Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung, Ngaku Hanya Cocokan Data

    Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung, Ngaku Hanya Cocokan Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) angkat bicara soal isu penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/1/2026).

    Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, Ristianto Pribadi membenarkan keberadaan penyidik Kejagung di Kantor Dirjen Planologi Kehutanan.

    Namun, Ristianto menegaskan bahwa kehadiran penyidik Kejagung itu bukan giat penggeledahan dan hanya terkait pencocokan data soal perubahan fungsi kawasan hutan.

    “Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik,” ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026) malam.

    Dia menambahkan, pencocokan data fungsi kawasan hutan itu khususnya berkaitan dengan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi saat era kepemimpinan Presiden sebelum Prabowo Subianto menjabat.

    “Khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ristianto mengemukalan bahwa kegiatan penyidik korps Adhyaksa itu berjalan lancar. Terlebih, Kemenhut memastikan bakal kooperatif untuk memfasilitasi aparat penegak hukum jika memerlukan data maupun informasi.

    “Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang,” pungkasnya.

    Di samping itu, Bisnis sempat mencoba menghubungi Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna soal kegiatan penyidik dengan kasus yang ditangani penyidik.

    Namun, Anang mengaku belum mengetahui dengan pasti keterkaitan kasus dengan giat penyidik di kantor Kemenhut tersebut.

    “Belum ada info,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

  • Bareskrim Tetapkan 744 Tersangka dari 664 Kasus Judi Online Sepanjang 2025

    Bareskrim Tetapkan 744 Tersangka dari 664 Kasus Judi Online Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 744 tersangka sepanjang periode 2025.

    Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari 664 kasus judi online yang telah ditangani.

    “Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka,” ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

    Kemudian, Himawan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan total 231.517 website judi dan melakukan pencegahan judi online sebanyak 1.764 kegiatan.

    Lebih jauh, secara total aset yang telah diamankan terkait judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286 miliar.

    “Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904,” pungkasnya.

    Teranyar, Bareskrim juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online yang menyeret 21 situs judi.

    Perinciannya, situs SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

    Kasus judi ini dilaporkan ke Bareskrim pada Juni 2025. Kemudian, secara total dana yang telah disita terkait penindakan ini mencapai Rp59 miliar.

  • Modus Judi Online: 15 Perusahaan Fasilitasi QRIS, 2 jadi Penampung

    Modus Judi Online: 15 Perusahaan Fasilitasi QRIS, 2 jadi Penampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap terdapat 17 perusahaan fiktif di balik 21 situs judi online. Perusahaan ini dibangun untuk memfasilitasi transaksi keuangan situs judi online.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan 21 website yang digunakan judi yakni SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

    “Ditemukannya 17 perusahaan ataupun PT-PT yang fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi perjudian online,” ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia mengungkap 17 perusahaan itu berinisial PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

    Dia merincikan modus yang digunakan yakni 15 perusahaan menerima deposit pemain melalui QRIS. Sementara perusahaan sisanya digunakan untuk menampung dana judi online.

    “Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan dua perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” imbuhnya.

    Dari kasus ini, Bareskrim telah menetapkan lima tersangka mulai MNF (30), selaku Direktur PT STS selaku fasilitator dalam transaksi deposit judi online.

    Selanjutnya, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Tersangka kelima yaitu WK (45) selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631,” pungkasnya.

  • Bareskrim Ungkap Peran 5 Tersangka Judol, Ada yang Pura-pura jadi Bos Perusahaan Fiktif

    Bareskrim Ungkap Peran 5 Tersangka Judol, Ada yang Pura-pura jadi Bos Perusahaan Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus 21 situs judi online (judol). 

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan dari lima tersangka itu ada dua orang yang merupakan pejabat perusahaan swasta fiktif.

    “Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan lima orang tersangka dengan peran-peran yang berbeda,” ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia merincikan dua pejabat swasta itu adalah MNF (30) dan WK (45). Sejatinya, MNF dan WK merupakan karyawan swasta. Namun, Himawan mengemukakan dua orang itu juga menjabat sebagai direktur perusahaan fiktif.

    Misalnya, MNF merupakan direktur PT STS. Perusahaan ini dijadikan sebagai transaksi deposit situs judi online.

