Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mukhtara Air Masih Proses Sertifikasi Sebelum Perdana Mengudara di RI

    Mukhtara Air Masih Proses Sertifikasi Sebelum Perdana Mengudara di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai yang berbasis di Arab Saudi, Mukhtara Air terpantau masih menjalani proses Air Operator Certificate (AOC) atau sertifikasi untuk mendapatkan izin resmi dari Kemenhub, sebelum terbang perdana di langit Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, PT Manazil Al Mukhtara Indo sejatinya telah memiliki Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

    Sertifikat tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 51101 dan 51103 sebagai bagian dari persyaratan awal pendirian badan usaha. Sementara AOC masih dalam proses. 

    “Saat ini, proses pengajuan Air Operator Certificate perusahaan tersebut telah memasuki Fase 4 dari 5 Fase yang dipersyaratkan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026). 

    Lukman menyampaikan, rencana pengoperasian Mukhtara Air akan menggunakan 1 unit pesawat Airbus A320 (yang masih berstatus registrasi asing) dan rencana 2 unit pesawat Airbus A330. 

    Dengan demikian, pesawat tersebut wajib menjalani proses perawatan dan pemenuhan persyaratan teknis sebelum dapat diregistrasikan sebagai pesawat Indonesia.

    Dalam prosesnya, untuk dapat melakukan kegiatan operasi penerbangan berjadwal, PT Manazil Al Mukhtara Indo harus menyelesaikan seluruh tahapan AOC hingga dinyatakan lulus, kemudian mengajukan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP). 

    Lukman  menegaskan bahwa setiap badan usaha angkutan udara yang akan beroperasi, wajib melalui tahapan proses sertifikasi, dan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dinyatakan layak oleh otoritas penerbangan, barulah perusahaan dapat diberikan izin untuk beroperasi secara berjadwal,” tambah Lukman. 

    Sementara itu, Penanggung Jawab Sementara (PGS) Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Arie Ahsanurrohim mengungkapkan, perusahaan menyambut baik rencana dari maskapai Mukhtara Air, baik nasional maupun asing, untuk dapat membuka rute penerbangan di bandara-bandara yang dikelola InJourney Airports. 

    “Hingga saat ini Mukhtara Air belum melayani rute penerbangan di bandara-bandara di bawah pengelolaan InJourney Airports,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Sebelumnya, pesawat Mukhtara Air jenis Airbus A320 telah mendarat di Indonesia sejak akhir November 2025. 

    Managing Director Mukhtara Air Winarso menjelaskan, tipe Airbus A330 akan difokuskan untuk melayani rute internasional, termasuk Madinah dan Makkah, serta membuka rute baru ke Thaif dalam waktu dekat. 

    Sementara Airbus A320 akan digunakan untuk rute domestik dan berfungsi sebagai feeder bagi penerbangan internasional. 

    “Rute domestik Mukhtara Air juga akan sangat banyak, untuk memperkuat konektivitas ke bandara-bandara pengumpan menuju penerbangan internasional kami,” ujar Winarso. 

    Adapun, Airbus A320 pertama yang tiba di Jakarta memiliki konfigurasi 152 kursi, terdiri atas 8 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Pesawat tersebut diklaim menawarkan kenyamanan premium sesuai standar layanan full service.

  • Buruh Prediksi Gelombang Relokasi Pabrik Berlanjut di 2026, Ini Pemicunya

    Buruh Prediksi Gelombang Relokasi Pabrik Berlanjut di 2026, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa gelombang relokasi pabrik dapat berlanjut pada 2026.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa upah minimum bukan merupakan faktor tunggal pemicu keputusan relokasi pabrik oleh pengusaha, tetapi terdapat pula masalah pertanahan hingga biaya tak langsung (overhead cost).

    “Kalau biaya overhead, biaya silumannya tinggi, dia pindah ke daerah-daerah yang dibuka baru. Relokasi [pabrik] akan tetap terjadi kalau itu masih ada,” kata Said di sela-sela unjuk rasa terkait UMP 2026 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Menurutnya, fenomena ini telah terjadi pada pabrik-pabrik di kawasan Bogor, Depok, Tangerang Raya, dan Bekasi hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

    Said mengaku mendengar dari pengusaha bahwa biaya-biaya di sejumlah kawasan itu terbilang mahal, antara lain untuk sewa tanah hingga besaran pajak yang harus dibayar.

    Oleh karena itu, pihaknya turut mendorong agar pemerintah memperbaiki regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, hingga regulasi cukai agar dampak gelombang relokasi pabrik itu dapat dibendung.

    “Supaya tidak terjadi relokasi. Jadi, kalau masih mahal, ya enggak bisa dihindari. Itu hukum bisnis,” pungkas Said.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah.

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif. 

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi saat dihubungi Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai itu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

    Nilai realisasi belanja negara itu setara dengan 95,3% dari target. Adapun berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara yakni diperkirakan Rp3.527,5 triliun.

    Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

    Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

    Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

    Dengan penerimaan negara hanya terkumpul total sebesar Rp2.756,3 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

    Purbaya mengungkap alasan pemerintah tidak memotong belanja agar menjaga defisit tidak melebar dari outlook lapsem I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

    “Kami memberikan stimulus ke perekonomian ini adalah langkah pemerintah menjaga ekonomi tumbuh secara berkesinambungan tanpa mengorbankan APBN, walaupun defisitnya membesar Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dibandingkan [outlook] APBN Rp662 triliun, tetapi kami tetap menjaga untuk memastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya naik ke 2,92% dari rencana awal,” terang mantan Ketua LPS itu.

  • Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56% lebih tinggi dari target APBN 2025. 

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian tersebut diperoleh meskipun kondisi pasar komoditas global sedang fluktuatif, termasuk batu bara, nikel, ataupun minyak dan gas bumi (migas). 

    “Di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, serta beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian ESDM menunjukkan pencapaian target PNBP di sektor minerba mencapai 108,56%,” ujar Bahlil, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan data yang dipaparkan, target PNBP sektor minerba dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dipatok sebesar Rp127,44 triliun. Namun, realisasi di lapangan justru menembus angka Rp138,37 triliun.

    Bahlil menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan inovasi di internal kementerian.

    Berbeda dengan sektor minerba, PNBP di sektor minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan besar akibat dinamika harga minyak mentah dunia. 

    Bahlil menjelaskan bahwa realisasi pendapatan migas tercatat sebesar Rp105,4 triliun atau sekitar 83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp125 triliun.

    Menurutnya, kendala utama bukan berasal dari volume produksi, melainkan selisih harga pasar dengan asumsi makro.

    “Lifting kita berada di angka 605.300 barel per hari. Namun, dalam APBN asumsi harga ICP [Indonesian Crude Price] kita adalah US$82 dolar, sementara kenyataannya rata-rata harga minyak sejak Januari hingga Desember hanya di kisaran US$68 dolar AS,” jelasnya.

    Penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan tersebut berdampak langsung pada perolehan pendapatan negara dari sektor migas, meskipun target lifting secara volume tetap diupayakan tercapai.

    “Alasannya sekali lagi karena asumsi di APBN harga ICP itu US$82 tapi riilnya US$68. Lifting tercapai, tapi harga memang lagi turun,” pungkasnya.

  • WhatsApp Rilis Fitur Member Tags, Permudah Manajemen Identitas di Grup Besar

    WhatsApp Rilis Fitur Member Tags, Permudah Manajemen Identitas di Grup Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — WhatsApp resmi mengumumkan peluncuran serangkaian fitur baru yang dirancang untuk tingkatkan manajemen identitas dan efisiensi komunikasi dalam grup. 

    Platform perpesanan tersebut memperkenalkan tiga pembaruan utama, yakni Member Tags, Text Stickers, dan Event Reminders. Pembaruan ini dinilai strategis mengingat kapasitas grup WhatsApp yang kini dapat menampung hingga 1.024 anggota. 

    Dalam ekosistem grup skala besar seperti grup kelas sekolah atau perkuliahan, komunitas warga, atau tim kerja profesional, identifikasi anggota sering kali menjadi tantangan tersendiri.

    Fitur Member Tags hadir sebagai solusi untuk memberikan konteks peran yang spesifik tanpa perlu mengubah nama profil utama pengguna.

    Melansir dari laman resmi Meta Kamis (08/01/2026), Member Tags memungkinkan pengguna menyematkan deskripsi peran singkat di bawah nama tampilan mereka. 

    Fitur ini bersifat fleksibel, di mana pengguna dapat memiliki tag yang berbeda untuk setiap grup, misalnya “Bendahara” di satu grup dan “Ketua Tim” di grup lain. Hal ini bertujuan mengurangi upaya anggota grup dalam memahami konteks pengirim pesan pada utas percakapan yang panjang.

    Caranya cukup mudah. Buka grup WhatsApp, ketuk nama grup di bagian atas layar, lalu gulir ke bawah hingga bagian daftar anggota.

    Di sana, Anda akan menemukan opsi “Tambahkan tag anggota”. Klik opsi tersebut, kemudian masukkan tag singkat yang mendeskripsikan diri Anda. 

    WhatsApp menyarankan untuk mencantumkan peran Anda di perusahaan, organisasi, atau komunitas tempat grup ini berada. Setelah selesai, simpan perubahan. 

    Berbeda dengan aplikasi kerja seperti Slack atau Discord di mana peran sering kali ditetapkan oleh admin, WhatsApp menerapkan filosofi user-managed identity atau identitas yang dikelola pengguna. 

    Administrator grup tidak memiliki wewenang untuk menetapkan tag. Sebaliknya, setiap individu memiliki kontrol penuh untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus tag mereka sendiri melalui menu pengaturan anggota.

    Secara teknis, tag dibatasi hingga 30 karakter dan hanya mendukung teks serta tanda baca, tanpa dukungan emoji. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga tampilan tetap profesional dan mudah dibaca. 

    Selain pembaruan tag identitas, WhatsApp juga merilis fitur Text Stickers untuk kebutuhan visualisasi pesan. Pengguna kini dapat mengubah kata atau kalimat pendek menjadi stiker terformat otomatis melalui fitur Sticker Search. 

    Stiker ini dapat langsung disimpan ke paket stiker pengguna untuk menonjolkan pesan penting seperti “Rapat Dipindahkan” atau pengumuman penting lainnya.

    Terdapat pula fitur Event Reminders. Saat pengguna membuat undangan acara di dalam grup, mereka kini dapat mengatur pengingat khusus bagi para undangan. Fitur ini ditujukan untuk memastikan tingkat kehadiran yang lebih baik, baik untuk pertemuan daring maupun kegiatan langsung.

    Dari sisi keamanan, WhatsApp menegaskan bahwa penambahan fitur Member Tags tidak memengaruhi protokol enkripsi end-to-end yang telah diterapkan. Pesan dan metadata pengguna tetap terlindungi dengan standar keamanan yang sama. 

    Kendati demikian, perusahaan mengimbau pengguna untuk tidak mencantumkan data pribadi sensitif seperti alamat rumah dalam tag tersebut, mengingat informasi ini dapat dilihat oleh seluruh anggota grup.

    Langkah pembaruan ini diprediksi memiliki dampak luas mengingat basis pengguna WhatsApp yang sangat banyak. Mengutip data Datareportal, audiens global WhatsApp diperkirakan mencapai lebih dari 2,7 miliar pengguna. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • RT/RW Net Lebih Murah dari Internet Rakyat, Pengguna: Terbantu meski Kurang Stabil

    RT/RW Net Lebih Murah dari Internet Rakyat, Pengguna: Terbantu meski Kurang Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga layanan internet yang relatif mahal mendorong masyarakat mencari alternatif internet yang lebih terjangkau, salah satunya dengan menggunakan RT/RW Net. Harga yang ditawarkan bahkan lebih murah dari layanan Internet Rakyat. 

    Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, harga langganan RT/RW Net per bulan berkisar Rp70.000-an. Tarif tersebut di bawah harga Internet Rakyat dibanderol Rp100.000. Kendati demikian, secara kecepatan internet jauh tertinggal dibandingkan Internet Rakyat dengan 100 Mbps. 

    Pada dasarnya, jaringan RT/RW Net dibangun di lingkungan perumahan atau kawasan permukiman padat penduduk dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati akses internet secara mudah dan murah. 

    Meski demikian, RT/RW Net kerap dianggap sebagai aktivitas bisnis ilegal karena sering beroperasi tanpa landasan hukum yang jelas dan belum mengantongi izin dari ISP resmi.

    Salah satu pengguna RT/RW Net di Majalengka, Riska, menceritakan pengalamannya selama menggunakan layanan tersebut. Menurutnya, RT/RW Net memang membantu, namun sering menimbulkan kendala saat digunakan.

    “Layanan RT/RW Net hanya bisa digunakan untuk satu perangkat, tidak bisa lebih dari satu. Jaringannya juga kurang bagus, sering error,” ujar Riska kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Selain itu, biaya berlangganan RT/RW Net tergolong sangat murah. Berdasarkan informasi dari pengguna, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp75.000 per bulan. Namun, pelanggan harus menerima kecepatan internet yang terbatas sehingga tidak mendukung penggunaan internet yang membutuhkan bandwidth besar.

    Pengalaman serupa juga disampaikan pengguna lainnya yang berasal dari Jawa Barat, Nila. Dia mengaku awalnya merasa terbantu dengan RT/RW Net karena harga yang terjangkau, tetapi setelah digunakan, koneksi internet terasa sangat lambat. Alhasil, dia tetap harus membeli kuota seluler untuk kebutuhan internet yang lebih stabil.

    “Harganya murah sekitar Rp70.000-an, tapi memang lemot sekali. Akhirnya saya lepas karena juga mau merantau,” ujarnya.

    Dari dua narasumber yang telah diwawancarai Bisnis, keduanya mengaku belum mengetahui status legalitas bisnis Wi-Fi murah tersebut. 

    Mereka menggunakan layanan RT/RW Net karena mendapat tawaran dari orang-orang sekitar yang menawarkan biaya internet lebih terjangkau.

    Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, RT/RW Net pada dasarnya merupakan usaha penyediaan akses internet bagi warga sekitar dengan cara mendistribusikan kembali koneksi dari penyedia layanan internet (ISP). 

    Usaha ini kerap dianggap ilegal karena banyak dijalankan tanpa izin resmi, misalnya hanya menarik koneksi dari ISP lalu dijual kembali kepada warga.

    Padahal, RT/RW Net sebenarnya bisa dijalankan secara legal jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menjadi reseller atau subnet resmi dari ISP serta mengurus perizinan usaha kepada pemerintah melalui sistem OSS.

    Aturan tersebut telah diatur dalam peraturan Kominfo, yang mewajibkan pelaku RT/RW Net memiliki izin jual kembali jasa telekomunikasi, menggunakan merek ISP, menjaga standar kualitas layanan, serta melaporkan pendapatan secara resmi. Jadi RT/RW Net tidak selalu ilegal selama dijalankan dengan izin dan mengikuti ketentuan yang berlaku. (Nur Amalina)

  • Update Bansos PKH dan BPNT Januari 2026: Cara Cek NIK DTSEN sebagai Penerima

    Update Bansos PKH dan BPNT Januari 2026: Cara Cek NIK DTSEN sebagai Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada awal tahun mulai banyak dicari masyarakat, salah satu program yang paling dinanti yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Sebagaimana diketahui, bantuan sosial tersebut hanya akan diberikan pada masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tercatat dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis data terpadu terbaru.

    Mengacu laman Kemensos RI, bansos PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

    “Penyaluran PKH dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai,” jelas Kemensos dalam laman resminya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Sementara itu, BPNT adalah bantuan sembako berbasis saldo yang disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap KPM. Besaran bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH

    Program Keluarga Harapan (PKH) secara fundamental dirancang untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pendekatan yang komprehensif. Selain bertujuan mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat prasejahtera, program ini menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi.

    Melalui intervensi berkelanjutan, PKH ditargetkan mampu menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial, sembari memperluas literasi serta akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan formal.

    Bansos PKH diberikan dalam bentuk penyaluran uang dengan mekanisme sebagai berikut:

    – Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 Tahun 
    – Bantuan disalurkan secara tunai/nontunai
    – Bantuan disalurkan melalui Bank/Pos Penyalur
    – Bantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

    Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia. 

    Berikut daftar penerima Bansos PKH:

    – Ibu Hamil: Rp3 Juta/tahun
    – Anak usia 0-6 tahun: Rp3 Juta/tahun
    – Anak Sekolah SD: Rp900.000/tahun
    – Anak Sekolah SLTP: Rp1,5 Juta/tahun
    – Anak Sekolah SLTA: Rp2 Juta/tahun
    – Disabilitas berat: Rp2,4 Juta/tahun
    – Lansia 60 tahun ke atas: Rp2,4 Juta/tahun
    – Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 Juta/tahun

    Mekanisme Penyaluran Bansos BPNT

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini juga dikenal sebagai Program Kartu Sembako, merupakan skema perlindungan sosial yang disalurkan melalui kartu elektronik untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di e-warong maupun agen Bank Himbara.

    Program ini tidak hanya diproyeksikan untuk meringankan beban pengeluaran harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.

    Secara teknis, setiap KPM menerima alokasi bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.Adapun mekanisme distribusinya dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga total dana yang diterima KPM mencapai Rp600.000 dalam sekali pencairan.

    Adapun, dana bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui jaringan Bank Himbara guna memastikan penyaluran yang lebih transparan dan efisien.

    Cara Cek Penerima Bansos melalui DTSEN

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaannya dalam daftar DTSEN, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui dua kanal resmi pemerintah:

    – Portal Website: Kunjungi laman [tautan mencurigakan telah dihapus]
    – Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa) serta nama lengkap sesuai KTP
    – Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar dan klik “Cari Data”.

    Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos Kemensos” di Play Store atau App Store. Lakukan registrasi akun dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat profil bantuan yang diterima.

  • Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya di angka 5,12% atau meleset dari target sebesar 5,2%.

    Purbaya merincikan bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

    “Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

    Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

    Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid.

    “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.

  • Honor Power 2 Mirip iPhone 17 Pro Resmi Meluncur, Usung Baterai 10.080 mAh

    Honor Power 2 Mirip iPhone 17 Pro Resmi Meluncur, Usung Baterai 10.080 mAh

    Bisnis.com, JAKARTA — Honor resmi meluncurkan Honor Power 2 di China pada 5 Januari 2026. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 10.080 mAh berbasis teknologi silicon-carbon (Si/C), yang dikemas dalam desain ramping dengan ketebalan di bawah 8 mm.

    Melansir laman GSM Arena pada Kamis (8/1/2026) Honor mengklaim baterai tersebut mampu bertahan lebih dari 20 jam penggunaan berkelanjutan. Dalam skenario pemakaian, perangkat ini diklaim dapat digunakan hingga 26 jam pemutaran video, 17 jam navigasi, atau 14 jam bermain gim tanpa henti.

    Meski mengusung baterai jumbo, Honor Power 2 tetap memiliki bodi relatif tipis dengan ketebalan 7,98 mm dan bobot 216 gram. Perangkat ini mendukung pengisian daya cepat 80W melalui kabel. Selain itu, Honor Power 2 juga dapat digunakan sebagai power bank dengan fitur reverse charging hingga 27W untuk mengisi daya perangkat lain.

    Dari sisi tampilan, Honor Power 2 mengusung layar AMOLED 6,79 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 120 Hz. Layar tersebut memiliki tingkat kecerahan puncak lokal hingga 1.800 nits, serta dilengkapi kamera depan 16 MP dan pemindai sidik jari di layar. Ponsel ini juga telah mengantongi sertifikasi ketahanan IP68, IP69, dan IP69K terhadap air dan debu.

    Honor Power 2 menjadi ponsel pertama yang menggunakan MediaTek Dimensity 8500 Elite. Chipset ini mengusung CPU delapan inti dengan desain seluruh inti performa (all-big core) berbasis ARM Cortex-A725. Satu inti utama memiliki kecepatan 3,4 GHz, didukung tiga inti 3,2 GHz dan empat inti 2,2 GHz. Untuk grafis, chipset ini menggunakan Mali-G720 MC8 GPU. Berdasarkan hasil pengujian, performanya mencatat skor lebih dari 2,4 juta poin di AnTuTu.

    Perangkat ini dipadukan dengan RAM 12 GB LPDDR5X serta pilihan penyimpanan 256 GB atau 512 GB UFS 4.1. Pada sektor kamera belakang, Honor Power 2 dibekali kamera utama 50 MP dengan aperture f/1.9 dan OIS, serta kamera ultrawide 5 MP. Dari sisi perangkat lunak, ponsel ini menjalankan MagicOS 10 berbasis Android 16.

    Honor Power 2 hadir dalam tiga pilihan warna, yakni Midnight Black, Sunrise Orange yang desainnya disebut menyerupai iPhone 17 Pro, serta Snowfield White.

    Untuk harga, varian 12 GB/256 GB dibanderol 2.699 yuan, setara sekitar Rp5,9 jutaan. Sementara varian 12 GB/512 GB dijual 2.999 yuan atau sekitar Rp6,5 jutaan. Penjualan perdana di China dijadwalkan mulai 9 Januari 2026. Honor belum mengumumkan rencana pemasaran Power 2 ke luar China.

    Spesifikasi Lengkap Honor Power 2

    Layar: AMOLED 6,79 inci, FHD+, 120 Hz, kecerahan puncak 1.800 nits

    Chipset: MediaTek Dimensity 8500 Elite

    CPU: Octa-core ARM Cortex-A725 (hingga 3,4 GHz)

    GPU: Mali-G720 MC8

    RAM: 12 GB LPDDR5X

    Penyimpanan: 256 GB / 512 GB UFS Kamera Belakang: 50 MP (f/1.9, OIS), 5 MP ultrawide

    Kamera Depan: 16 MP

    Baterai: 10.080 mAh (Si/C)

    Pengisian Daya: 80W wired charging, Reverse charging hingga 27W

    Sistem Operasi: MagicOS 10 berbasis Android 16

    Ketahanan: IP68, IP69, IP69K

    Dimensi & Bobot: Tebal 7,98 mm, berat 216 gram

    Warna: Midnight Black, Sunrise Orange, Snowfield White

    Harga: 12/256 GB: sekitar Rp5,9 juta, 12/512 GB: sekitar Rp6,5 juta

  • Cakupan 4G Capai 97,50%, Internet Makin Murah

    Cakupan 4G Capai 97,50%, Internet Makin Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan target 2025 sebesar 97,30% dan kondisi terkini yang berada di level 97,16%.

    Target itu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga 98% pada 2029.

    Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Adapun capaian tahun 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman.

    Meski cakupan mobile broadband relatif tinggi, data Renstra Komdigi menunjukkan jangkauan layanan fixed broadband masih terbatas. Persentase wilayah permukiman yang terlayani fixed broadband tercatat sebesar 70,88% pada 2024. Sementara itu, jangkauan jaringan 5G masih berada di level 4,44% wilayah permukiman.

    Dari sisi pemanfaatan, sebanyak 24,5 juta rumah tangga tercatat belum menggunakan layanan fixed broadband. Akses internet di fasilitas publik juga masih terbatas, dengan tingkat ketersediaan akses internet di sekolah sebesar 42,38%, di puskesmas 40,80%, dan di kantor pemerintahan 44,32%.

    Data Renstra juga mencatat kepemilikan perangkat digital yang belum merata. Kepemilikan smartphone tercatat sebesar 67,88% dari total penduduk, sementara kepemilikan laptop berada di level 18,04% rumah tangga.

    Selain cakupan dan pemanfaatan, kualitas layanan internet nasional masih bervariasi. Rata-rata kecepatan mobile broadband tercatat sebesar 25,83 Mbps, sedangkan rata-rata kecepatan fixed broadband mencapai 28,37 Mbps. Dari sisi latensi, rata-rata latensi mobile broadband tercatat 26 milidetik, sementara latensi fixed broadband berada di level 7 milidetik.

    Dari sisi keterjangkauan, harga layanan mobile broadband tercatat sebesar 0,24% dari GNI per kapita. Sementara itu, harga layanan fixed broadband mencapai 4,86% dari GNI per kapita.

    Dalam Renstra tersebut, Komdigi menetapkan peningkatan cakupan, pemanfaatan, dan kualitas broadband sebagai bagian dari sasaran penguatan infrastruktur digital nasional periode 2025–2029.