Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

    Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri. 

    Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ucap JK.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

  • Langkah Jateng Menggalang Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertanian 9 jam yang lalu

    Langkah Jateng Menggalang Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertanian

    9 jam yang lalu

  • SoftBank dan NVIDIA Dikabarkan Investasi Rp16,65 triliun di Skild AI

    SoftBank dan NVIDIA Dikabarkan Investasi Rp16,65 triliun di Skild AI

    Bisnis.com, JAKARTA— SoftBank Group dan Nvidia dilaporkan tengah melakukan pembicaraan untuk memimpin pendanaan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16,65 triliun bagi Skild AI. 

    Skild AI merupakan perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan model dasar untuk robotika. Pendanaan ini akan menetapkan valuasi Skild AI di angka US$14 miliar atau sekitar Rp233,1 triliun, hampir tiga kali lipat dari valuasi sebelumnya.

    Menurut laporan Reuters, startup berusia hampir tiga tahun itu terakhir kali mengantongi pendanaan US$500 juta atau sekitar Rp8,325 triliun pada Mei lalu dengan valuasi US$4,7 miliar sekitar Rp78,255 triliun. 

    Pendanaan tersebut dipimpin oleh SoftBank bersama LG Technology Ventures, Samsung, Nvidia, dan investor lainnya. Pihak Skild belum memberikan komentar, sementara SoftBank dan Nvidia menolak menanggapi laporan tersebut.

    Berbeda dari sejumlah startup robotika yang mengembangkan perangkat keras sendiri, Skild AI memilih fokus pada pengembangan model fondasi robotik yang bersifat agnostik, sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis robot dan beragam kebutuhan industri. 

    Pada Juli lalu, perusahaan memperkenalkan Skild Brain, model robot serbaguna yang dipamerkan melalui video demonstrasi, memperlihatkan robot mampu mengambil piring hingga menaiki dan menuruni tangga.

    Skild juga telah menjalin kemitraan strategis dengan LG CNS dan Hewlett Packard Enterprise untuk memperluas ekosistem teknologinya.

    Minat investor terhadap segmen AI robotika terus meningkat. Perusahaan lain bernama Physical Intelligence, yang juga mengembangkan “otak” bagi berbagai jenis robot, disebut telah mengumpulkan US$600 juta atau sekitar Rp9,99 triliun dengan valuasi US$5,6 miliar atau sekitar Rp93,24 triliun dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh CapitalG. 

    Namun, salah satu investor yang menolak berpartisipasi menyebut model perusahaan tersebut masih dalam tahap awal pengembangan.

    Pada September lalu, Figure, perusahaan yang mengembangkan robot humanoid, berhasil menghimpun lebih dari US$1 miliar setidaknya Rp16,65 triliun dengan valuasi mencapai US$39 miliar atau sekitar Rp649,35 triliun. 

    Menurut laporan The Information beberapa bulan lalu, perusahaan humanoid lainnya, 1X, dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memperoleh pendanaan hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,65 triliun dengan valuasi US$10 miliar atau sekitar Rp166,5 triliun.

  • Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

    “Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

    “Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

    Adapun, Irhamni mengemukakan bahwa penebangan hutan liar sepanjang Sungai Tamiang ini secara mayoritas diduga tidak berizin.

    “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” pungkasnya.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    Bisnis.com, JAKARTA — Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro telah meninggal dunia dalam kecelakaan di Halte Transjakarta Karet-Sudirman, Jakarta.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan Hudi diduga meninggal dunia usai sepeda yang digunakannya menabrak bus Transjakarta.

    Kala itu, bus listrik yang dikemudikan BS tengah berhenti di Halte Transjakarta Karet untuk melayani penumpang yang naik turun di lokasi. Kecelakaan ini terjadi sekitar 06.20 WIB.

    “Pesepeda Angin HS melaju dari arah selatan menuju ke arah utara di Jalan Jenderal Sudirman wilayah Jakarta Pusat sesampainya di TKP tepatnya depan Halte Transjakarta Karet Sudirman diduga menabrak bodi belakang Bus,” ujar Ojo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ojo menambahkan, Hudi mengalami luka dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Jenazah Hudi langsung dilarikan ke RSCM untuk ditangani lebih lanjut.

    “Akibat dari laka lantas tersebut Pesepeda Angin HD mengalami luka dan meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSCM,” pungkasnya.

  • Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

    Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

  • JK Bandingkan Penanganan Bencana di Aceh saat Tsunami 2004 vs Banjir 2025

    JK Bandingkan Penanganan Bencana di Aceh saat Tsunami 2004 vs Banjir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membandingkan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh dengan Tsunami pada 2004 silam dan banjir yang melanda Aceh-Sumatra pada 2025. 

    Selain gerak cepat penanganan bencana, JK, sapaan akrabnya, turut menyoroti soal sumber dana bantuan yang akan disalurkan untuk rakyat Aceh. Perlu diketahui, saat Tsunami 2004, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Pasalnya, saat membantu penanganan di Aceh saat diterpa Tsunami 2004, Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional. Sementara saat ini, pemerintah justru belum membuka opsi bantuan internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” katanya usai acara BOG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

    Oleh karena itu, JK meminta kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan jika keran bantuan dari luar negeri belum dibuka. 

    Pasalnya, imbuh JK, sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya karena berbagai keterbatasan, salah satunya anggaran. Terlebih korban jiwa per Senin (8/12/2025) telah mencapai 961 orang.

    JK menegaskan pemerintah pusat harus segera cepat menangani bencana di tiga provinsi itu. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, maka akan menimbulkan kerugian lebih besar.

    Dia menyebut pemerintah memiliki ‘PR’ yang besar karena bencana terjadi di sejumlah titik, tidak seluas Tsunami Aceh 2024.

    “Pengalaman dulu tsunami, walaupun ini tsunami lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dengan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2-3 tahun, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyinggung bahwa bencana saat ini seperti “tsunami kedua” yang melanda Aceh.

    “Aceh seakan mengalami ‘tsunami kedua’. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menambahkan kondisi di sejumlah wilayah telah mengkhawatirkan. Apalagi, masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena masih mampu menangani bencana tersebut.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

  • Dihujat Netizen, Bupati Aceh Selatan Mirwan Akhirnya Minta Maaf

    Dihujat Netizen, Bupati Aceh Selatan Mirwan Akhirnya Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf usai pergi umrah tanpa izin disaat wilayah yang dipimpinnya dilanda bencana alam banjir.

    Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official pada hari ini Selasa (9/12/2025).

    Dalam video tersebut, Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, lebih khusus terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan, 

    Dia mengakui bahwa kepergiannya di tengah bencana banjir telah mengganggu stabilitas nasional. Oleh sebab itu, Mirwan menyatakan bakal terus bekeria keras memulihkan kondisi Aceh Selatan pasca bencana banjir.

    “Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting, memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat meminta Mendagri Tito agar memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat yang pergi tanpa izin saat bencana banjir di Aceh.

    Prabowo menilai sikap yang dilakukan pejabat seperti Mirwan itu merupakan desersi jika di dalam militer. Desersi itu artinya perbuatan prajurit yang lari meninggalkan tugas.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?,” ujar Prabowo di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.