Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Civitas Akademika Paramadina Desak Prabowo Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra

    Civitas Akademika Paramadina Desak Prabowo Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

    “Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana.”

    Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

    Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

    Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

    Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

    Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

    “Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” lanjut Surat Terbuka tersebut.

  • Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menindak berbagai pihak, khususnya pejabat yang memanfaatkan kondisi bencana di Sumatra untuk melakukan penyelewengan, korupsi maupun memperkaya diri sendiri.

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terkait dengan penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025). 

    “Kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” terangnya saat memimpin rapat tersebut di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres). 

    Prabowo berpesan bahwa seluruh kemampuan dan keuangan yang dimiliki negara saat ini harus disiapkan untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pimpinan di setiap institusi negara termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dengan baik. 

    “Setiap menteri, pejabat, semua pimpinan waspada periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri sendiri. Saya akan tindak sangat keras, jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat,” ujarnya. 

    Secara khusus, Kepala Negara meminta penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta pemerintah daerah untuk mengawal dengan baik apabila ada pihak yang ingin melakukan kecurangan berupa mark-up harga-harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

    “Kepolisian, semua pihak periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal melipatgandakan harga dan sebagainya,” ujar Prabowo. 

    Pada kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa nilai anggaran sementara yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi bencana di ketiga provinsi mencapai sekitar Rp51,8 triliun. 

    Nilai itu berdasarkan penghitungan sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Secara terperinci, anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan berupa rehabilitasi hingga rekonstruksi fisik di Aceh Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. 

  • Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

    Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

    “Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

    Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

    “Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Prabowo.

  • Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada

    Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. 

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025). 

    Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus. 

    Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink. 

    “Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi,” terang Suharyanto. 

    Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%. 

    Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

    Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak. 

    Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik. 

    “Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus,” ujarnya.  

    Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik. 

    “Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun,” terang Suharyanto.

    ARAHAN PRABOWO

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

    “Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

    Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI. 

    Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi. 

    “Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil,” paparnya.  

    Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat. 

    “Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam,” pungkasnya. 

  • Kapal Perang KRI Banda Aceh Bawa Bantuan Pangan untuk Sumatra-Aceh

    Kapal Perang KRI Banda Aceh Bawa Bantuan Pangan untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan kapal perang KRI Banda Aceh-593 resmi diberangkatkan dari Jakarta membawa bantuan pangan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    KRI Banda Aceh yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 19.00 WIB itu dijadwalkan tiba di Padang pada 7 Desember. Kemudian, melanjutkan pelayaran ke Sibolga pada 9–10 Desember, dan berlabuh di Aceh/Lhokseumawe pada 14 Desember 2025.

    Adapun, skema pelayaran ini dirancang agar penurunan bantuan dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi lantaran jalur darat di pesisir barat Sumatra masih belum sepenuhnya pulih.

    Kepala Bapanas/Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan sederet bantuan ini merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, mulai dari mitra strategis hingga pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, dengan total dukungan kemanusiaan yang disalurkan bertahap mencapai Rp75,5 miliar.

    “Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” kata Amran, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Secara keseluruhan, total bantuan yang diberangkatkan melalui jalur laut dan udara mencapai Rp34,8 miliar, yang terdiri dari beras 20 ton, minyak goreng 32,5 ton, gula 335 kg, susu 1.935 dus, mi instan 5.810 dus, dan air mineral 8.750 dus.

    Serta, aneka kebutuhan pokok lain seperti sarden, teh, kopi, pakaian, popok bayi, pembalut, perlengkapan salat, peralatan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset untuk mendukung operasional posko dan dapur umum.

    Seluruh paket disiapkan untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar penyintas secara menyeluruh selama masa tanggap darurat.

    Amran menyatakan pemerintah pusat akan memantau ketat distribusi hingga ke tingkat posko dan desa dengan dukungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan di lapangan.

