Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

    Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

    Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

    Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

    “China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

    Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

    Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

    “Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

    “Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat,” imbuhnya.

    Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

    “Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

    “Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

    Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

  • Presiden Prabowo Tiba di Medan Usai Lawatan dari Pakistan dan Rusia

    Presiden Prabowo Tiba di Medan Usai Lawatan dari Pakistan dan Rusia

    Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto langsung tiba di Medan, Sumatra Utara setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dari Pakistan dan Rusia.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pesawat Boeing 727 Kepresidenan mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Jumat (12/12/2025) pukul 02.51 WIB.

    Prabowo dan rombongan tiba setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dari Islamabad dan Moskow beberapa hari lalu. 

    Kehadiran Kepala Negara disambut langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. 

    Di Medan, Prabowo kembali memimpin langsung proses pemulihan bencana akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Oleh-oleh Kunjungan dari Pakistan dan Rusia 

    Kunjungan Presiden Prabowo ke dua negara tersebut berlangsung sejak beberapa waktu terakhir, dengan agenda memperkuat kemitraan strategis serta membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor.

    Pada Selasa (9/12/2025), Indonesia dan Pakistan menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) yang mencakup penguatan hubungan di sektor teknologi, pendidikan, UMKM, pemberantasan narkoba, perdagangan, hingga kesehatan.

    Penandatanganan dokumen dilakukan di kediaman Perdana Menteri Pakistan di Islamabad, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo serta PM Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kerja sama tersebut diharapkan membuka jalan bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pertukaran teknologi, dan kolaborasi sektor publik antara kedua negara.

    Selanjutnya, pada Rabu (10/12/2025), Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Dalam konferensi pers bersama, Putin menyampaikan sambutan hangat serta menegaskan kesiapan Rusia memperkuat seluruh aspek kemitraan strategis dengan Indonesia.

    Putin mengenang pertemuan sebelumnya dengan Prabowo di China dalam rangka peringatan berakhirnya Perang Dunia II dan menekankan pentingnya menjaga komunikasi berkelanjutan antara kedua negara. 

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo dalam Forum Ekonomi St. Petersburg pada Juni 2025.

    Menurut Putin, hubungan Indonesia–Rusia menunjukkan perkembangan signifikan pada tahun peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Ia menyebut komisi bersama di bidang ekonomi bekerja efektif dan berhasil mendorong peningkatan perdagangan bilateral hingga 17% dalam sembilan bulan pertama 2025.

    Putin juga menyoroti peluang besar kerja sama energi—termasuk energi nuklir—serta proyek di sektor industri dan pertanian. Meski terjadi penurunan pasokan gandum Rusia ke Indonesia, isu tersebut akan dibahas sebagai bagian dari dialog yang berlangsung.

    Dalam bidang pertahanan, Putin menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra tradisional Rusia dalam kerja sama militer-teknis. Banyak personel militer Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai lembaga militer tinggi Rusia, dan Rusia siap meningkatkan jumlah tersebut.

    Selain itu, interaksi antar-masyarakat kedua negara turut meningkat. Jumlah wisatawan Indonesia dan Rusia terus bertambah, didukung oleh rute penerbangan langsung serta kebijakan bebas visa yang kini tengah dibahas lebih lanjut.

    “Penerbangan langsung akan membantu kedua negara, termasuk dalam kebijakan kebebasan visa,” ujar Putin.

  • Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Reindustrialisasi dengan menjadikan industri menjadi motor penggerak produktivitas nasional akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang luas sekaligus mendorong perekonomian.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki prioritas meningkatkan produktivitas nasional. Meningkatkan produktivitas dalam sektor perusahaan, seperti meningkatkan skill tenaga kerja dan manajemen.

    Selain itu, meningkatkan produktivitas antar sektor, dengan industrialisasi yang meningkatkan kompleksitas produk. Industri manufaktur menjadi perhatian utama, terutama segmen menengah.

    “Untuk meningkatkan produktivitas nasional ini industrialisasi menjadi pilihan. Terutama industri manufaktur harus dibangkitkan lagi. Karena itu, Pemerintah melakukan intervensi terutama pada industri menengah untuk meningkatkan produktivitas,” kata Menaker Yassierli dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara “Produktif & Inovatif: Membangun Karier, Mencipta Karya, Menginspirasi Negeri” yang digelar oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kamis (11/12/ 2025) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.

    Turut hadir Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono, dan Ketua Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII Wiza Hidayat.

    Acara yang diramaikan oleh ratusan pelaku industri, akademisi, dan para mahasiswa ini, merupakan kolaborasi Kemnaker dengan PII yang dinisiasi oleh Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII. Pelaku industri yang hadir sebagai pembicara antara lain Group CEO Paragon Corp. Herman Subakat, Founder SKHA Consulting Herianto Pribadi, dan CEO Mizan Content & Publishing Group Ali Zaenal Abidin.

    Saat ini, Kemenaker memiliki Kalkulator Produktivitas, yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas. Produktivitas diukur dengan asesmen dan pengukuran produktivitas perusahaan dari sebelum adanya intervensi, berupa konsultansi peningkatan produktivitas.

    “Kemudian diukur lagi dengan kalkulator produktivitas setelah adanya intervensi,” ujarnya.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan bahwa reindustrialisasi akan menguatkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, reindustrialisasi berarti menata ulang dan mempercepat transformasi industri agar produktivitas meningkat melalui perbaikan proses dan teknologi.

    “Indonesia Emas 2045 menuntut kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi produsen, menciptakan nilai tambah, memperkuat industri manufaktur, dan membangun rantai pasok yang tangguh. Daya saing juga naik lewat kualitas dan efisiensi biaya,” kata Ilham Habibie

    Reindustrialisasi, kata Ilham Habibie, juga akan membuka secara luas lapangan kerja yang memiliki nilai tambah. Kemandirian industri juga akan menguat melalui penguatan pemasok lokal dan inovasi.

    “Selain inovasi, tantangan berikutnya adalah menumbuhkan industri yang selaras dengan transisi hijau, dengan hemat energi, rendah emisi, dan industri sirkular,” ujarnya.

    Dalam kaitan peningkatan produktivitas, pakar Industri dan teknokrat Mathiyas Thaib menyampaikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan produktivitas memerlukan inovasi. Namun, inovasi itu mensyaratkan adanya ruang bebas untuk pengembangan yang tidak terkurung dalam standarisasi dan prosedur.

    “Ini memang terkesan seperti revolusi. Tapi itulah yang dibutuhkan kalau mau inovasi yang benar-benar meningkatkan produktivitas,” ujar Mathiyas.

  • Cak Imin: Proses Hukum Ambruknya Ponpes Al-Khoziny Masih Berjalan

    Cak Imin: Proses Hukum Ambruknya Ponpes Al-Khoziny Masih Berjalan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan proses hukum atas peristiwa ambruknya gedung tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, masih tetap berjalan.

    “Katanya [proses hukum ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny] jalan terus,” ucap Muhaimin usai memimpin acara groundbreaking rekonstruksi pembangunan Ponpes Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).

    Bangunan tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo ambruk hingga menewaskan 63 santri dan puluhan lainnya luka-luka, pad Senin (29/9/2025).

    Penyebab ambruknya gedung itu diduga karena kegagalan konstruksi. Namun, hingga saat ini aparat kepolisian belum menetapkan sosok tersangka atas tragedi itu.

    Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, rangkaian proses penyidikan dilakukan oleh tim khusus gabungan yang berisikan jajaran Ditkreskrimum dan Ditkreskrimum serta berlangsung secara cermat, termasuk dalam tahapan pemanggilan dan pemeriksaan para saksi.

    Jules juga enggan untuk membeberkan identitas para saksi dan mengkonfirmasi mengenai pemanggilan terhadap pihak pengurus pondok pesantren untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian.

    “Terkait dengan pemeriksaan saksi tentu akan bertahap ya. Secara pastinya, tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan ini, apakah sudah ada saksi dengan latar belakang keterkaitan dengan pondok atau dengan orang lain dari luar pondok barangkali yang ikut dalam proses pembangunan atau pihak-pihak lain,” ungkap Jules di RS Bhayangkara Polda Jatim Surabaya, Selasa (14/10/2025) silam.

    Jules menjelaskan saat ini tim penyidik masih berfokus untuk melakukan terhadap berbagai barang bukti yang telah diperoleh dan keterangan yang telah diperoleh dari 17 saksi yang telah memenuhi panggilan saat proses penyelidikan berlangsung sebelumnya.

    “Kami masih mendalami. Apakah keterangan saksi yang sudah diberikan pada proses penyelidikan itu dapat kami lakukan pendalaman terkait untuk mencari penyebab pasti dari robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, dan untuk mencari tentunya siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini harus kita lakukan dengan hati-hati, dengan cermat, termasuk juga pemanggilan saksi,” tegas Jules. 

    Dirinya pun belum dapat memastikan apakah jumlah saksi yang diperiksa dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dimulai pada Senin (13/10/2025) lalu itu bertambah dari 17 orang yang sebelumnya telah periksa saat proses penyelidikan. 

    “Jadi terkait dengan apakah itu adanya pemeriksaan saksi baru ataupun saksi awal, tentu tidak bisa kami sebutkan saat ini karena ini masih berproses. Nah, pemanggilan saksi ini tentu harus berdasarkan aturan yang ada dalam hukum acara pidana maupun KUHAP. Jadi ada aturan terkait dengan tenggang waktu,” ungkapnya. 

    Jules pun menyatakan, tim penyidik tidak akan bertindak tergesa-gesa dan tetap berhati-hati dalam melakukan proses penyidikan atas peristiwa naas yang merenggut nyawa lebih dari 60 korban itu. Apalagi, dengan keadaan saat ini, di mana banyak keluarga korban yang masih dirundung rasa dukacita dan kesedihan yang mendalam.

    “Mungkin saja teman-teman penyidik nanti akan memerlukan keterangan saksi dari pihak keluarga ya ataupun dari korban yang selamat. Nah, saat ini tim DVI sendiri masih melakukan kegiatan untuk identifikasi jenazah, dan pihak keluarga masih dalam proses berduka. Tentu kita harus menghargai dan menghormati sehingga tidak dilakukan dengan tergesa-gesa,” jelasnya.

    Walau begitu, Jules menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses penyidikan tetap berjalan secara hati-hati. Dalam tahap pemeriksaan awal ini, tim penyidik masih berupaya untuk melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, untuk dapat membuktikan dugaan unsur pidana, baik itu disengaja atau karena kelalaian manusia.

    “Proses masih berjalan, kami mohon waktu. Nanti setelah kami melakukan analisa baik keterangan saksi-saksi yang sudah diberikan di awal, dokumen ya maupun alat bukti yang ada akan kami sampaikan update penanganannya,” pungkasnya. 

  • Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan ride hailing Maxim dan aplikasi pemesanan makanan Shopee Food diperkirakan menghadapi kondisi yang berat jika merger Gojek dan Grab terealisasi. Terlebih kedua perusahaan dengan porsi 10% itu tidak memiliki nilai tawar yang kuat.

    Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dengan pasar yang didominasi oleh satu entitas bisnis tentu akan menjadi pukulan bagi kompetitor perusahaan merger Gojek dan Grab. Kompetitor membutuhkan modal besar untuk bersaing dengan perusahaan merger. Apabila tidak bisa bersaing secara harga dan promo, dia meyakini Maxim akan kabur juga dari Indonesia.

    “Makanya memang persaingan usaha yang sehat tanpa dominasi satu-dua pihak itu penting. Kecuali Shopee Food mungkin masih bisa bertahan karena punya dana besar juga,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura mengatakan Maxim dan lain-lain yang di luar Grab- Gojek masih berpeluang bertahan di Indonesia.

    Dia meyakini ada ruang yang tidak dimiliki perusahaan merger, yang dapat dioptimalkan oleh Maxim maupun Shopee Food.

    Misal, dari sisi akuisisi pedagang. Mereka bisa mengambil keuntungan yang jauh lebih kecil potongannya sehingga pedagang tertarik untuk menggunakan aplikator kompetitor Grab-Gojek.

    “Grab Gojek itu setahu saya itu dia memotong 20% ke merchant-merchant Misalkan Shopee, Shopee Food, atau Maxim bisa memberikan angka yang jauh lebih rendah itu saya rasa itu menarik,” kata Tesar.

    Dia mengatakan dengan harga potongan yang lebih murah, maka harga yang diterima pelanggan nantinya juga akan makin murah sehingga perusahaan di luar Gojek-Grab diminati masyarakat.

    “Jadi peluang Maxim dan teman-teman bisa bertahan itu saya lihat masih tinggi cuma pastikan mereka tetap punya dibilang value proposition yang jelas misalkan harga jauh lebih murah, atau pelayanan jauh lebih bagus,” kata Tesar.

    Logo Maxim

    Respons Maxim

    Sementara itu, Maxim Indonesia menanggapi isu rencana merger antara Gojek dan Grab yang dinilai berpotensi menimbulkan dominasi pasar.

    Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya turut mendengar mencuatnya isu tersebut, yang dikhawatirkan dapat mengarah pada praktik monopoli.

    “Tapi kan tetap saya yakin sih dari sisi pemerintah, bakal memberikan solusinya sebaik-baiknya sih terkait itu,” kata Dirhamsyah saat ditemui usai diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menuturkan bahwa hingga kini Maxim belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan rencana penggabungan usaha kedua perusahaan layanan on-demand tersebut.

    Terkait mitigasi risiko, dia menambahkan bahwa Maxim siap berkoordinasi dengan pihak terkait apabila isu merger itu benar-benar masuk ke tahap formal.

    “Tapi tetap selagi belum, ya kita belum. Selagi belum ada kepastian yang sudah bisa dibilang seperti 100% ya kita masih belum bakal bertindak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menanggapi isu merger GoTo dan Grab yang disebut akan melibatkan BPI Danantara.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando menegaskan bahwa proses merger merupakan keputusan korporasi masing-masing perusahaan dan regulator tidak dapat memberikan penilaian atas transaksi yang belum terjadi.

    “KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, [karena] ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi, tapi sudah dimintakan komentar,” ujar Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Aru menekankan bahwa setiap aksi korporasi harus dipastikan tidak menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dia menjelaskan bahwa sistem pengawasan merger di Indonesia menggunakan skema post-merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi sesuai UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sepanjang 2025, aksi merger dan akuisisi mencapai rekor baru, yakni 141 notifikasi dengan nilai transaksi Rp1,3 kuadriliun.

    “Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proses penggabungan GoTo dan Grab masih berlangsung. “Masih berjalan itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Danantara menegaskan bahwa keterlibatannya mengikuti arahan pemerintah dalam rencana merger tersebut. Pemerintah disebut memberikan masukan terkait keberlanjutan ekosistem digital nasional. Badan investasi itu juga memastikan bahwa fokus utamanya berada pada hubungan business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab, serta terus memantau dinamika proses tersebut.

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • Kanwil Pajak Nusa Tenggara Segel Kantor Perusahaan Pengemplang di Mataram

    Kanwil Pajak Nusa Tenggara Segel Kantor Perusahaan Pengemplang di Mataram

    Bisnis.com, DENPASAR – Salah satu perusahaan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan di segel oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Petugas menyita dua bidang tanah beserta bangunan milik Wajib Pajak (WP) berinisial B di Pagutan, Kota Mataram. Tindakan penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram, serta Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh PPNS DJP sesuai kewenangannya. Estimasi nilai total aset sekitar Rp2 miliar.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa Wajib Pajak B diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

    Hal tersebut melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu dengan SENGAJA tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

    “Penyitaan diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan serta sebagai upaya menjamin pemulihan kerugian pada pendapatan negara,” jelas Samon dikutip Kamis (11/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa seluruh langkah telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Proses penyitaan disaksikan perangkat pemerintah daerah dan aparatur lingkungan setempat serta mendapat dukungan pengamanan dari personel Polda NTB.

    Samon menjelaskan seluruh tindakan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

    1765452935_629150f2-9ad3-43a6-9e0b-d301577b113b.

  • Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR

    Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR

    Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR. Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

    Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar sebesar Rp536,64 juta  dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1,60 miliar, sehingga total yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp2,13 miliar. Pembayaran tersebut telah tercatat dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Pajak. 

    Penyidik pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara yang juga Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan I Gede Wirawiweka menjelaskan langkah penghentian penyidikan ini diawali permohonan informasi besarnya kerugian pada pendapatan negara oleh PBC selaku Direktur PT PIR, kemudian diikuti jawaban resmi DJP mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

    Setelah seluruh kewajiban dilunasi, tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung.

    Selanjutnya, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan penelitian dan penyusunan pendapat atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam laporan penelitian dan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian itu, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Agung.

    Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 938 Tahun 2025 tertanggal 17 Oktober 2025 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas nama PBC.

    Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan PBC melalui PT PIR pada tahun 2020, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

    Penghentian penyidikan ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan apabila wajib pajak atau tersangka telah melunasi seluruh kerugian negara, yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2021.

    “Keputusan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan untuk proses pidana merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan, ultimum remedium, dan lebih mendorong wajib pajak untuk melakukan pemulihan atas kerugian negara melalui pembayaran,” jelas Wirawiweka dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025)

    Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan.

    “Melalui mekanisme penghentian penyidikan setelah pelunasan kerugian negara, kami ingin menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi secara jujur dan tepat waktu. Penegakan hukum tetap tegas, namun memberikan ruang pemulihan bagi wajib pajak yang kooperatif,” ujarnya.

     

  • Kementerian ESDM Ingatkan Pentingnya Manajemen Risiko di Perusahaan Migas

    Kementerian ESDM Ingatkan Pentingnya Manajemen Risiko di Perusahaan Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perhatian serius terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas).

    Faktor mitigasi terhadap risiko menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan guna mencegah bahaya pada operasional di sektor energi.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi JH menekankan bahwa manajemen risiko merupakan hal yang serius karena berkaitan dengan keselamatan dan keberlanjutan operasi perusahaan.

    “Beberapa faktor penting yang harus dilakukan mulai dari identifikasi, evaluasi dan pengendalian berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan operasional harus menjadi perhatian,” kata Rizwi dalam sebuah diskusi, Rabu (10/12/2025).

    Menurut Rizwi, kemajuan sistem informasi saat ini diikuti oleh risiko-risiko baru di sektor energi, sehingga perlu kolaborasi untuk membangun sistem siber yang aman dan mendorong kemandirian teknologi nasional.

    Dalam era digital yang terus berkembang pesat, imbuhnya, keamanan informasi menjadi hal krusial. Ancaman seperti serangan cyber dapat menimbulkan dampak merusak, maka penting melakulan pendekatan terstruktur dan terukur.

    Pada diskusi tersebut, turut hadir sebagai pembicara Direktur Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk., Eri Surya Kelana dan Vice President Risk Strategy & Governance PT Pertamina International Shipping (PIS) Nico Dhamora.

    Di PGN sendiri, kata Eri, perseroan terus memperkuat kelangsungan bisnis melalui penerapan Business Continuity Management System (BCMS) untuk menjawab tantangan industri gas bumi. Menurut Eri, penerapan BCMS memungkinkan PGN untuk mengidentifikasi dampak risiko bisnis, menyusun strategi mitigasi, serta mengembangkan prosedur pemulihan yang efektif demi memastikan layanan optimal kepada pelanggan.

    “BCMS ini diaktifkan ketika terjadi major issue yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Untuk pelaksanaannya, ada 55 BCP [Bussiness Continuity Plan],” ujarnya. 

    Eri menambahkan, sebagai perusahaan energi yang mengelola infrastruktur gas bumi nasional, PGN berkomitmen meningkatkan ketahanan operasional melalui BCMS.  Sejak 2022, emiten berkode saham PGAS itu telah mengadopsi sistem ini dan memperoleh sertifikasi ISO 22301:2019 pada 2024 & 2025, yang menjadi bukti standar internasional dalam pengelolaan kelangsungan bisnis.

    Eri mengungkapkan bahwa PGN selalu mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi pada saat pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur gas bumi, termasuk yang berlokasi di lepas pantai karena bersinggungan dengan ekosistem laut seperti Pipa SSWJ (South-Sumatera-West-Java).

    Dari identifikasi risiko, PGN dapat memitigasi risiko yang mungkin terjadi pada bisnis yang memiliki tingkat hazard cukup tinggi. Sistem manajemen risiko juga dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari aktivitas operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Selain BCMS, Eri menjelaskan bahwa perusahaan juga memiliki berbagai perangkat manajemen risiko lainnya, seperti operational risk, project & counterparty risk, contingency plan, strategic risk, stress testing dan emerging risk report. Monitoring juga terus dilakukan secara rutin untuk melihat pengelolaan risiko, termasuk terkait dengan aspek HSSE.

    “Manajemen risiko berperan penting dalam memastikan berjalannya operasional perusahaan sebagai backbone infrastruktur gas bumi nasional. Dengan risiko yang semakin kompleks, kami memperkuat risk intelligence agar PGN tetap tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Eri.

    Setali tiga uang, Nico Dhamora menyebut bahwa Pertamina International Shipping telah melakukan transformasi manajemen risiko dari fungsi pendukung menjadi penggerak strategis melalui penguatan infrastruktur, digitalisasi kontrol, dan internalisasi budaya risiko.

    “Kadang-kadang ketika terjadi krisis, semua menjadi panik, jadi harusnya ada culture. Jadi kalau ada krisis, ada tata kelolanya,” kata Nico.

    Selain itu, ujarnya, PIS memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. Dalam penggunaan digitalisasi tidak hanya melihat dari sisi data. “Jadikan sebagai early warning. Di PIS kapalnya ada yang di luar Indonesia. Kita harus tahu posisi kapal di mana,” tuturnya.

    Nico mengungkapkan manajemen risiko tidak hanya melibatkan upaya internal, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. PIS terus berkomunikasi dengan regulator, pemasok, dan klien untuk memastikan bahwa setiap tahap operasional memenuhi standar yang telah ditetapkan.

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.