Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

    “Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

    Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG. 

    “Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik,” terangnya. 

    Kadin Bangun SPPG

    Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.  

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). 

    Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah. 

    “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan.

  • Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi membuka program Mudik Motor Gratis (Motis) khusus momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pendaftaran dibuka mulai dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025, sementara tanggal pengangkutan kendaraan roda dua berlangsung mulai 23 Desember hingga 30 Desember 2025. 

    DJKA menyediakan dua lintas pelayanan. Lintas Utara mencakup Jakarta Gudang—Pasar Senen (penumpang)—Bekasi (penumpang)—Cirebon Prujakan—Tegal—Pekalongan—Semarang Tawang. 

    Lintas Tengah melalui rute Jakarta Gudang—Pasar Senen (Penumpang)—Cirebon Prujakan—Purwokerto—Kebumen—Kutoarjo—Lempuyangan—Purwosari.

    DJKA menyampaikan, peserta yang mengikuti ini wajib tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

    “⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya,” tulis DJKA dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (2/12/2025). 

    Nantinya, bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

    Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya. Sepeda motor diserahkan pada H-1 atau 2 hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor dan wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

    Bagi peserta yang ikut serta mudik bersama motor, kode booking tiket kereta api akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

    Perlu diingat bagi masyarakat yang mengikuti program ini bahwa sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya Parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

    Tidak diperkenankan pula menitipkan helm dan kaca spion dan BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan. 

    Calon peserta dalam mendaftar melalui https://motis.djka.kemenhub.go.id.

    Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, KAI menyediakan layanan pengiriman motor secara gratis bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman maupun sebaliknya dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. 

    Program ini berjalan pada 23–30 Desember 2025 dan 2–5 Januari 2026, dengan pendaftaran mudik gratis dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan. 

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30% untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    Syarat Pendaftaran Motis 2025: 

    1.Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C

    2.Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

    3. Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun), dengan persyaratan:

    -Pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar

    -Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga Peserta yang terdaftar

    -Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang

  • Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Pupuk untuk tahun depan, baru dalam sejarah pertama kali pupuk turun 20% tahun ini. Tahun depan kita cadangkan, ada tetap 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa fluktuasi harga pupuk global menjadi salah satu faktor pemerintah menjaga fleksibilitas plafon anggaran.

    “Nilainya Rp46,87 triliun, plafon bisa turun bisa naik. Tetapi yang paling penting pupuk itu kan volumenya, harga itu bisa turun bisa naik, kayak sekarang harganya turun,” ujarnya.

    Jika diperinci, untuk sektor pertanian, pemerintah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk dengan plafon Rp45,93 triliun, ditujukan kepada 14,1 juta NIK petani. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK, 81.179 ton NPK formula, 558.273 ton pupuk organik, serta 16.499 ton ZA.

    Adapun untuk sektor perikanan, anggaran sebesar Rp941,47 miliar dialokasikan untuk 295.686 ton pupuk bagi 101.678 NIK pembudidaya ikan. Pupuk tersebut terdiri atas 125.397 ton urea, 86.455 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik.

  • Migrasi ke Truk Listrik, Biaya Operasional Perusahaan Logistik Turun hingga 80%

    Migrasi ke Truk Listrik, Biaya Operasional Perusahaan Logistik Turun hingga 80%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kargo Technologies mendorong perusahaan logistik untuk migrasi ke mobil maupun truk listrik karena mampu memangkas biaya operasional secara signifikan, yang pada akhirnya menekan biaya logistik. 

    Founder Kargo Technologies Tiger Fang menyampaikan, berdasarkan uji coba yang dilakukan bersama mitranya, terbukti penggunaan kendaraan listrik dapat memangkas biaya operasional secara umum hingga 80%. 

    Meski demikian, penghematan tersebut bergantung pada penggunaan harian armada listrik tersebut. 

    “Hal ini benar-benar tergantung pada kebutuhan penggunaan harian dan jarak tempuh harian yang Anda butuhkan. Kami memperkirakan rata-rata dapat menghemat hingga 30% dibandingkan dengan truk konvensional,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (2/12/2025). 

    Kargo Technologies, perusahaan teknologi logistik terkemuka di Asia Tenggara, hari ini resmi memperkenalkan identitas visual terbarunya serta meluncurkan program kemitraan logistik berbasis kendaraan listrik bagi para shipper dan klien korporasi.  

    Dalam hal ini, Kargo Technologies membeli armada dari produsen kendaraan, dan menyewakannya kepada mitra-mitra, seperti Shopee Express (SPX), Astro, Modena, hingga Teleport. 

    Perusahaan yang mengadopsi EV akan memperoleh berbagai keunggulan dibandingkan armada konvensional. Dengan mengintegrasikan data EV ke dalam platform Kargo Nexus, shipper memperoleh visibilitas operasional yang transparan dan real-time dan menjawab tantangan efisiensi yang dihadapi organisasi logistik dari berbagai skala.

    Pada kesempatan yang sama, Director Kargo Technologies Marselinus Erick menjelaskan bahwa efek yang paling tampak dari penggunaan kendaraan listrik untuk sektor logistik, yakni penurunan biaya bahan bakar secara signifikan.

    Membandingkan dengan kendaraan konvensional yang menggunakan solar dan sejenisnya, menghabiskan biaya sekitar Rp4 juta per bulan. Sementara migrasi ke kendaraan listrik, hanya memakan biaya Rp800.000 per bulan. 

    “Sebesar 70%-80% [penghematan] sesuai dengan penggunaannya soalnya kalau listrik semakin jauh hematnya semakin banyak,” tambahnya. 

    Harapannya, langkah ini juga dapat menekan biaya logistik secara bertahap. Nantinya pun, Kargo Technologies berencana migrasi kendaraan listrik bukan hanya truk kecil saja, tetapi juga ukuran medium dan besar dapat beralih sepenuhnya ke listrik. 

    “Secara untuk biaya logistik harapan kami juga perlahan-lahan akan bisa turun karena kita bantu dari sisi elektrifikasinya,” tuturnya. 

    Saat ini, Kargo Technologies telah menjalankan 20 unit armada listrik khusus mobil/truk.

    Perusahaan menargetkan pengoperasian lebih dari 500 EV pada 2025, meningkat menjadi 2.500 EV pada 2026, target ini menjadi bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk melakukan elektrifikasi penuh terhadap seluruh operasi logistik pada 2035.

  • Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Nias Selatan, Terasa hingga Sibolga

    Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Nias Selatan, Terasa hingga Sibolga

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi mencatat gempa dengan magnitudo 5,0 terjadi di Nias Selatan, Sumatra Utara pada hari ini, Selasa (2/12/2025).

    BMKG menyebut gempa terjadi di 96 Km tenggara Nias Selatan, dengan kedalaman 31 Km.

    Tepatnya, gempa tersebut terjadi pada pukul 20.16 WIB.

    Adapun, gempa yang terjadi pada 0.38 LU – 98.66 BT tersebut dipastikan tidak berpotensi terjadi tsunami.

    Kendati demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

    Menurut BMKG, gempa dirasakan hingga ke wilayah Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Nias Barat, menurut Skala Modified Mercalli Intensity (MMI).

  • Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menanggapi desakan percepatan izin pembangunan industri semikonduktor di Batam. Pasalnya, investor asing yang menanamkan modal tersebut telah siap untuk mulai konstruksi pada awal 2026. 

    Rosan yang juga merupakan CEO Danantara itu mengungkap bahwa pihaknya telah memastikan agar perizinan yang berada di kementerian/lembaga pusat tidak akan sulit untuk didapatkan karena selaras dengan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    “Saya yakin sih semua perizinan di kita enggak ada yang lama maupun enggak ada yang susah, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya PP 28 itu terintegrasi secara automatic,” jelasnya. 

    Lewat aturan tersebut, perizinan investor diklaim makin mudah. Bahkan, BKPM telah menerbitkan 153 izin usaha setelah 2 bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

    Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, di mana BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (k/l) lain sehingga melampaui service level agreement.

    Di sisi lain, Rosan juga menegaskan untuk investasi di Batam wewenangnya berada di otorita daerah tersebut karena merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

    “Di Batam itu kan izinnya berdiri sendiri di Batam karena Batam Kawasan Ekonomi Khusus jadi di Batam itu perizinannya, jadi mereka harus mengurusnya di Batam karena Batam diberikan otoritas sendiri untuk menyangkut seluruh perizinan di Batam,” jelasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” ujar Presiden Direktur PT QLI Walter Grieve. 

    Pembangunan ekosistem tersebut akan dibangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wirajaja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan-perusahaan tersebut kini secara resmi mendesak percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai Pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan serta berpartisipasi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029 sebesar 8%.

  • Pertumbuhan AI Indonesia Capai 47%, Warga Tak Punya Pilihan Selain Beradaptasi

    Pertumbuhan AI Indonesia Capai 47%, Warga Tak Punya Pilihan Selain Beradaptasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan adopsi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia disebut mencapai 47% per tahun. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. 

    President Director PT Lintas Teknologi Indonesia Muhamad Paisol mengatakan perilaku manusia mengalami perubahan besar seiring dengan berkembangnya dunia dan budaya digital.

    Dia menyebut mayoritas perusahaan dunia kini sudah mengadopsi AI, sementara di Indonesia pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan mencapai 47% dalam setahun terakhir meski baru sebagian kecil yang masuk kategori pemanfaatan tingkat lanjut.

    Di sisi masyarakat, sebagian besar pengguna di dunia sudah berinteraksi dengan AI, namun lebih dari 70% masyarakat Indonesia belum menyadari penggunaan AI dalam keseharian mereka, menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan edukasi publik.

    Dalam situasi ini, Paisol menekankan bahwa AI merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan AI.

    “Pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus beradaptasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa cerdas kita memanfaatkannya untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan industri,” kata Paisol, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Paisol menambahkan bahwa transformasi di industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya. Perubahan yang dibawa AI tidak hanya terjadi di industri, tetapi juga pada cara

    manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi.

    “Kita memasuki era baru di mana sinergi antara manusia dan mesin menjadi standar, dan kemampuan adaptasi menjadi fondasi utama,” kata Paisol.

    Diketahui, Lintas Teknologi Indonesia menggelar Lintas Teknologi Solutions Day 8th Edition, forum tahunan yang mempertemukan regulator, pemimpin industri, service providers, dan mitra teknologi untuk membahas arah perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

    Dengan mengusung tema “Living with AI: Opportunity, Risk, or Reality?”, forum ini menyoroti kenyataan bahwa AI tidak lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi telah sepenuhnya melekat dalam aktivitas masyarakat dan bisnis modern, meski sebagian besar pengguna belum menyadarinya.

    Dalam diskusi, Dian Siswarini (Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia) menekankan bahwa Telkom Group telah mengimplementasikan AI for Network untuk mengotomasi network operations, mengoptimalkan capacity planning dan network design, serta meningkatkan traffic routing efficiency guna memastikan kinerja jaringan yang lebih reliabel dan cost-efficient.

    Pemanfaatan AI juga diperluas ke domain komersial melalui precision marketing untuk mendukung strategi advertising dan customer experience optimization. Network for AI diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital yang kuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan internet yang mumpuni sebagai fondasi percepatan adopsi AI.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, pelaku bisnis, akademisi, dan sektor privat untuk mewujudkan visi AI nasional.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital  Ismail menambahkan bahwa pemerintah dan sektor telko perlu membangun program bersama dengan membuka diskusi terkait jaringan, sumber data, hingga spektrum frekuensi, sehingga tercipta kompetisi yang kolaboratif demi menghadirkan layanan publik yang relevan dan mempersiapkan Indonesia menuju adopsi AI untuk menjawab tantangan bangsa. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah melakukan diversifikasi pasar batu bara di tengah lesunya kinerja ekspor sang emas hitam.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

    Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dari sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, di tengah lesunya kinerja ekspor, pemerintah perlu melakukan diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi batu bara.

    “Yang perlu dilakukan, diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial serta percepatan hilirisasi batu bara dengan mendorong pengembangan batu bara menjadi bentuk energi lain atau produk lain,” tutur Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan produksi yang berimbang dan proporsional. Hal ini agar pasar batu bara tidak semakin oversupply.

    Bisman menilai permintaan batu bara global sedang menurun karena banyak negara yang meningkatkan produksi domestiknya antara lain China dan India. Apalagi, kedua negara itu merupakan pangsa pasar utama Indonesia.

    “Selain itu penggunaan energi terbarukan pelan-pelan mulai naik sehingga penggunaan batu bara jadi menurun. Juga secara umum industri dan kondisi ekonomi di berbagai negara sedang melambat,” ujar Bisman.

    Setali tiga uang, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah biang kerok kinerja ekspor batu bara lesu sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai lesunya kinerja ekspor emas hitam dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Di pasar global, kenaikan produksi domestik di negara tujuan utama seperti China dan India menekan kebutuhan impor mereka,” jelas Gita.

    Selain itu, terjadi pergeseran preferensi kualitas batu bara menuju medium to high rank coal di beberapa pasar, sementara sebagian negara juga mulai mengurangi permintaan seiring perkembangan bauran energi dan meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT).

    Menurut Gita, dalam situasi seperti ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional.

    “Ini untuk menjaga daya saing serta menyesuaikan strategi pasar agar tetap kompetitif di tengah perubahan struktur permintaan,” kata Gita.

  • KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    KPK Duga Pejabat LPEI Terima Fee Ratusan Ribu Dolar dari PT PE

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pejabat PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT LPEI) mendapatkan fee atas pemberian kredit untuk PT Petro Energy.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan (AS) diduga mendapatkan fee 200.000 dolar Setelah pencairan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I.

    “Kemudian, setelah pencairan KMKE II, AS kembali menerima SGD 400.000 yang diberikan dalam dua tahap (masing-masing sebesar SGD 200.000), serta tambahan SGD 100.000,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Budi juga menyampaikan, Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI turut mendapatkan USD100.000. Selain itu, berdasarkan alat bukti yang dihimpun KPK telah terjadi kesepakatan pemberian kickback sebesar 1% dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak di LPEI.

    Pengungkapan ini setelah penyidik lembaga antirasuah memproses klarifikasi, penelusuran dokumen, audit, hingga keterangan para pihak.

    Sebelumnya, Komisaris PT PE Jimmy Masrin membantah adanya tindakan jahat sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia mengklaim tidak mengetahui atau menyetujui dokumen fiktif seperti kontrak, invoice, maupun komitmen fee 1 persen.

    Dia menilai, dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya tidak memiliki barang bukti maupun keterangan yang kuat. Terlebih menurutnya, pembayaran pembiayaan masih berjalan lancar.

    Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.

    Dalam perkara ini terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI dan diduga mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp11 triliun.