Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Sektor Biometrik Paling Banyak Digempur Serangan Siber pada Kuartal III/2025

    Sektor Biometrik Paling Banyak Digempur Serangan Siber pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Laporan terbaru Kaspersky Security Bulletin mengungkap serangan siber pada sistem kontrol industri (industrial control system/ICS) menunjukkan distribusi serangan yang tidak merata antar sektor industri.

    Berdasarkan laporan tersebut, sektor biometrik menempati posisi paling rentan dengan tingkat pemblokiran objek berbahaya mencapai 27,4% pada kuartal III/2025. Angka ini masih menjadi yang tertinggi sejak kuartal I/2025 yang tercatat sebesar 28,1%, meskipun sempat mengalami penurunan tipis menjadi 27,2% pada kuartal II/2025.

    Di bawah sektor biometrik, sektor building automation berada di peringkat kedua. Paparan serangan pada sektor ini tercatat sebesar 25,0% pada kuartal I/2025, kemudian menurun menjadi 23,4% pada kuartal II/2025, dan relatif stabil di level 23,5% pada kuartal III/2025.

    Selanjutnya, fasilitas kelistrikan (electric power facilities) mencatat tingkat paparan sebesar 22,8% pada kuartal I/2025. Angka tersebut turun menjadi 21,4% pada kuartal II/2025, lalu kembali sedikit menurun ke 21,3% pada kuartal III/2025.

    Sektor fasilitas konstruksi menunjukkan pola yang relatif serupa. Tingkat paparan serangan tercatat 22,4% pada kuartal I/2025, berkurang menjadi 21,3% pada kuartal II/2025, dan kembali melemah ke 21,1% pada kuartal III/2025.

    Pada sektor OT engineering & integration, paparan serangan mencapai 21,7% pada kuartal I/2025, turun cukup signifikan menjadi 20,4% pada kuartal II/2025, namun kembali meningkat ke 21,2% pada kuartal III/2025.

    Sementara itu, sektor manufaktur berada pada level yang lebih rendah dibandingkan sektor-sektor sebelumnya. Tingkat paparan tercatat sebesar 17,6% pada kuartal I/2025, menurun ke 16,7% pada kuartal II/2025, kemudian kembali naik menjadi 17,3% pada kuartal III/2025.

    Adapun industri minyak dan gas menjadi sektor dengan tingkat paparan terendah. Nilainya mencapai 17,8% pada kuartal I/2025, turun ke 16,1% pada kuartal II/2025, dan kembali melemah menjadi 15,8% pada kuartal III/2025.

    Dari sisi regional, Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan mencatat pangsa tertinggi perangkat komputer industri yang menjadi sasaran serangan.

    Kaspersky mencatat para penyerang semakin meningkatkan penggunaan serangan rantai pasokan dan hubungan tepercaya dengan mengeksploitasi vendor lokal, kontraktor, serta penyedia layanan penting seperti operator telekomunikasi untuk melewati perimeter pertahanan tradisional.

    Selain itu, serangan berbasis kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat, mulai dari penggunaan AI sebagai teknik penyamaran malware hingga pemanfaatan operasi intrusi yang digerakkan oleh agen otonom.

    Pertumbuhan tambahan juga diamati pada serangan terhadap peralatan OT yang terpapar internet, khususnya pada situs-situs terpencil yang mengandalkan firewall OT yang tidak dirancang untuk menahan ancaman modern berbasis internet.

    Ke depan, tahun 2026 diperkirakan akan membawa peningkatan insiden yang mengganggu logistik global dan rantai pasokan teknologi tinggi. Peningkatan serangan juga diproyeksikan menyasar target nontradisional, seperti sistem transportasi cerdas, kapal, kereta api, angkutan umum, bangunan cerdas, serta komunikasi satelit.

    Pelaku ancaman siber termasuk advanced persistent threat (APT), kelompok regional, aktivis peretas, dan geng ransomware diperkirakan akan semakin mengalihkan aktivitas mereka ke Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Pada saat yang sama, operasi berbasis agen AI dan kerangka kerja orkestrasi berbahaya yang otonom dinilai akan menurunkan hambatan bagi pelaksanaan kampanye serangan industri berskala besar.

  • Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Kepala negara juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” tandas Prabowo.

  • Purbaya Pastikan Tidak Ada Rencana Penyesuaian PPN pada 2026

    Purbaya Pastikan Tidak Ada Rencana Penyesuaian PPN pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

    Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

    “Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

    Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

    Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

    “Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

    Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

    Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

    “Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

  • Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, menjadi andalan dalam berkomunikasi di wilayah banjir Sumatra dan Aceh saat ini. 

    Selama masa tanggap darurat bencana, layanan internet satelit berkecepatan tinggi dan latensi rendah dari SpaceX ini, dapat digunakan secara gratis untuk masyarakat terdampak. 

    Untuk mengakses internet gratis Starlink bagi pelanggan aktif di wilayah tersebut, Starlink otomatis menerapkan kredit layanan gratis selama periode bantuan berlangsung. Cek kredit yang sudah diterapkan di menu Billing pada akun Starlink yang dimiliki.

    Bagi pengguna yang sedang ditangguhkan layanannya (suspended), jga bisa mengakses Starlink secara gratis. “Kami secara proaktif menerapkan kredit layanan gratis ke akun Anda,” bunyi keterangan di laman website resmi Starlink, dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, untuk warga terdampak banjir Aceh-Sumatra yang tidak berlangganan Starlink atau memiliki unit tersebut, bisa memanfaatkan layanan tersebut dari perangkat Starlink yang disebar pemerintah di sejumlah daerah. Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikas. Nah untuk mengaksesnya, caranya dengan mengakses laman Starlink dan mengaktifkannya. 

    Untuk mengaktifkan Starlink, pilih pelayanan Residensial pada halaman utama. Ketik alamat tinggal untuk melihat ketersediaan layanan. 

    Selanjutnya, pilih paket, lalu ketik “Checkout”. Isi data diri hingga metode pembayaran dengan benar di laman situs. 

    Setelah aktif, buat tiket dukungan dengan mencantumkan frasa “Indonesia Flood Support”. Pengguna dapat melihat kredit yang tersedia melalui tab penagihan di akun. Penagihan otomatis menjadi Rp0 rupiah. “Kredit ini tidak berlaku untuk pelanggan korporasi,” tulis keterangan di situs resmi Starlink.

    Adapun bagi Genhype yang berniat untuk menyediakan perangkat Starlink di wilayah terdampak banjir Aceh dan Sumatra, berikut cara melakukan instalasi.

    Cara instalasi Starlink: 

    1. Temukan tempat yang bebas halangan dan mengarah langsung ke langit.  Gunakan alat “Periksa Penghalang” di aplikasi Starlink (iOS, Android) untuk menemukan lokasi pemasangan yang akan memberikan layanan terbaik. 

    2. Susun piringan dan semua perlengkapannya sehingga dishy bisa berdiri kuat. 

    3. Sambungkan kabel yang menghubungkan router dan piringan. Sambungkan kabel catu daya di router pada stop kontak listrik 

    4. Dalam beberapa menit, Starlink akan terhubung ke satelit. Router akan melakukan booting, silahkan tunggu prosesnya. 

    5. Setelah selesai, atur WiFi di ponsel dan sambungkan ke jaringan nirkabel bernama STINKY. 

    6. Setelah terhubung, lakukan konfigurasi WiFi dan lakukan penyambungan ke jaringan nirkabel bernama “Starlink” memakai kata sandi yang baru saja dibuat. 

    7. Jika sudah terhubung, maka layar akan menampilkan status koneksi internet. 

    8. Sabar, karena proses mencari sampai terhubung ke satelit Starlink kurang lebih memerlukan durasi 10 menit. Adapun untuk berlangganan gratis, bisa mengikuti cara-cara yang dijelaskan sebelumnya.

  • Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut 87,8% menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) di Aceh sudah diperbaiki setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu. 

    Meutya menyebut pemulihan menara BTS di Aceh tidak secepat dari dua provinsi lainnya yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bahkan, pemulihan menara BTS di Sumatra Utara sudah mencapai 97%, sedangkan Sumatra Barat 99%. 

    Meutya memerincikan bahwa total menara BTS yang terdampak pada 26 November 2025 sebanyak 3.735 menara. Sampai dengan saat ini, jumlah yang sudah pulih mencapai 3.283 BTS atau 87,8%. Akan tetapi, kondisinya belum menyala. 

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, total menara BTS yang belum pulih mencapai 452 unit akibat belum diperbaiki atau belum bisa dijangkau. Jumlahnya setara dengan 12% dari total menara pemancar yang ada di Aceh. 

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” terang mantan Ketua Komisi I DPR itu. 

    Di sisi lain, terdapat 2.194 menara BTS yang saat ini dalam status operasional. Adapun daerah-daerah di Aceh seperti Bener Meriah, Takengon dan Aceh Tamiang diakui memerlukan tindakan lebih lanjut.

    Dari pihak operator telekomunikasi, Meutya menyebut telah meminta para operator untuk mengirim lebih banyak genset agar menara BTS yang sudah diperbaiki bisa langsung menyala. 

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” pungkas Meutya.

  • PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

    “Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

    Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan. 

    Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

    Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

    “Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

    Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. 

    Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek. 

    Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex). 

    Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur. 

    “Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

  • PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    PDN 18 Bulan Tak Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

    “Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

    Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan. 

    Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

    Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

    “Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

    Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. 

    Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek. 

    Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex). 

    Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur. 

    “Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

  • Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    Kepala Negara menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat. 

    Dia juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa kondisi bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim telah menjadi persoalan global.

    Menurutnya, tantangan tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin kuat, tegar, dan siap dalam menghadapi bencana.

    Selain itu, Prabowo mengajak seluruh peserta sidang untuk terus memanjatkan doa dan rasa syukur atas kesehatan serta kedamaian yang masih diberikan, sembari tetap mengingat dan membantu saudara-saudara yang tengah mengalami musibah di berbagai daerah.

    “Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” pungkas Prabowo.

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt. Gubernur Riau. Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Kendati demikian, Budi belum menyampaikan apa saja barang bukti yang telah diamankan untuk mendalami perkara tersebut.

    Pada perkara ini, Abdul Wahid diduga meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar para pejabat dan tokoh publik tidak menjadikan daerah terdampak bencana sebagai ajang pencitraan.

    Kepala Negara meminta kunjungan ke lokasi bencana dilakukan semata-mata untuk membantu penanganan dan menyelesaikan persoalan warga terdampak.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kunjungan ke wilayah bencana harus memiliki tujuan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran unsur pimpinan harus sesuai dengan tugas dan portofolio masing-masing untuk mempercepat penanganan di lapangan.

    “Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk bantu, mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portofolio ke situ,” lanjutnya.

    Kepala negara juga mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak boleh dijadikan objek. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk memahami kesulitan warga dan mengambil tindakan nyata.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan jadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar cari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” tegas Prabowo.