Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mendag Buka Suara soal Temuan BPK Dugaan Kebocoran Impor Baja

    Mendag Buka Suara soal Temuan BPK Dugaan Kebocoran Impor Baja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara perihal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persetujuan impor, khususnya komoditas besi, baja, dan turunannya.

    Hal itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK, yang mencakup temuan sepanjang 2022 sampai dengan semester I/2024.

    Budi berujar bahwa seluruh aktivitas impor mesti mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan, sembari bakal mengecek lebih lanjut perihal rekomendasi BPK.

    “Semua harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nanti masalah selisih itu kita coba lihat lagi, ya, salahnya di mana,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, Kemendag telah mempunyai aturan yang jelas perihal proses impor baja maupun komoditas lainnya. Oleh karena itu, aktivitas yang berlangsung mesti mengacu kepada aturan tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan persetujuan impor (PI) komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada pertimbangan teknis (pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada pertek sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai pertek.

    “Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar,” bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

    Untuk itu, BPK merekomendasikan mendag untuk memberikan pembinaan kepada tim pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan pertek.

  • Tarif 9 Ruas Tol Trans Jawa Diskon saat Nataru, Cek Jadwal dan Besarannya!

    Tarif 9 Ruas Tol Trans Jawa Diskon saat Nataru, Cek Jadwal dan Besarannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menggulirkan paket ekonomi berupa diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% selama periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Paket ekonomi ini diberikan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mengutip informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, setidaknya terdapat sembilan ruas Jalan Tol Trans Jawa yang akan memberlakukan diskon tarif pada periode Libur Nataru kali ini.

    “Untuk meringankan mobilitas masyarakat, BPJT bersama badan usaha jalan tol menghadirkan diskon tarif tol 10–20% di beberapa ruas selama periode Nataru 2025/2026,” jelas manajemen BPJT dalam akun Instagram resminya @pupr_bpjt, dikutip Rabu (10/12/2025).

    Adapun, pemberian diskon tarif tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh menerus di waktu-waktu tertentu.

    Dalam informasi yang dilampirkan, diskon tarif akan berlaku pada 23 Desember – 25 Desember 2025 serta 31 Desember 2025.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti juga mengatakan bahwa diskon tarif tersebut juga diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pengguna jalan tol.

    “Secara umum, pemberlakuan potongan tarif diterapkan untuk tarif terjauh atau barrier to barrier dengan metode pembayaran uang elektronik. diskon tarif tol tidak berlaku apabila saldo tidak cukup atau tidak terdeteksi asal tujuan kendaraan,” jelas Diana.

    Secara terperinci, berikut daftar sembilan ruas Tol Trans Jawa yang akan mengimplementasikan diskon tarif 10% – 20% saat Nataru:

    Daftar diskon tarif Tol Trans Jawa saat Nataru 2025/2026:

    1. Tol Jakarta – Cikampek (diskon 20%)

    2. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (diskon 20%)

    3. Jalan Tol Cikampek – Palimanan (diskon 20%)

    4. Jalan Tol Palimanan – Kanci (diskon 20%)

    5. Jalan Tol Kanci – Pejagan (diskon 10%)

    6. Jalan Tol Pejagan – Pemalang (diskon 10%)

    7. Jalan Tol Pemalang – Batang (diskon 10%)

    8. Jalan Tol Batang – Semarang (diskon 20%)

    9. Jalan Tol Semarang ABC (diskon 20%)

  • Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penertiban aktivitas tambang ilegal menjadi sia-sia tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

    Penertiban tambang ilegal dipercaya akan menjadi katalis signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan memulihkan tata kelola lingkungan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar mengatakan pendekatan yang tepat dalam menangani kompleksitas tambang ilegal dapat mengubah masalah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurutnya, untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal, khususnya berskala besar, penindakan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Apalagi, lanjutnya, aktivitas ini diduga erat melibatkan korporasi dan yang dibekingi oleh elit atau oknum aparat.

    “Problem penegakan hukum inilah yang dari dulu tidak berjalan baik sehingga sampai saat ini tambang ilegal masih marak,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Untuk itu, Bisman berharap, syarat mutlak keberhasilan pemberantasan aktivitas tambang ilegal adalah adanya  komitmen kuat dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

    “Tanpa ada kehendak kuat dari Presiden, sulit diberantas karena melibatkan jaringan dan backing oknum-oknum besar,” tegas Bisman.

    Hanya saja, di tengah penegakan hukum saat ini belum ideal, Bisman melihat adanya sinyal positif. Sebut saja seperti beberapa aktivitas tambang ilegal yang sedang diproses hukum dan upaya pemerintah satuan tugas pemberantasan tambang ilegal.

    “Kita berharap ini serius. Sebab jika tambang ilegal ini bisa diberantas, maka akan sangat positif. Penerimaan negara akan naik signifikan, masalah dampak lingkungan bisa dicegah,” imbuhnya.

    Menyoal sanksi hukum, Bisman berpendapat bahwa pendekatan ideal harus menggabungkan aspek pidana dan perdata. Yang terpening, menurutnya, dengan pemberantasan, kegiatan tambang yang legal bisa lebih berkembang, serta mencegah masalah sosial dan gangguan keamanan

    “Tambang ilegal pada dasarnya adalah tindak pidana, jadi proses pidana perlu dilakukan untuk efek jera dan agar stop tidak meluas,” jelasnya.

    Namun, proses perdata juga dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan penuntutan ganti rugi.

    Di sisi lain, karena isu tambang ilegal bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, ada celah strategis untuk mengonversi sebagian aktivitas ilegal tersebut menjadi kekuatan ekonomi formal.

    Bisman menambahkan untuk pengelolaan tambang ilegal skala kecil, pemerintah dapat mendorongnya menjadi legal. Menurutnya, tambang ilegal dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat karena desakan ekonomi, karena memang ada kesempatan, serta karena lokasi ada di sekitar mereka. 

    “Untuk tambang ilegal yang skala kecil ini, bisa dilakukan penertiban dan jika dari aspek lingkungan layak serta masyarakat memenuhi persyaratan, bisa saja dilegalkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. 

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Mendag Bantah Kesepakatan Tarif AS-Indonesia Terancam Batal

    Mendag Bantah Kesepakatan Tarif AS-Indonesia Terancam Batal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah bahwa tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang disepakati pada Juli lalu terancam batal.

    Budi berujar bahwa pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Negeri Paman Sam, sehingga tidak ada komitmen yang dilanggar pemerintah Indonesia.

    “Enggak, enggak [ada komitmen yang dilanggar Indonesia]. Semua masih proses negosiasi,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Lebih lanjut, Budi juga menampik bahwa proses negosiasi mengarah pada gagalnya kesepakatan pengenaan tarif AS sebesar 19%.

    Terkait laporan bahwa perwakilan perdagangan AS akan menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan ini untuk kembali membahas perihal tarif, dia pun menekankan hal tersebut menjadi bagian dari proses negosiasi.

    “Belum, kan itu bagian dari proses negosiasi,” pungkas Budi singkat.

    Sebelumnya, melansir Reuters, kesepakatan pereda perang dagang antara AS dan Indonesia yang diumumkan pada Juli 2025 disebut terancam batal setelah pemerintah Indonesia dinilai menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati. 

    Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters secara anonim.

    Narasumber yang sama menyebut bahwa para pejabat Tanah Air telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sejumlah komitmen yang bersifat mengikat dan menginginkan perumusan ulang atas beberapa ketentuan, sehingga dianggap kurang menguntungkan bagi Negeri Paman Sam.

    Juli lalu, Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebaliknya, AS akan menurunkan rencana kenaikan tarif timbal balik atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

  • Eni Temukan Sumber Gas Jumbo Baru di Kaltim, Potensi 1 Tcf

    Eni Temukan Sumber Gas Jumbo Baru di Kaltim, Potensi 1 Tcf

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa energi asal Italia, Eni, mengumumkan penemuan cadangan gas yang signifikan melalui pengeboran sumur eksplorasi Konta-1 di Wilayah Kerja (WK) Muara Bakau, Cekungan Kutai. 

    Perusahaan menyebut, lokasi penemuan ini berjarak sekitar 50 kilometer di lepas pantai Kalimantan Timur, Indonesia.

    Estimasi awal menunjukkan volume gas di tempat (gas initially in place/GIIP) sebesar 600 miliar kaki kubik (Bcf). Namun, terdapat potensi upside yang dapat mendongkrak volume tersebut hingga melebihi 1 triliun kaki kubik (Tcf).

    “Perkiraan menunjukkan 600 miliar kaki kubik [Bcf] gas yang awalnya tersedia [GIIP] dengan potensi peningkatan lebih dari 1 triliun kaki kubik [Tcf],” tulis Eni melalui keterangan resmi dikutip Rabu (10/12/2025).

    Perusahaan menyebut, Sumur Konta-1 dibor hingga kedalaman 4.575 meter di kedalaman air 570 meter. Pengeboran tersebut berhasil menembus kolom gas di empat reservoir batu pasir terpisah berumur Miosen dengan properti petrofisika yang baik.

    Eni telah berhasil melakukan uji kandung lapisan (drill stem test/DST) pada salah satu reservoir, yang mengalirkan gas sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan kondensat sekitar 700 barel per hari (bbld). 

    Berdasarkan hasil DST tersebut, sumur ini diperkirakan memiliki potensi laju alir multi-pool mencapai 80 MMscfd gas dan sekitar 1.600 bbld kondensat.

    “Estimasi awal menunjukkan volume 600 Bcf pada empat reservoir yang ditembus sumur. Namun, segmen reservoir tambahan di area Prospek Konta yang belum ditembus, tetapi memiliki karakteristik serupa, berpotensi membawa volume keseluruhan melampaui 1 TCF,” tulis manajemen Eni.

    Lebih lanjut, Eni menuturkan bahwa lokasi penemuan Konta sangat strategis karena berada di dekat fasilitas produksi yang sudah ada (existing facilities) serta berdekatan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Hal ini memberikan peluang sinergi yang signifikan untuk pengembangan lapangan. 

    Adapun, saat ini, Eni tengah mengkaji opsi pengembangan jalur cepat (fast track development).

    Menurut perusahaan, keberhasilan ini juga memberikan keyakinan tambahan bagi Eni untuk melanjutkan kampanye pengeboran eksplorasi yang telah direncanakan. Perusahaan menargetkan pengeboran empat sumur tambahan di Cekungan Kutai pada 2026.

    Penemuan Konta-1 berada di WK Muara Bakau, di mana Eni bertindak sebagai operator dengan hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 88,334%, sementara sisanya sebesar 11,666% dipegang oleh Saka Energi.

    WK Muara Bakau merupakan salah satu dari 19 blok migas—terdiri atas 14 blok di Indonesia dan 5 di Malaysia—yang akan dikelola oleh perusahaan baru (NewCo) hasil patungan antara Eni dan Petronas dengan kepemilikan saham seimbang.

    Entitas baru ini dirancang untuk menggabungkan portofolio serta kekuatan teknis dan finansial kedua perusahaan guna memimpin transisi energi di Asia Tenggara. NewCo tersebut berencana menggelontorkan investasi lebih dari US$15 miliar dalam 5 tahun ke depan.

    Investasi jumbo ini ditujukan untuk mendukung pengembangan setidaknya delapan proyek baru dan pengeboran 15 sumur eksplorasi. Target utamanya adalah mengembangkan cadangan terbukti sekitar 3 miliar barel setara minyak (boe) dan membuka potensi eksplorasi unrisked sebesar 10 miliar boe. 

    Penyelesaian transaksi pembentukan NewCo ini diharapkan rampung pada tahun 2026. 

  • AHY Pastikan RI Bebas Truk Odol Mulai 1 Januari 2027

    AHY Pastikan RI Bebas Truk Odol Mulai 1 Januari 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

    AHY menekankan, upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih itu dilakukan guna mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.

    “Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL,” jelasnya dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Pasalnya, tambah AHY, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.

    Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.

    “Jadi 1 Januari 2027, kita berharap dengan semua lembaga kementerian, zero ODOL, kita tertibkan sehingga mengurangi kecelakaan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menjelaskan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik.

    Aan juga menyebut, apabila implementasi zero ODOL berjalan dengan baik, maka terdapat potensi penghematan anggaran infrastruktur mencapai Rp2,8 triliun.

    “Potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai Rp1,4 triliun—Rp2,8 triliun per tahun sehingga dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, hasil survei BPS itu juga memperkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3% dengan penerapan zero ODOL. Hal tersebut didorong kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, perawatan armada. Mengingat, melalui implementasi tersebut, otomatis jumlah angkutan akan bertambah.

  • Profil Zulfa Mustofa, Keponakan Ma’ruf Amin yang jadi Pj Ketum PBNU

    Profil Zulfa Mustofa, Keponakan Ma’ruf Amin yang jadi Pj Ketum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA – Zulfa Mustofa kini resmi menjadi Penanggung jawab (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Hal itu disampaikan oleh Rais Syuriyah PBNU, M Nuh saat Rapat Pleno PBNU Kelompok Sultan di Hotel Sultan, pada Selasa (9/12/2025).

    “Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustofa. Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai Muktamar,” kata Nuh dikutip dari NU.or.id pada Rabu (10/12/2025).

    Nuh mengatakan pelaksanaan Muktamar ke-35 akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Tetapi jadwal tidak dimajukan karena Muktamar ke-34 di Lampung terhitung paling lambat 1 tahun dari biasanya.

    Nuh menjelaskan Muktamar ke-35 dikembalikan ke siklus semula atau sebelum hari raya haji.

    Profil Zulfa Mustofa

    Laki-laki kelahiran Jakarta, 7 Agustus 1977 itu merupakan anak dari KH Muqarabbin dan Mahrumah Latifah. Ibu dari Mahrumah Latifah merupakan anak Nyai Maimunah.

    Maimunah juga ibunda dari Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Dengan demikian, Zulfa merupakan keponakan dari Ma’ruf Amin.

    Zulfa sempat menjajaki Sekolah Dasar (SD) di Al-Jihad, Tanjung Priok hingga kelas 4 SD, semenjak dirinya langsung masuk kelas 3 SD. Setelahnya, dia melanjutkan pendidikan di Pekalongan.

    Usai menjalani pendidikan dasar, Zulfa bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Simbangkulon. Tetapi saat naik ke kelas 8, dirinya pindah sekolah ke daerah Pati, Jawa Tengah.

    Zulfa sempat ingin kuliah di Timur Tengah, namun tidak terwujud karena sang ayah wafat. Dia kemudian melanjutkan Majlis Taklim peninggalan ayahnya. Hingga akhirnya dia memiliki MajlisTaklim sendiri bernama Darul Musthofa.

    Adapun rekam jejak karir Zulfa yakni menjabat sebagai Ketua Komite Fatwa BPJH Kementerian Agama, Wakil Ketua Umum PBNU, Sekjen MUI DKI Jakarta, dan Mustasyar Pengurus Besar NU.