos.

    Dia juga membenarkan bahwa memang Paulus ditangkap oleh otoritas Singapura, bukan KPK. Dengan demikian, proses hukum acara yang ada di Singapura tidak berdasarkan hukum acara di Tanah Air.

    “Kami menghargai dan terima kasih terhadap keputusan hakim pra-peradilan yang telah menolak permohonan dari pemohon. Karena dari tadi pertimbangannya kan karena pemohon itu memang belum ditangkap [KPK] sehingga penangkapan oleh otoritas Singapura itu bukan berdasarkan KUHAP,” ujarnya usai sidang, Selasa (2/12/2025).

    Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.

    “Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

    Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur. Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

    “Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.

  • Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA— BPI Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN membentuk pusat koordinasi untuk memetakan, menginventarisir, dan menyalurkan bantuan seluruh BUMN untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Pusat koordinasi tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, sekaligus menyiapkan jalur distribusi alternatif setelah akses darat dilaporkan tidak dapat dilalui. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya membuka jalur udara agar bantuan dapat bergerak cepat.

    Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, operasi kemanusiaan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatra bagian utara. 

    “Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujarnya. 

    Rosan menegaskan bahwa upaya penyaluran bantuan dan pemulihan layanan BUMN terus diperkuat. 

    “Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatra lainnya dapat segera pulih,” ujarnya. 

    Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN telah dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk Aceh bagian utara. Pengiriman pertama dimulai pada gelombang awal akhir pekan, disusul oleh pengiriman lanjutan yang dikonsolidasikan pada Senin (1/12/2025). 

    Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda-Citilink, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe. 

    Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

    “Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat–obatan serta vaksin, dan kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga,” paparnya.

    Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyaluarkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Pemulihan layanan publik juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.  

    Telkom Group melaporkan 12 Sentral Telepon Otomatis (STO) yang blackout dan menyebabkan ribuan base transceiver station (BTS) terdampak. Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet. 

    Sementara itu, PLN yang mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter agar 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

    Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan awak mobil tangki (AMT) tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai. 

    Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB. 

  • Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

    “Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

    “Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

    Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

    “Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

    Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

    “Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

    Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

    Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

    Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

    BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.

  • Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029,” jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

    Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

    Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

    Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

    “Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” tegas Rosan.

    Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

    Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

    Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

    Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

    “Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504,” paparnya.

    Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

    Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

    Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

    Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

    Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

    Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

    “Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan,” tambahnya.

    Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

  • KPK: Hasil Audit Forensik 90% Pembiayaan LPEI Disalahgunakan

    KPK: Hasil Audit Forensik 90% Pembiayaan LPEI Disalahgunakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 90% pembiayaan Lembaga Ekspor Indonesia (LPEI) telah disalahgunakan.

    Hal itu berdasarkan hasil analisis audit forensik atas penggunaan dana fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Petro Energy.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa LPEI seharusnya hanya dapat digunakan untuk modal kerja perdagangan dan distribusi BBM High Speed Diesel (HSD) solar. 

    Namun, berdasarkan audit forensik, per Juli 2025, ditemukan bahwa 90,03% dari total pembiayaan disalahgunakan.

    “Adapun rincian dari penyalahgunaan fasilitas pembiayaan, yaitu, sebesar Rp503,31 miliar (sekitar 49,15%) digunakan untuk membayar pinjaman PT PE di LPEI, Bank DBS, dan Bank Permata,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Lebih lanjut, terdapat Rp428,84 miliar (sekitar 41,88%) dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Marsin selaku Komisaris Utama PT PE.

    Lembaga antirasuah menemukan adanya meeting of mind antara Komisaris Utama Jimmy Marsin serta Direktur Utama PT PE Newin Nugroho dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Kesepakatan itu untuk pembuatan kontrak fiktif sebagai underlying Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I; Penggunaan purchase order dan invoice yang tidak sesuai keadaan sebenarnya; serta Pemanfaatan fasilitas KMKE I dan KMKE II yang tidak sesuai tujuan pembiayaan.

    “Sementara itu, hasil perhitungan Auditor BPKP menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara cq LPEI mencapai kurang lebih Rp966 miliar,” tutur Budi.

    Budi menegaskan, pihaknya akan menelusuri aliran uang untuk pemulihan kerugian negara.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Divisi Kepatuhan LPEI tahun 2015 berinisial DWK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025). 

    Budi mengatakan DWK diperiksa oleh penyidik perihal kepatuhan mengenai proposal pembiayaan yang diberikan LPEI.

    “Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait review kepatuhan atas proposal pembiayaan yang akan diberikan oleh LPEI,” kata Budi, Rabu (12/11/2025).

  • Jangan Lewatkan Fenomena Cold Moon, Bulan Purnama Menakjubkan di Akhir Tahun

    Jangan Lewatkan Fenomena Cold Moon, Bulan Purnama Menakjubkan di Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena bulan purnama (Supermoon) di awal bulan Desember ini dikenal dengan sebutan Cold Moon tampil sebagai supermoon yang memukau pada Kamis (4/12) pukul 14.48 UTC atau 21.48 WIB.

    Bulan purnama ini disebut Cold Moon atau Mohawk, karena namanya menggambarkan dinginnya musim yang sedang berlangsung.

    Dilansir dari Almanac.com, bulan ini juga dikenal sebagai Long Night Moon atau Mohican. Sebutan ini muncul karena bulan terlihat pada malam terpanjang dalam setahun, dekat titik balik matahari musim dingin, dan tetap berada di atas cakrawala untuk waktu yang cukup lama.

    Supermoon terjadi ketika bulan berada di titik terdekat dengan Bumi dalam orbitnya dan sedang purnama. Saat itu, bulan bisa tampak hingga 14% lebih besar dan sekitar 30% lebih terang dibandingkan biasanya atau diperkirakan jaraknya sekitar 221.965 mil dari Bumi.

    Supermoon terakhir terjadi bulan lalu di November dan juga di Oktober. Dengan demikian, supermoon Desember menjadi yang ketiga berturut-turut tahun ini. Bulan purnama Cold Moon ini juga menjadi yang ketiga sekaligus terakhir tahun ini.

    Saat matahari terbenam, cahaya bulan akan tampak lebih terang. Fenomena alam ini akan semakin menakjubkan jika dinikmati dari tempat tinggi, seperti atap gedung, atau area terbuka luas, misalnya pantai yang menghadap ke timur, baik dengan teleskop maupun mata telanjang.

    Bulan akan tampak purnama pada malam Rabu maupun Jumat. Jika cuaca mendukung, fenomena ini sempurna untuk difoto atau sekadar menikmati indahnya langit.

    Kapan Bulan Purnama Berikutnya?

    Bulan purnama biasanya terjadi setiap 29 hari. Namun, karena sebagian besar bulan memiliki 30 atau 31 hari, terkadang bisa muncul dua bulan purnama dalam satu bulan yang sama.

    Supermoon purnama terakhir tahun 2025 bisa saja terlewat oleh sebagian orang. Untungnya, tahun depan akan ada tiga kesempatan untuk menyaksikan fenomena supermoon.

    Supermoon berikutnya dijadwalkan terjadi pada 3 Januari 2026. Ini akan menjadi momen sempurna pada awal tahun. (Angel Rinella)

  • Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan kedatangan pemain besar ekosistem semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam. 

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Grieve melalui keterangan resminya, Selasa (2/12/2025). 

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan pihaknya akan bergerak cepat untuk memulai pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan. 

    Untuk itu, mereka juga telah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada menteri investasi dan hilirisasi untuk kedua kalinya dan melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. 

    “Dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” tuturnya. 

    Dia meyakini industri semikonduktor yang dibangun perusahaan akan berkontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 sebesar 8%.

    Dalam hal ini, pihaknya juga telah bertemu dengan BP Batam untuk memastikan kesiapan lahan, utilitas, dan dukungan infrastruktur bagi pembangunan pabrik semikonduktor, untuk mendukung kebutuhan cip dan elektronik di pasar global.

    Tak hanya itu, konsorsium tersebut juga akan membangun pabrik manufaktur solar cell dan wafer dan pabrik hilirisasi pasir silika. Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia dapat mempercepat finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    “Mengingat rencana pembangunan ini berada dalam status PSN, perusahaan menilai percepatan izin sangat penting,” terangnya. 

    Hal tersebut untuk memastikan, kepastian investasi, kesiapan rantai pasok industri, penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer acknowledge dan technology melalui program vokasional pada perusahaan induk yang berbasis di Jerman serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam global supply chain industri semikonduktor dan berteknologi tinggi.

    Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia bermula dari pertemuan pada KTT G20 Bali 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, serta pertemuan yang difasilitasi Kedutaan Besar RI di Washington DC oleh Rosan Roeslani Perkasa. 

    Pada tahap awal ini, para pemangku kepentingan menyampaikan minat kuat untuk mendukung penguatan rantai pasok global industri semikonduktor dan program hilirisasi.

    Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, pameran industri terbesar dunia, di mana Indonesia menjadi country partner. 

    Momentum kerja sama ini berlanjut dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada 12 November 2023 antara Tynergy Group dan PT Galang Bumi Industri, selaku pengelola PSN Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Rosan Roeslani Perkasa selaku Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada periode tersebut.

    Penandatanganan tersebut menjadi tonggak resmi komitmen investasi, menandai langkah konkret perusahaan-perusahaan itu untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis manufaktur global.

  • BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda baru-baru ini menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan.

    Dilansir dari Reuters, Ueda mengindikasikan bahwa BOJ berada dalam jalur menuju suku bunga lebih tinggi dengan tetap berpegang teguh pada garis standarnya. Dia menegaskan kembali bahwa jika proyeksi BOJ mengenai aktivitas ekonomi dan inflasi terealisasi, bank sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini di level 0,50%.

    Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama mengenai apakah BOJ memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah terkait kondisi ekonomi.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menegaskan bahwa pemerintah dan BOJ berada pada posisi yang sama. Ia memastikan bahwa kedua pihak memiliki pandangan serupa bahwa perekonomian Jepang tengah pulih secara moderat.

    “Kami yakin tidak ada perbedaan antara pandangan BOJ dan pemerintah bahwa perekonomian Jepang pulih secara moderat, jadi kami tidak melihat hal ini sebagai masalah,” ujarnya dalam konferensi pers rutin pada Selasa (2/12/2025).

    Perekonomian Jepang terkontraksi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal, memperkuat alasan bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meluncurkan paket stimulus fiskal besar guna menopang pertumbuhan.

    Laporan Kantor Kabinet Jepang yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025) mencatat, produk domestik bruto (PDB) riil turun 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025. Capaian tersebut lebih baik dari konsensus ekonom yang memperkirakan kontraksi 2,4%.

    Pelemahan ekonomi tersebut sebelumnya telah banyak diproyeksikan, setelah pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal II/2025 mencapai 2,3%, setelah revisi data, atau empat kali lipat dari potensi pertumbuhan negara itu. Penurunan tajam kali ini juga diperparah oleh anjloknya investasi perumahan yang terkontraksi 9,4% secara kuartalan.

    Ueda sebelumnya juga menyampaikan bahwa BOJ akan mempertimbangkan berbagai pro dan kontra sebelum memutuskan apakah suku bunga akan dinaikkan. Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 19 Desember 2025.

    Berdasarkan sinyal yang muncul sejauh ini, para ekonom menilai bahwa peluang kenaikan suku bunga cukup besar pada Desember ini, atau paling lambat pada Januari 2026.

    Katayama menambahkan bahwa dia berharap BOJ terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi 2% yang didukung oleh kenaikan upah. 

    “Pada titik ini, mengingat ekspektasi tersebut, saya tidak perlu menambahkan apa pun lagi. Ke depannya, kita perlu memantau apakah kenaikan harga akan berlanjut, serta perkembangan kebijakan perdagangan AS. Selain itu, mengingat berbagai fluktuasi di pasar keuangan dan modal global, kita harus mencermati tren korporasi,” sambungnya. (Putri Astrian Surahman)

  • Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

    Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

    “Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

    Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

    “Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

    Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

    Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

    “Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

    Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

    Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

    Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

    “Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

    Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

    “Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.

  • KPK Periksa Komisaris Utama Inhutani V terkait Dugaan Suap Pengelolaan Lahan

    KPK Periksa Komisaris Utama Inhutani V terkait Dugaan Suap Pengelolaan Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Inhutani V Apik Karyana terkait kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V.

    Selain Apik, KPK juga memeriksa Khairi Wenda selaku Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK dan Winanti Meilia Rahayu selaku Unit Lampung.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (2/12/2025).

    Budi mengatakan seluruh saksi hadir. Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan para saksi berkaitan dengan Direktur PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Dalam pemeriksaannya, Penyidik mengkonfirmasi para saksi terkait perubahan Rencana Kerja Usaha (RKU),” ujar Budi.

    Pada perkara ini, KPK menemukan dugaan suap dari pihak swasta ke PT Inhutani V untuk pengelolaan izin hutan di Lampung.

    KPK menetapkan 3 tersangka, yaitu Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DYR), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini, uang tunai senilai Rp8,5 juta, sat unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 satu unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (14/8/2025).

    PT PML melalui DJN memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman ke rekening PT Inhutani V.

    Adapun dari dana tersebut, DYR diduga menerima uang tunai dari DJN sebesar Rp100 juta.

    Alhasil, DYR menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46.