    “Peran tersangka adalah sebagai direktur PT STS. Yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut,” imbuhnya.

    Selanjutnya, WK merupakan Direktur PT ODI. Perusahaan ini dibuat untuk menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online.

    Sementara itu, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Dari kasus ini, Bareskrim telah menyita uang Rp59 miliar.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631,” pungkasnya.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

    Selanjutnya, tersangka disangkakan Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Transfer Dana, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 303 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang disesuaikan dengan Pasal 426 ayat 1 huruf B dan C juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

  • Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.

    Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.

    “Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

    Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.

    Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.

    Optimalisasi Trayek
    Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.

    Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.

    “Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.

    Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.

    Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

    Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.

  • Bandar Antariksa Nasional Masuk Tahap Persiapan Infrastruktur Tahun Ini

    Bandar Antariksa Nasional Masuk Tahap Persiapan Infrastruktur Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan persiapan pembangunan bandar antariksa nasional yang berlokasi di Biak, Papua.

    Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pada tahun ini BRIN akan membuka lahan seluas 100 hektare yang akan digunakan sebagai lokasi Fasilitas Teknik Bandar Antariksa Biak.

    “Selain itu akan dilakukan pembuatan jalan akses, leveling, dan pemagaran pada area terbatas,” kata Arif saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Arif menjelaskan Biak dipilih sebagai lokasi bandar antariksa nasional pertama Indonesia karena sejumlah keunggulan strategis. Salah satunya adalah letak geografis Biak yang berada dekat dengan garis katulistiwa, sehingga peluncuran satelit dinilai jauh lebih efisien secara teknis.

    Selain itu, Pantai Timur Biak yang menghadap langsung ke laut lepas dinilai dapat meminimalkan risiko keselamatan dalam proses peluncuran roket.

    Keunggulan lainnya adalah ketersediaan sebagian infrastruktur pendukung, seperti bandara berkelas besar, pelabuhan, serta pasokan listrik yang telah tersedia di Pulau Biak.

    Arif menambahkan, bandar antariksa Biak akan dibuka untuk penyedia jasa peluncuran satelit internasional dan dikelola secara komersial. Dalam skema tersebut, BRIN berperan menyiapkan lahan, regulasi, serta pengawasan yang diperlukan, sementara pemilik roket peluncur akan membangun fasilitas teknik pada lahan yang disediakan BRIN.

    Adapun tantangan utama pembangunan bandar antariksa nasional, menurut Arif, terletak pada kesiapan regulasi nasional serta sumber daya manusia (SDM). Namun, dia menyebutkan bahwa kedua aspek tersebut hampir sepenuhnya diselesaikan oleh BRIN.

    “Selanjutnya adalah mencari mitra pemilik teknologi peluncuran satelit yang bersedia melakukan investasi di Indonesia. Hal ini juga sedang kami proses,” katanya.

    Sebelumnya, BRIN telah menyampaikan rencana pembangunan Bandar Antariksa Nasional pertama Indonesia di Biak, Papua. Proyek tersebut diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan, baik dari sisi teknologi, industri, maupun kerja sama global.

    Dari aspek infrastruktur pendukung, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kategori mantap. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Reiza Setiawan, menyampaikan panjang jalan nasional di Pulau Biak mencapai 85,72 kilometer dengan tingkat kemantapan 99,77%.

    “Untuk jaringan jalan nasional di Pulau Biak panjangnya adalah 85,72 km, dengan kondisi kemantapan saat ini adalah 99,77%. Jadi, bisa dikatakan di Pulau Biak kondisi jalan nasional itu sangat mantap, di mana yang baik sedang itu ada 32,29% dan 67,71%, dan hanya 0,23% yang tidak mantap,” kata Reiza dalam laman resmi BRIN pada 20 Desember 2025.

    Kementerian PU menyatakan dukungan terhadap pembangunan kawasan bandar antariksa melalui optimalisasi jaringan jalan nasional yang sudah ada, termasuk kegiatan preservasi jalan. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta efisiensi logistik menuju kawasan pembangunan.

