Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Siap Berangus Judi Online, Bandar Kakap Dikantongi?

    Prabowo Siap Berangus Judi Online, Bandar Kakap Dikantongi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkomitmen bakal menindak tegas pelaku hingga bandar judi online (judol) yang kini semakin marak di Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh bawahannya untuk memberantas judi online hingga ke akarnya.

    “Jadi perintah dari Pak Prabowo tegas ya, untuk memberantas semua judi online di Indonesia,” tuturnya di Jakarta, Rabu (30/10).

    Sementara itu, terkait nama-nama bandar judi online yang sudah dikantongi Presiden Prabowo Subianto, Hasan Nasbi mengaku masih belum mendapatkan informasi ihwal hal tersebut.

    “Saya belum bisa konfirmasi dan belum dapat informasi itu ya,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengklaim sudah mengetahui dalang dari maraknya judi online yang terjadi di Indonesia. Dia juga membeberkan bahwa dalang utama judi online tersebut tidak banyak hanya ada 1-2 orang dan dalang itu mengendalikan judi online di Indonesia dari luar negeri.

    Alasan Presiden Prabowo Subianto geram dengan judi online yang telah membuat negara kehilangan dana hingga Rp900 triliun setiap tahunnya, ditambah lagi banyak masyarakat yang menjadi korban dari maraknya judi online tersebut.

  • Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024. 

    Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

    “Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

    “Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

    “Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

    Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

    Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

    Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.

    Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

    “Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

  • Ada Perusahaan Swasta Minat Garap Tol Puncak, Ini Bocorannya

    Ada Perusahaan Swasta Minat Garap Tol Puncak, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut terdapat satu perusahaan dalam negeri yang minat untuk menggarap proyek Jalan Tol Puncak. 

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dalam penyiapan pra-kualifikasi (pra-feasibility study).

    “Yang puncak kan prakarsa ada Badan Usaha Prakarsa, nah nanti setelah itu mereka siapkan FS-nya jadi belum sampai FS ini,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

    Lebih lanjut, Yongki menegaskan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk digarap lewat proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Akan tetapi, dirinya masih belum dapat memastikan kapan proyek tersebut bakal dilelang. Hanya saja, dirinya menuturkan bahwa proyek tersebut tengah didalami untuk menunjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT).

    “Ada peminat yang mau memprakarsai, [perusahaannya] dalam negeri lewat KPBU,” tegasnya.

    Sebelumnya, Jalan Tol Puncak diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi. Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. 

    Adapun, rencana pembangunan jalan Tol Caringin – Puncak – Cianjur sebelumnya telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin – Puncak – Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

    Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun.  Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

    Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.  Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

  • Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand akan mempertahankan target inflasi sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan, yang menjadi kemenangan bagi bank sentral yang telah menolak tekanan pemerintah untuk menetapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi guna memberikan ruang bagi kenaikan harga dan memacu penurunan suku bunga lebih lanjut.  

    Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), target resmi tersebut disepakati pada pertemuan antara Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira dan Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput setelah pertemuan selama dua jam pada Selasa waktu setempat. 

    Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan peringatan bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk memacu kenaikan harga hingga 2% dan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut Pichai.  

    Wakil Gubernur Bank of Thailand (BOT) Piti Disyatat mengatakan, target inflasi 1%-3%, yang diberlakukan sejak 2020, tepat untuk tahun depan. Dia menyebut, ada “kesamaan” antara BOT dan Kementerian Keuangan setelah pertemuan hari Selasa.

    Meskipun membiarkan target resmi tidak berubah mungkin dilihat sebagai kemenangan taktis bagi bank sentral, komentar kepala keuangan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan tekanan pada BOT untuk menambah penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun pada awal bulan ini.

    Sethaput mengatakan target inflasi yang lebih tinggi akan melemahkan ekspektasi pasar dan menegaskan bahwa pemotongan mendadak bukanlah awal dari siklus pelonggaran.

    Proses penetapan target inflasi masih berlangsung dan akan selesai pada akhir tahun, kata Piti. Berdasarkan peraturan Thailand, Kementerian Keuangan dan BOT harus menyetujui sasaran harga sebelum diadopsi sebagai target resmi. Target tersebut juga harus disetujui oleh kabinet.

    Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Pichai telah berulang kali menganjurkan sasaran inflasi yang lebih tinggi untuk membuka jalan bagi biaya pinjaman yang lebih rendah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Sethaput bersikukuh bahwa sasaran harga saat ini telah memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian dan batasan untuk pelonggaran lebih lanjut “harus cukup tinggi.”

    Inflasi telah berada di bawah target bank sentral tahun ini, dengan rata-rata sebesar 0,2% dalam sembilan bulan pertama meskipun bank sentral memperkirakan inflasi akan kembali ke batas bawah pada kuartal keempat. Angka tersebut sebesar 0,6% pada bulan September, di bawah target resmi untuk bulan keempat berturut-turut.

    Tidak Ada Deflasi

    Data inflasi yang rendah tidak menunjukkan tanda-tanda deflasi karena tidak terjadi penurunan harga secara luas dan berkelanjutan, menurut Komite Kebijakan Moneter. Ekspektasi inflasi jangka menengah tetap selaras dengan kisaran target, berdasarkan risalah rapat panel yang diadakan pada tanggal 9 dan 16 Oktober. 

    Pada hari Selasa, Pichai mengatakan Kementerian Keuangan setuju dengan usulan BOT untuk membiarkan kisaran CPI tidak berubah selama mereka mampu merancang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, inflasi, dan mengatasi utang rumah tangga. BOT harus mempertimbangkan manajemen nilai tukar mata uang asing dan inflasi dalam pengambilan kebijakan moneter, katanya.

    Piti mengatakan BOT akan mengandalkan gabungan alat kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sambil memantau dengan cermat pergerakan baht karena nilai tukar merupakan faktor utama yang berdampak pada perekonomian.   

    Perekonomian Thailand tertinggal dari laju ekspansi negara-negara tetangganya – yang tumbuh rata-rata kurang dari 2% dalam satu dekade terakhir – tertatih-tatih oleh lonjakan utang rumah tangga dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah dari China. 

    Kinerja yang lesu telah mendorong Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mendorong anggaran yang lebih besar dan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan investasi.

  • Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

    Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

    “Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik,” katanya dalam diskusi daring daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014).

    Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

    Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

    “Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah,” jelas Wijayanto.

    Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

    Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

    “India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000,” tambahnya.

    Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

    “Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini,” kata Umam.

    Peluang dan Risiko Gabung BRICS

    Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

    “BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

    Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

    Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

    Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

    “Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat,” katanya.

  • Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Muliaman turut ditemani oleh Wakil Kepala BPI Kaharuddin Djenod serta pengusaha batu bara yang kini menjabat Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk. (TOBA) Pandu Sjahrir. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, ketiganya terlihat keluar dari Istana dan langsung menaikin mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Muliaman dan Pandu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan dengan satu mobil. 

    Adapun, Muliaman dan Pandu enggan berkomentar banyak soal apa yang dibahasnya dengan Prabowo. Pandu bahkam tak menyampaikan satu kata pun. 

    Muliaman lalu membenarkan saat ditanya apabila pertemuannya dengan Prabowo ihwal peluncuran BPI Danantara, lembaga baru yang dipimpinnya itu. 

    “Iya, persiapan [peluncuran],” kata Muliaman kepada wartawan secara singkat sebelum menaiki mobil. 

    Kendati keduanya irit berbicara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengonfirmasi pertemuan dengan Prabowo sore ini. 

    Rosan ikut dalam pertemuan antara Muliaman, Pandu, dan Presiden Prabowo. 

    “Ya diskusi aja lah. Iya, diskusi [soal] Danantara,” ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.  

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

    Muliaman pun mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

    “End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.

    Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

    “Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

  • Eks Manajer Keuangan Indofarma (INAF) jadi Tersangka Korupsi

    Eks Manajer Keuangan Indofarma (INAF) jadi Tersangka Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejati DKI Jakarta menetapkan mantan petinggi perusahaan PT Indofarma Tbk. (INAF) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Indofarma dan anak usaha 2020-2023.

    Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka itu Manajer Keuangan dan Akuntansi Indofarma Bayu Pratama Erdiansyah (BPE).

    Selain menjabat sebagai manager keuangan, Bayu juga sempat menjadi Manager Akuntansi dan Keuangan di anak perusahaan Indofarma pada 2022-2023.

    “Kejati DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka baru, BPE, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (PT IGM), untuk periode tahun 2020-2023,” ujarnya di Kejati DKI, Rabu (30/10/2024).

    Syarief menjelaskan bahwa Bayu ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum bersama tersangka sebelumnya.

    Tersangka itu di antaranya AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, GSR sebagai Direktur PT IGM tahun 2020-2023, serta CSY sebagai Head of Finance PT IGM periode 2019-2021.

    “Para tersangka diduga mengeluarkan dana PT IGM tanpa underlying, menempatkan dana tersebut dalam deposito atas nama perorangan, serta memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kesan positif terhadap posisi dan kinerja keuangan PT Indofarma dan PT IGM,” tambahnya.

    Adapun, tersangka BPE kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

    Di samping itu, Syahron mengatakan bahwa atas perbuatan para tersangka, negara telah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp371 miliar.

    “Perbuatan tersangka BPE ini telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp371 miliar, yang kini sedang diperhitungkan lebih lanjut oleh BPK RI,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, BPE disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. UU RI No.31/ 1999 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Forum G20, KPK Pastikan Upaya Antikorupsi dalam Pengelolaan Lingkungan

    Forum G20, KPK Pastikan Upaya Antikorupsi dalam Pengelolaan Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan upaya anti korupsi dalam pengelolaan lingkungan.

    Hal ini disampaikan KPK di hadapan delegasi negara G20, 8 delegasi negara tamu, dan 8 delegasi organisasi internasional yang hadir pada pertemuan tersebut

    KPK berpartisipasi aktif dalam rangkaian Forum G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Ketiga dan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Antikorupsi G20 yang diselenggarakan di Natal, Brasil, pada 21-24 Oktober 2024. 

    “Indonesia berkomitmen untuk memastikan upaya antikorupsi sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan. Kami mendorong negara-negara G20 untuk memfokuskan komitmen pada pemberantasan korupsi melalui tiga hal, yaitu peningkatan transparansi tata kelola SDA, penguatan kerangka hukum, dan penguatan kerja sama global dalam pemberantasan korupsi lintas negara,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024). 

    Alex menambahkan korupsi pada sektor lingkungan dan SDA menjadi tanggung jawab di tingkat global. Menurutnya, perlu upaya pencegahan kolektif dari berbagai negara agar keberlanjutan lingkungan dapat terus terjaga bagi generasi mendatang.

    “Kita semua menyadari bahwa korupsi bukan sekadar masalah ekonomi. Korupsi merupakan ancaman global yang melintasi berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan dan SDA. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang dapat menghambat upaya mencapai pembangunan berkelanjutan,” terang Alex.

    Wakil ketua lembaga antirasuah tersebut juga mengatakan bahwa korupsi sering digunakan sebagai alat untuk memuluskan praktik eksploitasi ilegal hutan, mineral dan sumber daya laut. 

    Praktek yang menyimpang ini dinilai dapat mengakibatkan penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, hingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

  • Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya akan memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad (Persero). 

    Pemesanan ini dilakukan untuk menyusul arahan dan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas mereka.

    “Ini sudah dikomunikasikan [ke Pindad], mereka lagi produksi [mobil maung] dari Pindadnya. Eselon I itu kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin sebelas,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Adapun mengenai jenisnya, Nusron mengatakan tidak mungkin pihaknya akan membeli atau menggunakan mobil maung tipe MV3 Garuda Limousine yang anti peluru atau yang digunakan oleh Presiden RI.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini memandang penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri adalah hal yang positif.

    “Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang,” ujarnya.

    Nusron juga menjabarkan bahwa arahan dari Prabowo adalah semua pejabat negara menggunakan kendaraan ataupun produk-produk dalam negeri.

    “Saya pikir ini bagus, dan kami merespons bagus. Siapa lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih. 

    “Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

  • Kejati DKI Tetapkan Mantan Panitera PN Jaktim Tersangka Kasus Sita Eksekusi Tanah Pertamina

    Kejati DKI Tetapkan Mantan Panitera PN Jaktim Tersangka Kasus Sita Eksekusi Tanah Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejati DKI Jakarta menetapkan Rina Pertiwi (RP) selaku mantan Panitera PN Jakarta Timur sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi terkait eksekusi sita tanah Rp244,6 miliar.   

    Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan eksekusi sita itu terkait obyek tanah milik PT Pertamina di Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Kejati DKI Jakarta melakukan penahanan tersangka RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar yang melibatkan obyek tanah milik PT Pertamina,” ujar Syarief di kantornya, Rabu (30/10/2024).

    Syarief menjelaskan, Rina selaku Panitera di PN Jakarta Timur pada 2020-2022 diduga menerima suap Rp1 miliar dari terpidana AS.

    Uang tersebut diduga diterima oleh Rina agar dapat mempercepat proses eksekusi atas perkara Peninjauan Kembali Nomor 795.PK/PDT/2019 yang mengharuskan PT Pertamina membayar ganti rugi senilai Rp244, kepada ahli waris pemilik tanah, yakni AS. 

    “Suap diberikan melalui Saksi DR dalam bentuk cek yang dicairkan oleh Saksi DR atas perintah RP, dan diserahkan bertahap baik melalui transfer maupun tunai,” tambahnya.

    Di lain sisi, Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengatakan Rina dipersangkakan Pasal berlapis terkait UU Tipikor.

    “Atas perbuatannya, Tersangka RP diduga melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf B UU RI No.31 1999, yang telah diubah melalui UU RI No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Atas Perubahan Atas UU RI No.31/1999,” ujar Syahron.

    Sebagai informasi, untuk keperluan penyidikan RP telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan.