Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyempurnakan roadmap atau peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas guna mengoptimalisasi potensi yang ada.

    Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan target sekaligus mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, sektor hilirisasi memiliki peranan penting sebagai penopang. 

    Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ikhsan Adhi mengatakan sebelumnya peta jalan hilirisasi 2022-2023 telah menjadi acuan. Kendati demikian, terdapat beberapa fokus pembaruan untuk makin mendorong gairah investasi sektor hilirisasi. 

    “Sekarang di tahun ini kita sedang melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama serta ada 2 aspek yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan dari sisi aspek finansial, aspek teknis, dan aspek legal,” kata Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (1/11/2024). 

    Dia mencontohkan, hilirisasi nikel dalam mengalami peningkatan pesat sekaligus mengoptimalkan posisi cadangan nikel Indonesia sebesar 21  juta ton. Peningkatan nilai tambah komoditas tersebut juga diiringi dengan larangan ekspor sejak 2020. 

    Sebelum pelarangan, nilai ekspor nikel mencapai US$3 miliar, setelah dilakukan sinkronisasi larangan posisi nilai tambah komoditas meningkat hingga lebih dari US$30 miliar. 

    Pihaknya juga memproyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi yang mencapai US$127,90 miliar pada 2023-2040 hingga peningkatan devisa mencapai US$81,00 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PDB mencapai US$43,20 miliar pada 2040 dan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.

    “Hilirisasi menjadi kendaraan yang dipergunakan oleh pemerintah memastikan skala kepentingan terserap rata untuk seluruh stakeholder. Untuk menciptakan kemandirian nasional, di industri hulu kita optimize agar output nya mendorong pelaku usaha dari hulu ke hilir,” ujarnya. 

    Pemerintah juga memastikan bahwa investor yang masuk di sektor hilirisasi dapat mendorong kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Investasi No 1/2022. 

    Dengan demikian, hilirisasi dapat berdampak pada peningkatan sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, UMKM naik kelas, dan pemerataan ekonomi. 

    Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batubara, minyak da gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. 

    Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batubara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala. 

    Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam. 

    “Pada prinsipnya, nanti kajian [peta jalan hilirisasi] ini akan menjadi paduan bagi semua, baik pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan hilirisasi di Indonesia,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, progres realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sejak hilirisasi digaungkan yakni tahun 2020 hingga September 2024 total nilai nya mencapai Rp1.245,80 triliun. 

    Capaian realisasi tersebut berasal dari berbagai sektor mencakup mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah senilai Rp759,83 triliun. Lalu, hilirisasi kehutanan di subsektor pulp dan paper sebesar Rp196,99 triliun. 

    Lebih lanjut, penanaman modal bidang hilirisasi pertanian berupa CPO/oleochemical mencapai Rp130,23 triliun, sektor migas berupa petrochemical senilai Rp139,61 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai mencapai Rp19,14 triliun. 

  • Nilai Tukar Petani Naik jadi 120,70, Dipicu Kelapa Sawit dan Bawang Merah

    Nilai Tukar Petani Naik jadi 120,70, Dipicu Kelapa Sawit dan Bawang Merah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap nilai tukar petani (NTP) pada Oktober 2024 naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun, pendorongnya adalah kelapa sawit hingga bawang merah.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa NTP Oktober 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,33% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 120,70.

    Amalia menjelaskan bahwa kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 0,38% menjadi 145,56. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani, yakni sebesar 0,04% menjadi 120,54.

    “Komoditas yang dominan mempengaruhi indeks harga yang diterima petani secara nasional adalah kelapa sawit, karet, bawang merah, dan tomat,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Jumat (1/11/2024).

    Sementara itu, untuk komoditas penyeimbang indeks harga bayar petani antara lain bawang merah, tomat, sigaret kretek mesin (SKM), dan daging ayam ras.

    Lebih lanjut, BPS merinci peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yang naik 1,65% menjadi 156,32 pada Oktober 2024, dari sebelumnya di level 153,79.

    Amalia mengungkap bahwa kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik hingga 160%. Di sisi lain, indeks harga yang dibayar petani turun 0,05%.

    Adapun, komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga petani pada subsektor NTPR adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa.

    Di sisi lain, BPS menyampaikan penurunan NTP tedalam terjadi pada subsektor tanaman pangan (NTPP) yang turun tipis sebesar 0,46%. Subsektor ini turun dari 111,37 pada September 2024 menjadi 110,86 pada Oktober tahun ini.

    “Penurunan ini terjadi indeks harga yang diterima petani turun 0,38%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,08%,” tuturnya.

    Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi indeks harga yang diterima petani pada sub sektor ini adalah gabah, jagung, dan ketela pohon.

  • Bio Farma Kantongi Kontrak Ekspor Vaksin Senilai Rp1,4 Triliun pada 2025

    Bio Farma Kantongi Kontrak Ekspor Vaksin Senilai Rp1,4 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) telah mengantongi kontrak pengadaan vaksin senilai Rp1,4 triliun dengan beberapa negara untuk 2025.

    Adapun, kesepakatan tersebut diteken saat pertemuan rutin bersama 43 perusahaan farmasi global, World Health Organization (WHO), dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) di Sao Paolo, Brazil pada bulan lalu.

    Wakil Direktur Utama Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, Bio Farma kembali dipercaya untuk memasok berbagai jenis vaksin ke sejumlah negara pada 2025. Vaksin yang akan dipasok oleh holding BUMN farmasi tersebut, di antaranya vaksin polio dan difteri, pertusis, tetanus (DPT) untuk anak-anak.

    “Di Sao Paulo, Brasil kami dipercaya kembali untuk memasok vaksin jenisnya macam-macam, di antaranya polio dan DPT, itu total Rp1,4 triliun untuk 2025,” kata Soleh di kantor BUMN, Jumat (1/11/2024).

    Soleh menyampaikan, nilai kontrak sebesar Rp1,4 triliun tersebut baru setengah dari target yang dicanangkan oleh Bio Farma pada 2025. Sebab, pada tahun depan Bio Farma menargetkan total ekspor vaksin dengan nilai mencapai Rp3 triliun.

    Soleh menuturkan, terdapat 153 negara yang bakal menggunakan vaksin milik Bio Farma. Vaksin tersebut, kata Soleh, nantinya sebagian besar adalah vaksin yang diberikan kepada anak-anak.

    Namun, Soleh tak memerinci negara mana saja yang bakal mengimpor vaksin dari perusahaan yang berbasis di Kota Kembang ini.

    “[Sebanyak] 700 juta anak di seluruh seluruh dunia, dari 153 negara itu menggunakan vaksinnya Bio Farma. Jadi sangat-sangat krusial ya, selain yang ada di Indonesia sendiri,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pemerintah terus mengupayakan agar Bio Farma bisa menjadi salah satu pusat produksi vaksin dunia. 

    Oleh karena itu, pemerintah mendorong perusahaan farmasi ini untuk meningkatkan kapasitas produksinya yang saat ini diketahui mencapai 3,1 miliar dosis vaksin setiap tahunnya.

    “Bahkan, kita dorong produksinya untuk 10 tahun ke depan. Kalau bisa, bisa naik lima kali lipat. Ini berbagai jenis vaksin ya, ada vaksin kanker serviks ada macam-macam,” ucap Erick.

  • Lubang Hitam Bikin Alam Semesta Meluas Makin Cepat, Begini Kata Ilmuwan

    Lubang Hitam Bikin Alam Semesta Meluas Makin Cepat, Begini Kata Ilmuwan

    Bisnis.com, JAKARTA – Para astronom mungkin telah menemukan bukti bahwa lubang hitam menjadi salah satu faktor pendorong percepatan perluasan alam semesta kita.

    Energi gelap membentuk sekitar 70% alam semesta kita, dan diperkirakan muncul setelah Big Bang, 13,8 miliar tahun lalu, untuk mendorong pertumbuhan kosmos.

    Namun dari mana kekuatan misterius itu berasal masih belum jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa astronom mengajukan teori radikal bahwa, alih-alih menyebar ke seluruh ruang angkasa, energi gelap bisa muncul dari inti lubang hitam raksasa. Namun, sebagian lainnya menganggap usulan tersebut sebagai sesuatu yang aneh.

    Kini, sebuah studi baru mengklaim telah menemukan petunjuk pertama tentang hubungan antara dua fenomena yang tampaknya tidak berhubungan kecocokan antara meningkatnya kepadatan energi gelap dan bertambahnya massa lubang hitam seiring bertambahnya usia alam semesta. Para peneliti mempublikasikan temuan mereka pada 28 Oktober di Journal of Cosmology and Astroarticle Physics.

    “Jika Anda bertanya pada diri sendiri, ‘Di manakah di alam semesta selanjutnya kita melihat gravitasi sekuat di awal alam semesta?’ jawabannya ada di pusat lubang hitam,” kata rekan penulis studi Gregory Tarlé, profesor fisika di Universitas Michigan, dilansir dari livescience.

    “Ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi selama inflasi berjalan secara terbalik, materi bintang masif menjadi energi gelap lagi selama keruntuhan gravitasi – seperti Big Bang yang terjadi secara terbalik.” paparnya.

    Untuk mencari petunjuk bahwa energi gelap mungkin ada hubungannya dengan lubang hitam, para peneliti menggunakan Instrumen Spektroskopi Energi Gelap (DESI) yang dipasang pada Teleskop 4 meter Nicholas U. Mayall di Arizona, yang menunjukkan dengan tepat posisi bulanan jutaan galaksi untuk dipelajari, bagaimana alam semesta mengembang hingga saat ini.

    Hal ini memungkinkan para astronom untuk menyimpulkan kepadatan energi gelap di seluruh kehidupan alam semesta dari kecepatan perluasan kosmos ke arah luar.

    Dengan membandingkan data proksi energi gelap dengan pertumbuhan lubang hitam pada berbagai tahap kehidupan alam semesta, para peneliti membuat pengamatan yang menarik.

    “Kedua fenomena tersebut konsisten satu sama lain – ketika lubang hitam baru tercipta akibat matinya bintang-bintang masif, jumlah energi gelap di alam semesta meningkat dengan cara yang tepat,” salah satu penulis studi Duncan Farrah, seorang profesor fisika di Universitas Hawaii.

    “Hal ini membuat lebih masuk akal bahwa lubang hitam adalah sumber energi gelap.” tambahnya.

    Jika hipotesis ini terbukti, maka hal ini dapat membantu memecahkan teka-teki yang berkembang dalam kosmologi. Selama bertahun-tahun, para astronom telah menemukan bahwa alam semesta tampaknya mengembang dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dari mana mereka melihatnya sebuah masalah yang mereka sebut ketegangan Hubble.

    Beberapa pengukuran mengkonfirmasi pemahaman terbaik kita saat ini tentang alam semesta, sementara pengukuran lainnya mengancam untuk mematahkan pemahaman tersebut.

    Meskipun demikian, meskipun terdapat hubungan yang menarik, para astronom mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak observasi, baik melalui DESI maupun eksperimen lainnya, sebelum kesimpulan pasti dapat dicapai.

  • Polisi Sebut Oknum Komdigi yang Terlibat Judi Online Ternyata Punya Jabatan Staf Ahli

    Polisi Sebut Oknum Komdigi yang Terlibat Judi Online Ternyata Punya Jabatan Staf Ahli

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

    “Ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.

    Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, namun dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

    “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

    “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

    Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.

  • RK Dapat Dukungan 25% dari PDIP, Ini Respon Timses RIDO

    RK Dapat Dukungan 25% dari PDIP, Ini Respon Timses RIDO

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Sukses pasangan calon nomor urut satu di Pilkada Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengakui bahwa terdapat kader-kader lain termasuk dari partai PDI Perjuangan (PDIP) yang memberikan dukungan pada pasangan RK-Suswono (RIDO). 

    Hal tersebut diungkapkan kala Riza ditanyakan mengenai pernyataan Ridwan Kamil (RK) bahwa 25% kader PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan kepadanya. 

    “Begitu juga tadi yang dimaksud Pak Ridwan Kamil, ada juga kader-kader dari pendukung pasangan lain, termasuk PDI-P memberikan pilihan pada pasangan Rido, itu ada juga,” jelas Riza di Rumah Pemenangan RIDO, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam (31/10/2024). 

    Dari hasil pengecekkannya di beberapa survei, diungkapkan bahwa 20%-30% pendukung PDIP memberikan dukungan pada pasangan RIDO.

    Kemudian, Riza mengatakan bahwa perpindahan dukungan politik telah menjadi hal yang biasa. Pasalnya, di hari yang sama, yakni Kamis pagi (31/10/2024) terdapat 7 kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano. 

    “Dalam setiap Pilpres, Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” tuturnya. 

    Dia juga mengaku bersyukur, lantaran lebih dari 80% pendukung KIM Plus mendukung pasangan RIDO. 

  • Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Bukan hanya di Indonesia, kabar Tom Lembong yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi gula Rp400 miliar juga sampai ke media asing.

    Media asal Singapura, The Straits Times, turut menyoroti kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

    The Straits Times menulis berita dengan judul “Indonesia arrests former trade minister in sugar import graft case”.

    Dalam artikel tersebut, media tersebut mengulas korupsi yang dilakukan Tom Lembong hingga merugikan Indonesia sebanyak Rp400 Miliar.

    “Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada akhir 29 Oktober oleh jaksa dari kantor Kejaksaan Agung, dengan tuduhan memberikan izin kepada perusahaan swasta pada saat Indonesia sedang surplus gula, kata kantor tersebut,” bunyi keterengan media tersebut.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

    Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

    “Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

    The Straits Time juga menyoroti tentang Tom Lembong yang turut menjadi manajer kampanye saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden.

    “Lembong adalah manajer kampanye dalam pemilihan presiden bulan Februari untuk Tn. Anies Baswedan, yang maju melawan pemenangnya, Presiden Prabowo Subianto, yang secara luas dipandang sebagai penerus pilihan Tn. Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober,” lanjut mereka.

  • Sama Seperti iPhone 16, Google Pixel Juga akan Diblokir IMEInya

    Sama Seperti iPhone 16, Google Pixel Juga akan Diblokir IMEInya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penjualan ponsel Google Pixel bernasib sama seperti iPhone 16.

    Google Pixel masuk dalam kategori illegal ntuk diperjualbelikan karena belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan selama ini masuk lewat barang bawaan pribadi penumpang dan kiriman. Artinya, International Mobile Equipment Identity (IMEI) dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Semua Google Pixel belum ada TKDN nya, saya cek Direktorat IET [Industri Elektronika dan Telematika] belum ada,” kata Febri di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

    Berdasarkan catatan yang diperoleh Kemenperin, sejak awal tahun 2024 ini terdapat sebanyak 22.000 unit ponsel Google Pixel yang masuk lewat barang kiriman dan barang bawaan penumpang.

    Produk tersebut diperbolehkan masuk dan mendapatkan IMEI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46/2021 pasal 35 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

    “Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia,” ujarnya.

    Febri menyebut ponsel Google Pixel yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan akan dilakukan pemblokiran IMEI.

    Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk menjaga level playing field bisnis terhadap investor yang telah berkomitmen TKDN melalui skema investasi pabrik, inovasi dan aplikasi.

    Sejalan dengan itu, Febri mengaku bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait komitmen investasi Google sebagai syarat sertifikasi TKDN.

    Dia pun meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ponsel Google maupun series iPhone 16 terbaru yang diperjualbelikan dalam negeri.

  • Sebelum Dilarang, Berapa Harga iPhone 16 di E-Commerce?

    Sebelum Dilarang, Berapa Harga iPhone 16 di E-Commerce?

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 16 series tak diperbolehkan dijualbelikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Pelarangan itu merujuk pada keputusan Apple yang belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

    Meskipun begitu, beberapa waktu lalu sudah banyak beredar iPhone 16 series yang ditawarkan melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.

    Kemenperin pun tengah dalam langkah mempertimbangkan untuk menonaktifkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

    Sebagaimana diketahui, iPhone 16 bisa mendapatkan IMEI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, khususnya bagi penumpang dengan syarat tertentu.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus memantau informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.

    “Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

    Tokopedia Hapus iPhone 16

    Pada Kamis (31/10), Tokopedia kemudian memberikan pengumuman bahwa semua varian iPhone 16 tidak dapat dijual di Tokopedia karena aturan Kemenperin.

    “Mulai 30 Oktiber 2024, ShopTokopedia akan menghapus semua daftar produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang diamanatkan oleh pemerintah,” tulisnya.

    Pihak Tokped kemudian meminta penjual untuk menghapus semua iPhone 16 yang dijual. Tokopedia juga tak segan untuk memberikan sanksi apabila ada penjual yang masih melanggar aturan.

    Harga iPhone 16 di E-Commerce

    Sebelum dilarang dan dihapus dari e-commerce berapa harga pasaran iPhone 16?

    Berdasarkan pantauan Bisnis, sejumlah akun penjual mulanya menawarkan iPhone 16 di rentang harga mulai Rp20 jutaan.

    Ada juga penjual yang menawarkan harga iPhone 16 mencapai Rp31 jutaan.

    Namun semua produk iPhone 16 di e-commerce Tokopedia sudah tak bisa diakses lagi oleh pembeli. 

    Apabila pembeli mencoba mencari dengan kata kunci “iPhone 16” maka akan muncul keterangan bahwa produk tidak bisa dibeli.

    “Oops, barang ini nggak bisa dibeli. Coba periksa lagi kata kuncinya, atau cek rekomendasi lainnya,” tulis keterangan Tokopedia. 

  • Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 24 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mulai mengadakan retret di Akademi Militer (Akmil)-Magelang untuk membahas strategi dan kebijakan negara. Acara ini dihadiri oleh seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Retret berasal dari kata bahasa Inggris retreat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web, retret artinya mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin.

    Tentunya dalam konteks kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian, maka retret ini menjadi agenda yang sangat strategis, karena pada moment ini Presiden Prabowo ingin menunjukan dan menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai komitmen presiden dalam Menyusun kabinet kerja yang kompeten dan memiliki satu visi yang sama dalam membangun Indonesia.

    Namun, ada hal menarik dimana latar belakang sebagian besar dari menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih yang bukanlah dari militer, tetapi pada retret tersebut mereka diharuskan untuk menggunakan atribut dan fasilitas militer.

    Seperti pada unggahan beberapa menteri pada akun Instagramnya saat terbang dengan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara atau saat seluruh peserta retret mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad). Internalisasi “jiwa militer” begitu terlihat dalam kegiatan retret tersebut, bahkan Presiden Prabowo menyatakan dengan sangat jelas bahwa “Sistem pertahanan terbaik adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap warga negara harus siap sedia membela negaranya.”

    Tantangan dan Peluang

    Bagi Gen Z, peluang dan tantangan dalam mengikuti program wajib militer (wamil) cukup unik karena mereka merupakan generasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, baik dalam cara berpikir, kemampuan teknologi, hingga pandangan sosial.

    Wajib militer memberikan pengalaman berharga untuk meningkatkan kedisiplinan, kedewasaan, dan kemampuan bertanggung jawab yang penting bagi perkembangan diri dan karier.

    Gen Z yang terbiasa dengan teknologi bisa mendapatkan keterampilan baru yang lebih fisik dan praktis. Pelatihan militer mencakup kemampuan bertahan hidup, ketahanan fisik, hingga pengetahuan tentang strategi pertahanan. Wajib militer dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan antar-generasi. Gen Z bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, yang membantu mereka melihat keragaman budaya Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas.

    Perspektif Hukum

    Dari sudut pandang hukum, program wajib militer (wamil) memerlukan analisis yang mendalam terkait hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip hak asasi manusia. Beberapa aspek hukum yang relevan mencakup:

    UUD 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar konstitusi ini memberi legitimasi bagi negara untuk mewajibkan warganya, termasuk Gen Z, untuk terlibat dalam pertahanan negara.

    Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Pasal 9 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. UU ini mengamanatkan pelaksanaan bela negara sebagai tanggung jawab seluruh rakyat, yang bisa diinterpretasikan sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan program wajib militer.

    Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara: Pasal 4 dan 6 menyebutkan bahwa wajib militer atau bentuk lain dari bela negara dapat dilakukan melalui pembentukan komponen cadangan yang melibatkan warga negara dalam bela negara. Dalam UU ini juga ditegaskan hak-hak dasar warga yang ikut serta dalam program ini.

    Ketahanan Nasional

    Prinsip Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Negara: Dalam doktrin hukum nasional, terdapat prinsip bahwa hak individu dapat dibatasi demi kepentingan umum. Program wajib militer bisa dibenarkan dari segi hukum jika terbukti bertujuan memperkuat ketahanan negara serta memenuhi kebutuhan nasional akan komponen pertahanan.

    Rekomendasi

    Untuk menjalankan program wajib militer (wamil) yang sesuai dengan karakteristik Gen Z dan menghormati hak asasi serta kebutuhan pertahanan nasional, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

    Penerapan Wamil dengan Model Pilihan atau Bertahap, Model Sukarela dan Bertahap: Mulailah dengan sistem sukarela untuk melihat ketertarikan dan partisipasi warga, khususnya di kalangan Gen Z. Sistem ini bisa diperkuat dengan insentif seperti pengakuan sertifikasi, beasiswa, atau prioritas dalam rekrutmen pekerjaan di sektor pemerintah.

    Program Bertahap untuk Gen Z: Rancang program bertahap dengan durasi singkat dan intensitas yang menyesuaikan dengan kesiapan fisik dan mental. Tahapan ini bisa mencakup pelatihan dasar yang berlanjut ke pelatihan intensif hanya bagi yang menunjukkan minat dan kemampuan.

    Wajib Militer terhadap Gen Z dapat diterapkan dengan optimal dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, teknologi, dan alternatif program yang tersedia dengan merujuk pada UU 23/2019. UU ini mengatur tentang pembentukan komponen cadangan dan berbagai aspek terkait program bela negara, yang mencakup perekrutan, pelatihan, hak-hak, serta tanggung jawab komponen cadangan yang akan bertugas membantu komponen utama (TNI) dalam pertahanan negara.

    Sebagian besar rekomendasi untuk menyesuaikan program wajib militer dengan karakteristik Gen Z dapat diterapkan berdasarkan UU 23/2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi model bertahap, pemberian alternatif non-militer, penyediaan fasilitas kesehatan, serta penyesuaian teknologi dalam pelatihan.

    Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada peraturan turunan yang lebih spesifik untuk memastikan semua mekanisme berjalan efektif dan transparan.