Author: Bisnis.com

  • Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sempat disoraki oleh penonton ketika merespon pendapat lawannya, Edy Rahmayadi saat debat kanditan calon Gubernur Sumut 2024 pada Rabu malam (30/10/2024). 

    Awalnya, Edy sempat menyampaikan pendapatnya terkait jumlah dokter dan penduduk yang dinilai tidak sesuai di Sumatra Utara.

    Ketika diminta merespon pendapat dari Edy Rahmayadi, selanjutnya Bobby disoraki penonton hingga berhenti berbicara selama 34 detik dan membuat waktunya terbuang untuk merespon Edy Rahmayadi.

    “Saya rasa harus ada tata tertib yang harus diikuti di sini,” imbau Bobby di sela-sela debat Cagub Pilkada Sumut 2024 yang ditayangkan di Youtube KPU, (31/10/2024).

    Setelah memberikan imbauan itu, Bobby langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan Edy Rahmayadi. 

    Jika dirinya terpilih menjadi gubernur Sumatra Utara nanti, Bobby akan bekerja sama dengan sejumlah universitas di Sumatra Utara untuk penuhi kebutuhan dokter.

    Selain itu, menurutnya, dokter yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga akan diberi insentif lewat anggaran APBD.

    “Kita minta dokter-dokter PPDS kita kirim ke daerah. Hari ini di Kepulauan Nias hanya ada satu dokter spesialis. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana,” ujarnya.

  • Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menyebut bahwa penetrasi internet di Provinsi Jawa Tengah sangat rendah. Jika terpilih sebagai Gubernur, Andika menginginkan penetrasi internet bisa merata di seluruh desa dengan menggunakan Telkom hingga Starlink. 

    “Jadi akses internet di Jawa Tengah masih terendah di Pulau Jawa, karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, gimana ini dengan daerah atau desa yang masih belum memiliki koneksi internet,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Kamis (31/10).

    Dia berjanji agar nanti semua pelaku bisnis telekomunikasi akan dipaksa untuk meratakan jaringan Internet di Jawa Tengah

    “Jadi yang perlu kita lakukan itu perluas koneksi Internet. Kita akan gunakan Telkom, PSN, dan Starlink juga. Jadi daerah yang belum terkoneksi ini akan kita koneksikan,” katanya.

    Andika mengatakan jika koneksi internet di Jawa Tengah sudah merata, maka hal itu akan memudahkan warga dan pemerintah daerah untuk saling terhubung, sehingga layanan publik semakin cepat

    “Kita punya program yang sudah dimulai sejak zaman Pak Ganjar, ini bisa jadi sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau merespon apabila ada daerah yang selama ini tidak ada koneksi internet,” ujarnya.

  • Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloting project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

    “Sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya mencontek proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Bos Badan Gizi ini menjelaskan terdapat tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ujar Dadan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

    “Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah akan mendatangkan 2 juta ekor sapi impor atau dari luar negeri untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan mulai pada 2 Januari 2025. 

    Meski demikian, Sudaryono tidak secara spesifik mengungkap kapan sapi impor itu akan didatangkan. Dia hanya menyebut sesegera mungkin dalam kurun waktu tiga bulan pertama. 

    “Mungkin dalam tiga bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Sudaryono meluruskan bahwa bukan pemerintah yang melakukan impor dimaksud. Dia mengatakan pemerintah hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mengurangi impor daging dan susu. 

    Terkait dengan perusahaannya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menyebut sudah ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi impor itu ke Indonesia. 

    “Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” ucapnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. TNI nantinya akan dilibatkan sebagai mitra operasional. 

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program MBG bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden Prabowo. 

    “Jadi [2 Januari 2025],” ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

  • Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

    Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

    “[Penambahan saham] 10%, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Saat ditanya lagi soal upaya yang dilakukan, Bahlil enggan mengungkap cara pemerintah dalam merayu Freeport-McMoran untuk bisa menambah saham MIND ID di PTFI. Namun, dia memastikan pihaknya melakukan lobi kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. 

    “Ah itu kan lobinya, masa [saya] harus lapor ke [kamu],” ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memaparkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil finalisasi dengan pihak Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham 10% menjadi 61% itu. Upaya komunikasi yang dijalin sempat terhambat setelah terjadinya kebakaran di smelter asam sulfat di smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur. 

