Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Nusron Siap Cabut HGU Pengusaha Demi Bikin Rumah Korban Banjir Sumatra

    Nusron Siap Cabut HGU Pengusaha Demi Bikin Rumah Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku siap melakukan pencabutan sertifikat hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan di atas lahan negara.

    Nusron menuturkan, hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang hendak membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatra.

    “Ya siap, tidak masalah [kalau harus cabut HGU]. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap, dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahannya para pengusaha yang berdiri di atas lahan negara yang hari ini menjadi HGU,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Meski demikian, Nusron belum dapat merinci di mana saja lokasi HGU yang akan dicabut. Dia mengatakan masih akan melakukan pemetaan terlebih dahulu.

    Adapun, saat ini HGU sejumlah perusahaan yang berdiri di atas lahan negara tersebut tersebar di 52 Kabupaten dan Kota.

    “Belum. Lokasinya kan baru kita [tentukan kalau sudah di survei] ada di 52 Kabupaten/Kota terdampak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan, demi memastikan percepatan pemulihan masyarakat terdampak banjir Sumatra. 

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Presiden menekankan perlunya koordinasi menyeluruh antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, termasuk seluruh kementerian serta lembaga teknis terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

    “Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, Minggu (7/11/2025).

    Dia menilai bahwa semua data penggunaan lahan harus segera diperiksa, bahkan membuka opsi untuk mencabut sementara atau mengurangi HGU apabila itu menjadi satu-satunya cara untuk menyediakan lahan bagi masyarakat terdampak. Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan opsi konstruksi pre-fabrikasi agar lahan dan biaya bisa lebih efisien.

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.

  • AHY: Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Lebih dari Rp50 Triliun

    AHY: Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Lebih dari Rp50 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra mencapai lebih dari Rp50 triliun.

    AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.

    “Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang,” kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.

    “Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai tersebut merupakan perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. 

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya.

  • Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

    Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

    Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

    Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

    Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

  • Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pendirian perumahan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur baru-baru ini. 

    Hal ini dinilai tidak komprehensif serta merugikan banyak pihak di tengah program Pemerintah Pusat yang mengakselerasi serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

    Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah bencana alam dan alih fungsi lahan.

    Namun REI menilai langkah tersebut sebagai tindakan panik yang tidak komprehensif. Dia khawatir kebijakan ini akan menghambat target nasional 3 Juta Rumah dan berpotensi melumpuhkan 187 industri ikutan lainnya. 

    “Kami REI mendesak Gubernur untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan dialog lintas sektor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). 

    Dia menjelaskan kebijakan penghentian izin secara serta-merta tersebut dinilai tidak adil, sebab diterapkan secara menyeluruh di banyak wilayah yang memiliki kontur alam berbeda. 

    Wilayah seperti Garut, Bogor, dan Sukabumi, yang kondisinya mirip dengan Bandung Raya, turut terdampak. 

    “Jangan gara-gara bencana alam, terus serta-merta semua perizinan dihentikan. Ini kan kayak apa ya? Panik, gitu loh,” ujar Norman.

    REI menyoroti bahwa kebijakan ini menambah beban sektor properti yang sebelumnya sudah terhambat oleh kebijakan moraturium izin tambang yang telah berlangsung empat bulan terakhir. 

    Moratorium tambang tersebut menyebabkan pasokan material alam seperti tanah urugan, pasir, dan batu menjadi sulit dan mahal, bahkan harganya bisa mencapai dua kali lipat. 

    Kelangkaan bahan baku ini tidak hanya dirasakan oleh developer di Jawa Barat, tetapi juga provinsi tetangga seperti Banten, khususnya Tangerang Selatan, yang materialnya banyak disuplai dari daerah seperti Parung Panjang, Bogor.

    Dampak pelarangan izin ini menurutnya sangat meluas dan merugikan. Pengembang yang sudah berinvestasi besar, mengajukan perizinan, dan mendapat kredit dari bank kini terpaksa menghentikan pembangunan. 

    Mereka terancam gagal bayar karena cicilan pokok dan bunga bank tetap berjalan, sedangkan pemasukan dari penjualan rumah terhenti total. 

    “Ini kan dampaknya kan kalau industri perumahan ini kan punya 187 multiplier effect-nya kan ke 187 industri lain, dari mulai tadi batu bata, genteng, kusen, bahan-bahan bangunan, sampai mebel, elektronik, semua itu. Ini harus dipikirin dong,” tegasnya.

    Selain kerugian pada tingkat developer, kebijakan ini juga dinilai menghambat upaya percepatan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) pada bulan Desember ini untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

    Menanggapi narasi Pemerintah Provinsi Jabar mengenai bencana alam yang disebabkan alih fungsi lahan untuk menjadi perumahan di area resapan air, REI membantah bahwa pengembang besar yang tergabung dalam asosiasi masih memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU), meskipun perdanya tidak lagi berlaku. 

    Menurutnya, pembangunan perumahan komersial dan rumah subsidi justru didominasi di dataran rendah, bukan di lereng atau kontur curam, karena biaya cut and fill serta retaining wall (kirmir) di area miring jauh lebih mahal. 

    Justru, pengembang rumah subsidi menghadapi masalah dengan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena mereka lebih memilih membangun di area sawah yang datar.

    Oleh karena itu, REI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. 

    “Solusi yang disarankan adalah duduk bersama dengan lintas pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PKP, Gubernur, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” jelasnya. 

    REI menyarankan agar Pemprov fokus pada pembenahan prosedur keselamatan kerja (K3) dan memperketat pengawasan dan pengendalian (wasdal), bukan dengan menghentikan izin, karena dampaknya akan meluas ke seluruh rantai ekonomi. 

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau diskusi terlebih dahulu antara pemerintah provinsi dengan pengembang sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan.

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum dapat memastikan pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiunkan usai PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati. Sejumlah pengganti proyek pembangkit listrik berbasis batu bara yang akan dipensiunkan masih dalam kajian. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah kini tengah mendalami sejumlah opsi pembangkit lain yang berpotensi masuk skema pensiun dini untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

    “Itu masih didalami. Penggantinya, oh kita punya banyak list-nya, contoh Labuhan Angin misalnya di Sumatra Utara, PLTU Ombilin itu juga sudah ada kajiannya dengan World Bank,” ujar Elen kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

    Dia menegaskan, seluruh opsi pembangkit pengganti tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum ada yang diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk fase penghentian operasi.

    “Semuanya masih kita kaji, belum ada yang diputusin,” tegasnya.

    Selain itu, Elen mengungkapkan bahwa pendanaan untuk skema phase out PLTU Cirebon-1 hingga kini juga belum tersalurkan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya proses perhitungan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perhitungan internal PLN.

    “Pendanaan phase out Cirebon belum ada yang tersalurkan, kan mesti ada hitungannya BPKP, kemudian hitungannya PLN sendiri, aspek strategisnya masih banyak jadi masih kita diskusikan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Elen menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan hasil kajian dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), serta kerangka kerja yang ditawarkan beberapa negara. 

    Seluruh kajian tersebut masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta PLN, mengingat adanya potensi beban keuangan dan risiko bunga yang harus ditanggung.

    Untuk diketahui, sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

    “[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

    “Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan],” tambahnya.

  • Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman optimistis prospek sektor hulu migas tetap cerah pada 2026.

    Dia bahkan percaya diri target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun depan bisa tercapai. Adapun, target tersebut lebih tinggi dibanding 2025, yakni 605.000 bph.

    “Saya cuma bisa komen satu, tahun depan 610.000 barel per hari. Jadi kita semuanya mengarah ke situ bagaimana kita upayakan. Bila perlu kita bisa lebih bagus,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2026).

    Dia memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya memiliki sejumlah strategi. Menurutnya, strategi itu masih sama dengan yang diterapkan tahun ini.

    Laode mengatakan, strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya menjadi produksi melalui penerapan full scale enhanced oil recovery (EOR) dan teknologi waterflood (WF).

    Di samping itu, Indonesia memiliki potensi 44.000 sumur migas. Namun, sumur yang berfungsi sebanyak 16.000 sumur tua dan sumur idle 16.000-18.000 sumur.

    Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, pemerintah juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi, tetapi belum menerbitkan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).

    “Strateginya kan kita sudah berhasil tahun ini, kan [lifting] sudah naik nih. Berarti strategi ini kita pertahankan,” tutur Laode.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target di lifting pada tahun depan. 

    Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 saja sudah berada di level 610.000 bph. Realisasi itu lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri.

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

  • KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp108 triliun hingga kuartal III/2025 ini. Capaian tersebut hampir menyentuh target 5 tahunan. 

    Pencapaian investasi tersebut ditorehkan sejak KEK Gresik yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera itu resmi ditetapkan pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021. 

    External Relation & SEZ Director KEK Gresik Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti mengatakan, realisasi investasi tersebut mencerminkan kuatnya minat investor di kawasan industri berbasis hilirisasi tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan investasi dinilai konsisten seiring pengembangan klaster industri strategis yang terintegrasi.

    “Kami menjadi KEK dari tahun 2021 berdasarkan PP 71 Tahun 2021 sampai dengan kuartal III/2025, akumulasi investasi kami mencapai Rp108 triliun, kami ada 32 pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja langsung secara akumulasi mencapai 41.000,” kata Roro saat ditemui Bisnis, Senin (8/12/2025). 

    Capaian tersebut membuat KEK Gresik hanya terpaut tipis dari target investasi pada fase awal pengembangan kawasan. Berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS), target investasi 5 tahun pertama ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp111 triliun hingga 2026.

    Roro menyebut, capaian saat ini menempatkan KEK Gresik pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tersebut. Dari sisi sektor, KEK Gresik mengembangkan lima klaster industri strategis, yakni industri metal, energi, elektronik, kimia, dan logistik. 

    Pendekatan ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri yang saling terhubung, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.

    Menurut Roro, hilirisasi industri metal saat ini menjadi tulang punggung utama investasi di kawasan tersebut, dengan hadirnya industri pengolahan tembaga berskala besar. 

    “Sekarang sudah ada hilirisasi industri metal seperti PT Freeport Indonesia yang memproduksi katoda tembaga, serta PT Hailiang Nova Material Indonesia yang mengolahnya menjadi foil tembaga. Ke depan, kami ingin menarik industri hulu di klaster lain agar downstreaming ini terus berlanjut,” tuturnya.

    Model pengembangan tersebut, lanjut dia, memastikan aktivitas industri di KEK Gresik berjalan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Integrasi ini diharapkan memperkuat daya saing kawasan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

    Fokus pada hilirisasi juga disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yang menempatkan penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. KEK Gresik menargetkan pengembangan klaster industri lanjutan untuk menopang keberlanjutan investasi jangka panjang.

    Atas kinerja tersebut, KEK Gresik meraih penghargaan BIG Conference Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dalam kategori Excellence in Investment Dominance and Strategic Downstreaming, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong arus investasi dan hilirisasi industri.

    “Atas nama manajemen KEK Gresik dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia atas apresiasi ini,” katanya.

    Dia menambahkan, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi KEK Gresik untuk terus memperluas perannya dalam pembangunan ekonomi. 

    “Penghargaan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus menarik investasi sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kawasan ekonomi khusus,” pungkasnya.

  • Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar pada kuartal III/2025.

    Laporan terbaru Cloudflare menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh sumber serangan terbesar berasal dari Asia, dengan Indonesia masih memimpin daftar tersebut.

    Menurut data Cloudflare, dikutip Selasa (9/12/2025), Indonesia telah bertahan di posisi pertama selama satu tahun penuh, terhitung sejak kuartal III 2024. Bahkan pada kuartal II 2024, Indonesia sempat naik ke posisi kedua setelah sebelumnya berada jauh di bawah pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, sejak kuartal III/2021, persentase permintaan serangan HTTP DDoS yang berasal dari Indonesia melonjak hingga 31.900%, sebuah peningkatan yang dinilai sangat mengejutkan.

    Sumber serangan DDoS dunia

    Daftar negara yang masuk peringkat 10 besar sumber serangan DDoS antara lain:

    1. Indonesia

    2. Thailand

    3. Bangladesh

    4. Ekuador

    5. Rusia

    6. Vietnam

    7. India

    8. Hong Kong

    9. Singapura

    10. Ukraina

    Para penyerang DDoS banyak mengincar sektor mineral bumi langka, pertambangan, serta industri mineral dan logam. Serangan terhadap sektor ini meningkat signifikan pada kuartal III 2025, seiring memanasnya isu tarif kendaraan listrik (EV), ekspor logam tanah jarang, hingga keamanan siber menjelang KTT perdagangan Uni Eropa–Tiongkok ke-25.

    Industri otomotif juga menjadi sasaran empuk para pelaku serangan. Sektor ini mencatat lonjakan terbesar, naik 62 peringkat hanya dalam satu kuartal, menjadikannya industri ke-6 yang paling sering diserang di dunia. 

    Selain itu, perusahaan keamanan siber pun tak luput dari serangan. Ironisnya, industri yang bertugas menjaga keamanan digital ini justru mengalami peningkatan serangan DDoS yang signifikan, naik 17 peringkat menjadi industri ke-13 yang paling sering diserang di dunia.

    Lebih lengkapnya ini dia urutan industri teratas yang mengalami serangan tertinggi pada kuartal III 2025, sektor Teknologi Informasi & Layanan berada di posisi teratas industri paling banyak diserang, disusul Telekomunikasi serta Perjudian & Kasino. 

    Sementara itu, industri otomotif mencatat lonjakan drastis secara kuartalan, diikuti peningkatan serangan terhadap sektor Media, Produksi & Penerbitan. Adapun industri Perbankan & Jasa Keuangan, Ritel, dan Elektronik Konsumen juga masuk dalam daftar yang mengalami peningkatan signifikan.

    Serangan DDoS terhadap perusahaan AI melonjak 347%

    Pada September 2025, survei Tony Blair Institute menunjukkan bahwa masyarakat Inggris melihat AI lebih sebagai risiko ekonomi daripada peluang. Situasi ini memicu diskusi besar mengenai otomatisasi dan kepercayaan publik. 

    Pada waktu yang sama, Komisi Hukum Inggris meluncurkan tinjauan terkait penggunaan AI dalam pemerintahan. Cloudflare mencatat kenaikan sebesar 347% dalam lalu lintas serangan HTTP DDoS terhadap perusahaan AI generatif, berdasarkan sampel beberapa layanan AI terbesar di dunia. (Nur Amalina)