    Pengembangan jalan difokuskan pada ruas jalan nasional atau cabang jalan nasional di sekitar kawasan bandar antariksa. Sementara itu, pembangunan jalan di dalam kawasan menjadi tanggung jawab pengelola. Apabila dibutuhkan akses tambahan di luar jaringan jalan nasional, Kementerian PU membuka peluang dukungan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

    Reiza juga mengungkapkan bahwa sepanjang 44,97 kilometer ruas jalan nasional berada dekat dengan lokasi rencana bandar antariksa dan telah berstatus kelas II, dengan tingkat kemantapan mencapai 95%. Kondisi tersebut dinilai masih memadai untuk mendukung aktivitas pembangunan.

    Dukungan juga datang dari Kementerian Kehutanan terkait penggunaan kawasan hutan. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, Doni Sri Putra, menjelaskan bahwa Bandar Antariksa Nasional termasuk dalam kategori pembangunan strategis nonkehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

    Bandar antariksa diklasifikasikan sebagai stasiun bumi pengamatan keantariksaan dan dapat menggunakan kawasan hutan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

    “Intinya, kami Kementerian Kehutanan siap membantu bapak/ibu ketika menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan ini (Badar Antariksa Nasional). Tentunya dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan,” kata Doni.

    Doni menambahkan, proses pengajuan PPKH dilakukan sesuai ketentuan dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 34 hari kerja sejak seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, termasuk tahapan persetujuan awal serta pemenuhan komitmen dalam jangka waktu satu tahun.

  • Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan definisi swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, pemilihan frasa swasembada pangan mustahil apabila mengacu pada definisi pangan yang luas dalam Undang-undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan.

    Dia pun mempertanyakan apakah swasembada berarti ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya membuka ruang impor, atau seluruhnya harus dipenuhi dari produksi sendiri.

    “Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo belum pernah menjelaskan hal ini. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

    Apabila swasembada berarti memenuhi 90% kebutuhan domestik melalui produksi sendiri, Khudori menyebut bahwa Indonesia berarti telah lama swasembada beras.

    Dia mencatat sepanjang periode 2018—2024, rerata impor beras Perum Bulog dan swasta hanya sebesar 3,85% dari total konsumsi. Porsi impor terbesar tercatat pada 2024 dengan persentase 15,03%, sementara tahun-tahun lainnya berada di bawah 10%.

    Khudori lantas menyinggung capaian produksi beras Tanah Air yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025.

    Angka ini dianggap menyisakan sejumlah catatan, antara lain kenaikan produksi yang disumbang terutama oleh penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare, bukan dari peningkatan produktivitas yang hanya berkisar 0,45%.

    Selain itu, faktor cuaca hujan berkelanjutan serta pemusatan sumber daya untuk mengurus padi dan jagung sepanjang 2025 lalu menjadi catatan tersendiri. Dia lantas mengungkapkan potensi penurunan produksi beras pada 2026.

    “Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

    Selain itu, dia berujar bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia di 2026 sebesar 33,6 juta ton, lebih rendah dari produksi 2025 sebesar 34,1 juta ton. Hal ini dinilai patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi penurunan produksi.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

  • Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

    “Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

    Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

    UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

    Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

    “Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

    Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

    Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

    Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

    Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

    Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. 

  • XLSMART Catat Lonjakan Trafik Data 12% saat Nataru Dibandingkan Hari Normal

    XLSMART Catat Lonjakan Trafik Data 12% saat Nataru Dibandingkan Hari Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatat kenaikan trafik layanan data  sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Berdasarkan hasil pemantauan jaringan selama periode 24 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, rata-rata trafik layanan XLSMART meningkat 12% dibandingkan hari normal.

    Puncak kenaikan trafik tercatat pada malam Tahun Baru di kawasan Alun-alun Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang mencapai 267% dibandingkan kondisi hari biasa.

    Selama periode tersebut, layanan streaming mendominasi lonjakan trafik. Sebaliknya, layanan percakapan (voice) mengalami penurunan sekitar 10%. Adapun layanan SMS justru meningkat sekitar 12% dibandingkan hari normal.

    Direktur & Chief Technology Officer XLSMART Shurish Subbramaniam mengatakan jaringan dan layanan XLSMART tetap beroperasi optimal untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, persiapan jaringan telah dilakukan sejak jauh hari guna menjaga kenyamanan pelanggan selama periode libur panjang.

    “Ini merupakan komitmen kami dalam memastikan kualitas dan kemudahan layanan tetap terjaga, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai wilayah untuk merayakan dan menikmati liburan Nataru,” kata Shurish dalam keterangan pada Rabu (7/1/2026).

    Shurish menambahkan, kinerja jaringan tetap terjaga tanpa gangguan berarti. Hal tersebut didukung oleh sejumlah langkah antisipatif, antara lain peningkatan kapasitas jaringan hingga dua kali lipat, pengerahan mobile BTS (MBTS) di titik-titik strategis, penyiapan genset beserta cadangan energi, serta rekayasa pengalihan jaringan untuk menjaga kontinuitas layanan jika terjadi gangguan di lapangan.

    Data jaringan XLSMART juga menunjukkan tingginya aktivitas digital pelanggan selama masa liburan. Trafik data di area permukiman, termasuk Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, meningkat sekitar 51% dibandingkan hari normal.

    Secara nasional, kenaikan trafik tertinggi tercatat di sejumlah kabupaten dan kota dengan tingkat mobilitas dan kunjungan wisata yang tinggi, dengan peningkatan trafik lebih dari 12% dibandingkan hari biasa.

    Berdasarkan wilayah provinsi, kenaikan trafik tertinggi terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, dengan rata-rata peningkatan sekitar 61%. Selanjutnya disusul Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang meningkat hingga 59%, serta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan kenaikan sekitar 40%.

    Di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), trafik data meningkat rata-rata sekitar 13% dibandingkan hari normal. Tiga daerah dengan kenaikan tertinggi di wilayah tersebut meliputi Kota Semarang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bantul. Sementara itu, trafik data di Provinsi Jawa Timur meningkat rata-rata sekitar 7%, dengan tiga daerah tertinggi yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, trafik meningkat rata-rata sekitar 8%, sedangkan Sulawesi mencatat kenaikan sekitar 11% dibandingkan hari normal. Sejumlah destinasi wisata populer juga mengalami lonjakan trafik yang signifikan.

    Di kawasan Dataran Tinggi Dieng Plateau, Jawa Tengah, trafik data melonjak hingga lebih dari 1.000% dibandingkan hari normal. Sementara itu, di kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat, trafik data meningkat lebih dari 200%.

    Jumlah pelanggan XLSMART yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menggunakan layanan roaming selama periode Nataru tercatat lebih dari 450.000 pelanggan, meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Negara tujuan utama didominasi oleh Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Australia, serta sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

    Dari total trafik layanan data selama periode Nataru, aktivitas didominasi oleh layanan gim, diikuti oleh akses file dan streaming. Trafik layanan streaming meningkat sekitar 10% dibandingkan hari normal, sementara trafik gim melonjak hingga 88%.

    Untuk platform media sosial, trafik Instagram meningkat sekitar 17%, X naik sekitar 10%, dan Facebook meningkat sekitar 7%. Pada layanan berbagi video, trafik YouTube meningkat sekitar 11%, sementara TikTok naik hingga 10%. Adapun trafik layanan pesan instan seperti WhatsApp meningkat sekitar 19% dibandingkan hari normal.

    Pada layanan streaming musik Spotify, trafik meningkat sekitar 20%. Untuk gim, trafik tertinggi tercatat pada Mobile Legends yang melonjak lebih dari 180%, disusul Free Fire yang meningkat sekitar 164%, serta PUBG yang naik sekitar 28%.

    Sementara itu, pada layanan streaming film, trafik Vidio meningkat lebih dari 288%, Netflix naik sekitar 62%, dan Viu meningkat hampir 45% dibandingkan hari normal. Sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, trafik layanan peta juga mengalami kenaikan, dengan Waze meningkat sekitar 40% dan Google Maps naik sekitar 14%.

    Untuk layanan XLSATU, trafik tercatat meningkat sekitar 13% dibandingkan hari normal, seiring banyaknya masyarakat yang menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di rumah.

    Selain itu, XLSMART melaporkan perkembangan pemulihan jaringan di wilayah Sumatra pascabanjir dan tanah longsor. Selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah wilayah di Sumatra terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi.

    Menghadapi kondisi tersebut, Shurish mengatakan XLSMART segera mengaktifkan prosedur kesiapsiagaan bencana dan melakukan pemantauan jaringan secara intensif di wilayah terdampak. Secara umum, lebih dari 95% jaringan XLSMART di wilayah Sumatra tetap beroperasi selama periode Nataru.