  • Momen Presiden Prabowo Cicipi Masakan Olahan Warga di Tenda Pengungsian

    Momen Presiden Prabowo Cicipi Masakan Olahan Warga di Tenda Pengungsian

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto Kembali terbang ke daerah bencana pada Minggu (7/12/2025) pagi. Presiden mengunjungi sejumlah titik pengungsian dan meninjau sarana infrastruktur di Desa Balee Panah, Aceh.
     
    Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo memastikan kualitas dan kecukupan gizi bagi warga yang mengungsi.
     
    Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda dapur untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang.
     
    “Ada sendok, saya mau coba,” kata Presiden Prabowo sambil mengambil sesendok masakan.
     
    Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan itu Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas itu.
     
    “Pedes ya ini,” ujar Presiden.
     
    Presiden Prabowo juga sempat meninjau langsung daerah Teupin Mane, Kabupaten Bireun, Aceh. Wilayah ini merupakan salah satu titik krusial yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon.

     
    Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus Prabowo adalah nasib para petani. Dia memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur bendungan serta persawahan untuk petani.
     
    “Tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak, nanti Bapak Ibu [jajaran pemerintah] ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani enggak usah khawatir,” kata Kepala Negara.
     
    Tak hanya perbaikan infrastruktur, Prabowo menyatakan bahwa para petani mendapat penghapusan utang yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. Para petani tak perlu khawatir terbebani utang di tengah bencana.
     
    “Utang-utang gugur karena ini kejadian luar biasa ya. Utang akan dihapus. Ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” katanya.
     
    Prabowo juga memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat di Aceh. Sebab, bencana yang merusak bendungan dan persawahan bakal berdampak pada produksi pangan.
     
    Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan di Aceh, Prabowo menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah ke Aceh.
     
    “Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki. Sementara belum sepenuhnya [pulih], pangan akan kita kirimkan. Cadangan kita cukup banyak,” ujarnya.
     
    Lebih lanjut, Prabowo memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bahu-membahu memulihkan kondisi pascabencana di Aceh. Diharapkan kolaborasi semua pihak terus berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat.
     
    “Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja.” (*)

  • Apindo Minta Insentif Fiskal Fokus ke Padat Karya & UMKM yang Tertekan Sepanjang 2025

    Apindo Minta Insentif Fiskal Fokus ke Padat Karya & UMKM yang Tertekan Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar insentif fiskal untuk dunia usaha difokuskan kepada dua sektor yang dinilai tengah menanggung tekanan berat sepanjang 2025. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, insentif fiskal dan stimulus pemerintah berperan sebagai shock absorber dalam siklus bisnis, yang berfungsi membantu meredam friksi ketika pelaku usaha menghadapi tekanan eksternal.

    Insentif berupa tax holiday maupun tax allowance, terang Shinta, pada dasarnya memberikan ruang bernapas yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengurangi beban pajak di fase awal hingga masa ekspansi industri. Dia meminta ke depan agar tahun depan insentif-insentif itu bisa dialokasikan ke sejumlah sektor seperti padat karya dan UMKM yang menanggung tekanan berat sepanjang tahun ini. 

    “Sepanjang 2025, sebagian besar sektor riil melemah, terutama industri padat karya. Hal yang sama juga dialami UMKM yang daya ungkit untuk berekspansinya terbatas. Padahal, keduanya merupakan sumber penyerapan tenaga kerja terbesar,” terang Shinta kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025). 

    Selain fokus kepada dua sektor itu, insentif diminta untuk diarahkan menyasar ke struktur beban industri. Shinta menyampaikan, transformasi ekonomi membutuhkan fondasi efisiensi biaya berusaha dari hulu hingga hilir, atau universal business efficiency. 

    Perempuan yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menuturkan, tantangan utama hari ini yang membatasi pemulihan dunia usaha adalah tingginya cost of doing business. 

    “Mulai dari suku bunga pinjaman, harga energi, hingga biaya logistik. Jika beban struktural ini tidak diturunkan, insentif yang diberikan akan berdampak kurang optimal,” jelasnya. 

    Di luar itu, Shinta turut mewanti-wanti bahwa insentif hanya akan berdampak apabila diterapkan secara konsisten, tepat sasaran, dan mudah diakses. Pemberian insentif dari kantong APBN juga harus sejalan dengan perbaikan kondisi kepastian berusaha, kepastian regulasi, proses perizinan yang semakin efisien, serta penegakan hukum yang konsisten. 

    “Dalam era kompetisi global yang semakin ketat, selective incentives yang dirancang dengan tepat adalah alat penting untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar CEO Sintesa Group itu. 

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

    Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun. 

    Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun. 

    Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun. 

    Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun. 

    Pada Media Gathering yang diselenggarakan November 2025 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan melakukan kajian independen untuk mengevaluasi insentif perpajakan yang ada. Dia menyebut evaluasi diharapkan bisa melihat apabila insentif yang sudah diberikan telah mendorong pertumbuhan penerimaan pajak. 

    Evaluasi itu rencananya melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Apakah memang ada proses secara ekonomi, business process-nya yang memang kami harus ubah policy-nya atau ada kecurigaan, misalnya ada kecurigaan penyelenggaraan pajaknya, atau penyelewengan bea keluarnya, bea masuknya, sehingga belum optimal,” ujarnya di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025).

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.

  • Bahan Bakar Mobil Diesel Dukung Layanan Cepat di Terminal KGTE Balikpapan

    Bahan Bakar Mobil Diesel Dukung Layanan Cepat di Terminal KGTE Balikpapan

    Bisnis.com, JAKARTA – ExxonMobil meningkatkan layanan bahan bakar maritim melalui produk Mobil Diesel, yang diproduksi dengan teknologi pencampuran canggih dan protokol pengujian ketat.

    Produk ini diluncurkan salah satunya untuk mendukung Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur.

    Mobil Diesel menawarkan kualitas tinggi dengan kandungan sulfur rendah serta tampilan visual yang jernih, dan didukung infrastruktur terminal berstandar industri untuk memastikan proses pemuatan yang aman dan efisien.

    Senior Commercial Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Polhan Benny, mengatakan produk Mobil Diesel kini dapat digunakan untuk berbagai segmen pelanggan kapal, mulai dari ukuran besar hingga kapal kecil dengan kapasitas di bawah 500 KL.

    “Mobil Diesel tersedia tidak hanya untuk pengisian bahan bakar ke dalam kapal berukuran besar, tetapi juga kapal-kapal kecil dengan muatan di bawah 500 KL melalui fasilitas baru di Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    ExxonMobil juga menyediakan layanan sameday service untuk kebutuhan bunkering tugboat.

    “Layanan ini memberikan pemenuhan pesanan yang cepat sekaligus memudahkan proses pembayaran pelanggan,” tambah Polhan.

    Ia menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda pemerintah di sektor energi.

    “Layanan ini adalah wujud komitmen ExxonMobil untuk mendukung upaya ketahanan energi pemerintah, khususnya di Kalimantan dan Indonesia secara umum,” katanya.

    Perusahaan juga berencana menghadirkan layanan serupa di beberapa terminal di Jawa.

  • Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) meningkat dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertambahannya mencapai sekitar 3% per tahun.

    “Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak, dan pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak,” ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Menurutnya, penerimaan sektor pertambangan mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari sebesar Rp4 triliun (2016) menjadi Rp45 triliun (2024). Sementara itu, penerimaan pajak sektor pertambangan batu bara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.

    Bimo menjelaskan bahwa pertambangan termasuk dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi sehingga pengawasan dilakukan berbasis compliance risk management.

    Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan PPh serta konsistensi penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

    Oleh karena itu, pemerintah bakal memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Tujuan DJP bukan menekan pelaku usaha, tetapi memastikan fairness dan level playing field, agar penerimaan negara sesuai potensi riil sektor pertambangan,” ujar Bimo.

    Dia menegaskan pentingnya keselarasan antara data RKAB, produksi, penjualan, dan laporan pajak yang disampaikan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

    Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat joint audit dan pemadanan data melalui MODI/MOMS, data ekspor Bea Cukai, serta laporan keuangan perusahaan.