Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PDIP soal Kritik Program Prabowo-Gibran: Kami Partai Penyeimbang

    PDIP soal Kritik Program Prabowo-Gibran: Kami Partai Penyeimbang

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) menyatakan diri sebagai partai penyeimbang dalam sikapnya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan, partai penyeimbang yang dimaksud berarti kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, tetap mendukung apabila kebijakan itu bagus untuk masyarakat.

    “Nah, ini saya kira penempatan diri sebagai partai penyeimbang untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kritis terhadap kebijakan pemerintahan, tetapi juga kita memberikan dukungan,” ujar Andreas di sela Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia mencontohkan, salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikritisi yakni soal Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    PDIP menilai program tersebut harus dievaluasi. Misalnya, berkaitan dengan skala prioritas dan mekanisme pelaksanaan MBG masih perlu dibenahi.

    “Hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis ini. PDI Perjuangan jelas mengambil sikap perlu adanya perbaikan terhadap skala prioritas dan sistem pelaksanaan program MBG wajib untuk dibenahi,” imbuhnya.

    Selain itu, PDIP juga kerap mengkritisi terkait dengan reformasi Polri saat pembahasan di Komisi III DPR RI.

    “Jadi, di semua bidang dari Komisi I sampai Komisi XIII kita memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap pelaksanaan daripada program-program pemerintahan,” pungkasnya.

    Di samping itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengemukakan bahwa partainya juga sempat mengkritisi soal penetapan bencana nasional terkait banjir dan longsor di Sumatra yang tak dilakukan pemerintah. 

    Hanya saja, kata Djarot, rekomendasi terkait penetapan bencana nasional itu tidak digubris oleh pemerintah. Namun demikian, PDIP tak terlalu ambil pusing dengan hal itu.

    Sebab, PDIP lebih fokus kepada pemberian kepada masyarakat yang terdampak bencana. Salah satunya dengan mengerahkan satu kapal untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat terdampak.

    “Jadi itu kita usul sudah lama sekali bahwa ini sudah waktunya, sudah saatnya langkah-langkah cepat. Kalau pemerintah menyatakan bahwa ini bencana nasional, tapi tidak ditanggapi ya tidak bisa tunggu. Kita tidak usah berdebat,” pungkasnya.

  • Respons PDIP soal PSI yang Bidik Jateng jadi ‘Kandang Gajah’ di Pemilu 2029

    Respons PDIP soal PSI yang Bidik Jateng jadi ‘Kandang Gajah’ di Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) merespons soal pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait Jawa Tengah bakal jadi ‘kandang gajah’ pada pemilihan umum (Pemilu) 2029.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pihaknya tidak terlalu mengambil pusing terkait pernyataan PSI tersebut.

    “Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan,” ujar Hasto di sela Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, PDIP tengah melakukan pembenahan secara internal dan berbenah secara internal dan mempererat solidaritas partai.

    Selain itu, partai berlogo banteng itu juga bakal lebih terlibat dalam gotong royong atau gerakan kemanusiaan seperti terhadap pemulihan bencana.

    “Kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang jadi skala prioritas kami,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah membidik 17 kursi DPRD pada Pemilu 2029. Kaesang menyebutkan, saat ini PSI memiliki 12 anggota DPRD di Jawa Tengah. Namun, jumlah itu dirasa masih belum cukup.

    Dia pun menginstruksikan seluruh kader di Jawa Tengah untuk solid guna meraih kemenangan pada Pemilu 2029. Selain itu, Kaesang juga meminta jajaran PSI Jawa Tengah segera menuntaskan kepengurusan agar terbentuk secara penuh.

    “Jawa Tengah ini kandang gajah. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Tolong bantu kami bekerja dan bergerak bersama menuju Pemilu 2029,” ujar Kaesang saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah di Kota Solo, Kamis (8/1/2025).

  • Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

    Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada Sabtu (10/1/2026) malam, pukul 21.58 WIB.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada di 3,64 LU, 126,98 BT.

    “Pusat gempa berada di laut 52 km tenggara Melonguane,” tulis BMKG melalui akun resmi X.

    Berdasarkan data BMKG, kedalaman gempa berada di 17 km. Gempa dirasakan di Tobelo dan Sitaro dengan intensitas guncangan ringan.

    Wilayah Ternate, Minahasa Utara, dan Bitung, serta Morotai turut merasakan gempa dengan intensitas lemah.

    “Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

  • Pilkada Lewat DPRD, PDIP Sampaikan Sikap Politik saat Penutupan Rakernas

    Pilkada Lewat DPRD, PDIP Sampaikan Sikap Politik saat Penutupan Rakernas

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap partai terkait perkembangan isu politik terkini bakal disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada Senin (12/1/2026).

    Hasto menyampaikan, dalam serangkaian rakernas itu pihaknya bakal menerima usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP. 

    Setelah itu, PDIP baru akan menentukan sikap politik untuk ke depannya. Adapun, salah satu sikap partai itu berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    “Namun, sikap politiknya karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan rakernas,” ujar Hasto di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, pernyataan sikap partai terkait isu politik terkini itu harus berdasarkan hasil rekomendasi dari peserta rakernas. 

    Oleh sebab itu, nantinya pernyataan sikap dari PDIP akan memiliki landasan filosofis, ideologis hingga manajemen penyelenggaraan pemilu bakal ditentukan dalam penutupan rakernas.

    “Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi belum diputuskan. Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia jadi seluruh pencermatan, masukan, dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Hasto juga mengemukakan pada hari perdana rakernas ini, kader telah mendapatkan bekal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi isu terkini. Salah satunya yaitu soal kondisi geopolitik hingga pemeliharaan lingkungan di Tanah Air.

    “Itulah tadi Ibu [Megawati] mengatakan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit dari reformasi itu harus betul-betul kita jaga,” pungkasnya.

  • Rocky Gerung Sanjung Pidato Megawati Angkat Isu Lingkungan & Kemanusiaan

    Rocky Gerung Sanjung Pidato Megawati Angkat Isu Lingkungan & Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyanjung pidato Ketum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta pada Sabtu (10/1/2026).

    Rocky menjelaskan bahwa Megawati telah mengungkap tiga isu besar dalam pidatonya, mulai dari kondisi geopolitik, pemeliharaan lingkungan dan solidaritas antarmanusia.

    “Tiga isu utama, yaitu menghasilkan keadaan dunia yang tanpa kekerasan, yang kedua merawat bumi sebagai ibu pertiwi sekaligus ibu bumi, dan yang ketiga, menghasilkan solidaritas antara manusia,” ujar Rocky di sela Rakernas PDIP. 

    Dia menambahkan, Megawati sangat memahami ketiga isu utama itu. Misalnya, terkait dengan isu geopolitik yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela.

    Megawati, kata Rocky, mengatakan bahwa setiap negara berhak memiliki kedamaian dan berkewajiban menjaga hal tersebut. Di samping itu, menurut Rocky, tiga isu utama tersebut melebihi kepentingan urusan politik semata.

    “Tapi beliau menganggap ada yang lebih penting itu soal kemanusiaan, soal lingkungan, soal persahabatan. Ini saya menikmati kemampuan Ibu Megawati untuk mengambil isu yang betul-betul menjadi isu milenial hari-hari ini,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, Megawati juga nampak lepas saat berpidato di acara rakernas ini. Sebab, pucuk pimpinan partai berlogo banteng itu tidak memiliki beban untuk menahan ucapannya di depan kader.

    “Saya tangkap Ibu Megawati bergembira di akhir acara dengan ikut bernyanyi. Jadi, kalau melihat batin beliau itu bersih, dia mudah untuk mengucapkan sesuatu yang ditahan-tahan oleh publik, akhirnya mereka melepaskan,” pungkasnya.

  • KPK Sita Uang Rupiah hingga Logam Mulia Rp6 Miliar di OTT Kantor Pajak Jakut

    KPK Sita Uang Rupiah hingga Logam Mulia Rp6 Miliar di OTT Kantor Pajak Jakut

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset senilai Rp6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, aset itu berupa uang rupiah, valuta asing alias valas hingga logam mulia.

    “Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini dalam bentuk uang, baik rupiah maupun mata uang asing, dan juga logam mulia. Nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar,” kata Budi di KPK, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menjelaskan, dari operasi senyap itu pihaknya telah menangkap delapan orang. Secara terperinci, delapan orang ini terdiri atas empat pegawai pajak dan empat dari swasta.

    Menurut Budi, pihak swasta yang ditangkap dalam OTT ini salah satunya merupakan bagian dari perusahaan tambang yang memiliki kantor di Jakarta. Namun, beroperasi di luar Jakarta.

    “Perusahaan itu kan ada yang kantornya di Jakarta. Namun, kemudian site-nya, begitu, ada di daerah,” imbuhnya.

    Adapun, Budi mengungkap identitas delapan orang yang diamankan itu, termasuk soal duduk perkara pengurangan pajak ini.

    “Saat ini para pihak yang diamankan masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan,” pungkas Budi.

  • PNBP ‘Terkikis’ Danantara, Capaiannya Terendah dalam 7 Tahun

    PNBP ‘Terkikis’ Danantara, Capaiannya Terendah dalam 7 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Danantara yang dibarengi pengalihan setoran laba BUMN dinilai menjadi faktor signifikan dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025.

    Pada tahun lalu, PNBP dilaporkan mencapai Rp534,1 triliun. Capaiannya sebesar 103,98% dari target Rp513,6 triliun.

    Meski melampaui target, realisasi tersebut secara nominal lebih rendah alias terkontraksi bila dibandingkan PNBP pada 2024 dan bahkan sejak 2022. Persentase capaian di atas target PNBP 2025 pun bahkan terendah dalam tujuh tahun terakhir.

    “Penyebab utama karena laba BUMN diambil Danantara,” demikian ungkap Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, melalui platform X, Sabtu (10/1/2026).

    Ketika dihubungi Bisnis, Awalil menjelaskan, terhitung sejak 2025 bagian laba BUMN yang selama ini disetorkan sebagai PNBP dialihkan ke Danantara. Padahal, nilai pos tersebut sebelumnya sangat signifikan kontribusinya bagi PNBP. 

    Pada 2024, misalnya, setoran laba BUMN mencapai Rp86 triliun dari total PNBP Rp584 triliun. Alhasil, dampak kehadiran Danantara yang menyerap laba BUMN itu terasa langsung bagi PNBP 2025. 

    “Andaikan PNBP 2025 masih menerima sekitar Rp90 triliun dari laba BUMN, maka total PNBP 2025 dari Rp534 triliun menjadi Rp624 triliun, rekor tertinggi selama ini,” jelasnya kepada Bisnis melalui aplikasi pesan.

    Kebijakan tersebut, lanjut Awalil, bersifat struktural karena dipayungi peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, hingga setidaknya 2029, bagian laba BUMN tidak lagi masuk PNBP, sehingga sumber pendapatan negara dalam APBN berubah secara permanen. Menurutnya, sejak awal Pemerintah RI sebenarnya menyadari bahwa tanpa laba BUMN, PNBP akan terkontraksi.

    Upaya menutup celah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan PNBP kementerian/lembaga serta kontribusi Badan Layanan Umum (BLU). Namun, menurut perhitungan Awalil, optimalisasi tersebut sulit menutupi kekurangan sekitar Rp90 triliun. 

    Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025 dilaporkan Rp534,1 T. Melebihi target (103,98%) yang Rp513,6 T. Namun, secara nominal lebih rendah dari 2022-2024 (kontraksi). Bahkan masih capaian (persentase) terendah 7 tahun terakhir. Penyebab utama karena laba BUMN diambil Danantara. pic.twitter.com/lakJ1vBMIU

    — Awalil Rizky (@AwalilRizky) January 10, 2026

    Oleh karena itu, ungkapnya, target PNBP 2025 ditetapkan lebih rendah, yakni Rp514 triliun, dibanding realisasi 2024 Rp584 triliun. 

    Meski target ditetapkan lebih rendah, harapan agar PNBP kembali melampaui target secara signifikan tidak terwujud pada tahun lalu. 

    Awalil memerinci salah satu faktor pemicunya adalah komponen utama PNBP yakni penerimaan Sumber Daya Alam sedikit di bawah target 2025. Kondisi itu berbeda dari hasil beberapa tahun sebelumnya yang sempat jauh melampaui target.

    “Komponen utama PNBP, yaitu penerimaan Sumber Daya Alam justru sedikit di bawah target,” ungkapnya.

    Impak pada Ruang Fiskal

    Lebih lanjut, Awalil menilai kondisi tersebut bakal berimbas pada ruang fiskal. Dalam jangka pendek, realisasi 2025 menunjukkan pendapatan berada jauh di bawah target. 

    Biasanya, jelas dia, ketika penerimaan pajak tidak optimal, PNBP menjadi penopang lantaran sering kali melampaui targetnya. Akibat penurunan PNBP, pada tahun ini defisit menjadi lebih lebar dari rencana.

    “Kali ini tidak terjadi [PNBP menjadi penopang kala penerimaan pajak tak optimal],” kata Awalil.

    Data realisasi PNBP yang diunggah Awalil Rizky di media sosial/X-@AwalilRizky

    Ke depan, risiko tersebut diperkirakan dapat berulang jika APBN tidak diubah. Menurut Awalil, target pendapatan tampak terlampau tinggi bila berkaca pada capaian 2025, sedangkan belanja telah disusun mengikuti target pendapatan tersebut. 

    “Skema pengalihan laba BUMN ke Danantara akan menekan pendapatan APBN setidaknya selama tiga tahun, sehingga berlanjut pada 2026 dan 2027.”

    Di sisi lain, Awalil menyoroti belum jelasnya kontribusi langsung Danantara terhadap APBN. Dia menjelaskan, narasi yang berkembang menyebut harapan pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena pendanaan bisa berasal dari Danantara.

    Namun, Awalil menegaskan PMN merupakan pengeluaran pembiayaan dan tidak memengaruhi pendapatan dan belanja secara langsung, sehingga risiko defisit besar tetap ada.

    Adapun manfaat Danantara diharapkan bersifat tidak langsung, yakni mendorong investasi dan pembiayaan proyek strategis yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak baik pajak PPh maupun PPN. 

    “Itu butuh waktu. Jika berhasil pun, lebih dari tiga tahun,” ujar Awalil. 

    Dengan kata lain, Awalil menilai sejauh ini fenomena Danantara terbukti menekan ruang fiskal dan merugikan dalam jangka pendek, sedangkan keuntungan jangka panjangnya masih berupa harapan yang harus dibuktikan.

  • Megawati Soroti Bencana Sumatra: Regulasi Beri Karpet Merah untuk Deforestasi

    Megawati Soroti Bencana Sumatra: Regulasi Beri Karpet Merah untuk Deforestasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Megawati menilai bahwa bencana Sumatra tidak semata-mata disebabkan oleh kehendak alam. Sebab, bencana itu juga dipengaruhi oleh faktor manusia.

    Menurutnya, hutan alam dan wilayah adat telah dirampas secara masif dan malah digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis. 

    “Akibatnya jelas dan nyata. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur,” ujar Megawati dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, bencana banjir dan longsor ini merupakan krisis peradaban ekologis. Krisis itu, menurut Megawati, terjadi saat manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa alam.

    Selanjutnya, Presiden ke-5 RI itu menyinggung bahwa bencana ini merupakan produk dari aturan atau regulasi yang memberikan karpet merah kepada konsesi besar yang membuka jalan untuk deforestasi.

    “Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” tambahnya.

    Di lain sisi, Megawati juga mengingat soal perkataan ayahnya sekaligus Presiden ke-1 RI Soekarno yang menyinggung soal pentingnya menjaga alam.

    “Tahun 1946, beliau berkata dengan sangat sederhana namun mendalam: ‘Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber. Tidak ada sumber, tidak ada air.’ Hari ini, kebenaran itu terbukti secara tragis,” pungkas Megawati.

  • Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam tindakan intervensi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.

    Megawati menilai intervensi militer serta penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores merupakan bentuk neokolonialisme.

    “Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern,” ujar Megawati dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Megawati menambahkan, tindakan Amerika itu telah mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip dasar hubungan antarbangsa.

    Oleh sebab itu, kata Megawati, Indonesia harus menentang paham yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain. Terlebih, imperialisme secara historis selalu ditentang oleh ayahnya selaku Presiden ke-1 RI Soekarno.

    “Sejak Konferensi Asia Afrika digagas Bung Karno, Indonesia konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya,” tuturnya.

    Lebih jauh, Megawati menyerukan agar setiap penyelesaian konflik internasional harus bisa diselesaikan dengan dialog, diplomasi hingga hukum internasional.

    “Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” pungkasnya.

  • Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar seluruh kader partai bisa bergotong royong menolong korban bencana alam di Sumatra.

    Hal itu disampaikan Megawati saat membuka pidatonya dalam rangka HUT ke-53 dan Rakernas I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). 

    Mengawali pidatonya, Presiden ke-5 RI itu berbelasungkawa terhadap bencana banjir dan longsor di tiga wilayah mulai dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    “Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak,” kata Megawati.

    Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa pemulihan bencana tersebut tak bisa dilakukan secara singkat. Bahkan, dia menilai pemulihan bencana itu bisa lebih dari satu tahun.

    Oleh sebab itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP agar terlibat dalam masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.

    “Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan,” tutur Megawati.

    Jika diperlukan, kata Megawati, kadernya bisa melihat secara langsung ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana. 

    “Pergi ke sana lihat keadaan di sana kalau merasa sebangsa dan setanah air untuk bergotong royong,” pungkasnya.