    “Pada beberapa lokasi yang terdampak banjir, XLSMART melakukan pengamanan perangkat jaringan, pengalihan trafik ke BTS terdekat, serta pengerahan genset dan sumber daya cadangan untuk menjaga layanan tetap berjalan,” kata Shurish.

    Menurutnya, proses pemulihan jaringan dilakukan secara bertahap, dengan sebagian besar lokasi berhasil dipulihkan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kondisi memungkinkan.

    Saat ini, XLSMART melayani sekitar 79,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia, didukung oleh 209.000 BTS yang mayoritas merupakan BTS 4G serta sejumlah BTS 5G. Layanan tersebut juga ditopang oleh jaringan tulang punggung serat optik sepanjang ratusan ribu kilometer di berbagai wilayah Indonesia.

  • Bandar Antariksa Pangkas Rantai Pasok Satelit dari Produksi hingga ke Orbit

    Bandar Antariksa Pangkas Rantai Pasok Satelit dari Produksi hingga ke Orbit

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) turut menilai rencana pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun pelabuhan antariksa di Biak, Papua, dapat memangkas rantai pasok satelit. 

    Kepala Bidang Media ASSI, Firdaus Adinugroho, menilai pelabuhan antariksa merupakan katalis yang sangat strategis bagi pengembangan industri satelit nasional. Menurutnya, keberadaan pelabuhan antariksa dapat menciptakan permintaan inti bagi satelit lokal, memperpendek rantai pasok dari proses produksi hingga ke orbit, serta mendorong hilirisasi inovasi.

    “Dan yang paling penting adalah percepatan pembentukan ekosistem industri dari hulu ke hilir,” kata pria yang akrab disapa Daus saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Dari sisi investasi, Daus menyebut pengembangan industri satelit membutuhkan pendanaan yang relatif besar, namun dapat dilakukan secara bertahap. Untuk lini produksi satelit kecil, investasi awal diperkirakan berkisar USD20–50 juta atau setara sekitar Rp335,6 miliar hingga Rp839 miliar.

    Selain itu, Daus menambahkan investasi juga diperlukan untuk pembangunan fasilitas pengujian, stasiun bumi (ground station), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, skema Kemitraan Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership/Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP/KPBU) dinilai sangat dibutuhkan.

    Di luar keberadaan pelabuhan antariksa, Daus menegaskan industri satelit nasional masih memerlukan berbagai infrastruktur pendukung agar dapat berkembang secara optimal. Infrastruktur tersebut mencakup fasilitas perakitan, integrasi, dan pengujian (assembly, integration, and testing/AIT), jaringan stasiun bumi, serta regulasi yang jelas dan konsisten.

    “Tantangan utama adalah birokrasi/perizinan, akses pendanaan jangka panjang, kompetisi global, dan ketersediaan SDM yang siap memasuki industri ini,” katanya.

    Berdasarkan pengamatan ASSI, Firdaus menyebut pemerintah melalui BRIN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bersama para pemangku kepentingan industri satelit, telah melakukan koordinasi dan saat ini tengah mempersiapkan serta mengantisipasi berbagai aspek tersebut secara komprehensif.

    Menurutnya, langkah ini merupakan upaya berani menuju kemandirian teknologi dan kedaulatan ruang angkasa Indonesia yang patut diapresiasi.

    Sebelumnya, BRIN berencana membangun Bandar Antariksa Nasional pertama Indonesia yang berlokasi di Biak, Papua. Bandar antariksa tersebut diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan.

    Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena letaknya yang dekat dengan garis ekuator, sehingga memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa.

    Dari sisi infrastruktur pendukung, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kategori mantap. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Reiza Setiawan, menyampaikan panjang jalan nasional di Pulau Biak mencapai 85,72 kilometer dengan tingkat kemantapan 99,77%.

    “Untuk jaringan jalan nasional di Pulau Biak panjangnya adalah 85,72 km, dengan kondisi kemantapan saat ini adalah 99,77%. Jadi, bisa dikatakan di Pulau Biak kondisi jalan nasional itu sangat mantap, di mana yang baik sedang itu ada 32,29% dan 67,71%, dan hanya 0,23% yang tidak mantap,” kata Reiza.