Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

    “Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

    Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

    “Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

    Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

    Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

    Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

  • RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028. 

    Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu. 

    Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

    “Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028. 

    Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

    “Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

    Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

    Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024). 

  • Apjatel Tertibkan Kabel Semrawut Semester I/2025, Prioritas Wilayah Perkotaan

    Apjatel Tertibkan Kabel Semrawut Semester I/2025, Prioritas Wilayah Perkotaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) berencana merapikan kabel serat optik semrawut di sejumlah lokasi di perkotaan pada semester I/2025. Desain penataan, termasuk biaya, tengah disusun.

    Ketua Umum Apjatel Jerry Siregar mengatakan penataan jaringan kabel fiber optik di udara telah menjadi perhatian dari banyak masyarakat, termasuk pimpinan daerah.

    Apjatel mulai memetakan lokasi-lokasi yang akan ditertibkan dengan harapan pada pertengahan 2025 kabel-kabel serat optik yang bergelantungan di udara dapat diturunkan dan ditanam di bawah tanah. 

    Proses pemetaan tersebut memakan waktu sehingga penertiban kabel tidak dapat dilakukan pada awal 2025.

    “Apjatel lagi dalam proses dalam kajian teknis dan desain yang dapat digunakan nantinya sebagai solusi bersama,” kata Jerry kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

    Jerry menyampaikan bahwa jaringan kabel fiber optik di udara yang nantinya di tata ulang adalah kabel – kabel fiber optik yang memiliki kesemrawutan cukup parah.

    Selain itu, kabel fiber optik semrawut yang terdapat di kawasan perkotaan juga menjadi prioritas Apjatel untuk dilakukan penataan ulang.

    Lebih lanjut, untuk pembiayaan penataan ulang kabel fiber optik ini, Jerry mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam.

    Namun, dirinya menuturkan akan ada rapat umum dengan anggota Apjatel lainnya terkait dengan pendanaan untuk menata ulang kabel fiber optik yang berada di udara.

    “Untuk ongkos tersebut masih dalam proses kajian dan nantinya akan melalui rapat umum anggota Apjatel,” tutur Jerry.

    Diberitakan sebelumnya, Ombudsman, lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, mendesak pemerintah daerah untuk membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) guna menciptakan tata kota yang lebih tertib. Pembangunan SJUT merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemda DKI Jakarta, perlu menerbitkan regulasi atas pembangunan SJUT untuk menciptakan tatanan kota yang lebih rapih perihal penggelaran kabel serat optik. 

    Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pelaksanaan penyediaan fasilitas infrastruktur pasif telekomunikasi dalam hal ini termasuk SJUT menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

    “Pemda bisa menggunakan APBD untuk membangun SJUT, tetapi teknis secara nasional dalam pengaturan operasionalnya masih belum dilaksanakan, segeralah Pemda menerbitkan Perda SJUT ini agar tata kota bisa dilaksanakan,” kata Hery, dikutip dari YouTube Ombudsman Senin (5/2/2024).

    Hery melanjutkan berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan, pengerjaan SJUT di Pemda DKI Jakarta masih belum tuntas. Bahkan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6% sedangkan PT. Sarana Jaya hanya merealisasikan pengerjaan 1,15% pada 2023.

    Lambatnya realisasi ini, menurut Hery, disebabkan Pemda DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT yang telah habis masa berlakunya. Bahkan pengerjaan SJUT yang telah dilakukan tidak ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. 

  • Mensesneg Sebut Pemerintah akan Beli Maung Untuk Kendaraan Dinas Menteri

    Mensesneg Sebut Pemerintah akan Beli Maung Untuk Kendaraan Dinas Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa harapannya terdapat dukungan dari segala pihak agar PT Pindad (Persero) dapat melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan Maung sebagai mobil dinas.

    “Gini lho, Maung ini adalah beliau ingin semangatnya itu kita harus punya mobil buatan sendiri gitu. Enggak ada juga yang perlu diramaikan apa ya ramein. Doain aja doain biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor, tetapi peralihan menuju penggunaan Maung masih akan melewati kalkulasi.

    Penyebabnya, kata Prasetyo, dibutuhkan angka yang tepat berapa jumlah mobil yang perlu diproduksi oleh BUMN di bidang pertahanan itu.

    “Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” imbuhnya.

    Sementara itu, Prasetyo melanjutkan juga tengah mengkaji terkait dengan penggunaan mobil Toyota Alphard oleh Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah digunakan oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Kajian yang dimaksud adalah akan mengembalikannya kepada Negara atau melakukan pelelangan.

    “Ya nanti kami pikirkan. Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kami pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa,” pungkas Prasetyo.

  • Kejagung Periksa Pengacara Ronald Tannur, Usut Asal-usul Harta Zarof Ricar

    Kejagung Periksa Pengacara Ronald Tannur, Usut Asal-usul Harta Zarof Ricar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut asal-usul aset senilai Rp996 miliar milik tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat vonis Ronald Tannur, Zarof Ricar (ZR).

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar saat menjelaskan perkembangan kasus yang belakangan ini menarik perhatian publik.

    “Nah ini [uang tunai Rp920 miliar dan emas 51 kilogram] akan terus dilakukan pendalaman itu, itu bagian dari itu ya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Harli menambahkan, salah satu yang telah diperiksa soal harta yang dimiliki eks petinggi Mahkamah Agung (MA) itu adalah Lisa Rahmat (LR). 

    Lisa diperiksa terkait dengan posisi aset Zarof Ricar senilai Rp996 miliar itu di kasus dugaan suap vonis kasus Ronald Tannur.

    “Kemarin langsung didalami pemeriksaan saksi terhadap LR ya kan, pengacara itu. Nah termasuk kepada ZR, nah ini seperti apa nanti posisi 920 miliar dan 51 kg emas ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024). 

    Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

  • Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Melambat Jika Trump Menang Pilpres AS, Ini Penyebabnya

    Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Melambat Jika Trump Menang Pilpres AS, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 5 November mendatang belum tentu akan menjadi nilai tambah bagi perekonomian dan pasar keuangan global.

    Chief Investment Officer perusahaan investasi milik negara Singapura, Temasek International, Rohit Sipahimalani menyebut pemerintahan Trump akan memperlambat pertumbuhan global yang pada akhirnya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    “Saya tahu kebijaksanaan dan konsensus konvensional adalah bahwa saat ini kepresidenan Trump lebih baik bagi pasar,” kata Sipahimalani dikutip dari Bloomberg dalam sebuah wawancara di Bloomberg Television, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, Sipahimalani juga mengutip harapan untuk pajak yang lebih rendah dan lebih banyak deregulasi. Namun, menurutnya, jika melihat ke tahun 2025, gambarannya tidak begitu jelas.

    Investor di seluruh dunia berada dalam kegelisahan menjelang pemilihan presiden AS minggu depan. Kemenangan Trump akan lebih menguntungkan bagi investor yang memegang saham dan Bitcoin dibandingkan lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris, menurut survei terbaru Bloomberg Markets Live Pulse.

    Sipahimalani mengatakan, meskipun kemenangan Harris akan bermanfaat bagi negara-negara berkembang, hal sebaliknya mungkin terjadi jika kemenangan Trump. Dia mengatakan, kemenangan Trump mungkin akan berarti dolar lebih kuat dan suku bunga lebih tinggi dibandingkan pada pemerintahan Harris.

    “Tarif akan menciptakan ketidakpastian, yang tidak pernah baik untuk investasi dan sebenarnya menurut saya hal ini akan berdampak negatif tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga di seluruh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini akan “berdampak pada pertumbuhan global.”

    Temasek adalah salah satu perusahaan investasi milik negara terbesar di dunia dengan nilai portofolio bersih sebesar S$389 miliar atau US$294 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini telah memulai perubahan besar dalam strateginya, dengan mengerahkan lebih banyak modal di AS.

