Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Salah Sebut Nama Calon Wakil, Ahmad Luthfi Disoraki Penonton saat Debat

    Salah Sebut Nama Calon Wakil, Ahmad Luthfi Disoraki Penonton saat Debat

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sempat disoraki penonton debat kandidat ketika salah sabut nama calon wakil gubernur yang juga pasangannya, Taj Yasin Maimoen. 

    Awalnya, Ahmad Luthfi yang tengah menjelaskan soal Sustainable Development Goals (SDGs), seharusnya menyebut nama wakilnya Taj Yasin Maimoen. Namun, dia malah menyebut nama pasangan dari Andika Perkasa, yaitu Hendrar Prihadi (Hendi).

    “Sehingga apabila ke depan, kami dengan Pak Hendi, maaf saya ulang dengan Gus Yasin terpilih, maka Jawa Tengah akan kita beri peningkatan,” tuturnya di sela-sela debat kandidat cagub Jawa Tengah, Rabu (30/10).

    Tidak lama, penonton debat kandidat cagub Jawa Tengah di lokasi, langsung menyoraki pasangan tersebut sembari tertawa.

    “Huuuu, salah pak,” teriak penonton di lokasi seperti dikutip dari siaran Youtube KPU Jateng. 

    Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh calon gubernur Ahmad Luthfi. Eks Kapolda Jateng itu tetap menyampaikan visi dan misinya terkait SDGs sesuai pertanyaan yang telah dipilih olehnya.

    “Jadi satu KK Jawa Tengah nanti, akan kita beri satu rumah layak huni,” katanya.

    Hal tersebut akan dilakukan paslon Ahmad Luthfi-Gus Yasin untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah nanti jika dirinya terpilih.

    “Ada 3,7% rakyat miskin di wilayah Jawa Tengah. Ini tantangan yang harus kita lakukan. Kami akan memprioritaskan bagaimana kita mempunyai layanan dasar infrastruktur di Jawa Tengah. Kita masih kurang 1,8 juta rumah kurang layak huni,” ujarnya.

  • Andika Perkasa Beberkan Kebobrokan Jateng dalam 3 Tahun Terakhir

    Andika Perkasa Beberkan Kebobrokan Jateng dalam 3 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa membeberkan bobroknya Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam tiga tahun terakhir.

    Menurut Andika, dalam tiga tahun terakhir, Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan.

    Mantan Panglima TNI itu juga mengemukakan 7 dari 10 indikator Indeks Demokrasi Indonesia, menunjukkan tren demokrasi Jawa Tengah menurun.

    “Tidak hanya itu, indeks pelayanan publik juga menurun di Jawa Tengah. Ini mungkin disebabkan oleh turunnya integritas KPK di Jawa Tengah, integritas demokrasi serta efisiensi perekonomian Jawa Tengah,” tutur Andika di sela-sela debat kandidat cagub Jawa Tengah, Rabu (30/10).

    Selain itu, Andika juga menyoroti persoalan lama pendidikan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih rendah.

    Menurutnya, dari yang seharusnya pendidikan 12 tahun, tetapi salah satu kabupaten tersebut itu hanya 6,5 tahun.

    “Jadi hal ini sangat penting bagi cagub siapapun karena kita dihadapkan pada kondisi ini,” katanya.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga harus menjadi perhatian serius gubernur Jawa Tengah berikutnya.

    “Kita ini masih punya 10,47% rakyat miskin harus ditekan sampai 0% kalau kita mau kawal sampai akhir periode 2029, karena pada 2030 target yang diharapkan tersebut bisa tercapai,” ujarnya.

  • Telkom (TLKM) Tingkatkan Data Center Batam, Ingin Terapkan AI

    Telkom (TLKM) Tingkatkan Data Center Batam, Ingin Terapkan AI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) melakukan beberapa improvisasi dalam pembangunan data center Neutra DC di Batam. Rencananya, data center tersebut akan mendapat sentuhan kecerdasan buatan (AI). 

    Untuk menyiapkan infrastruktur AI yang mumpuni, maka data center perlu mengalami sedikit perubahan.

    Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir mengatakan lantai satu pusat data Batam ini bakal rampung pada kuartal 1/2025.

    “Batam yang kampus (gedung) 1 untuk lantai 1, ini target kita mungkin sekitar first quarter tahun depan, ya lantai 1 itu siap,” kata Honesti saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Terkait dengan progres pembangunan secara menyeluruh, Honesti menyampaikan sampai dengan saat ini pembangunan pusat data di Batam belum mencapi 10%.

    Namun, Honesti mengatakan persentase tersebut bisa dengan cepat bertumbuh dikarenakan pembangunan konstruksi pusat data tidak akan molor.

    “Kalau yang Batam kan baru ya, ini baru belum sampai 10% gitu kan, tapi kan kalau konstruksi kan cepat lah gitu kan, nanti sisanya ngisinya gampang lah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, terkait rampunya pusat data ini, Honesti menuturkan pihaknya tengah mendesain kembali pusat data ini dikarenakan adanya teknologi AI.

    “Memang kalau dilihat seperti yang di Batam, memang ada sedikit kita berubah desainnya ya, memang harus dilakukan, mumpung belum ada barangnya (pusat datanya),” ucap Honesti.

    Tak hanya mengubah desain, Honesti mengatakan bahwa pihaknya juga memodifikasi kapasitas pusat data setelah perombakan desain.

    Dirinya menyampaikan, kapasitas awal pusat data di Batam ini sebesar 12-16 megawatt (MW) untuk satu kampus atau fasilitas pusat data. Namun, setelah perombakan desain, kapasitas yang dapat tertampung mencapai  21-30 MW per kampus.

    “Jadi total capacity itu naik sebenarnya, dengan perubahan desain itu,” tutur Honesti.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Telkom Indonesia melalui anak usahanya NeutraDC Nxera Batam akan membangun Hyperscale Data Center Neutra DC di kawasan Kabil Industrial Estate, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

    “NeutraDC Batam akan menjadi penggerak dalam akselerasi inovasi teknologi di Indonesia, terutama dalam bidang Artificial Intelligence (AI),” kata Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir usai seremoni pemancangan tiang di Kabil Industrial Estate, Sabtu (14/6/2024).

  • Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

    Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

    “Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

    Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

    “Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

  • RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

    “Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh,” kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

    Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi. 

    “Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam,” ujarnya 

    Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

    “Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut. 

    Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

    “Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD,” jelas WIjayanto dalam diskusi daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014). 

    Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. 

    Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

  • Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal alias Sekjen Pro Jokowi (ProJo) Handoyo belum mamastikan apakah mereka akan berubah menjadi partai atau tetap mempertahankan status mereka sebagai relawan.

    Handoyo menuturkan bahwa kepastian mengenai status dan masa depan ProJo di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan terjawab saat kongres nanti. 

    Hal ini diungkapkan oleh Handoyo dalam perhelatan Deklarasi Dukungan Relawan Projo terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024). 

    “Nanti itu akan kita lihat di kongres,” tuturnya kepada para wartawan. 

    Handoyo menjelaskan, bahwa Projo awalnya lahir dari relawan Jokowi yang terus melakukan transformasi dan mengikuti jalan sejarah. Namun demikian, setelah jabatan Jokowi selesai dan diganti oleh Prabowo Subianto, masa depan organisasi relawan itupun belum jelas.

    “Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai. Tapi yang jelas kami di Projo selalu berpijak pada tagline kami, kami setia di garis rakyat. Maka, pilihan-pilihan itu pasti akan kami mengacu dari apa yang menjadi kehendak rakyat,” ungkapnya. 

    Handoyo menambahkan bahwa ProJo membaca situasi lebih lanjut dan menimbang masukan-masukan di kongres. Apalagi mereka mengklaim telah memiliki banyak pengurus di seluruh Indonesia.

    “Kita punya DPC dari seluruh Indonesia, mereka yg selama ini berinteraksi dengan rakyat di bawah. Nanti mereka yg akan bicara. Kami akan mengikuti jalan sejarah kami,” tutur Handoyo. 

    Adapun Handoyo memperkirakan perhelatan tersebut digelar pada awal Desember. Dia juga belum berani memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut. “Kongres Insyaallah sekitar, tanggal 7, 8 Desember,” terangnya. 

  • Indosat (ISAT) Tambah 21.462 Unit BTS 4G Kuartal III/2024, Jangkauan Meluas

    Indosat (ISAT) Tambah 21.462 Unit BTS 4G Kuartal III/2024, Jangkauan Meluas

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison terus menambah jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) pada kuartal III/2024, yang turut mendorong perluasan layanan perusahaan. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mengatakan bahwa jumlah BTS milik Indosat bertambah 26.000 unit, dari 221.000 unit pada September 2023 menjadi 247.000 unit pada September 2024.

    Perinciannya, emiten bersandi saham ISAT itu telah mengoperasikan 193.562 BTS 4G, atau naik 12,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya hanya 172.100 BTS 4G.

    “Pada 2024 ini, di sembilan bulan pertama terdapat penambahan dari 221.000 BTS menjadi 247.000 BTS,” kata Danny dalam Paparan Kinerja 9 Bulan 2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).

    Ekspansi ini mendorong layanan Indosat yang makin luas dan lalu lintas data yang makin besar. Lonjakan lalu lintas data Indosat naik secara impresif menjadi 12.050 Petabyte (PB) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10.701 PB.

    Di sisi lain, Indosat juga terpantau terus menambah jaringan BTS 2G dalam 9 bulan pertama 2024. Tercatat, Indosat memiliki 53.400 BTS 2G pada September 2024 atau bertambah sekitar 4.200 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 49.200 BTS 2G.

    Adapun, Indosat sudah tidak memiliki jaringan BTS 3G sedari tiga bulan pertama 2024. Sedangkan untuk BTS 5G masih tetap bertambah menjadi 103 BTS pada kuartal I/2024 

    Tak hanya penambahan BTS, Danny menuturkan pihaknya juga meluncurkan digital intelligence operation center yang berfungsi untuk memantau BTS secara daring.

    Pemantauan secara digital membuat Indosat dapat beban trafik hingga anomali jaringan di setiap titik, yang membuat perusahaan dapat mengambil langkah sigap sebelum terjadi gangguan. Dampaknya, Indosat dapat menekan jumlah keluhan karena gangguan jaringan telah termitigasi.

    “Bagaimana operational BTS ini, jaringan-jaringan ini dipantau dan dioperasikan secara digital, secara intelligence dan digital di operation center kami,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pada kuartal III/2024 Indosat juga berfokus untuk mendapatkan pelanggan berkualitas yang berkontribusi signifikan pada peningkatan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU).

    Selama sembilan bulan 2024, ARPU pelanggan seluler Indosat menjadi Rp37,7 ribu atau mengalami peningkatan 8,7% periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,7 ribu.

  • Kejagung Geledah Rumah Zarof Ricar, Apa Temuannya?

    Kejagung Geledah Rumah Zarof Ricar, Apa Temuannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kediaman rumah eks petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar di Jalan Senayan Nomor 8, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk menelusuri aliran dana dugaan korupsi terkait Zarof, termasuk kemungkinan ke keluarganya.

    “Nah kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan dan kemarin kita tanya,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

    Hanya saja, dalam penggeledahan itu penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) tidak menemukan barang bukti yang tertinggal di rumah Zarof.

    Meskipun begitu, Harli memastikan bahwa pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dugaan pemufakatan jahat suap perkara di MA.

    “Ya tidak ada lagi yang tertinggal. Tapi terus kan berkembang, nanti kita lihat ya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024). 

    Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

  • Kejagung Ungkap 9 Perusahaan Swasta di Pusaran Kasus Tom Lembong

    Kejagung Ungkap 9 Perusahaan Swasta di Pusaran Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada sembilan perusahaan berada dalam pusaran kasus korupsi importasi gula yang menyeret eks Mendag Tom Lembong.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan sembilan perusahaan itu melakukan kerja sama terkait impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Dalam hal ini, tersangka sekaligus mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, CS memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta.

    “[Staf PPI] melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).

    Harli menambahkan, pertemuan dilakukan dalam rentang November-Desember 2015 di Gedung Equity Tower SCBD selama empat kali. Bahkan, pertemuan itu diketahui oleh Direktur Utama PT PPI yang menjabat saat itu.

    Pada Januari 2016, Tom Lembong selaku Mendag saat itu menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula.

    Pemenuhan stok itu dilakukan melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.

    “Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM,” ujar Harli.

    Padahal, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Di samping itu, yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN, yakni PT PPI.

    “Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta,” imbuh Harli.

    Adapun, dalam kasus ini diduga izin impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait.

    Sementara itu, dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, telah membuat untung PT PPI dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105 per kg.

    “Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN [PT PPI],” pungkas Harli.

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.