Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Airlangga: Prabowo Masih Kaji Dana Talangan untuk Selamatkan Sritex

    Airlangga: Prabowo Masih Kaji Dana Talangan untuk Selamatkan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

    Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil dengan kode emiten SRIL itu.

    “Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

    Dia memastikan Ditjen Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan.  

    “Sekarang kami monitor dulu. Pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” pungkas Airlangga.

  • Sinyal Direct To Cell Starlink Dapat Diterima Smartphone di Dalam Saku Celana

    Sinyal Direct To Cell Starlink Dapat Diterima Smartphone di Dalam Saku Celana

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan direct to cell Starlink dapat langsung terhubung ke smartphone pengguna meski ponsel pintar tersebut berada di dalam celana atau tertutup sesuatu. 

    Membantah asumsi yang menyebut smartphone direct to cell Starlink harus berada di area bebas tanpa hambatan sedikit pun termasuk benang. 

    Direktur senior SpaceX Ben Longmire mengatakan layanan ini memungkinkan sinyal Starlink dapat terdeteksi oleh telepon seluler meski berada di saku penggunanya.

    Longmire menjelaskan bahwa selama pengujian, dirinya menemukan layanan ini efektif di berbagai lokasi, termasuk di dalam kendaraan.

    “SpaceX DTC [direct to cell] juga bekerja di kantong yang membelakangi [satelit] dan di dalam Tesla. Saya benar-benar berpikir tubuh manusia akan meredam lebih banyak sinyal,” kata Longmier dalam X.com, Selasa (29/10/2024).

    Longmier menuturkan layanan Starlink ini direncanakan akan mendukung pengiriman pesan teks terlebih dahulu, sebelum berkembang ke panggilan suara dan unduhan internet. 

    Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan di area terpencil yang sering kali tidak terjangkau oleh jaringan seluler tradisional.

    Saat ini, SpaceX masih menunggu izin dari FCC untuk memulai layanan secara komersial. Namun, mereka telah diberikan izin darurat untuk menggunakan satelit Starlink dalam pengiriman pesan teks bagi korban bencana, yang hasilnya telah terkirim “ratusan ribu” pesan melalui sistem ini.

    Lebih lanjut, Longmier mengatakan SpaceX juga sedang dalam kajian agar mampu mengaktifkan SMS darurat untuk wilayah yang terkena dampak Badai Milton dalam waktu kurang dari 24 jam.

    “Di masa mendatang, saya rasa kita dapat mempersingkat waktu reaksi hingga puluhan menit untuk area mana pun di Bumi, mulai dari 58 derajat Lintang Utara hingga 58 derajat Lintang Selatan,” 

    Dalam pengujian lainnya, Starlink seluler menunjukkan kecepatan unduhan mencapai 17 Mbps, meskipun perusahaan perlu meluncurkan lebih banyak satelit untuk meningkatkan jangkauan.

    Untuk mewujudkan potensi layanan ini, SpaceX sedang meminta keringanan dari FCC agar dapat melampaui batas emisi radio yang ditetapkan. Jika permohonan ini ditolak, kemampuan untuk melakukan panggilan suara dan video secara real-time bisa terancam.

    Namun, beberapa perusahaan telekomunikasi, termasuk AT&T dan Verizon, telah melobi FCC untuk menolak permintaan tersebut, mengkhawatirkan potensi gangguan pada jaringan mereka.

  • Segini Alokasi Anggaran Pengadaan Mobil Menteri dan Wamen 2025, Cukup Beli Mobil Pindad?

    Segini Alokasi Anggaran Pengadaan Mobil Menteri dan Wamen 2025, Cukup Beli Mobil Pindad?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menentukan alokasi pengadaan mobil bagi menteri, wakil menteri, serta eselon lainnya untuk Tahun Anggaran 2025.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto memberikan arahan bagi para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Hal ini dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri serta memperkuat dan mendukung industri dalam negeri. 

    Meski demikian, PT Pindad belum merilis harga resmi mobil Maung yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70% tersebut. Terlebih, jenis kendaraan Maung MV3 memiliki berbagai tipe. 

    Pada dasarnya, pemerintah telah menentukan standar biaya pengadaan mobil untuk tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. 

    Mengacu Pasal 2 beleid ini, bahwa penggunaan standar biaya ini bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui. Artinya, para pejabat dapat melakukan pengadaan mobil dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan. 

    Para pejabat juga diberikan pilihan untuk melakukan pengadaan kendaraan konvensional atau listrik. 

    Untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp878,91 juta per unit.  

    Bagi pejabat yang ingin membeli Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kas negara mengalokasikan anggaran senilai Rp966,8 juta per unit untuk eselon I dan Rp746,11 juta per unit untuk eselon II. 

    Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa KBLBB belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

    Bisnis mengestimasikan untuk kendaraan konvensional dengan jumlah menteri dan wamen secara total sebanyak 109 orang, artinya kas negara perlu menyiapkan sekitar Rp95,8 miliar untuk melakukan pengadaan kendaraan. 

    Sementara bila eselon I seluruhnya menggunakan kendaraan listrik, artinya kebutuhan anggaran mencapai Rp105,38 miliar. 

    Dalam bagian penjelasan, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

    Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

    Di sisi lain, mengacu pada PMK No. 172/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, tercantum mobil untuk menteri dan wamen memiliki spesifikasi yang sama. 

    Jenisnya dapat dipilih, yakni Sedan 3.500 cc 6 silinder atau Sport Utility Vehicles (SUV)/Multi Purpose Vehicles(MPV) 3.500 cc 6 silinder.

    Khusus untuk menteri atau yang setara menteri, dapat memiliki maksimal dua unit kendaraan sementara wamen hanya satu unit. 

  • Sritex Ajukan Kasasi Putusan Pailit, Pakar Sebut Kemungkinan Menang Kecil

    Sritex Ajukan Kasasi Putusan Pailit, Pakar Sebut Kemungkinan Menang Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA – Peluang PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex untuk memenangkan kasasi terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dinilai kecil. 

    Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex Group disebutkan bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon. 

    Pakar Hukum Bisnis dan Industri Frank Alexander Hutapea mengatakan, untuk memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut, Sritex harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak lalai maupun kredit macet. 

    “Sekarang, di kasasi ini walaupun kemungkinannya kecil, tetapi pernah ada kasasi dikabulkan tapi bukan dari aspek hukumnya, melainkan dari aspek kemanusian dan kepentingan umum,” kata Frank kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024). 

    Dia mencontohkan, terdapat salah satu kasus yang kasasi atas kepailitannya dikabulkan lantaran ada pertimbangan bahwa perusahaan menjalankan aspek kemanusiaan, kepentingan umum, dan tidak untuk mencari keuntungan. 

    Adapun, kasus yakng dimaksud yakni tercatut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1262 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 yang menggugat pailit Yayasan Rumah Sakit Karsa. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan, status pailit dibatalkan. 

    “Jadi apakah kasasi ini boleh atau tidak? Boleh hukum formilnya, untuk mengajukannya. Tetapi pertimbangan hukumnya kan apabila ada kesalahan pembuktian fakta di pengadilan negeri,” jelasnya. 

    Dalam kasus Sritex, Frank menerangkan terdapat tiga solusi atau jalan keluar dari putusan pailit tersebut. Pertama, kasasi dapat dikabulkan apabila terdapat alasan nonhukum, sebagai contoh alasan kemanusiaan, kepentingan umum dan tidak untuk keuntungan. 

    Solusi kedua, Sritex tetap dipailitkan dan menempuh jalur pemberesan aset perusahaan yang digunakan untuk membayar hak tanggungan kepada buruh pekerjanya sebagai kreditor preferen. 

    “Buruh memiliki hak preferen, diutamakan sebelum mereka [kreditur]. Jadi hasil dari pemberesan dari harta pailit digunakan untuk membayar pesangon buruhnya, tapi tetap pailit karena secara UU hanya ada pemberesan aset,” jelasnya. 

    Solusi alternatif lain yang tidak memiliki payung hukum dan tidak menjadi opsi yakni terkait hak khusus dari presiden. Hak-hak tersebut mencakup injeksi pendanaan dari pemerintah dan pembukaan status pailit. 

    Kendati demikian, melihat kelangsung bisnis Sritex dan kondisi keuangan yang saat ini disebut masih sulit, maka pendanaan pun hanya menjadi solusi sementara. 

    “Kalau mau dibuat kaya gini ya dibikin aja di-approve oleh disetujui kreditur 100%, yang jadi hambatannya dalah approval dari 100% kreditur karena proposal mereka beda-beda kecuali melanjutkan proposal perdamaian dari yang kemarin macet itu,” terangnya. 

  • Wamen KKP Simulasi Makan Bergizi Gratis Bareng Anak SD dan SMP, Ini Menunya

    Wamen KKP Simulasi Makan Bergizi Gratis Bareng Anak SD dan SMP, Ini Menunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) menu ikan untuk masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dalam rangka ulang tahun (HUT) ke-25 KKP.

    Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa asupan protein ikan dalam program MBG sangat baik untuk kesehatan. Adapun, inisiatif program ini ditujukan untuk anak-anak hingga ibu hamil.

    “Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini,” kata Didit dalam acara HUT ke-25 KKP bertajuk KKP melalui Ekonomi Biru Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Menu Ikan untuk Indonesia Maju di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, penerima simulasi program MBG menu ikan adalah anak sekolah dasar (SD), anak sekolah menengah pertama (SMP), dan warga Pulau Untung Jawa.

    Untuk simulasinya, penerima program MBG di Pulau Untung Jawa mendapatkan nasi, telur rebus, ikan kembung bumbu kuning, olahan ikan fillet, sayur capcay, sambal, dan jeruk. Selain itu, penerima MBG juga bisa mencicipi susu ikan rasa stroberi.

    Didit mengungkap bahwa KKP telah menyiapkan sekitar 32.600 makan bergizi di 180 unit pelaksana teknis (UPT) KKP di Indonesia, termasuk di Pulau Untung Jawa.

    Merujuk peta kelurahan Pulau Untung Jawa, wilayah ini memiliki luas 40,10 hektar. Dari segi populasi, terdapat 2.605 penduduk yang terdiri dari 1.317 jiwa laki-laki dan 1.288 jiwa perempuan. Serta, ada 833 kepala keluarga, 9 Rukun Tetangga (RT), dan 3 Rukun Warga (RW).

    “Arahan saya, tetap melayani masyarakat dengan optimal terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai di daerah darat, ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” ujarnya.

    Didit pun mengimbau agar seluruh UPT KKP terus meningkatkan program makan ikan dengan mengadakan sosialisasi. Dia juga memerintah agar setiap UPT melaporkan pendataan murid SD, SMP, SMA dan sederajat ke kantor pusat untuk dilakukan kerja sama program MBG dengan Badan Pangan Gizi Nasional.

    “Protein ikan ini sangat baik untuk kesehatan,” ungkapnya.

    Dia juga berharap dengan program MBG ini bisa mencerdaskan generasi bangsa menuju Indonesia maju 2045.

    “Semoga putra putri cucu-cucu kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan dan menjadi generasi bangsa yang cemerlang dalam rangka Indonesia maju 2045,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Didit juga berharap program MBG ini bisa terlaksana dengan baik. “Semoga ke depan program atau pelaksana kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wamen Didit Herdiawan baru tiba pada pukul 10.00 WIB di fasilitas Bakti Kesehatan, Taman Amiterdam, Kepulauan Seribu. Didit mengenakan topi putih dengan kaos berlengan panjang tampak berwarna turquoise blue bertuliskan Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju.

    Setibanya di lokasi, Didit langsung menghampiri petugas kesehatan dan warga yang tengah me melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian menyerahkan program bantuan.

    Di samping program MBG, KKP juga memberikan fasilitas kesehatan atau Bakti Kesehatan dalam rangka HUT ke-25 di Taman Amiterdam, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

    Adapun fasilitas kesehatan yang dimaksud mulai dari berat dan tinggi badan, tekanan darah, hingga pemeriksaan gula darah. Setelah melakukan serangkaian kesehatan, dokter akan menanyakan kondisi dan meresepkan obat ke pasien.

    Selain itu, masyarakat yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan dua kotak susu sapi, madu, dan vitamin.

  • Tekan Impor LPG, ESDM Bakal Masifkan Jaringan Gas Rumah Tangga

    Tekan Impor LPG, ESDM Bakal Masifkan Jaringan Gas Rumah Tangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

    “Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi,” jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

    Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

    “Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani,” katanya.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.  

    Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.  

    “Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

  • Polda Metro Beberkan Kronologi Kasus Penyekapan Wanita Selama 10 Hari di Tangerang

    Polda Metro Beberkan Kronologi Kasus Penyekapan Wanita Selama 10 Hari di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyekapan 10 hari wanita berinisial VLR (17) oleh pria kenalannya melalui media sosial di Cibodas, Tangerang Kota.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi mengatakan status antara VLR dan terlapor YH (19) berpacaran. Mereka berkenalan melalui Facebook.

    Kemudian, keduannya bertemu di Jakarta Barat dan terlapor langsung membawa korban ke kediamannya di Cibodas.

    “Awalnya korban bertemu dengan terlapor didaerah Jakarta Barat, selanjutnya terlapor membawa korban ke TKP. Pada saat di TKP korban diajak ke gudang dilantai 2 rumah terlapor,” ujar Ade di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ade menambahkan bahwa korban kemudian dikurung selama 10 hari di kediaman terlapor. Dalam penyekapan itu, terlapor disebut telah menyetubuhi VLR.

    “Selama kurang lebih 10 hari korban berada di gudang lantai 2 terlapor dan terlapor telah menyetubuhi korban. Korban menjelaskan jika korban menolak maka terlapor akan mengikat korban dengan tali,” tambahnya.

    Singkatnya, korban kemudian berhasil keluar dari rumah terlapor dan bertemu dengan saksi AMS. Selanjutnya, AMS membawa korban ke Polsek Jatiuwung dan dialihkan ke Polres Metro Tangerang Kota.

    “Untuk korban telah divisum kebidanan dan visum luar. Korban telah dikembalikan kepada orang tua,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kepolisian telah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi yaitu AMS dan orang tua korban berinisial R. 

  • RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

    “Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

    Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

    “Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

    Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

    Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

    Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

  • RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028. 

    Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu. 

    Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

    “Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028. 

    Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

    “Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

    Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

    Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024). 

  • Apjatel Tertibkan Kabel Semrawut Semester I/2025, Prioritas Wilayah Perkotaan

    Apjatel Tertibkan Kabel Semrawut Semester I/2025, Prioritas Wilayah Perkotaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) berencana merapikan kabel serat optik semrawut di sejumlah lokasi di perkotaan pada semester I/2025. Desain penataan, termasuk biaya, tengah disusun.

    Ketua Umum Apjatel Jerry Siregar mengatakan penataan jaringan kabel fiber optik di udara telah menjadi perhatian dari banyak masyarakat, termasuk pimpinan daerah.

    Apjatel mulai memetakan lokasi-lokasi yang akan ditertibkan dengan harapan pada pertengahan 2025 kabel-kabel serat optik yang bergelantungan di udara dapat diturunkan dan ditanam di bawah tanah. 

    Proses pemetaan tersebut memakan waktu sehingga penertiban kabel tidak dapat dilakukan pada awal 2025.

    “Apjatel lagi dalam proses dalam kajian teknis dan desain yang dapat digunakan nantinya sebagai solusi bersama,” kata Jerry kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

    Jerry menyampaikan bahwa jaringan kabel fiber optik di udara yang nantinya di tata ulang adalah kabel – kabel fiber optik yang memiliki kesemrawutan cukup parah.

    Selain itu, kabel fiber optik semrawut yang terdapat di kawasan perkotaan juga menjadi prioritas Apjatel untuk dilakukan penataan ulang.

    Lebih lanjut, untuk pembiayaan penataan ulang kabel fiber optik ini, Jerry mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam.

    Namun, dirinya menuturkan akan ada rapat umum dengan anggota Apjatel lainnya terkait dengan pendanaan untuk menata ulang kabel fiber optik yang berada di udara.

    “Untuk ongkos tersebut masih dalam proses kajian dan nantinya akan melalui rapat umum anggota Apjatel,” tutur Jerry.

    Diberitakan sebelumnya, Ombudsman, lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, mendesak pemerintah daerah untuk membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) guna menciptakan tata kota yang lebih tertib. Pembangunan SJUT merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemda DKI Jakarta, perlu menerbitkan regulasi atas pembangunan SJUT untuk menciptakan tatanan kota yang lebih rapih perihal penggelaran kabel serat optik. 

    Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pelaksanaan penyediaan fasilitas infrastruktur pasif telekomunikasi dalam hal ini termasuk SJUT menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

    “Pemda bisa menggunakan APBD untuk membangun SJUT, tetapi teknis secara nasional dalam pengaturan operasionalnya masih belum dilaksanakan, segeralah Pemda menerbitkan Perda SJUT ini agar tata kota bisa dilaksanakan,” kata Hery, dikutip dari YouTube Ombudsman Senin (5/2/2024).

    Hery melanjutkan berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan, pengerjaan SJUT di Pemda DKI Jakarta masih belum tuntas. Bahkan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6% sedangkan PT. Sarana Jaya hanya merealisasikan pengerjaan 1,15% pada 2023.

    Lambatnya realisasi ini, menurut Hery, disebabkan Pemda DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT yang telah habis masa berlakunya. Bahkan pengerjaan SJUT yang telah dilakukan tidak ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT.