Author: Bisnis.com

Mensesneg Pastikan Penanganan Bencana Terus Dipercepat dan Diawasi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat melakukan doorstop di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), usai mendampingi Presiden meninjau wilayah terdampak bencana.

“Sore hari ini, Bapak Presiden mengakhiri kunjungan kerja selama dua hari di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kunjungan ini bertujuan memastikan proses penanganan terhadap wilayah dan warga kita yang mengalami musibah beberapa hari lalu dapat tertangani secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, namun secara umum akses ke wilayah terdampak sudah dapat dijangkau. Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya juga menjelaskan bahwa memang masih ada sejumlah kendala di lapangan. Namun secara umum, seluruh wilayah sudah dapat terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga telah kami cek, mulai dari ketersediaan stok makanan yang mencukupi, kebutuhan pakaian, obat-obatan, hingga air bersih, khususnya di Aceh Tamiang, yang terus kami upayakan masuk,” katanya.

Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa hampir seluruh rumah sakit di wilayah terdampak bencana telah kembali beroperasi.

“Hampir seluruh rumah sakit juga sudah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya optimal, dan hal ini terus kami usahakan perbaikannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.

“Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penanganan bencana ini, mulai dari BNPB, masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, para relawan, serta bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik dari perusahaan maupun perorangan, yang luar biasa besarnya,” ucapnya.

Menutup keterangannya, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kami juga memohon maaf apabila masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya mohon pengertian dari masyarakat karena kami harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan agenda kebijakan lainnya,” pungkasnya.

14/12/2025 09:33
Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana Sumatra memicu semakin banyak pihak yang menyoroti dampak masifnya perkebunan sawit di Indonesia terhadap berkurangnya area tutupan hutan. Hal itu tidak terkecuali dari otoritas pajak.

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai berkaitan dengan masifnya penggundulan hutan di Sumatra. Kondisi tersebut disebut kian diperburuk oleh fenomena siklon tropis Sinyar yang terjadi dalam periode yang sama.

Dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba” yang digelar Kamis (11/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyinggung peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Bimo, yang juga tergabung dalam Satgas PKH, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan industri ekstraktif, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan, menjadi sasaran apabila ditemukan memiliki perizinan yang tidak sesuai, meskipun aktivitas usaha telah terlanjur berlangsung di kawasan hutan.

“Bahkan ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk di-exploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80 persen area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Menurut Bimo, praktik tersebut berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan hutan dinilai meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi.

Selain di hulu, dugaan ketidakpatuhan juga ditemukan di sisi hilir. Otoritas pajak mengungkap masih maraknya praktik penyelundupan, salah satunya melalui modus underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari bea masuk, pajak, dan pungutan lain.

Salah satu temuan besar yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak adalah dugaan penghindaran bea keluar ekspor sawit dengan melaporkannya sebagai limbah crude palm oil (CPO) atau fatty acid methyl ester (FAME). Melalui skema base erosion and profit shifting (BEPS), sebanyak 87 kontainer CPO dikirim ke luar negeri, tetapi dilaporkan sebagai FAME sehingga dibebaskan dari bea keluar.

“Kalau tadi di sisi hulu serious non-compliance activity-nya mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertambangan, di sisi hilir masih terdapat banyak sekali penyelundupan. Penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem,” kata Bimo.

14/12/2025 09:33
Cek Diskon & Cashback Kereta Cepat Libur Natal 2025 & Tahun Baru 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan berbagai program promo tiket Whoosh menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, kehadiran promo ini sebagai bentuk komitmen KCIC dalam memberikan kemudahan dan keringanan biaya perjalanan menjelang masa libur Nataru.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini untuk merencanakan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bersama Whoosh,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (14/12/2025).

Beragam promo menarik yang diberikan terdiri dari potongan harga tiket, penawaran cashback hingga Rp.100.000, serta program khusus dari berbagai kanal pembelian untuk periode keberangkatan tertentu.

Mulai dari diskon tiket Rp25.000 untuk keberangkatan 10-15 Desember 2025, hingga cashback di aplikasi online dan pembayaran melalui merchant tertentu.

Sampai dengan Oktober 2025, Whoosh tercatat telah mengangkut sebanyak 5,05 juta penumpang atau tumbuh 3,46% dari periode yang sama tahun lalu.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang Whoosh memang tercatat yang paling sedikit di antara moda lainnya. Misalnya MRT (37,35 juta penumpang), Kereta Bandara (7,7 juta orang), dan LRT yang mencapai (28,35 juta penumpang).

Berikut daftar lengkap promo yang berlaku selama periode liburan Nataru:

1. Diskon Tiket Whoosh Rp25.000

– Periode keberangkatan: 10–15 Desember 2025

• Pemesanan mulai 10 Desember 2025

• Channel pembelian: Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka.

2. Cashback hingga Rp100.000 di Traveloka

– Kode promo 12WHOOSH

• Cashback Traveloka Poin hingga 2% (maksimal Rp100.000)

• Minimum transaksi Rp500.000 untuk perjalanan Round Trip (PP)

– Periode promo : hingga 5 Januari 2026

• Channel pembelian: Aplikasi Traveloka & Traveloka Web.

3. Cashback Rp50.000 di Livin’ Sukha

• Cashback Rp50.000 untuk transaksi minimal Rp500.000

– Periode promo: hingga 31 Desember 2025

• Channel pembelian: Aplikasi Livin’ by Mandiri → fitur Livin’ Sukha

4. Cashback 20% s.d Rp50.000 di BRImo

• Cashback 20% hingga Rp50.000

• Periode promo hingga 31 Desember 2025

• ⁠Berlaku setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu

• Channel pembelian: BRImo → menu Lifestyle → Travel

5. Cashback Rp20.000 pembayaran dengan Mandiri Taspen

• Periode hingga 31 Desember 2025

• Channel pembelian: Vending Machine Whoosh, aplikasi Whoosh, website KCIC

• Metode pembayaran: Pembayaran dengan QRIS Movin by Bank Mandiri Taspen

6. Cashback hingga Rp10.000 dengan Tiket.com

• Kode promo: TIKETWHOOSH

• Periode promo hingga 31 Desember 2025

• Cashback 2% hingga IDR 10.000 dengan minimum transaksi IDR 150.000

• Channel pembelian: Aplikasi Tiket.com

14/12/2025 09:16
Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan penyaluran tambahan pembayaran sebesar Rp198 miliar bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN). Selain itu, Kemenag juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp270 miliar yang ditujukan bagi guru non-sertifikasi sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan pendidik.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan dukungan anggaran tersebut sejalan dengan upaya memperluas akses dan kepastian status bagi para guru. Tahun ini, formasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) disebut meningkat hingga 700% dibandingkan periode sebelumnya, sehingga membuka peluang lebih besar bagi pendidik untuk memperoleh pengakuan profesional.

“Ini bukan hanya bantuan, tetapi investasi untuk masa depan pendidikan agama,” ujar Amien pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), beberapa waktu lalu (6/12/2025).

Selain dukungan langsung kepada guru, Kemenag juga mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI). Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat komunitas profesi pendidik dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran.

Cara Pencairan BSU Kemenag untuk Guru Madrasah Non-PNS

Sementara dalam laman resmi Kemenag sebelumnya dijelaskan tentang mekanisme penerima BSU Kemenag. Guru terlebih dahulu menerima notifikasi pada akun Simpatikanya, berikut langkah-langkah pencairan BSU Kemenag yang perlu dilakukan:

Cetak Surat Keterangan Penerima BSU
Guru mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tersedia di akun Simpatika.

Cetak dan Tanda Tangani SPTJM
Guru mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Simpatika, kemudian menandatanganinya di atas materai.

Cetak Surat Kuasa Rekening
Guru mencetak surat kuasa blokir debet dan tutup rekening yang tertera di Simpatika, lalu menandatanganinya tanpa materai.

Datang ke Bank Penyalur
Setelah seluruh dokumen siap, guru mendatangi kantor BRI atau BRI Syariah yang ditunjuk dengan membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM bermaterai, serta surat kuasa yang telah ditandatangani.

Buka Rekening Baru
Bagi guru baru, maka mengisi formulir pembukaan rekening baru di BRI atau BRI Syariah. Setelah proses selesai, pihak bank akan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM.

14/12/2025 05:50
Setoran Pajak Minerba Baru Rp43,3 Triliun jelang Akhir 2025, DJP Buka-bukaan soal Kepatuhan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun.

Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’, Kamis (11/12/2025).

Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%.

“Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional,” ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga.

Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum.

“Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%,” ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu.

“Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP,” ungkapnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada.

Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya.

“Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret,” ujarnya.

Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.

“Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri,” terangnya.

14/12/2025 04:03
Perhapi Minta Perbaikan Aturan Royalti di Tengah Tekanan Harga Nikel & Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA — Perhitungan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah untuk memperbaiki aturan pengenaan royalti terhadap mineral dan batu bara (minerba) di tengah penurunan harga nikel serta batu bara.

Pada diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’, Kamis (11/12/2025), Wakil Ketua Umum Perhapi Resvani menyampaikan bahwa kenaikan tarif royalti minerba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 memberatkan para pengusaha di sektor pertambangan.

Belum lagi, berdasarkan kajian yang dilakukan olehnya, Indonesia menjadi negara yang menerapkan tarif royalti paling tinggi di antara sejumlah negara.

“Tarif royalti Indonesia salah satu yang tertinggi, bedanya kita sama Queensland, Australia saja. Porsi TGT [total government tax] lebih besar pada saat kondisi yang sulit,” ungkapnya pada forum yang juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Tekanan dari pengenaan royalti yang lebih tinggi itu, terangnya, berdampak khususnya kepada industri nikel dan batu bara yang harganya saat ini mengalami tren menurun. Tantangan yang dialami keduanya juga berbeda-beda.

Untuk batu bara, paparnya, keseluruhan pungutan negara atau TGT paling banyak berdampak kepada pengusaha dengan rezim izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Untuk diketahui, IUPK adalah izin yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk mengelola pertambangan di wilayah tertentu seringkali berasal dari bekas kontrak karya (KK) atau PKP2B.

Pengenaan pungutan terhadap tambang dengan IUP lebih sedikit. Apabila dibandingkan antara IUPK dan IUP, IUPK memiliki tambahan pungutan yakni PHT dan BMN, serta PNBP dari keuntungan bersih yakni 10%.

“Dengan asumsi volume yang sama, cost yang sama, rezim fiskal kita menjadikan IUPK TGT jauh lebih tinggi dari IUP. Porsi TGT semakin tinggi pada kondisi sulit di mana harga turun, SR [stripping ratio] naik, jarak angkut jauh,” terang Resvani.

Adapun untuk nikel, pria yang juga menggeluti jasa konsultan pertambangan dan energi itu menyebut beban TGT lebih besar untuk IUP tambang nikel yang sekaligus terintegrasi dengan fasilitas pemurnian atau smelter.

Dia menyebut perusahaan nikel yang memiliki izin pertambangan dan smelter itu bisa menanggung beban kenaikan royalti serta tambahan royalti apabila membeli pasokan dari luar pertambangan mereka.

“[Kemudian] tekanan pada saat sebagian ore [bijih nikel] yang dia beli tidak cukup untuk pabrik integrasi, dia akan kena double royalti dia. Belum ada aturan sampai dengan hari ini bagaimana menyelesaikan persoalan itu, dan itu terjadi pada dua PT di Indonesia yaitu Antam dan PT Wanatiara Persada,” ungkapnya.

Khusus nikel, yang kini menjadi prioritas hilirisasi pemerintah, tantangan yang dihadapi akibat penurunan harga adalah oversupply. Jumlah smelter nikel yang semakin menjamur di dalam negeri tidak diimbangi oleh peningkatan permintaan, di tengah banyak negara yang juga kini sudah beralih ke LFP untuk bahan baku baterai mobil listrik. “Berkurangnya demand itu sudah sangat memukul kebijakan yang kita buat untuk hilirisasi,” ujarnya.

Selain turunnya harga komoditas, lanjutnya, Resvani menyebut pengusaha tambang turut menghadapi tantangan dari kewajiban B40, maupun kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib diparkirkan dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Padahal, berdasarkan hitung-hitungannya, total valuasi dari tujuh mineral dan batu bara Indonesia bisa mencapai US$7 triliun berdasarkan harga terkini. “Kalau buy margin itu US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun, jadi total government tax dari tujuh mineral ini saja US$1 triliun sampai dengan US$2 triliun,” pungkasnya.

Namun demikian, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai dengan November 2025, penerimaan pajak dari minerba hanya sebesar Rp43,3 triliun. Sejalan dengan fluktuasi harga komoditas, kontribusinya terhadap seluruh penerimaan pajak yakni hanya 2,65% sampai dengan November 2025.

14/12/2025 02:15
Aceh Terima 10.000 Ton Beras dari Pemerintah, Siap Disalurkan ke Wilayah Terdampak Bencana

Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Aceh dilaporkan telah menerima 10.000 ton beras bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan beras ini diberikan melalui Badan Pangan Nasional.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra mengatakan bantuan beras bencana tersebut disalurkan melalui Gubernur Aceh dan selanjutnya didistribusikan ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

“Ada sebanyak 10.000 ton beras bencana yang diterima dari pemerintah pusat. Beras bencana tersebut nantinya disalurkan melalui Bulog di kabupaten dan kota terdampak bencana,” katanya sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025).

Surya menyebutkan alokasi beras bencana ke kabupaten dan kota tergantung permintaan bupati atau wali kota di wilayah terdampak bencana kepada Gubernur Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut, lanjutnya, segera dilakukan untuk beberapa kabupaten dan kota terdampak bencana yang membutuhkan pasokan pangan untuk korban banjir.

Sebelumnya, kata Surya, Pemprov Aceh juga sudah menyalurkan sebanyak 4.390,2 ton dari 6.298,4 ton beras bencana ke kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut dilakukan melalui Bulog di kabupaten dan kota, sedangkan 1.899,1 ton beras bencana yang belum disalurkan menunggu permintaan kepala daerah kepada Gubernur Aceh.

“Dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, penyaluran 10 kabupaten dan kota di antaranya sudah selesai. Sedangkan delapan kabupaten dan kota belum menyalurkan dan masih menunggu permintaan masing-masing kepala daerah,” kata Surya Rayendra.

Adapun delapan kabupaten dan kota yang belum meminta penyaluran beras bencana tersebut, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah.

Mengenai persediaan beras di Provinsi Aceh, Surya menyatakan sampai saat ini stok beras mencapai 80.000 ton. Persediaan tersebut mencukupi hingga Juni 2026.

Kendati secara umum persediaan mencukupi, stok beras di beberapa kabupaten dan kota ada yang sudah menipis, sehingga perlu penambahan dengan mengirim ke daerah tersebut.

“Yang menjadi kendala sekarang ini adalah akses darat yang masih terputus. Kami juga sudah mengirim lima ton untuk menambah persediaan di Aceh Tengah melalui udara,” kata Surya.

13/12/2025 23:28
Menteri Bahlil Kirim 250 Tenda bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Terbaru, Kementerian ESDM memberikan bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan

Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sementara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit.  

“Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi melalui rilis, Sabtu (13/12/2025).

Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.  

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara. Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segera meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember 2025.

“Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Pada Sabtu (13/12/2025), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember.

PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember. Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

“Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.

13/12/2025 22:17
Prabowo Sebut Pemerintah Siapkan Alokasi Hunian untuk Korban Bencana di Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi aspirasi warga yang terdampak bencana di Sumatra terkait permintaan pembangunan hunian tetap.

Saat melakukan doorstop di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), Prabowo menyatakan pemerintah telah menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. “Dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” kata Prabowo.

Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik. “Tanggapan rakyat? Saya kira rakyat masih tegar masih sabar. Saya disambut dengan sangat baik,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaAllah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan, namun meminta masyarakat untuk bersabar.

“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa.

Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Sabtu (13/12/2025).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.

Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Untuk data korban meninggal per hari ini dari data kami 995 jiwa korban meninggal dunia secara umum hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa perubahan ini terjadi di Aceh dari 411 ke 415 jiwa korban meninggal dunia dan kemudian Sumatra Utara dari 343 menjadi 349 dan Sumatra Barat dari 241 ke 242,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Sabtu (13/12/2025)

13/12/2025 21:18
Bencana Sumatra: Prabowo Minta Pemulihan Listrik dalam Sepekan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

“Ya, pasti masalah listrik ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih harus kita atasi ya,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat pascabanjir besar yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh beberapa waktu lalu.

“Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaAllah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan, tetapi meminta masyarakat untuk bersabar.

“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejab. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

Kendati demikian, Prabowo memastikan kondisi di lapangan secara umum masih terkendali. Dia menyebut terus memantau langsung situasi di berbagai titik pengungsian.

“Ya saya lihat keadaan terkendali saya cek terus, di sana sini memang keadaan alam, keadaan fisik ada keterlambatan sedikit tetapi saya cek semua ke tempat pengungsi kondisi mereka baik, pelayanan pada mereka baik, supply pangan cukup,” tuturnya.

Prabowo juga menyoroti upaya pembukaan akses di wilayah yang sempat terisolasi.

“Di tempat yang paling terisolasi di Takengon kita kerja keras terus untuk membuka jalan, Bener Meriah juga saya kira sudah jembatan sudah berfungsi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa kunjungan ke sejumlah daerah telah dilakukan untuk memastikan jalur transportasi kembali tersambung.

“Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Aceh Tamiang, saya ke Tamiang, Tamiang saya sudah tembus saya kira dari sini,” pungkas Prabowo.

13/12/2025 20:45

Author: Bisnis.com

Cara Pencairan BSU Kemenag untuk Guru Madrasah Non-PNS