    Bahlil menargetkan upaya komunikasi dengan Freeport itu bisa membuahkan hasil pada awal tahun depan. Namun, dia enggan memerinci kapan. 

    “InsyaAllah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” pungkas mantan Menteri Investasi itu. 

    Di sisi lain, PTFI masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perpanjangan IUPK selepas 2041 itu menjadi salah satu bahan negosiasi untuk penambahan saham Indoensia di PTFI sebesar 10%, atau menjadi total 61%. 

    “Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi,” kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

    Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

    Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

  • IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara 2024 Jadi 2,1%

    IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara 2024 Jadi 2,1%

    Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2024 seiring dengan konflik, ketidakpastian geopolitik, dan pengurangan produksi minyak di kawasan tersebut.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (31/10/2024), IMF merevisi pertumbuhan ekonomi TImur Tengah dan Afrika Utara menjadi sebesar 2,1%, turun dari proyeksi 2,7% pada April lalu. Sementara itu, IMF jugasedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk untuk tahun depan menjadi 4%.

    Dalam laporannya, IMF menyebut, jika konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut atau menyebar, maka akan terjadi kerugian ekonomi jangka panjang.

    “Perekonomian yang menerapkan reformasi struktural yang penting dapat menghadapi meningkatnya ketidakpuasan sosial dan perlawanan politik, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan menghambat pertumbuhan,” jelas IMF dalam laporan tersebut.

    Pekan lalu, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun depan menjadi 3,2% dan memperingatkan akan memburuknya risiko akibat perang dan proteksionisme perdagangan. Pemberi pinjaman memberikan kredit kepada bank sentral karena berhasil mengendalikan inflasi tanpa membawa negara-negara ke dalam resesi.

    “Perekonomian mulai pulih namun berada dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi,” kata Jihad Azour, direktur IMF untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, dalam sebuah wawancara.

    Dia mengatakan pertempuran antara Israel dan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran dan perang saudara di Sudan – konflik terburuk di kawasan ini – mempunyai “efek riak.”

    “Eskalasi apa pun dapat mempunyai implikasi yang lebih besar di kawasan ini,” katanya.

    Faktor lain yang mungkin membebani pertumbuhan regional adalah perpanjangan pengurangan produksi oleh OPEC+, menurut Azour. Kelompok pengekspor minyak meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak.

    Aliansi tersebut – yang dipimpin oleh Saudi dan Rusia – mungkin akan memulai peningkatan produksi pada bulan Desember, seiring dengan upaya mereka untuk secara bertahap memulihkan pasokan yang terhenti sejak tahun 2022. Namun aliansi ini telah menunda dimulainya kembali pasokan, yang semula dijadwalkan pada bulan Oktober, di tengah melemahnya permintaan minyak di Tiongkok dan pembengkakan produksi. negara.

    Pemangkasan tersebut menyebabkan IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Arab Saudi, negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, beberapa kali pada tahun lalu. 

    Namun, Azour menyebut, pertumbuhan sektor non-minyak di Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation COuncil (GCC) tetap bertahan dan mendorong pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir.

    Kekhawatiran lain bagi IMF adalah ketidakmampuan kawasan untuk menarik cukup investasi asing langsung, menurut Azour, serta tingginya tingkat utang di negara-negara berpendapatan menengah.

    Dia mengatakan ketidakpastian ekonomi akan tetap tinggi selama perang regional terus berlanjut.

    “Ketidakpastian sangat tinggi dan dampak ketidakpastiannya berbeda-beda. Untuk negara-negara tertentu, negara-negara yang sedang berkonflik, yang mereka perlukan adalah dukungan segera dan bantuan darurat,” jelas Azour.

    Dia menambahkan, negara-negara lain di sekitar zona konflik termasuk Mesir, Yordania dan Irak perlu bersikap protektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi mereka.

  • KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. 

    Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan dari 109 Menteri dan Wakil Menteri (Wamen), terdapat 48 Menteri dan Wamen yang baru menjabat. Kemudian, 61 Menteri dan Wamen lainnya adalah petahana. 

    “Untuk wajib lapor [baru untuk kabinet sekarang] kami cek, namun data ini masih terus berkembang, sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” jelas Budi  di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024). 

    Hingga sejauh ini, dari 48 menteri/wamen tersebut belum melaporkan LHKPN-nya. Namun, sebanyak 4 orang telah berkomunikasi dengan KPK. 

    “Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN,” terangnya. 

    Kemudian, untuk 61 menteri/wamen yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN tidak perlu melaporkan LHKPN mereka kembali. 

    “Jadi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023 tahun ini tidak perlu melaporkan lagi. Jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” pungkasnya. 

  • Era Deflasi Beruntun Berakhir pada Oktober 2024

    Era Deflasi Beruntun Berakhir pada Oktober 2024

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Regulasi Indonesia Tourism Fund Tak Kunjung Terbit, Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa

    Regulasi Indonesia Tourism Fund Tak Kunjung Terbit, Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global jika pemerintah tak kunjung menerbitkan regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

    Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, tanpa adanya dukungan dana yang stabil, Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan-kegiatan berkualitas seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), konser internasional, serta kegiatan olahraga yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan ke Indonesia.

    “Dampaknya dapat terlihat dari beberapa sisi,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

    Pertama, hilangnya devisa dan pendapatan. Tanpa adanya kegiatan bertaraf internasional, Taufan menuturkan, wisatawan mancanegara kemungkinan memiliki negara lain yang lebih siap menyelenggarakan acara tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor pariwisata.

    Dia mengungkap, sektor MICE sendiri berkontribusi hingga 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara yang dikenal maju dalam bidang pariwisata.

    “Potensi devisa yang hilang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun, tergantung pada besaran acara yang bisa digelar,” ungkapnya.

    Kedua, nation branding yang melemah. Taufan menilai, Indonesia membutuhkan dukungan dana guna membangun citra sebagai destinasi berkualitas dunia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah memiliki program serupa. Hasilnya, program tersebut efektif menarik wisatawan kelas atas, investor, dan pelaku bisnis internasional melalui acara-acara prestisius. 

    Apabila dana abadi pariwisata ini tak kunjung terealisasi, industri pariwisata Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain.

    Dampak berikutnya yakni kerugian dalam penciptaan lapangan kerja. Dia mengatakan, setiap kegiatan MICE atau acara besar menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen bagi masyarakat setempat. Tanpa adanya dukungan dana, potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini dikhawatirkan dapat berkurang signifikan. 

    Sembari menunggu regulasi terbit, dia mengharapkan agar pemerintah dapat memerhatikan sejumlah poin krusial dalam kajian regulasi ini. Diantaranya, model pendanaan dan berkelanjutan, efektivitas alokasi dana, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengukuran dampak.

    “Harus ada indikator dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan yang didanai terhadap peningkatan jumlah wisatawan, perputaran ekonomi, dan pembangunan infrastruktur penunjang,” pungkasnya. 

  • Bermodal Pipa Bekas dan Meteran Badan, Warga Bukit Batu Kini Bebas dari Karhutla

    Bermodal Pipa Bekas dan Meteran Badan, Warga Bukit Batu Kini Bebas dari Karhutla

    Bisnis.com, PEKANBARU– Asap hitam pekat itu membubung tinggi di langit. Matanya perih saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cukup besar terjadi pada 2019 silam di Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu Bengkalis. 

    Tumin ingat betul kala itu musim kemarau sudah berlangsung cukup lama sehingga lahan menjadi kering dan sangat mudah tersulut api. Hal itu menimbulkan karhutla cukup besar.

    Pria paruh baya ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dia terkadang berprofesi sebagai tukang bangunan, dan hanya menjalankan aktivitas itu di saat ada permintaan. Untuk mengisi waktu luang di kala tidak ada pekerjaan, Tumin bersama sejumlah warga lain menjadi petani sayuran dan mengolah lahan tidur.

    Memang ada kebiasaan warga sekitar membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan atau istilahnya merun. Pada praktiknya, rumput lahan yang mengering ditumpuk kemudian dibakar, sehingga hasilnya lahan itu bersih dan siap ditanami berbagai jenis sayuran.

    Namun, praktik ini memang ada risikonya, yakni kalau angin kencang bisa memicu api yang timbul dari aktivitas merun akan membesar, dan bisa menyebar ke lahan lain yang berdekatan dengan lokasi pertanian sayurnya.

    “Jadi terakhir kali kebakaran besar itu sekitar 2019, dan sampai sekarang sudah tidak ada kebakaran besar lagi karena kami sudah mengolah lahan dengan baik tanpa membakar,” ungkap Tumin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

    Tumin dan warga Desa Batang Duku mulai dikenalkan dengan praktek pengolahan lahan, terutama gambut yang berada di tempat tinggalnya, dengan cara yang baik dan benar serta tentu saja tidak lagi membakar.

    Hal ini dipahaminya berkat adanya informasi dan edukasi dari Forum Masyarakat Peduli Api (MPA) Gerbang Lesmana yang dipimpin Sadikin.

    Menurut Sadikin, menjaga lahan gambut dari risiko karhutla yakni memastikan gambut tetap basah, dan ketinggian air di gambut terjaga dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan rutin ketinggian air di lahan gambut dengan mengukur permukaan air di kanal atau parit gambut.

    Pipa Bekas dan Meteran Badan

    Untuk melakukan itu, petugas atau masyarakat peduli api harus patroli di lahan berisiko terbakar, dan membawa alat ukur ke kanal. Memang hal ini sudah menjadi standar dan harus dilakukan guna mengantisipasi lahan gambut kering akibat kekurangan air.

    “Dengan kondisi pemantauan yang berjarak antar lokasi kanal, akhirnya kami bersama dengan perwakilan Kilang Pertamina Sei Pakning, membuat inovasi berupa alat ukur air tanah (AKURRAT) dari bahan sederhana yaitu pipa bekas dan meteran badan, yang kemudian di tanam ke lahan gambut sedalam 3 meter untuk memantau ketinggian air gambut,” ungkapnya.

    Alat ukur air tanah (AKURAT). JIBIPerbesar

    Dengan metode AKURRAT ini, kegiatan mengukur atau monitoring ketinggian air lahan gambut menjadi lebih mudah. Dia menjelaskan idealnya level ketinggian air gambut berada di rentang angka 20-40 cm dari permukaan gambut.

    Namun, dia mengatakan jika ketinggian air terus berkurang hingga sampai ke level 50-60 cm dari permukaan gambut, itu masuk ke dalam kategori waspada. Bahkan, bila menyentuh angka 80 cm, artinya sudah bahaya dan gambut di sekitar sangat rentan terbakar oleh api.

    Apabila ketinggian air sudah di level waspada, warga atau petani yang ada di sekitar lahan gambut harus melakukan pembasahan atau penyiraman lahan 1 kali sampai 2 kali sehari, guna menjaga kelembaban lahan gambut, lalu apabila sudah di atas 60 cm sampai 80 cm untuk penyiraman harus dilakukan minimal 4 kali sehari.

    Tidak hanya dengan memasang sistem AKURRAT, pihaknya juga melatih petani dan warga sekitar untuk bagaimana menangani lahan berisiko karhutla, yakni misalnya dengan membuat sumur bor atau sumur hidran yang bisa dijadikan sumber air memadamkan api karhutla.

    “Biasanya kalau sudah terjadi kebakaran hutan, itu sangat susah memadamkannya, misalnya ada karhutla seluas 1 hektare itu memadamkannya bisa habis waktu minimal seminggu, dan itu asapnya sangat luar biasa mencemari udara di kampung ini,” ujarnya.

    Setelah kampung itu bebas dari karhutla besar seperti yang terjadi pada 2019 silam, Tumin yang juga Ketua Kelompok Tani Maju Jaya Bersama, kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai petani dan mendapatkan beragam pelatihan serta pendampingan pertanian hortikultura di lahan gambut dari Kilang Pertamina Sei Pakning.

    Ada beragam bantuan yang diterima Poktan itu, diantaranya peralatan mesin pertanian, bibit tanaman sayuran, sistem irigasi lahan gambut, dan bisa dibilang semua pendukung usaha pertanian di tempatnya dibantu oleh Kilang Pertamina.

    “Dengan dukungan ini sistem bekerja kami sebagai petani sayuran di Desa Batang Duku ini jelas lebih baik, dan akhirnya kami fokus menjadi petani sayur sehingga tidak lagi menjadikannya pekerjaan sambilan,” ujar Tumin.

    Sejumlah tanaman sayuran yang dikembangkan di lahan itu diantarnya adalah kangkung, bayam, ubi kayu, kacang panjang, dengan lahan sistem menyewa.

    Dalam sehari ada sekitar 800 ikat sayuran yang diproduksi dengan berbagai jenis sayur dan dijual ke pasaran di sekitar Sei Pakning. Hasil yang diterima pihaknya bisa mencapai Rp1 jutaan perharinya.

    Saat ini ada sekitar 10 orang anggota Poktan yang aktif, dan tiap petani bisa meraup penghasilan di angka Rp3 juta sampai Rp4 jutaan tiap bulannya.

    Tentu saja dengan hasil sebesar itu membuat Tumin dan rekan-rekannya menjadi lebih semangat dalam bekerja, bila dibandingkan kerja serabutan yang tidak pasti penghasilannya setiap hari.

    Memang dirinya berharap kampung Batang Duku, Bengkalis ini tidak lagi terjadi kebakaran atau karhutla, sehingga dirinya dan warga petani lain tetap bisa bekerja menanam sayur dan menerima hasil dengan baik, tanpa harus disulitkan akibat kebakaran dan asap pekat seperti 2019 silam dan tahun-tahun sebelumnya.

    Pak Tumin (kanan) petani di Desa Batang Duku Bengkalis saat menanam kangkung di lahan gambut dengan menerapkan pertanian berkelanjutan dan tanpa bakar. JIBIPerbesar

    Program Pendampingan Pertamina

    Di kesempatan terpisah, Community Development Officer PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Sei Pakning Leonardo Manullang menyebutkan memamg program pendampingan yang diberikan pihaknya kepada petani di Desa Batang Duku Bengkalis ini karena melihat wilayah itu sebagai daerah yang rawan terjadi karhutla seperti beberapa tahun lalu.

    “Dulunya memang wilayah Batang Duku ini rawan karhutla dan masyarakat membuka lahan istilahnya merun atau dengan membakar lahan, sekarang Pertamina Sei Pakning memberikan pemahaman bahwa mengelola lahan dengan merun itu berisiko menimbulkan karhutla,” ujarnya.

    Karena itu, pihaknya menjelaskan bagaimana cara mengelola lahan hortikultura dengan baik tanpa dibakar, dan untuk ke depan dilakukan antisipasi sehingga lahan gambut di kampung itu tidak lagi terbakar seperti sebelumnya.

    Selain mendorong petani menanam sayuran hortikultura dengan ramah lingkungan tanpa bakar, Pertamina menggandeng Forum MPA untuk membuat sistem AKURRAT sehingga bisa membantu upaya mitigasi bencana karhutla dengan baik.

    Kemudia, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diberikan juga dukungan alat pertanian seperti sprinkle atau alat siram otomatis, irigasi tetes, kemudian alat pemupukan otomatis, rumah pembibitan sayuran seperti bibit cabai, bibit terong, pembangunan gudang, dan juga saung untuk tempat petani berkumpul dan berdiskusi.

    “Kami juga terus mendorong petani mengembangkan komoditas tanamannya agar terus bertambah, misalnya menanam kopi jenis Liberika yang memang tumbuh di lahan gambut, serta tanaman karet,” ujarnya.

    Area Manager Communication Relations dan CSR KPI Unit Dumai Agustiawan mengatakan memang pihaknya melalui Kilang Unit Sei Pakning berupaya membantu mitigasi karhutla di Desa Batang Duku dengan mendorong pertanian berkelanjutan tanpa bakar. 

    “Kami mendampingi petani agar bisa mengubah cara mengelola lahan gambut dengan merun atau membakar lahan karena berisiko memicu karhutla. Kami arahkan menjadi ramah lingkungan serta menjadi petani siaga karhutla serta ramah gambut,” ujarnya.

    Di sisi infrastruktur pertanian,  pihaknya mengenalkan irigasi teknis sprinkel sehingga lebih hemat bahan bakar dibandingkan sistem irigasi konvensional. Untuk sistem pertaniannya, pihaknya mengembangkan paludikultur dan pengaturan tanam poligowo. Hasilnya, sayuran yang diproduksi selain dijual ke pasaran juga mulai diolah menjadi produk turunan seperti stik kangkung.

    Dari upaya ini, Kilang Sei Pakning mencatat warga yang merasakan manfaat program tersebut mencapai 4.613 orang, serta ekonomi poktan binaan bisa meningkat sebesar 127%. Dimana terlihat dari meningkatnya akumulasi penghasilan sepanjang 2022 ke 2023 dari angka Rp224,57 jutaan menjadi Rp226,15 jutaan.

    “Harapan kami tentunya usaha pertanian warga Batang Duku ini dapat terus berjalan tanpa harus terganggu karhutla lagi kedepannya, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat dan manfaatnya dapat terus berkelanjutan,” pungkasnya.