Author: Bisnis.com

  • Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Kebijakan Harga Minyak dan Gas Era Pemerintahan Prabowo, Menteri Bahlil Ungkap Dua Opsi Skema Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Skema baru subsidi akan membuat BBM dapat dipasarkan dalam harga keekonomian. 

    Dua opsi itu muncul sebagai rekomendasi tim pengkajian dengan Bahlil sebagai ketuanya.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah memiliki dua opsi skema penyaluran BBM yang sedang dikaji. Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, namun masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT. 

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    “Nah dalam rangka itu [kepastian skema subsidi], besok kami sudah mulai rapat perdana. Sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menuturkan kedua opsi itu masih dikaji dan akan diputuskan dalam dua pekan ke depan. “Jadi kami lagi tunggu aja dua Minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Jadi dua Minggu ini akan kami selesaikan,” katanya.

    Bahlil menyebut pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

    Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    Dia mengatakan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prabowo disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

    Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

  • OIKN Dapat Hibah Rp120,45 Miliar dari 7 Perusahaan AS, Ada IBM dan Motorolla

    OIKN Dapat Hibah Rp120,45 Miliar dari 7 Perusahaan AS, Ada IBM dan Motorolla

    Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849).

    Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN.

    “Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” jelas Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

    Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

    Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

    Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

    Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

    Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

    Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024.

  • Kasus Judi Online: Tersangka Bertambah 2 Orang, Ada Oknum Komdigi Lagi

    Kasus Judi Online: Tersangka Bertambah 2 Orang, Ada Oknum Komdigi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya membeberkan bahwa jumlah tersangka kasus judi online telah bertambah, kini menjadi 16 tersangka dari yang sebelumnya 14 tersangka.

    Direktur Reserse Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan bahwa dua orang tersangka itu salah satunya adalah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan satu orang lagi dari sipil.

    Dia menjelaskan bahwa dua tersangka baru tersebut sudah diamankan dan langsung dilakukan penahanan terhadap keduanya.

    “Kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi total jumlah tersangka saat ini ada 16 orang tersangka,” kata Satya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menilai bahwa tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para tersangka saja, tetapi juga akan memburu aset tersangka yang terkait dengan kasus judi online.

    “Kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, polisi telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

    Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online (Judol), malahan membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

    Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam lamanya dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

    Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

    Pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

  • Pemerintah Lelang Proyek Rusun untuk Masyarakat Gusuran IKN

    Pemerintah Lelang Proyek Rusun untuk Masyarakat Gusuran IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melelang pengadaan proyek pembangunan rumah susun (Rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) relokasi terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Mengutip laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), nilai pagu paket rusun bagi MBR relokasi IKN itu senilai Rp104,03 miliar. Akan tetapi, harga perkiraan sendiri (HPS) proyek tersebut sebesar Rp102,07 miliar.

    Dalam uraian singkatnya, proyek rusun bagi MBR terdampak pembangunan IKN itu bakal berdiri di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

    Adapun, pekerjaan proyek tersebut bakal dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) tahun anggaran 2024 – 2025.

    Perinciannya, pada 2024 pemerintah bakal mengguyur pendanaan APBN untuk pembangunan rusun senilai Rp10,4 miliar. Sementara itu, pada kontrak tahun 2025, pagu anggaran yang bakal dikucurkan lewat APBN yakni sebesar Rp93,62 miliar. 

    “Pembangunan rumah susun peruntukan bagi MBR relokasi Terdampak di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat hunian yang layak,” demikian tulis laporan tersebut, dikutip Minggu (3/11/2024).

    Adapun, proyek tersebut dibuat pada 10 Oktober 2024. Nantinya, proses penetapan pemenang akan jatuh pada 22 November 2024 dan proses penandatanganan kontrak bakal dilakukan pada 4 Desember 2024.

    Sementara hingga saat ini, Minggu (3/11/2024), terdapat 58 peserta tender yang telah menyatakan minat untuk turut serta menggarap proyek tersebut.

  • Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. 

    Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan. 

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan  Presiden Ke-8 RI itu.

    Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

    Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. 

    Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

    Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

  • Otorita IKN Dapat Hibah Rp120,45 Miliar dari 7 Perusahaan AS, Buat Apa?

    Otorita IKN Dapat Hibah Rp120,45 Miliar dari 7 Perusahaan AS, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita IKN (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849). 

    Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN. 

    “Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” kata Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024). 

    Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

    Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

    Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial. 

    Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal. 

    Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

    Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024 lalu.

  • Perusahaan RI-China Berkongsi Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

    Perusahaan RI-China Berkongsi Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) menggandeng JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery) untuk pengembangan fasilitas manufaktur baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Niat (LOI). Adapun, kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan efisiensi energi.

    CEO Sedaya, Arief mengatakan pabrik baterai yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi baterai lithium canggih dari HLY Battery dan pengalaman luas Sedaya di pasar EV Indonesia. 

    Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat untuk baterai lithium.

    “Ketika Indonesia mempercepat transisi ke solusi energi berkelanjutan, kemitraan ini dengan HLY Battery adalah langkah maju yang penting,” kata Arief melalui keterangan resmi dikutip pada Minggu (3/11/2024).

    Arief menjelaskan usaha kerja sama ini dijadwalkan untuk memulai konstruksi pada awal 2025. Sementara, pabrik baterai diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2026. 

    Kedua perusahaan juga berencana untuk ekspansi di masa depan guna memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk EV dan solusi penyimpanan energi terbarukan.

    “Bersama-sama, kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi,” imbuh Arief.

    Sementara CEO HLY Battery, Xiong Zhude, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan secara global.

    “Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dengan pengetahuan pasar lokal Sedaya, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini menegaskan dedikasi kedua perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia. 

    Dengan mendorong inovasi dan mendukung industri lokal, Sedaya dan HLY Battery bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kendaraan listrik dan energi terbarukan global.

  • Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

    “Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja,” jelas Airlangga.

    Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

  • Transportasi Trem Autonomus, Gibran Ingin Kota Lain Tiru Solo

    Transportasi Trem Autonomus, Gibran Ingin Kota Lain Tiru Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin angkutan umum trem Autonomus yang ada di Solo, Jawa Tengah diterapkan di kota lain di Indonesia.

    Gibran menjelaskan bahwa angkutan umum yaitu trem autonomus akan digunakan jadi salah satu transportasi untuk masyarakat Solo.

    Menurutnya, trem autonomus tersebut ramah lingkungan karena menggunakan teknologi baterai agar bisa berjalan untuk mengantarkan masyarakat Solo dari satu titik ke titik lainnya.

    “Angkutan umum massal ini dapat menjadi solusi transportasi di daerah yang padat penduduk, salah satunya Surakarta,” tutur Gibran dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (3/11).

    Menurutnya, trem autonomus tersebut juga sudah menjalani ujicoba kelayakan dan jalan di wilayah Surakarta. Menurut Gibran, sistem transportasi yang ramah lingkungan dan modern akan terus digenjot di Tanah Air.

    “Secara khusus, Kota Surakarta [Solo] kini telah berinovasi menghadirkan angkutan umum massal yang menggunakan energi baterai untuk mobilitas yang lebih bersih dan efisien,” katanya.

    Gibran menyebut transportasi yang memiliki sumber daya baterai tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon. 

    Menurutnya, hal tersebut sudah sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo terkait pengurangan karbon untuk lingkungan yang lebih baik. 

    “Saya menyambut baik pelaksanaan uji coba ini dan berharap teknologi transportasi serupa juga dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar