Author: Bisnis.com

  • Yozua Makes Raih Penghargaan Pelopor Transformasi Bisnis di BIG 40 Awards 2025

    Yozua Makes Raih Penghargaan Pelopor Transformasi Bisnis di BIG 40 Awards 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group resmi menggelar BIG 40 Awards, sebuah malam apresiasi bagi para tokoh yang membentuk lanskap bisnis Indonesia, pada Senin (8/12/2025). 

    Di antara para penerima penghargaan, nama Yozua Makes tampil menonjol sebagai peraih kategori “Tokoh Pendiri, Pelopor, & Transformasi Bisnis”, sebuah pengakuan atas kiprahnya yang telah melampaui batas industri hospitality.

    Yozua, pendiri sekaligus Presiden Direktur Plataran Group, telah menorehkan jejak panjang dalam menggabungkan hospitality eksklusif dengan komitmen mendalam terhadap alam dan budaya. 

    Apa yang membedakan Plataran bukan sekadar kemewahan fasilitas: melainkan filosofi mereka—“Hospitality with Impact”—yang menegaskan bahwa pelayanan bukan hanya soal kenyamanan tamu, tetapi juga tentang dampak positif bagi komunitas dan lingkungan.

    Karier Yozua sendiri sebenarnya bermula dari dunia hukum: beliau menamatkan studi hukum di Universitas Indonesia, melanjutkannya ke gelar LL.M di University of California, Berkeley dan gelar manajemen dari Asian Institute of Management. 

    Dia kemudian mendirikan firma hukum tersohor Makes & Partners, yang terkenal karena reputasinya dalam merger & akuisisi serta transaksi lintas negara, bahkan pernah terlibat dalam pencatatan saham besar di bursa global.

    Namun, dari semula, Yozua dan istrinya, Dewi Makes, memiliki kecintaan mendalam pada budaya, alam, dan warisan Nusantara. Pada 2009, dari sebuah vila kecil di Canggu, Bali, mereka “tanpa sengaja” memulai Plataran, semua karena keinginan untuk memperkenalkan keindahan Indonesia ke dunia sambil menjaga kearifan lokal.

    Dalam lebih dari satu dekade, Plataran berkembang pesat: kini mencakup deretan hotel dan resor premium di lokasi ikonik seperti Borobudur, Komodo, Ubud, Menjangan, dan Bali. 

    Selain penginapan dan restoran, Plataran juga menawarkan pengalaman wisata budaya, alam dan komunitas — seperti resort, spa terpadu, kapal pesiar, venue acara, dan bahkan program edukasi komunitas lokal.

    Namun di balik gemerlap kemewahan, visi sosial dan lingkungan Plataran tetap kuat. 

    Lewat pilar “Nature, Culture, Community”, Plataran menggabungkan pelestarian alam, penghormatan terhadap tradisi lokal, serta pemberdayaan komunitas dan ekonomi daerah. 

    Dalam hal ini, Yozua dan Dewi juga aktif dalam gerakan filantropi melalui “Give Back Programme”, mendukung pendidikan, pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah sekitar proyek mereka.

    Keberhasilan ini pernah diganjar penghargaan global: pada 2023, Yozua Makes dinobatkan sebagai EY Entrepreneur of The Year 2023, menjadi wirausahawan pertama dari sektor hospitality yang menerima titel tersebut di Indonesia.

    Penghargaan BIG 40 Awards hari ini semakin menegaskan perannya sebagai arsitek transformasi pariwisata Indonesia. 

    Melalui Plataran, Yozua telah menunjukkan bahwa kemewahan dapat berjalan selaras dengan konservasi; bahwa bisnis dapat memberi dampak sosial-ekologi; dan bahwa pariwisata dapat menjadi kebanggaan bangsa serta teladan pelestarian budaya berkelanjutan.

  • KopDes Merah Putih Belum Masuk ke Layanan Simpan Pinjam, Ini Alasannya

    KopDes Merah Putih Belum Masuk ke Layanan Simpan Pinjam, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih belum akan menjalankan unit layanan simpan pinjam.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan sekaligus Satgas KopDes Merah Putih Tatang Yuliono mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembenahan rantai pasok di tingkat desa.

    Kebijakan ini diambil untuk memastikan penguatan ekosistem ekonomi desa berjalan lebih dulu sebelum koperasi masuk ke sektor keuangan. Tatang menyebut pemerintah tidak ingin KopDes Merah Putih terburu-buru masuk ke layanan simpan pinjam.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya nggak masuk dulu ke areal simpan pinjam. Kenapa? Kami ingin menguatkan ekonomi dari produsen dan konsumen itu, baru nanti terkait dengan simpan pinjam itu akan kami gunakan,” kata Tatang dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun untuk KopDes yang sudah menyediakan layanan simpan pinjam akan dilakukan secara terbatas melalui konsep mini bank. “Kalaupun ada, saat ini kami nyebutnya adalah mini bank, dengan apa? Bekerja sama dengan beberapa bank untuk menyelenggarakan layanan-layanan perbankan di desa,” bebernya

    Dalam implementasinya, KopDes/Kel Merah Putih ditugaskan membuka tujuh gerai wajib yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, antara lain klinik desa, apotek desa, toko sembako, gerai pupuk, gerai logistik, serta gudang atau cold storage.

    Tatang mengakui ada diskusi intens antara pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait peran klinik desa dan apotek desa. Sementara untuk gerai sembako, pupuk, hingga logistik, implementasinya dinilai lebih mudah dijalankan.

    Lebih lanjut, Tatang menyatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai pasok di desa, dengan menghilangkan tengkulak yang selama ini dominan. Meski begitu, dia juga tidak menampik adanya tantangan terkait likuiditas koperasi.

    Adapun hingga saat ini telah terbentuk 83.037 KopDes/Kel berbadan hukum. Menurut Tatang, percepatan ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang mendorong setiap desa melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan koperasi.

    Selain itu, sambung dia, seluruh kementerian, aparatur desa, penyuluh, dan pendamping desa juga bergerak simultan untuk memastikan musyawarah berjalan dan koperasi dapat segera berdiri.

    Di samping itu, Tatang melanjutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah melalui kebijakan afirmasi, seperti keputusan Menteri Hukum yang mengizinkan seluruh notaris di Indonesia menerbitkan akta koperasi.

  • Bertambah, Kerugian Negara Kasus Chromebook jadi Rp2,1 Triliun

    Bertambah, Kerugian Negara Kasus Chromebook jadi Rp2,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan total kerugian negara kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook menjadi Rp2,1 triliun.

    Sebelumnya, korps Adhyaksa mengungkap bahwa kasus yang menyeret eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Dkk ini telah merugikan negara 1,9 triliun.

    Oleh sebab itu, ada penambahan kerugian negara setelah penyidik pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI merampungkan penyidikan.

    “Sehingga total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun,” ujar Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Riono Budisantoso di Kejagung, Senin (8/12/2025).

    Dia menjelaskan perhitungan kerugian negara itu diperoleh dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, kerugian negara dihitung dari nilai pengadaan Chrome Device Management sebesar Rp621 miliar.

    “Dari hasil perhitungan kerugian negara, diperoleh angka yaitu kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.719,74 dan pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, perkara ini akan segera naik sidang setelah para tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta Pusat.

    Perinciannya, empat tersangka itu yakni Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim; eks Direktur SD Dirjen di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih; mantan Direktur SMP di Kemendikbudristek Mulyatsyah; dan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief.

    Pada intinya, pada kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

    Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

    Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa.

  • Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

    “Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

    Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

    Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

    Lebih lanjut, Maman juga menyoroti banyaknya laporan dari pelaku UMKM yang mengeluhkan bank penyalur KUR di tingkat kecamatan hingga kabupaten mengaku sudah kehabisan kuota. Namun, dia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data pemerintah.

    Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan masih ada ruang penyaluran sekitar Rp17–18 triliun per awal Desember.

    “Kalau ada bank-bank penyalur di daerah yang mengatakan kuota habis, itu bohong. Masih ada Rp17–18 triliun kok. Enggak mungkin habis,” pungkasnya.

  • Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

    “Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter,” ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

    Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

    “Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik,” jelasnya.

    Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

    Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

    Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.

  • Kenangan Jusuf Kalla 30 Tahun Membaca Bisnis Indonesia, Minta Media Tetap Kritis

    Kenangan Jusuf Kalla 30 Tahun Membaca Bisnis Indonesia, Minta Media Tetap Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional Jusuf Kalla (JK) memiliki kesan yang cukup mendalam dengan Bisnis Indonesia. Menurutnya, Bisnis adalah salah satu media yang selalu menyediakan informasi yang komprehensif bagi pelaku usaha.

    Wakil presiden dua periode inipun berharap supaya media di Indonesia, termasuk Bisnis Indonesia, terus menjaga independensi dan sikap kritis dalam menyajikan informasi.

    Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    “Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang. Dulu saya berlangganan koran ada 8, tetapi sekarang hanya 3 termasuk Bisnis Indonesia,” ujarnya.

    Dia kemudian membandingkan kebiasaannya dalam membaca media tersebut dari waktu ke waktu yang kini makin terkontraksi.

    “Dulu saya membaca Bisnis Indonesia bisa sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit. Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik,” kata JK.

    Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tajam dan membantu para pengambil kebijakan maupun pelaku usaha memahami perubahan ekonomi.

    Dia menegaskan bahwa kualitas jurnalisme yang independen merupakan bagian penting bagi kemajuan dunia usaha.

    Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan. “Itu harapan saya. Soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu, karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak,” tandas JK.

    Adapun BIG Conference merupakan bagian dari rangkaian 40 tahun Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia adalah media ekonomi yang menyajikan informasi untuk pelaku usaha. 

  • Raih BIG 40  Awards, Jusuf Kalla Minta Media Tetap Kritis dan Independen

    Raih BIG 40 Awards, Jusuf Kalla Minta Media Tetap Kritis dan Independen

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional sekaligus mantan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menerima penghargaan Visionary Leadership & Ideas dalam ajang BIG 40 Awards yang digelar Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinannya selama dua periode sebagai wakil presiden dan kontribusinya dalam dunia usaha serta kebijakan publik. 

    Dalam sambutannya, JK menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Bisnis Indonesia Group.

    “Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang dulu saya berlangganan koran ada delapan, tetapi sekarang hanya tiga termasuk Bisnis Indonesia,” ujar JK saat menerima BIG 40 Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    JK mengaku waktu yang ia butuhkan untuk membaca media kini jauh lebih singkat. 

    Dahulu, dia mengatakan dirinya bisa membaca koran Bisnis Indonesia sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit.

    “Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik, ya seperti itu,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya media yang tidak hanya informatif, tetapi juga tajam dan kritis dalam melihat dinamika ekonomi.

    Menurut JK, peran tersebut menjadi krusial di tengah tantangan bisnis yang terus berubah. 

    “Itu harapan saya, soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak, saya kira itu,” tuturnya.

    Bisnis Indonesia Group dan Tim BIG 40 Awards menyebut penghargaan Visionary Leadership & Ideas diberikan kepada Jusuf Kalla atas rekam jejak kepemimpinannya yang dianggap visioner dan berdampak. 

    Selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI, JK dikenal sebagai problem solver yang mengedepankan pendekatan cepat, praktis, dan hasil nyata, baik dalam penyelesaian konflik maupun penguatan ekonomi nasional.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, JK juga aktif sebagai pengusaha dan kini memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Ketua Umum.

    Bisnis Indonesia menilai warisan kepemimpinan JK tercermin dalam kombinasi antara ide, keberanian, dan keteladanan tindakan, yang terus relevan bagi pembangunan Indonesia.

    Acara BIG 40 Awards menjadi salah satu rangkaian perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, yang menampilkan tokoh-tokoh nasional berpengaruh dari berbagai sektor.

  • Adi Rahman Adiwoso Raih Penghargaan Aerospace Technology Pioneer di BIG 40 Award

    Adi Rahman Adiwoso Raih Penghargaan Aerospace Technology Pioneer di BIG 40 Award

    Bisnis.com, JAKARTA — Adi Rahman Adiwoso meraih penghargaan Aerospace Technology Pioneer and Innovator dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Award, sebuah ajang penghargaan bergengsi bagi 40 tokoh berpengaruh di sektornya.

    Adi Rahman mengantongi penghargaan atas visi kepemimpinan yang berani dan inovatif dalam membuka jalur komunikasi digital dari angkasa. Sebagai National Aerospace Satellite Pioneer, Adi Rahman tidak hanya mendirikan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) tetapi juga secara konsisten mendorong kemandirian Indonesia di bidang teknologi satelit dan keantariksaan.

    Kontribusi Adi Rahman sangat fundamental dalam menyediakan infrastruktur komunikasi yang vital, menjangkau wilayah terpencil, dan mempercepat inklusi digital nasional. Melalui PSN, Adi Rahman telah berperan besar dalam mendukung infrastruktur komunikasi yang vital dan kemajuan teknologi aerospace nasional.

    Adi Rahman lahir di Yogyakarta pada 26 Juli 1953 dan menempuh pendidikan Teknik Aeronautika dan Astronautika di Purdue University (S1) serta melanjutkan S2 di bidang yang sama di California Institute of Technology (Caltech).

    Dia pernah berkarier di perusahaan perakit satelit Hughes Aircraft di AS sebelum kembali ke Indonesia pada awal 1980-an untuk mengembangkan industri satelit nasional bersama pengusaha dan teknolog lokal.

    Sejak 1991, Adi menjabat Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan satelit komersial pertama di Indonesia. Adi juga pernah menduduki posisi penting di berbagai perusahaan satelit dan telekomunikasi seperti Asia Cellular Satellite (ACeS) dan Satelindo.

    Latar belakang teknis kuat ditambah pengalaman bisnis menjadikannya sosok penghubung antara dunia riset, industri, dan kebijakan satelit di Indonesia.

    Sebagai founder dan CEO PSN, Adi memprakarsai model pemanfaatan satelit Palapa B1 dengan teknik inclined orbit untuk memperpanjang umur satelit dan menekan biaya, yang kemudian menjadi fondasi lahirnya PSN sebagai operator satelit nasional.

    Di bawah kepemimpinannya, PSN mengoperasikan serangkaian satelit, termasuk Palapa B1 (re-engineered), satelit-satelit Nusantara (Nusantara Satu, Nusantara Lima), dan berperan dalam proyek SATRIA-1 untuk internet layanan publik.

    Adi juga aktif menyuarakan pentingnya kemandirian satelit Indonesia dan penggunaan teknologi high-throughput satellite (HTS) untuk mendukung transformasi digital nasional.

  • Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Nadiem Dkk ke PN Tipikor Jakarta Pusat

    Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Nadiem Dkk ke PN Tipikor Jakarta Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ke PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI, Riono Budisantoso mengatakan melalui pelimpahan ini Nadiem Makarim akan segera menjalani persidangan terkait kasus Chromebook.

    “Pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Riono di Kejagung, Senin (8/12/2025).

    Selain Nadiem, JPU juga turut melimpahkan eks Direktur SD Dirjen di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih; mantan Direktur SMP di Kemendikbudristek Mulyatsyah; dan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief.

    Riono menjelaskan, perkara dugaan korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

    “Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook,” imbuhnya.

    Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa.

    Atas perbuatan itu, Nadiem Cs dikenai dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

    Selanjutnya, dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pada Juli 2025, Penyidik Kejaksaan Agung membeberkan peran 4 tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar membeberkan untuk tersangka eks staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan, pada Agustus 2019 lalu bersama Fiona Handayani membuat grup Whatsapp bernama Mas Menteri Core Team.

    Qohar menjelaskan bahwa grup tersebut membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem terpilih sebagai menteri.

    Selanjutnya, ketika Nadiem resmi ditunjuk menjadi menteri era Presiden Jokowi, Qohar menjelaskan grup tersebut mulai membahas pengadaan TIK menggunakan Chrome OS antara Jurist Tan dengan Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. 

    “Kemudian, dilakukan penunjukan jabatan konsultan untuk Ibrahim Arief agar membantu pengadaan TIK ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Qohar menjelaskan bahwa Jurist Tan juga menindaklanjuti pengadaan TIK tersebut dengan cara mempimpin sejumlah rapat melalui zoom meeting dan meminta agar rencananya itu diberi dukungan.

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.