    Baru-baru ini, Temasek juga mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar US$30 miliar selama setengah dekade ke depan. Meski begitu, Sipahimalani memperkirakan pasar akan lebih bergejolak pada tahun 2025 dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Dia mengatakan bahwa pasar terlalu meremehkan risiko ekor atau tail risk, atau peristiwa yang memiliki peluang lebih kecil untuk terjadi namun jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar. 

    Menurutnya, perlambatan pertumbuhan global juga akan berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di AS mengingat 25% pendapatan perusahaan-perusahaan S&P 500 berasal dari luar negeri.

    Terkait China, Sipahimalani mengulangi komentarnya sebelumnya bahwa cara otoritas China menerapkan stimulus fiskal jauh lebih penting daripada jumlah uang tunai yang akan dibelanjakan.

    Sipamihalani menuturkan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, hal tersebut perlu diulang beberapa kali sebelum dapat diterapkan dengan benar, seraya mengutip pertanyaan mengenai kesediaan pejabat untuk mengambil risiko dan masalah struktural lainnya. 

    “Satu tahun ke depan akan penuh tantangan dan ini akan menjadi pasar perdagangan,” ujarnya.

  • Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.   

    Menurut pantauan, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.28 WIB.

    Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga tiba pada pukul 13.46 WIB dengan mengenakan batik bernuansa hijau toska.

    “Kami diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain dan ada Menko juga,” ujar Yassierli saat ditemui dikompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Saat dikonfirmasi, Yassierli yang sedang menggenggam map berwarna biru bertulisan Sritex pun tak menutup kemungkinan bahwa rapat yang akan berlangsung akan membahas terkait upaya pemerintah menyelamatkan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “[Pembahasan] belum tahu nanti kita lihat nanti. [Catatan ini] antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi [bahas sritex],” imbuh Yassierli.

    Dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

    “Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa  terlindungi, salah satunya itu. Dan kami sangat berharap bahwa yang selanjutya kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ucapnya.

    Yassierli melanjutkan bahwa strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

    “Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kemeteriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.

  • Siap-siap! Gibran jadi Plt Presiden RI Gantikan Prabowo Mulai Pekan Depan

    Siap-siap! Gibran jadi Plt Presiden RI Gantikan Prabowo Mulai Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden RI saat Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan untuk menghadiri agenda internasional. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bawa Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan kunjungan ke luar Negeri pada pekan mendatang.

    Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI mendapatkan undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14-15 November 2024 di Peru. Kemudian, Prabowo juga bakal menghadiri KTT G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil. 

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau [Prabowo] kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo mengamini bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping,. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

  • Prabowo Dipastikan Hadiri KTT G20 Brasil dan APEC Peru

    Prabowo Dipastikan Hadiri KTT G20 Brasil dan APEC Peru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) pemimpin negara G20 di Brasil. 

    Prasetyo juga memaparkan bahwa  Prabowo juga akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14-15 November 2024 di Peru. 

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping,. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

  • Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenkeu mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu terkait mobil Maung yang akan digunakan untuk kendaraan dinas.

    Sebelumnya, Anggito menyebut jika Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito di Yogyakarta, Senin (28/10).

    Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    Meski demikian menurut Kemenkeu, masyarakat perlu tahu konteks dari pernyataan Wamankeu tersebut.

    Berikut adalah poin-poin klarifikasi Kemenkeu atas pernyataan Anggito Abimanyu:

    1. Konteks pernyataan

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).

    “Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan,” kata Deni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Dengan kata lain, Deni menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Anggito Abimanyu bukanlah hal final dan pasti.

    2. Penegasan penggunaan produk dalam negeri

    Menurut Deni, dalam pernyataan tersebut Anggito Abimanyu hanya ingin menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

    “Namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” lanjutnya.

    3. Penjabat tak harus pakai mobil buatan PT Pindad

    Dengan munculnya klarifikasi dari Kemenkeu tersebut, maka pemerintah tak melarang pejabat yang ingin menggunakan mobil impor.

    Sebagaimana diketahui, Maung sendiri merupakan kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit