Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

  • TikTok Bawa Zhang Yiming ke Puncak Posisi Orang Terkaya di China

    TikTok Bawa Zhang Yiming ke Puncak Posisi Orang Terkaya di China

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri ByteDance atau induk perusahaan TikTok Zhang Yiming, dinyatakan sebagai orang terkaya di China. Kekayaan Zhang ditaksir mencapai $49,3 Miliar atau setara Rp775,2 triliun (kurs Rp15.725,45per USD).

    Melansir dari Reuters, Rabu (30/10/2024) penetapatan Zhang Yiming masuk ke dalam daftar orang terkaya di China berdasarkan daftar tahunan orang kaya China yang dirilis pada minggu ini.

    Zhang menyodok ke posisi puncak dalam daftar tahunan orang terkaya China, ketika rekan miliarder-nya di sektor real estat dan energi bernasib kurang baik.

    Zhang, yang mengundurkan diri sebagai CEO ByteDance pada tahun 2021, menjadi yang ke-18 dalam sejarah 26 tahun Daftar Orang Kaya Tiongkok Hurun.

    Zhang mengalahkan Zhong Shanshan, raja air minum dalam kemasan, yang kini berada di posisi kedua dengan kekayaan $47,9 miliar, turun 24% dari tahun lalu. 

    Meskipun menghadapi masalah hukum di Amerika Serikat (AS), pendapatan global ByteDance meningkat 30% pada tahun lalu, mencapai $110 miliar.

    Kekayaan Zhan ini tak terlepas dari menjamurnya pengguna TikTok di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Berdasarkan data yang beredar Indonesia berada di peringkat pertama pengguna TikTok paling banyak di dunia. Per Juli 2024, ada sebanyak 157,6 juta pengguna TikTok.

    Di peringkat kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan total pengguna mencapai 120,5 juta. Kemudian disusul Brasil dengan hampir 105,3 juta pengguna TikTok.

    Lebih lanjut, dalam daftar tersebut posisi ketiga ditempati oleh Pony Ma, pendiri Tencent. Semantara Colin Huang dari PDD Holdings mengalami penurunan ke posisi keempat meskipun bisnis e-commerce-nya terus tumbuh. 

    Total jumlah miliarder dalam daftar ini berkurang sebanyak 142, menjadi 753 orang, menyusut lebih dari sepertiga dari puncaknya pada tahun 2021.

    Ketua Hurun Report, Rupert Hoogerwerf menyatakan bahwa ekonomi dan pasar saham Tiongkok telah mengalami masa sulit, terutama di sektor real estat yang mengalami penurunan signifikan. 

    Sementara itu, sektor barang elektronik konsumen menunjukkan pertumbuhan, setelah pendiri Xiaomi, Lei Jun, menambah kekayaannya sebesar $5 miliar.

    “Pembuat panel surya, baterai lithium, dan kendaraan listrik mengalami tahun yang penuh tantangan, karena persaingan semakin ketat, yang menyebabkan kelebihan pasokan, dan ancaman tarif menambah ketidakpastian,” kata Hoogerwerf, Rabu (30/10/2024).

  • Istana Tolak Istilah Plt Saat Gibran Gantikan Tugas Presiden Selama Prabowo di Luar Negeri

    Istana Tolak Istilah Plt Saat Gibran Gantikan Tugas Presiden Selama Prabowo di Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menolak adanya istilah pelaksana tugas presiden saat Presiden Prabowo Subianto  kunjungan luar negeri.

    Untuk diketahui, Prabowo direncanakan hadir dalam perhelatan sejumlah acara atau forum internasional di luar negeri seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru, serta KTT G20 di Brasil, November 2024 mendatang. 

    Menurut Hasan, pengambilalihan peran dan tugas Prabowo di dalam negeri oleh Gibran selama kunjungan presiden ke luar negeri sudah tugasnya. 

    “Tidak ada Plt [pelaksana tugas]. Wakil Presiden ketika Presiden ke luar negeri, Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan,” ucapnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Menurut Hasan, tidak ada istilah Plt. Presiden. Dia menilai selama ini, termasuk pemerintahan sebelumnya, wakil presiden memang bertugas menjalankan peran presiden ketika kunjungan ke luar negeri. 

    “Ya akan berlaku sama, jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri,” tuturnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bawa Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan kunjungan ke luar Negeri pada pekan mendatang.

    Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI mendapatkan undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14-15 November 2024 di Peru. Kemudian, Prabowo juga bakal menghadiri KTT G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil. 

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau [Prabowo] kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo mengamini bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

  • Mendag Blak-blakan soal Korupsi Impor Gula Rp400 Miliar yang Seret Tom Lembong

    Mendag Blak-blakan soal Korupsi Impor Gula Rp400 Miliar yang Seret Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bakal mendukung penuh proses hukum yang bergulir soal kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016, yang turut menyeret mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    Mendag Budi Santoso mengatakan pihaknya bakal mendukung semua proses yang dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp400 miliar itu. 

    Namun demikian, Budi menekankan bahwa kasus itu merupakan kasus lama yang terjadi pada sekitar 8-9 tahun yang lalu. 

    “Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung, tapi itu tahun 2015-2016,” kata pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula 2015-2016 di Kemendag. Salah satu tersangka yakni Tom Lembong, yang dulunya menjabat sebagai Mendag periode 2015-2016. 

    Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari, pihaknya menduga Tom berperan dalam memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024). 

    Berdasarkan kronologi perkaranya, Tom diduga memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

    Pada sekitar sembilan tahun silam, hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

    Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. 

    “Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih” jelasnya. 

    Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

    “Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri,” lanjut Qohari.

    Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

    Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

    Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

    Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

    Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

    Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

    Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

    “Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar,” pungkasnya. 

    Oleh sebab itu, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

  • Induk Google Panen Cuan dari Lonjakan Permintaan Cloud untuk AI

    Induk Google Panen Cuan dari Lonjakan Permintaan Cloud untuk AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Induk Google, Alphabet Inc., melaporkan kenaikan penjualan kuartal III/2024 yang berada di atas ekspektasi analis. 

    Pertumbuhan tersebut seiring dengan lonjakan permintaan layanan komputasi awan (cloud computing) dari perusahaan-perusahaan yang berlomba mengembangkan atau mengadopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), pendapatan tidak termasuk pembayaran mitra, meningkat menjadi US$74,6 miliar, melampaui rata-rata prediksi analis sebesar US$72,9 miliar.

    Sementara itu, laba bersih perusahaan adalah US$2,12 per saham, kata perusahaan pada hari Selasa dalam sebuah pernyataan, dibandingkan dengan perkiraan US$1,84 per saham.

    Ketika bisnis pencarian utamanya semakin matang, Google bertaruh pada pertumbuhan dari divisi cloud-nya, yang memasok daya komputasi, perangkat lunak, dan layanan ke perusahaan lain. 

    Google menarik lebih banyak pelanggan cloud dengan menggunakan keahlian kecerdasan buatannya untuk mengalahkan pesaingnya yang lebih besar, Amazon.com Inc. dan Microsoft Corp. Hal tersebut dilakukan dengan membuat terobosan dengan merekrut startup AI yang berkembang pesat – beberapa di antaranya didirikan oleh mantan karyawan Google – sebagai klien.

    “Di cloud, solusi AI kami membantu mendorong adopsi produk yang lebih mendalam di kalangan pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, dan memenangkan kesepakatan yang lebih besar,” kata Chief Executive Officer Alphabet Sundar Pichai dalam pernyataannya.

    Penjualan di divisi cloud melonjak menjadi US$11,4 miliar, naik 35% dari periode tahun lalu dan lebih baik dari perkiraan analis. Google berada di urutan ketiga di pasar, tetapi masih ada ruang untuk tumbuh bersama Amazon dan Microsoft, tulis Ido Caspi, analis riset di Global X ETFs. 

    “Meningkatkan beban kerja AI perusahaan akan terus meningkatkan pendapatan cloud,” kata Caspi.

    Google membuat kemajuan dalam mengatasi kekhawatiran investor mengenai miliaran dana yang dikeluarkan untuk infrastruktur dan penelitian AI. 

    Pichai mengatakan pada konferensi dengan investor setelah laporan bahwa Google mengurangi biaya produksi jawaban AI dalam permintaan pencarian lebih dari 90% dalam 18 bulan. Hal ini dilakukan melalui terobosan perangkat keras, teknik, dan teknis, sekaligus menggandakan ukuran Gemini, perusahaan model kecerdasan buatan generatif yang mendukung jawabannya. 

    Perusahaan ini juga berinvestasi besar-besaran dalam bentuk energi baru, termasuk nuklir, untuk menangani beban kemajuan AI di masa depan, kata Pichai. Mereka bersandar pada teknologi untuk membantunya bekerja lebih efisien: Lebih dari seperempat kode komputer baru Alphabet ditulis oleh AI, kata Pichai.

    Alphabet’s Other Bets, kumpulan bisnis baru yang beragam termasuk perusahaan mobil otonom atau self-driving car Waymo dan unit ilmu hayati Verily, melaporkan pendapatan sebesar US$388 juta, naik dari US$297 juta pada kuartal yang Sama tahun lalu. 

    Waymo, yang telah dikembangkan oleh Alphabet selama lebih dari satu dekade, telah dengan cepat memperluas jumlah perjalanan yang ditawarkannya di kota-kota seperti San Francisco dan Phoenix. Perusahaan tersebut mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah mengumpulkan US$5,6 miliar dalam putaran pendanaan terbesar yang pernah ada.

  • Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta negara agar bertobat karena dinilai tidak memberikan aturan-aturan di bidang agraria yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Deddy mengatakan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) masih tak kunjung usai, meski sudah berupaya dibenahi dalam beberapa generasi terakhir. Bahkan, negara dinilai lebih berpihak kepada swasta dibandingkan dengan kepada rakyat.

    “Negara ini harus bertobat menurut saya untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan, Pak,” ujarnya dalam raker Menteri ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Deddy juga mempertanyakan soal adanya sebuah kelompok usaha atau individu yang dapat menguasai hingga jutaan hektar lahan, sedangkan rakyat harus sangat berjuang untuk memiliki tanah.

    “Tapi tanah rakyat yang 20×15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Politikus PDI Perjuangan ini berharap Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN bisa mempersatukan semua insan agraria, kemudian lanjut membangun integritas di internal kementerian.

    “Kasian rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, pak. Tidak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Gila apa ini negara,” ujarnya.

    Adapun menurut Deddy, tanah tidak akan pernah bertambah, tetapi orang pastinya bertambah. Jika tak ada keadilan distributif dalam agraria, Deddy memandang Indonesia rentan konflik.

    Lebih jauh, dia melihat dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah soal keadilan dan kepastian. Kemudian, dia juga berharap jika ada masalah yang terjadi, insan agraria bisa berpihak pada keadilan rakyat.

    “Kalau tidak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah, tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat, dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban,” katanya.

  • Kejagung Usut Indikasi Aliran Duit Korupsi Impor Gula ke Tom Lembong

    Kejagung Usut Indikasi Aliran Duit Korupsi Impor Gula ke Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi importasi gula ke bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pendalaman aliran dana itu bakal diusut secara tuntas, baik dugaan kepada tersangka, regulator hingga perusahaan terkait.

    “Apakah, karena kalau kita lihatkan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah apakah ada misalnya disitu unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami,” ujarnya di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

    Harli menambahkan, pihaknya belum mengetahui uang yang diduga diterima oleh Tom Lembong dalam kasus yang merugikan negara Rp400 miliar itu.

    Sebab, kata Harli, fakta-fakta soal aliran dana ini bergantung dengan keterangan saksi serta temuan barang bukti yang ada.

    “Ya nanti [keuntungan yang diterima Tom] itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak,” pungkasan.

    Sebagai informasi, selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai tersangka.

    Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS terancam dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah untuk memberantas praktik tersebut.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini juga menjelaskan hal yang akan dilakukan agar mafia tanah mendapatkan efek jera, pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

    “Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Tak hanya itu, Nusron juga ingin dalam memberantas mafia tanah ini diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang, supaya ada efek jera. 

    “Kita sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia. Karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya,” tegasnya.

    Sementara itu, Nusron mengungkapkan terdapat tiga komponen yang membentuk praktik mafia tanah di Indonesia.

    Nusron menjabarkan, praktik mafia tanah setidaknya terjadi akibat adanya dukungna dari konum dari oknum pejabat mulai dari kepala desa, oknum pengaca, oknum PPAT, oknum notaris, hingga persatuan makelar tanah, dan bisnis makelar dan perantara.

    “Kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya melibatkan tiga komponen. Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasir berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelasnya dalam rapat.

  • Kejagung: Tom Lembong 3 Kali Diperiksa Sebelum Jadi Tersangka

    Kejagung: Tom Lembong 3 Kali Diperiksa Sebelum Jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung memeriksa eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebanyak tiga kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi dilakukan sejak 2023.

    “Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi,” ujarnya di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

    Kemudian, kata Harli, pihaknya baru menetapkan status tersangka pada mantan Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres dalam panggilan ketiganya atau Selasa (29/10/2024).

    “Setelah lakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan expose perkara kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” tambahnya.

    Harli juga menambahkan, penyidikan yang menyeret Tom Lembong ini dimulai pada Oktober 2023. Dalam kasus ini Tom ditengarai memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. 

    Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga Indonesia tidak memerlukan impor gula di luar negeri.

    Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. 

    Di lain sisi, Harli juga menekankan bahwa penetapan tersangka ini tidak memuat unsur politik dan murni dari hasil penyidikan dan temuan barang bukti.

    “Murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup,” pungkasan.

  • IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

    “Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

    Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

    Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

    “Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

    Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

    Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

    Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun.