Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

    “Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh,” kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

    Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi. 

    “Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam,” ujarnya 

    Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

    “Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut. 

    Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

    “Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD,” jelas WIjayanto dalam diskusi daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014). 

    Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. 

    Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

  • Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal alias Sekjen Pro Jokowi (ProJo) Handoyo belum mamastikan apakah mereka akan berubah menjadi partai atau tetap mempertahankan status mereka sebagai relawan.

    Handoyo menuturkan bahwa kepastian mengenai status dan masa depan ProJo di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan terjawab saat kongres nanti. 

    Hal ini diungkapkan oleh Handoyo dalam perhelatan Deklarasi Dukungan Relawan Projo terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024). 

    “Nanti itu akan kita lihat di kongres,” tuturnya kepada para wartawan. 

    Handoyo menjelaskan, bahwa Projo awalnya lahir dari relawan Jokowi yang terus melakukan transformasi dan mengikuti jalan sejarah. Namun demikian, setelah jabatan Jokowi selesai dan diganti oleh Prabowo Subianto, masa depan organisasi relawan itupun belum jelas.

    “Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai. Tapi yang jelas kami di Projo selalu berpijak pada tagline kami, kami setia di garis rakyat. Maka, pilihan-pilihan itu pasti akan kami mengacu dari apa yang menjadi kehendak rakyat,” ungkapnya. 

    Handoyo menambahkan bahwa ProJo membaca situasi lebih lanjut dan menimbang masukan-masukan di kongres. Apalagi mereka mengklaim telah memiliki banyak pengurus di seluruh Indonesia.

    “Kita punya DPC dari seluruh Indonesia, mereka yg selama ini berinteraksi dengan rakyat di bawah. Nanti mereka yg akan bicara. Kami akan mengikuti jalan sejarah kami,” tutur Handoyo. 

    Adapun Handoyo memperkirakan perhelatan tersebut digelar pada awal Desember. Dia juga belum berani memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut. “Kongres Insyaallah sekitar, tanggal 7, 8 Desember,” terangnya. 

  • Indosat (ISAT) Tambah 21.462 Unit BTS 4G Kuartal III/2024, Jangkauan Meluas

    Indosat (ISAT) Tambah 21.462 Unit BTS 4G Kuartal III/2024, Jangkauan Meluas

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison terus menambah jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) pada kuartal III/2024, yang turut mendorong perluasan layanan perusahaan. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mengatakan bahwa jumlah BTS milik Indosat bertambah 26.000 unit, dari 221.000 unit pada September 2023 menjadi 247.000 unit pada September 2024.

    Perinciannya, emiten bersandi saham ISAT itu telah mengoperasikan 193.562 BTS 4G, atau naik 12,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya hanya 172.100 BTS 4G.

    “Pada 2024 ini, di sembilan bulan pertama terdapat penambahan dari 221.000 BTS menjadi 247.000 BTS,” kata Danny dalam Paparan Kinerja 9 Bulan 2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).

    Ekspansi ini mendorong layanan Indosat yang makin luas dan lalu lintas data yang makin besar. Lonjakan lalu lintas data Indosat naik secara impresif menjadi 12.050 Petabyte (PB) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10.701 PB.

    Di sisi lain, Indosat juga terpantau terus menambah jaringan BTS 2G dalam 9 bulan pertama 2024. Tercatat, Indosat memiliki 53.400 BTS 2G pada September 2024 atau bertambah sekitar 4.200 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 49.200 BTS 2G.

    Adapun, Indosat sudah tidak memiliki jaringan BTS 3G sedari tiga bulan pertama 2024. Sedangkan untuk BTS 5G masih tetap bertambah menjadi 103 BTS pada kuartal I/2024 

    Tak hanya penambahan BTS, Danny menuturkan pihaknya juga meluncurkan digital intelligence operation center yang berfungsi untuk memantau BTS secara daring.

    Pemantauan secara digital membuat Indosat dapat beban trafik hingga anomali jaringan di setiap titik, yang membuat perusahaan dapat mengambil langkah sigap sebelum terjadi gangguan. Dampaknya, Indosat dapat menekan jumlah keluhan karena gangguan jaringan telah termitigasi.

    “Bagaimana operational BTS ini, jaringan-jaringan ini dipantau dan dioperasikan secara digital, secara intelligence dan digital di operation center kami,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pada kuartal III/2024 Indosat juga berfokus untuk mendapatkan pelanggan berkualitas yang berkontribusi signifikan pada peningkatan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU).

    Selama sembilan bulan 2024, ARPU pelanggan seluler Indosat menjadi Rp37,7 ribu atau mengalami peningkatan 8,7% periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,7 ribu.

  • Kejagung Geledah Rumah Zarof Ricar, Apa Temuannya?

    Kejagung Geledah Rumah Zarof Ricar, Apa Temuannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kediaman rumah eks petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar di Jalan Senayan Nomor 8, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk menelusuri aliran dana dugaan korupsi terkait Zarof, termasuk kemungkinan ke keluarganya.

    “Nah kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan dan kemarin kita tanya,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

    Hanya saja, dalam penggeledahan itu penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) tidak menemukan barang bukti yang tertinggal di rumah Zarof.

    Meskipun begitu, Harli memastikan bahwa pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dugaan pemufakatan jahat suap perkara di MA.

    “Ya tidak ada lagi yang tertinggal. Tapi terus kan berkembang, nanti kita lihat ya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024). 

    Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

  • Kejagung Ungkap 9 Perusahaan Swasta di Pusaran Kasus Tom Lembong

    Kejagung Ungkap 9 Perusahaan Swasta di Pusaran Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada sembilan perusahaan berada dalam pusaran kasus korupsi importasi gula yang menyeret eks Mendag Tom Lembong.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan sembilan perusahaan itu melakukan kerja sama terkait impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Dalam hal ini, tersangka sekaligus mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, CS memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta.

    “[Staf PPI] melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).

    Harli menambahkan, pertemuan dilakukan dalam rentang November-Desember 2015 di Gedung Equity Tower SCBD selama empat kali. Bahkan, pertemuan itu diketahui oleh Direktur Utama PT PPI yang menjabat saat itu.

    Pada Januari 2016, Tom Lembong selaku Mendag saat itu menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula.

    Pemenuhan stok itu dilakukan melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.

    “Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM,” ujar Harli.

    Padahal, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Di samping itu, yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN, yakni PT PPI.

    “Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta,” imbuh Harli.

    Adapun, dalam kasus ini diduga izin impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait.

    Sementara itu, dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, telah membuat untung PT PPI dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105 per kg.

    “Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN [PT PPI],” pungkas Harli.

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 

  • Mitratel (MTEL) Tambah Menara dan Serat Optik, Jumlah Penyewa Naik

    Mitratel (MTEL) Tambah Menara dan Serat Optik, Jumlah Penyewa Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mencatatkan pertumbuhan aset serta peningkatan jumlah penyewa sepanjang kuartal III/2024. Geliat ini juga diiringi oleh kenaikan laba bersih hingga 7,1% yoy.

    Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan jumlah total menara yang dimiliki perusahaan naik 5,8% menjadi 39.259 unit pada periode tersebut. Sementara itu, ukuran fiber optik 36,7% lebih panjang dari tahun lalu mencapai 39.714 km.

    Seiring pertumbuhan aset tersebut, jumlah penyewa layanan Mitratel meningkat 6,7% yoy menjadi 59.431 tenant, diikuti dengan kenaikan kolokasi sebesar 8,4% yoy.

    “Data ini menunjukkan investasi yang kami tanamkan sejak beberapa tahun lalu, terutama di daerah luar Pulau Jawa, terus membuahkan hasil positif.,” kata pria yang akrab disapa Teddy itu lewat siaran pers, Rabu (30/10/2024).

    Lebih dia mengatakan Mitratel siap menjadi mitra strategis industri operator telekomunikasi, baik dalam melakukan konsolidasi ataupun ekspansi ke sejumlah daerah pusat pertumbuhan baru.

    Dipaparkan, jumlah menara Mitratel yang tersebar di Pulau Jawa mencapai 16.113 unit per akhir September 2024, atau menyumbang 41% dari total unit.

    Sementara itu, sisanya berlokasi di Sumatera sebanyak 11.337 menara (28,9%), Sulawesi 3.648 menara (9,3%), Kalimantan 3.772 menara (9,6%), Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra) 2.657 menara (6,8%), serta Maluku dan Papua 1.732 menara (4,4%).

    Jika ditotal, porsi aset menara di luar Jawa mencapai 59%.

    “Di tengah tren konsolidasi industri operator telko dan agenda ekspansi mereka ke sejumlah daerah yang sedang berkembang, infrastruktur digital yang kami miliki saat ini menjadi keunggulan tersendiri,” ucapnya.

    Menurut dia, kondisi tersebut merupakan berkah dari konsistensi perusahaan menjalankan penugasan pemerintah untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi di penjuru negeri semenjak beberapa tahun lalu.

    Selain memacu pertumbuhan aset dan menambah tenant baru, kata dia, perseroan terus meningkatkan efisiensi di seluruh proses bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital.

    Antara lain, implementasi aplikasi OneFlux yang menyederhanakan proses di internal sekaligus memaksimalkan pelayanan ke pelanggan.

    “Digitalisasi yang diterapkan di berbagai lini, terutama pemasaran, memudahkan para penyewa dalam melakukan penyewaan menara dan fiber yang sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.

  • Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

    “Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

    Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

    Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 – 30 km,” tuturnya.

    Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

    “Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

    Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

  • Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri. 

    Sebagaimana diketahui, iPhone 16 bisa mendapatkan IMEI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, khususnya bagi penumpang dengan syarat tertentu. 

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus memantau informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. 

    “Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024). 

    Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang diperdagangkan di Indonesia. Sebab, seri iPhone terbaru yang telah masuk ke Indonesia saat ini terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

    Untuk itu, Febri meminta masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang dijual lewat online marketplace maupun toko offline. 

    “Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” ujarnya. 

    Dia menekankan apabila masyarakat membeli iPhone 16 dari luar negeri lewat penumpang terdapat risiko pembelian harus ditanggung pembeli karena tidak ada garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut. 

    Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

    Bukan itu saja, pemerintah memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. 

    Selain itu, menurut Febri, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

    Adapun, pertimbangannya yaitu lantaran iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri.

    Pihaknya menilai hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. 

    “Kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

    “Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” tuturnya. 

    Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. 

    Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” jelas Febri.

    Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

    Diberitakan Sebelumnya, Febri telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

  • Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) digunakan sebagai mobil dinas para menteri, wakil menteri (wamen), bahkan hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih. 

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, arahan Prabowo untuk mobil dinas itu masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa semua anggota kabinet termasuk kepala badan dipastikan bakal diwajibkan menggunakan Maung. 

    “Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Hasan mengatakan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengurus soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas anggota kabinet. 

    Menurutnya, arahan kepada para anggota kabinet sejalan dengan keputusan Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai mobil kepresidenan. 

    “Beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” tuturnya. 

    Kendati adanya arahan itu, peralihan menuju penggunaan Maung masih akan melewati kalkulasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung berapa jumlah mobil yang perlu diproduksi oleh Pindad.

    “Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” kata Prasetyo, Selasa (29/10/2024).

    Sementara itu, Prasetyo melanjutkan juga tengah mengkaji terkait dengan penggunaan mobil Toyota Alphard oleh Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah digunakan oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Kajian yang dimaksud adalah akan mengembalikannya kepada Negara atau melakukan pelelangan.

    “Ya nanti kami pikirkan. Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kami pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa,” pungkas Prasetyo.