Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mahfud MD Pastikan Materi Stand Up Pandji soal Gibran Tak Bisa Dijerat Pidana

    Mahfud MD Pastikan Materi Stand Up Pandji soal Gibran Tak Bisa Dijerat Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai materi stand up comedy yang dibawakan Pandji Pragiwaksono soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa masuk ranah pidana.

    Mahfud menilai bahwa materi Pandji soal Gibran terlihat mengantuk itu masuk kategori subjektif untuk dikategorikan sebagai penghinaan.

    “Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina? “Kamu kok ngantuk.” Gitu kan? Nggak apa-apa orang ngantuk biasa,” ujar Mahfud di YouTube @MahfudMD, dikutip Kamis (8/1/2025).

    Dia menambahkan, jika materi Pandji itu tetap dinilai menghina Gibran maka tetap tidak bisa kena jerat pidana. Pasalnya, KUHP teranyar baru berlaku pada (2/1/2026).

    Sementara itu, materi stand up comedy terkait Gibran dibawakan pada special show Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea pada (30/10/2025).

    “Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum ya. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2,” imbuhnya.

    Adapun, Mahfud pun menyatakan bahwa jika memang bakal dijerat dengan pidana, maka eks Ketua MK itu bakal membela Pandji.

    “Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam KUHP versi baru telah menyantumkan Pasal penghinaan presiden maupun wakil presiden. Aturan itu tercantum pada Pasal 218 KUHP. Pasal ini mengatur soal penyerangan harkat martabat kepada presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana tiga tahun.

    Sementara pada Pasal 219, mengatur setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan hingga menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

    Namun, ancaman pidana merupakan kategori delik aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti lewat aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Aduan ini bisa dilakukan secara tertulis sebagaimana Pasal 220 ayat (2).

  • Daftar Lengkap Bansos 2026 yang Berlanjut, dari PKH hingga BPNT, Ini Besaran dan Cara Ceknya

    Daftar Lengkap Bansos 2026 yang Berlanjut, dari PKH hingga BPNT, Ini Besaran dan Cara Ceknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan berbagai program bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan sepanjang 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat.

    Penyaluran bansos tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga diarahkan untuk menopang konsumsi rumah tangga agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.

    Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun, meningkat 8,6 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.

    Selain peningkatan anggaran, pemerintah juga melakukan pembaruan pada mekanisme penyaluran bantuan sosial yang kini berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang untuk meningkatkan akurasi sasaran, transparansi, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Daftar Bansos 2026 yang Dipastikan Berlanjut

    Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa sejumlah program bantuan sosial reguler akan tetap dilanjutkan pada 2026. Program-program ini menjadi tulang punggung kebijakan perlindungan sosial pemerintah dalam menjaga kesejahteraan kelompok miskin dan rentan.

    Berikut daftar bansos yang diproyeksikan tetap berjalan pada 2026:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

    PKH menargetkan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTSEN, dengan kriteria penerima yang mencakup ibu hamil, anak usia dini, siswa SD-SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

    Besaran bantuan PKH per tahun:

    Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
    Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
    Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
    Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
    Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)
    Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT adalah bantuan sembako berbasis saldo yang disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap KPM. Besaran bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

    Penyalurannya dilakukan melalui agen resmi atau e-warong di wilayah masing-masing, dengan mekanisme distribusi yang biasanya dilakukan secara triwulan atau beberapa bulan sekaligus.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Di sektor pendidikan, pemerintah melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen untuk menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. PIP ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan formal. Besaran bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu:

    SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
    SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
    SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C: Rp1.000.000 per tahun

    Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap untuk mempermudah akses dan memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa yang membutuhkan.

    4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

    Pemerintah juga melanjutkan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) sebagai bagian dari upaya menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    Melalui program ini, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III sebesar Rp42.000 per bulan. Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran langsung ke BPJS Kesehatan, bukan tunai, sehingga kepesertaan dan akses layanan kesehatan tetap terjaga.

    Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026

    Untuk memastikan bansos tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan kriteria bagi calon penerima bantuan sosial. Adapun kriteria penerima bansos 2026 antara lain:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
    Terdaftar dalam basis data DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial.
    Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lain pada periode yang sama.
    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
    Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

    Cara Cek Penerima Bansos 2026

    Masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bansos di 2026 dapat melakukan pengecekan secara online melalui melalui website resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar aman dari penipuan. Berikut beberapa cara untuk mengecek status penerima bansos 2026:

    1. Via Website cekbansos.kemensos.go.id

    Kunjungi laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    Masukkan data wilayah tempat tinggal, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha.
    Klik cari data.
    Jika terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan status, dan jenis bantuan.

    2. Via Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store di perangkat Anda.
    Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru, kemudian lengkapi seluruh data yang diminta secara benar.
    Lakukan proses verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP serta swafoto sesuai ketentuan.
    Setelah akun berhasil diverifikasi, masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat.
    Selanjutnya, buka menu “Profil” atau “Cek Bansos”.
    Sistem akan menampilkan informasi status kepesertaan bantuan sosial, termasuk keterangan apakah Anda terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos.

    Ke depan, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan agar akurasi DTSEN terus terjaga. Dengan data yang valid dan mekanisme penyaluran yang semakin terintegrasi, bansos diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

  • Kelemahan Teknologi ‘Wi-Fi’ Pengantar Listrik Tanpa Kabel Milik Finlandia

    Kelemahan Teknologi ‘Wi-Fi’ Pengantar Listrik Tanpa Kabel Milik Finlandia

    Bisnis.com, JAKARTA — Para insinyur di Finlandia menyadari bahwa teknologi pengantar listrik melalui udara atau tanpa kabel yang mereka kembangkan memiliki sejumlah kelemahan yang harus disempurnakan.

    Meskipun uji coba awal menunjukkan bahwa listrik bisa dikirim melalui udara, peneliti menilai teknologi ini belum siap digunakan secara luas di rumah atau di seluruh kota. 

    Masih ada beberapa tantangan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti meningkatkan efisiensi energi agar tidak banyak terbuang ketika jarak antara pemancar dan penerima jauh. 

    Selain itu tantangan selanjutnya adalah memperluas jarak jangkauan agar bisa mencakup ruang yang lebih besar. Makin luas jangkauan maka makin efisien.

    Tantangan lainnya adalah memastikan keamanan dan aturan penggunaan supaya teknologi ini aman bagi manusia, hewan, dan perangkat lain di kehidupan sehari-hari.

    Diketahui, baru-baru ini penelitian di Finlandia berhasil menunjukkan sebuah teknologi yang cukup mengagumkan, mengirim listrik melalui udara tanpa kabel, colokan, atau kontak fisik apa pun. 

    Hal ini berarti, listrik bisa berpindah dari sumber energi ke perangkat hanya melalui udara, layaknya sinyal Wi-Fi yang kita gunakan sehari-hari,  tetapi bukan mengirim data, melainkan mengirim energi listrik yang bisa dipakai langsung oleh perangkat elektronik. 

    Dilansir dari Tech Times, Kamis (8/1/2026) teknologi ini memanfaatkan medan elektromagnetik atau frekuensi radio yang dikendalikan secara presisi untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik lain tanpa kabel. 

    Perangkat yang dilengkapi alat penerima khusus dapat menangkap energi tersebut selama berada dalam jangkauan medan energi itu. 

    Cara kerjanya mirip dengan teknologi wireless power transfer yang sudah ada sekarang seperti pengisian daya tanpa kabel (wireless charging) untuk ponsel  tapi versi terbaru ini bisa bekerja lebih jauh dari hanya beberapa sentimeter. 

    Pada teknologi lama, listrik hanya bisa ditransfer sangat dekat seperti mengisi daya telepon di atas pad charger. 

    Saat ini fokus pengujian teknologi ini adalah pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan daya rendah, seperti sensor pintar, perangkat Internet of Things (IoT), telepon yang bisa terus menerima listrik tanpa perlu kabel atau baterai besar. 

    Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, teknologi ini bisa menghilangkan baterai di banyak perangkat kecil, mengurangi limbah elektronik dan menyederhanakan cara kita mengisi daya gadget di rumah atau kantor karena perangkat akan menerima listrik secara otomatis saat berada di area energinya. 

    Teknologi transfer listrik nirkabel memiliki potensi besar untuk digunakan di tempat-tempat yang selama ini sulit atau tidak mungkin dipasang kabel. Misalnya, di lokasi terpencil di mana jaringan listrik biasa sulit dijangkau, di perangkat medis yang ditanam di dalam tubuh pasien, atau pada jaringan rumah pintar yang tidak mudah mencapai stopkontak biasa. 

    Dengan adanya listrik nirkabel, perangkat-perangkat seperti sensor, alat kesehatan, atau gadget rumah bisa terus mendapat daya tanpa perlu kabel panjang atau sering mengganti baterai, sehingga hidup menjadi lebih praktis dan efisien.  (Nur Amalina)

  • Kasus Tambang Konawe Utara, Kejagung Ungkap Giat Penyidik di Kemenhut

    Kasus Tambang Konawe Utara, Kejagung Ungkap Giat Penyidik di Kemenhut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap giat penyidik Pidsus di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kemarin Rabu (8/1/2025) berkaitan dengan kasus tambang.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penyidikan kasus tambang bermasalah itu berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    “Dalam perkara pembukaan kegiatan tambang oleh perusahaan-perusahaan tambang yang memasuki wilayah kawasan hutan yang diberikan oleh Kepala Daerah saat itu di Konawe Utara dengan melanggar dan tidak sesuai ketentuan,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

    Dia menambahkan, giat penyidik di Kemenhut hanya berupa pencocokan data berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan di sejumlah daerah. Data itu bakal digunakan untuk keperluan penyidikan kasus tambang di Konawe Utara.

    “Ada beberapa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan dan sudah diberikan oleh pihak kemenhut ke penyidik dan disesuaikan atau dicocokan datanya,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang menegaskan bahwa giat penyidik Korps Adhyaksa di kantor Dirjen Planologi Kemenhut bukan penggeledahan. 

    Lebih lanjut, dia juga memastikan pihak Kemenhut telah kooperatif atas permintaan data dari penyidik Kejagung.

    “Kegiatan Pencocokan data ini bukanlah penggeledahan dan semua berjalan dengan baik sebagai bentuk pro aktif penyidik mendatangi  kantor kementrian kehutanan untuk mempercepat dan memperoleh data sesuai yang dibutuhkan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara sudah naik penyidikan sekitar Agustus-September 2025.

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian izin untuk pertambangan yang memasuki kawasan hutan lindung di Konawe Utara oleh pejabat daerah.

    Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah memeriksa sejumlah saksi hingga melakukan upaya penggeledahan di Konawe dan Jakarta. Namun, pihak Kejagung tidak menjelaskan secara detail saksi-saksi yang sudah diperiksa.

  • Sudah Dicecar 73 Pertanyaan, Polisi Belum Rampung Periksa Richard Lee

    Sudah Dicecar 73 Pertanyaan, Polisi Belum Rampung Periksa Richard Lee

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

    Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan Richard Lee sejatinya sudah hadir pada Rabu (7/1/2026) sekitar 13.00 WIB.

    Setelah itu, pemeriksaan dimulai pada 14.00 WIB dan dihentikan pada 18.00 WIB untuk istirahat. Kemudian, dilanjutkan lagi pada 19.00 WIB dan kembali berhenti pada 22.00 WIB.

    “Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan, ya,” ujar Reonald di Polda Metro pada Kamis (8/1/2026).

    Singkatnya, setelah istirahat, penyidik pun memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Richard Lee pada 00.00 WIB.

    Secara total, kata Reonald, Richard Lee telah dicecar sebanyak 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan yang disiapkan penyidik. Sisa pertanyaan itu bakal kembali dilayangkan ke Richard Lee pada agenda pemeriksaan selanjutnya.

    “Nanti akan dilanjutkan kembali untuk pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada (15/12/2025).

    Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Dokter Detektif (Doktif) atau Samira Farahnaz. Doktif melaporkan Richard Lee setelah membeli Dia sejumlah produk White Tomato Richard Lee.

    Samira membeli produk itu melalui marketplace dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Hanya saja, barang tersebut memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan kemasannya. Kandungan yang dimaksud adalah White Tomato.

    Setelah itu, Samira juga membeli produk lain seperti DNA Salmon hingga produk kecantikan Miss V Stem Cell by Athena Group. Namun, kedua produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang. 

  • Sudah Dicecar 73 Pertanyaan, Polisi Belum Rampung Periksa Richard Lee

    Sudah Dicecar 73 Pertanyaan, Polisi Belum Rampung Periksa Richard Lee

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

    Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan Richard Lee sejatinya sudah hadir pada Rabu (7/1/2026) sekitar 13.00 WIB.

    Setelah itu, pemeriksaan dimulai pada 14.00 WIB dan dihentikan pada 18.00 WIB untuk istirahat. Kemudian, dilanjutkan lagi pada 19.00 WIB dan kembali berhenti pada 22.00 WIB.

    “Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan, ya,” ujar Reonald di Polda Metro pada Kamis (8/1/2026).

    Singkatnya, setelah istirahat, penyidik pun memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Richard Lee pada 00.00 WIB.

    Secara total, kata Reonald, Richard Lee telah dicecar sebanyak 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan yang disiapkan penyidik. Sisa pertanyaan itu bakal kembali dilayangkan ke Richard Lee pada agenda pemeriksaan selanjutnya.

    “Nanti akan dilanjutkan kembali untuk pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada (15/12/2025).

    Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Dokter Detektif (Doktif) atau Samira Farahnaz. Doktif melaporkan Richard Lee setelah membeli Dia sejumlah produk White Tomato Richard Lee.

    Samira membeli produk itu melalui marketplace dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Hanya saja, barang tersebut memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan kemasannya. Kandungan yang dimaksud adalah White Tomato.

    Setelah itu, Samira juga membeli produk lain seperti DNA Salmon hingga produk kecantikan Miss V Stem Cell by Athena Group. Namun, kedua produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang. 

  • Jadwal Dokter Terlalu Padat, ChatGPT Siapkan Fitur Konsultasi Medis Lewat Chat

    Jadwal Dokter Terlalu Padat, ChatGPT Siapkan Fitur Konsultasi Medis Lewat Chat

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup kecerdasan artifisial (AI) OpenAI resmi mengumumkan peluncuran fitur terbarunya ChatGPT Health. 

    Fitur ini nantinya akan menyediakan ruang khusus bagi pengguna yang ingin melakukan konsultasi mendalam mengenai topik kesehatan dengan AI. Peluncuran fitur ini didasari oleh tingginya volume interaksi pengguna terkait isu medis di platform tersebut. 

    OpenAI mencatat lebih dari 230 juta orang mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan kebugaran setiap minggunya.

    CEO of Applications OpenAI Fidji Simo mengatakan kehadiran fitur ini merupakan respons terhadap masalah struktural di sektor layanan kesehatan, seperti hambatan biaya dan aksesibilitas.

    “Fitur ini juga merespons isu jadwal dokter yang terlalu padat serta kurangnya kesinambungan dalam perawatan pasien,” tulis Simo. 

    ChatGPT Health menerapkan mekanisme isolasi atau “silo” yang memisahkan percakapan kesehatan dari obrolan umum. Jika pengguna memulai topik kesehatan di luar fitur ini, AI akan secara otomatis mengarahkan pengguna untuk beralih ke ruang Health demi menjaga privasi data.

    OpenAI memastikan bahwa percakapan dalam ruang Health tidak akan digunakan untuk melatih model AI mereka. ChatGPT Healt akan memiliki “kemampuan untuk menghapus percakapan dari sistem OpenAI dalam waktu 30 hari, dan melatih model kami agar tidak menyimpan informasi pribadi dari percakapan pengguna,” dikutip dari laman resmi OpenAI Kamis (08/01/2026).

    Meskipun terpisah, terdapat aliran informasi satu arah untuk meningkatkan personalisasi. Sistem dalam ChatGPT Health dapat mengenali konteks dari percakapan standar seperti hobi lari pengguna. Namun, konteks kesehatan tidak akan muncul dalam percakapan umum.

    Fitur ini juga menawarkan integrasi dengan data medis dari aplikasi pihak ketiga seperti Apple Health, Function, dan MyFitnessPal. 

    Kendati demikian, penggunaan Large Language Models (LLMs) untuk saran medis tetap memiliki tantangan akurasi karena risiko halusinasi AI. Dalam ketentuan layanannya, 

    OpenAI menegaskan bahwa platform ini tidak dimaksudkan untuk diagnosis atau pengobatan kondisi kesehatan apa pun.

    Manajemen OpenAI mengonfirmasi bahwa fitur ChatGPT Health dijadwalkan akan mulai diluncurkan kepada pengguna secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Grab Uji Coba Pengiriman Makanan Pakai Drone, Lebih Hemat Waktu

    Grab Uji Coba Pengiriman Makanan Pakai Drone, Lebih Hemat Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab akan melakukan uji coba pengiriman makanan menggunakan drone di kawasan Tanjong Rhu, Singapura. Uji coba ini akan berlangsung selama tiga bulan, dan masih berada dalam tahap pengujian internal.

    Rencananya, uji coba pengiriman makanan dengan drone dilakukan setiap hari selasa sampai minggu, mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore. Maksimal ada 28 pengiriman menggunakan drone dalam sehari.

    Mengutip dari CNA pada Kamis (08/01/2026), Grab menjelaskan tujuan dari uji coba ini untuk meningkatkan efisiensi pengiriman makanan, terlebih bagi wilayah yang memiliki kendala geografis. 

    Contoh wilayahnya adalah kawasan Tanjong Rhu yang dipisahkan oleh Sungai Kallang dari pusat restoran. Akibatnya, pengantar harus memutar lebih jauh untuk melewati sungai, sehingga memakan waktu yang lama.

    Dengan adanya drone, Grab ingin mendapatkan solusi teknologi terbaik yang bisa mempercepat pengiriman. Drone akan digunakan khusus untuk menyeberangi Sungai Kallang, sementara pengantar tetap berperan dalam mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan.

    Kerja sama grab dengan ST Engineering

    Dalam uji coba ini, Grab bekerja sama dengan ST Engineering, perusahaan yang mengembangkan teknologi drone. Program ini dibatasi, hanya tersedia untuk pelanggan di wilayah Tanjong Rhu dan terbatas pada pesanan dari restoran di wilayah Bugis, Kampong Glam dan Suntec City. Pembatasan ini dilakukan agar uji coba dapat berjalan lebih terkontrol. 

    Grab mengaku waktu yang dibutuhkan drone untuk perjalanan pulang pergi hanya sekitar 8 menit. 

    “Waktu penerbangan rata-rata diperkirakan sekitar 8 menit untuk perjalanan pulang pergi, menjadikannya pilihan yang cepat dan nyaman,” ujar Grab.

    Cara kerja pengiriman drone

    Proses pengiriman dimulai ketika pengantar Grab membawa pesanan ke titik peluncuran drone di Republic Avenue. Pesanan kemudian dimasukkan ke dalam drone dan diterbangkan melewati Sungai Kallang melalui rute yang sudah disetujui.

    Setelah tiba di Tanjong Rhu, pesanan akan diturunkan di titik pendaratan. Dari sana, kurir Grab akan melanjutkan pengantaran hingga ke depan rumah pelanggan.

    Lebih dari 20 pengantar telah mendapatkan pelatihan khusus agar proses pemindahan pesanan ke drone dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Grab menegaskan bahwa peran manusia tetap penting, seperti memeriksa pesanan dan memastikan makanan sampai dengan aman.

    Pengoperasian drone akan dihentikan sementara saat hujan dan tidak beroperasi pada hari libur nasional.

    Cara memesan pengiriman drone di aplikasi Grab

    Untuk menggunakan layanan ini, pelanggan perlu:

    – Memilih opsi Pengiriman Drone (Beta) di aplikasi Grab

    – Memesan satu jenis menu per pengiriman, namun bisa memilih lebih dari satu jumlah item yang sama

    – Memilih waktu pengantaran karena pengiriman drone bersifat terjadwal

    – Menunggu pesan konfirmasi yang berisi detail pesanan dan perkiraan waktu tiba

    Pembayaran hanya bisa dilakukan secara non tunai. Pelanggan juga bisa memantau status pengiriman secara langsung melalui aplikasi. Jika pengiriman drone tidak memungkinkan, pesanan akan dialihkan ke pengiriman biasa. (Nur Amalina)

  • Kamera Lalu Lintas Dipasang AI, Ribuan Pengendara Kena Tilang

    Kamera Lalu Lintas Dipasang AI, Ribuan Pengendara Kena Tilang

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Yunani memulai penerapan teknologi kecerdasan artifisial (AI) pada infrastruktur kamera pengawas lalu lintas di wilayah Athena dan Attica. 

    Dalam uji coba yang dilakukan di 8 lokasi berisiko tinggi di Athena, efektivitas sistem ini terlihat dari volume data yang dihasilkan secara instan. Kamera yang dipasang secara mencolok di Syngrou Avenue, mencatat lebih dari 1.000 pelanggaran hanya dalam sepekan setelah diaktifkan.

    Pelanggaran yang mendominasi temuan tersebut antara lain penggunaan ponsel saat berkendara dan pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Selain itu, sistem juga merekam pelanggaran batas kecepatan dan penerobosan lampu merah di berbagai lokasi lainnya.

    Menteri Tata Kelola Digital Yunani Dimitris Papastergiou mengatakan bahwa sistem percobaan ini merupakan langkah awal sebelum peluncuran platform penegakan elektronik terpadu berskala nasional. 

    Menurutnya, teknologi ini memungkinkan pemrosesan data pelanggaran dilakukan dengan cepat dan terintegrasi.

    “Pengemudi yang tertangkap akan menerima pemberitahuan digital pada hari yang sama disertai bukti foto,” kata Papastergiou dikutip dari SlashGear, Rabu (07/1/2026).

    Papastergiou menjelaskan bahwa para pelanggar memiliki waktu 13 hari untuk mengajukan keberatan atas bukti yang disajikan. Saat ini, kamera percontohan masih terhubung dengan sistem Polisi Lalu Lintas yang sudah ada, namun nantinya akan beralih sepenuhnya ke sistem manajemen pelanggaran elektronik baru.

    Pemerintah Yunani juga berencana melakukan perluasan jaringan kamera secara masif melalui proses tender. Target akhirnya adalah pengoperasian 2.500 unit kamera di seluruh jaringan jalan raya.

    Rencana tersebut mencakup pemasangan 2.000 kamera tetap di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, termasuk penambahan 388 unit khusus untuk wilayah Attica. Sementara itu, 500 unit sisanya akan dipasang pada armada bus umum untuk memantau sterilisasi jalur khusus bus.

    Kendati demikian, Papastergiou menegaskan bahwa fokus utama dari investasi teknologi ini bukanlah pada aspek penghukuman semata.

    “Ini merupakan keputusan politik dengan tujuan sosial yang jelas, yaitu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menyelamatkan nyawa manusia,” ujarnya.

    Di sisi lain, penerapan teknologi ini memicu perdebatan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, mengingat kemampuan sistem untuk melacak pergerakan kendaraan secara terpusat. 

    Kekhawatiran serupa juga muncul di negara lain, seperti kasus di perbatasan Texas-Oklahoma, Amerika Serikat, di mana kamera mencatat data warga yang taat hukum.

    Menanggapi hal tersebut, pemerintah Yunani menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan dienkripsi dan proses penanganan pelanggaran dilakukan secara transparan. Warga juga dipastikan memiliki akses penuh terhadap bukti dan mekanisme banding. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Fakta-fakta Polri Bongkar 664 Kasus Judol dan Sita Aset Rp286 Miliar

    Fakta-fakta Polri Bongkar 664 Kasus Judol dan Sita Aset Rp286 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap telah mengungkap 21 situs judi online di Bawah naungan 17 perusahaan fiktif dan menyita asset senilai Rp286 miliar

    Penyitaan uang senilai Rp286 miliar ini sejalan karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir puluhan ribu rekening. Apakah pemilik ataupun bandar besar judi online juga sudah ditangkap?

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan 21 website yang digunakan judi yakni SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

    “Ditemukannya 17 perusahaan ataupun PT-PT yang fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi perjudian online,” ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Himawan mengungkap 17 perusahaan itu berinisial PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI. Dia merincikan modus yang digunakan yakni 15 perusahaan menerima deposit pemain melalui QRIS. Sementara perusahaan sisanya digunakan untuk menampung dana judi online.

    “Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan dua perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” imbuhnya.

    Dari kasus ini, Bareskrim telah menetapkan lima tersangka mulai MNF (30), selaku Direktur PT STS selaku fasilitator dalam transaksi deposit judi online.

    Selanjutnya, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Tersangka kelima yaitu WK (45) selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631,” pungkasnya.

    Tetapkan 774 Tersangka, Siapa Aktor Besarnya?

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 744 tersangka sepanjang periode 2025. Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari 664 kasus judi online yang telah ditangani.

    “Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka,” ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

    Kemudian, Himawan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan total 231.517 website judi dan melakukan pencegahan judi online sebanyak 1.764 kegiatan. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian belum membeberkan siapa aktor besar di balik judi online di Indonesia.

    “Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904,” pungkasnya.

    Teranyar, Bareskrim juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online yang menyeret 21 situs judi.

    Perbankan Blokir Rekening Terkait Judol

    OJK meminta perbankan melakukan langkah agresif berupa pemblokiran terhadap 30.392 rekening terkait judi online, naik dari data terakhir sebanyak 29.906 rekening. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Hal ini sebagai bagian untuk memperketat penegakan aturan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan sebagai respons terhadap maraknya praktik judi online (judol) yang dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

    “Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 30.392 rekening,” ujar Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (11/12/2025).

    Tidak hanya berhenti pada pemblokiran, OJK juga meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi daring berdasarkan kecocokan nomor identitas kependudukan. Upaya ini didukung dengan penerapan enhanced due diligence (EDD) untuk memastikan proses verifikasi dilakukan lebih ketat dan menyeluruh.