Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

  • Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada dalam kondisi aman.

    Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pasokan BBM selama masa libur akhir tahun, Bahlil menegaskan bahwa stok nasional berada dalam batas aman.

    “Natal dan Tahun Baru untuk stok [BBM] nasional masih sesuai standar kita, 18 sampai 21 hari. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menurutnya, Pemerintah memastikan kesiapan energi dan distribusi BBM menjadi salah satu fokus utama menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Nataru.

    Tak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa pihak swasta tetap diperbolehkan terlibat dalam bisnis BBM selama mengikuti regulasi yang berlaku.

    “Menyangkut dengan swasta, ya kalau mereka mau berbisnis monggo, enggak ada masalah kan. Tapi ikut aturan yang berlaku dong di republik kita, ya,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil melaporkan perkembangan terkini penanganan krisis energi dan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana. Baik di Aceh, di Bireuen, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga. Kemudian di Sumbar, di Kabupaten Agam,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Aceh disebabkan putusnya jaringan transmisi akibat banjir. PLTG Arun berkapasitas 200 megawatt sempat padam tetapi kini sudah mulai menyala kembali.

    “Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” katanya.

    Untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), listrik mulai pulih sejak malam sebelumnya meskipun belum optimal. 

    “Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kondisi Aceh Tamiang, Bahlil menyebut masih perlu memastikan detail lapangannya.

    Namun dia memastikan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama yang mengaliri sekitar 600.000 rumah terus dilakukan.

    “Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus,” katanya.

  • Ditenggat Awal 2026, Tim Reformasi Minta Kapolri Sesuaikan Perkap dan Perpol

    Ditenggat Awal 2026, Tim Reformasi Minta Kapolri Sesuaikan Perkap dan Perpol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera melakukan evaluasi terkait KUHP dan KUHAP baru.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan rekomendasi ini muncul karena aturan hukum pidana itu bakal segera berlaku per (2/1/2026).

    “Karena KUHAP dan KUHP baru itu akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026 maka kita memberi rekomendasi saran kepada Kapolri untuk segera mengadakan evaluasi,” ujar Jimly di posko reformasi Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan evaluasi ini nantinya bakal ditindaklanjuti untuk perubahan Peraturan Polisi (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap) sesuai dengan KUHAP baru.

    Jimly juga menekankan pihaknya siap untuk mendukung Kapolri dalam melakukan evaluasi terkait aturan baru ini sebagaimana visi tim Reformasi Polri besutan Prabowo.

    “Ini nanti diharapkan Perkapnya atau peraturan polisi yang perlu disesuaikan, diperbaiki mengikuti ketentuan baru KUHAP itu segera dilakukan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meminta agar sosialisasi KUHAP baru bisa disosialisasikan secara menyeluruh.

    Menurut Otto, sosialisasi ini dilakukan agar kesiapan KUHAP baru bisa berjalan seragam mulai berlaku pada Januari.

    “Nah ini kewajiban kami sebagai pemerintah harus menyosialisasi itu kepada masyarakat. Nah termasuk pemda-pemda di sana, kepolisian-kepolisian di sana juga, harus juga diberitahu juga karena semua seragam,” ujar Otto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

  • Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) menargetkan konstruksi Jalan Tol Jakarta uterus Ring Road Elevated (JORR-E) akan rampung dan dapat mulai beroperasi sepenuhnya pada 2030.

    Managing Director META, Danni Hasan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah merampungkan detail engineering design (DED) proyek tersebut. Dia juga menjelaskan telah melakukan kajian lanjutan mengenai trase yang bakal dilintasi ke depan.

    “Dari sisi teknis sudah tahap design engineering, dimana dimulai dengan penyelesaian ROO Plan dan kita sudah mulai meneliti trase-trase alignment dan kebutuhan terhadap land acquisition,” kata Danni dalam Public Expose Tahunan, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Dani menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai konstruksi Tol JORR-E pada pertengahan 2026. Mengacu pada target pembangunan, pihaknya membidik konstruksi akan dijalankan selama 33 bulan hingga 42 bulan.

    “Kalau semuanya lancar tahun 2029 atau awal 2030 JORR Elevated sudah dapat dioperasikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, manajemen META menang sempat mengungkap komitmennya untuk mempercepat realisasi konstruksi Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir –Ulujami pada tahun ini. 

    Direktur Utama META, Ramdani Basri menjelaskan dalam rangka melakukan percepatan itu pihaknya bersama dengan PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) selaku pemegang konsesi Tol JORR-E Cikunir – Ulujami telah melakukan audiensi bersama Gubernur DKI Jakatya, Pramono Anung. 

    Dalam laporannya, pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembangunan Jalan Tol JORR-E Cikunir – Ulujami yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas pada Jalan Tol JORR-1 khususnya pada Segmen Ulujami – Jati Asih.

    “Kami berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini dapat mempercepat proses perencanaan dan realisasi proyek,” jelas Ramdani dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Mengacu pada pengumuman, penetapan hasil pelelangan yang tertuang dalam surat No.64/BPJT/L/JECU/2023 Kementerian PUPR, ditetapkan konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Acset Indonesia Tbk. (ACST) sebagai pemenang tender Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami. 

    Adapun, penetapan pemenang tertuang dalam Surat Menteri PUPR No. PB 0201-Mn/1465 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023. 

    Asal tahu saja, PT Marga Metro Nusantara merupakan anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), emiten perusahaan tol milik Grup Salim, sedangkan PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) perusahaan konstruksi milik Grup Astra. Di mana, nilai investasi dari proyek tersebut tembus Rp21,26 triliun.

  • Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memproyeksikan volume lalu lintas harian (LHR) sejumlah Ruas tol kelolaannya bakal meningkat hingga 30% saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa proyeksi tersebut bakal digunakan menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra(JTTS) kelolaan Hutama Karya.

    “Lalu lintas pada periode libur akhir tahun rencananya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hutama Karya memproyeksikan arus mudik rencananya meningkat sekitar 30%,” kata Mardiansyah dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, pada periode arus balik Nataru 2025, Hutama Karya memproyeksikan bakal terdapat peningkatan volume lalu lintas mencapai 34%.

    Seiring dengan hal tersebut, HK mengatakan siap memberikan potongan tarif yang bakal diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan. Dengan catatan, pengendara melakukan transaksi menggunakan Kartu Uang Elektronik pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh. 

    Adapun, enam ruas yang rencananya akan menerima potongan meliputi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Indrapura –Kisaran dan Tol Sigli – Banda Aceh.

    Selain itu, manajemen HK juga memastikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif selama periode libur Nataru berlangsung.

    “Kami ingin memastikan pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap perubahan tarif,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkap perkiraan arus mudik dan balik pada periode Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan untuk prediksi puncak arus mudik pertama bakal berlangsung pada 20 Desember 2025. Sementara itu, puncak mudik kedua pada 24 Desember 2025.

    “Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 [Desember] dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24 [Desember],” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pada 22-24 Desember akan diberlakukan work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH). Dengan begitu diprediksi pemudik yang menuju ke Tol Trans Jawa maupun ke arah Pelabuhan Merak bakal lebih bergeser lebih dulu.

    Sementara itu, kata Agus, pihaknya juga memproyeksikan akan ada dua puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Namun demikian, dia menegaskan bahwa proyeksi ini bisa berubah sebagaimana kebijakan WFA yang bakal diterapkan pemerintah pada 29-31 Desember 2025. 

  • KPK Periksa 4 Saksi untuk Usut Pengkondisian Anggaran oleh Gubernur Riau

    KPK Periksa 4 Saksi untuk Usut Pengkondisian Anggaran oleh Gubernur Riau

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 4 saksi terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Keempat saksi adalah Asisten II Sekretaris Daerah Riau berinisial MJK, Kepala Dinas Perindustrian berinisial MTOH, Ka Biro Hukum berinisial YAN, dan ASN Dinas PUPR berinisial SYR.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Riau, Kamis (4/12/2025). Mereka didalami terkait pengkondisian anggaran oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    “Para saksi didalami penyidik soal pergeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur,” kata Budi, Kamis (4/12/2025).

    Pada perkara ini, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara. 

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

    Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

    “Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji. 

    “Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

    “Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

    Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.