Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Purbaya Akui Shortfall Pajak Bakal Melebar, Defisit APBN Diusahakan di Bawah 3%

    Purbaya Akui Shortfall Pajak Bakal Melebar, Defisit APBN Diusahakan di Bawah 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

    Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

    Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun. 

    Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir. 

    “Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. “Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB. 

    “Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat,” paparnya. 

  • Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pihaknya menyiapkan 600 orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan diberangkatkan ke Sumatra untuk membantu pemulihan medis pascabencana. 

    Pada sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025), Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa yang disiapkan baru gelombang pertama saja. Nantinya, mereka akan dirotasi setiap dua minggu.

    “Batch pertama kami akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini,” terang Budi kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Budi pun berharap agar Prabowo nantinya melepas keberangkatan nakes yang meliputi dokter, spesialis hingga perawat itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia bahkan meminta agar mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules. 

    Para nakes yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana Sumatra itu berasal dari rekrutmen terbuka. Asalnya dari organisasi profesi hingga sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) baik Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. 

    Menurut Budi, dokter-dokter yang dikirim pun berasal dari berbagai latar belakang, yakni koas atau magang, bahkan dokter umum yang mengorbankan pendapatannya untuk pergi ke Sumatra. 

    “Nanti dalam dua minggu kami putar lagi, Pak, 600 lagi, karena ini buat rumah sakit dan Puskesmas. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter, perawatnya yang di Aceh kena juga, jadi mereka masih ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi, butuh dibantu untuk tiga bulan kita rencanakan relawan dari luar,” terangnya. 

    Adapun dari segi sarana dan prasarana, Menkes sejak 2020 itu turut melaporkan bahwa ada 41 rumah sakit (RS) yang sempat tidak beroperasi sejak terjadinya bencana pada 26 November 2025. Sekarang, dia mengeklaim 100% sudah mulai beroperasi secara bertahap. 

    Fasilitas yang baru beroperasi yakni instalasi gawat darurat (IGD) serta ruangan operasi. Sementara itu, sebanyak 500 dari hampir 1.000 puskesmas yang ada turut terdampak. Namun, seiring dengan proses penanggulangan bencana, sebanyak 414 unit puskesmas sudah beroperasi.

    “Masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua sesudah rumah sakit beroperasi, Puskesmas ini akan kami operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan, Pak,” terang pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu. 

  • Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

    Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

    Dia menerangkan  pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

    “Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

    Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    “Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

    Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

    Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

    “Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

    Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

    “Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

    “Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

    Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

    “Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

  • Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

    Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara tetap tenang dan fokus bekerja meski menghadapi kritik dan cercaan. Menurutnya, kritik merupakan risiko yang wajar bagi pejabat yang bekerja keras demi kepentingan rakyat. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saudara-saudara kalau pejabat sudah kerja, saudara dimaki-maki, tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, tidak apa-apa itu risiko,” kata Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa yang terpenting bagi seluruh pejabat negara adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tetap setia pada kepentingan publik.

    Presiden Ke-8 RI itu juga meminta para pimpinan kementerian dan lembaga menilai kinerja bawahannya berdasarkan kerja nyata di lapangan.

    “Yang penting kita kerja untuk rakyat. Kita setia kepada rakyat, kita enggak ragu-ragu. Saya ingin semua pejabat nilai anak buahnya bekerja keras di lapangan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada aparat dan petugas yang menunjukkan dedikasi tinggi, terutama mereka yang bertugas di wilayah bencana dan kondisi ekstrem.

    Dia meminta pimpinan TNI dan Polri mengusulkan bentuk penghargaan yang layak, termasuk kenaikan pangkat, bagi personel yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan masyarakat. 

    “Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak,” tegasnya.

    Selain aparat keamanan, Prabowo juga menyoroti peran tenaga kesehatan dan petugas lain yang tetap bertahan di pos pelayanan di tengah situasi sulit. Menurutnya, dokter dan tenaga medis yang tidak meninggalkan tugasnya juga pantas mendapatkan apresiasi dari negara. 

    “Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan pos-nya itu juga harus dikasih penghargaan,” ujarnya.

    Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petugas di lapangan. Ia mengaku bangga dengan kinerja jajaran pemerintah dan aparat yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

    “Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan. Hormat saya kepada mereka. Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah dan petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) bukan solusi.

    Menurutnya, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

    “Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Bhima juga menyebut biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding.

    “Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” imbuhnya.

    Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Menurutnya, hal ini juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

    Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

    Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

    Sebelumnya, pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan skema pembinaan tambang ilegal itu bisa mencontoh yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal tersebut. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa, seharusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20–38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu empat tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan kerja masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan, 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt. Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang Dolar Singapura

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt. Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang Dolar Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan mata uang dalam bentuk rupiah-asing ketika menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto.

    Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dokumen yang disita berkaitan penambahan anggaran 15%-20% untuk kebutuhan di PUPR.

    “Dalam penggeledahan hari ini penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20%,” kata Budi, Senin (15/12/2025),

    Selain itu, Budi mengatakan penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Hariyanto dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar Singapura.

    Budi menyampaikan uang yang disita masih dalam proses hitung sehingga belum dapat diungkapkan kepada publik.

    “Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara,” jelas Budi.

    Budi menyebut membuka peluang untuk memeriksa Hariyanto. Hanya saja, tempat pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik.

    “Nanti kita lihat kebutuhan pemeriksaannya jika memang ada pihak-pihak lain yang dalam jumlah banyak biasanya penyidik melakukan penjatuhan pemeriksaan di lokasi sehingga jika nanti ada bahan atau keterangan lain yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut bisa segera dipenuhi oleh para terperiksa,” tandas Budi.

    Pada perkara ini, Abdul Wahid diduga meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

  • Meksiko Ancam Getok Tarif 50% untuk Produk RI, Mendag Bilang Begini

    Meksiko Ancam Getok Tarif 50% untuk Produk RI, Mendag Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara perihal rencana Meksiko mengenakan kenaikan tarif hingga 50% atas produk impor negara-negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa rencana tersebut belum secara resmi diterapkan Meksiko. Pihaknya berupaya agar Indonesia dikenakan pengecualian atas tarif tersebut melalui perjanjian dagang bilateral.

    “Belum ada ini [pengenaan tarif Meksiko], tetapi kan kita penginnya Indonesia enggak dikenakan tarif,” kata Budi kepada wartawan usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Oleh karena itu, dia menyatakan ingin mempercepat perjanjian dagang bilateral dengan Meksiko yang telah berlangsung sebelum wacana penerapan tarif mencuat.

    Ketika ditanya apakah perjanjian itu akan berbentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), Budi mengaku ingin meniru penetapan kerja sama dengan Peru (IP-CEPA) yang rampung dalam waktu relatif singkat.

    Menurutnya, dengan adanya perjanjian dagang antara Indonesia dengan Meksiko, maka klausul khusus mengenai pengecualian tarif akan dapat disepakati.

    “Diskusi untuk bilateral perjanjian dagangnya sudah berjalan, kemarin sudah ketemu, tapi kan nanti dijadwalkan ulang,” ungkap Budi.

    Mengutip Reuters pada Jumat (12/12/2025), Senat Meksiko dikabarkan telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

    Tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko.

    Ketentuan dalam RUU tarif yang disetujui ini disebut lebih longgar dibandingkan versi sebelumnya, yang mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk.

  • Airlangga Terbang ke AS Lusa, Lobi Tarif Impor 0% Khusus Sawit

    Airlangga Terbang ke AS Lusa, Lobi Tarif Impor 0% Khusus Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%. 

    Indonesia dan AS sejatinya telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS. 

    “Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut],” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara. 

    Akan tetapi, khusus untuk sawit, politisi Partai Golkar itu mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR). 

    “[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR,” ungkapnya. 

    Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu. 

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%. 

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Kerugian Ditaksir Rp35 Miliar

    Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Kerugian Ditaksir Rp35 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta memperkirakan kerugian dari kebakaran Pasar Induk Kramat Jati pada hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai Rp35 miliar.

    Miftahudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikappi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di area Los Buah C2 tersebut berdampak pada 350 tempat usaha pedagang.

    “Saat ini kondisi di lokasi berangsur kondusif dan masih dalam proses pendinginan serta pembersihan sisa material kebakaran. Adapun kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp35 miliar,” kata Miftahudin dalam keterangannya.

    Menurutnya, Pasar Induk Kramat Jati merupakan pusat distribusi buah yang beroperasi setiap hari dan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan komoditas ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong percepatan penanganan pascakebakaran agar para pedagang dapat kembali berjualan dan aktivitas distribusi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

    Selain itu, Ikappi juga mendorong realisasi bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pedagang terdampak secara tepat sasaran.

    Terkait pencegahan kejadian serupa di masa mendatang, Miftahudin juga berharap adanya koordinasi antara pengelola pasar, aparat kepolisian, hingga Damkar.

    Diberitakan sebelumnya, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur mengalami kebakaran pada Senin (15/12/2025) pagi, tepatnya di Blok C2 atau los buah. 

    Kejadian ini bermula ketika Pos Damkar Kramat Jati/5.14.1.1/Light Pressure mendapatkan informasi laporan kebakaran dari warga melalui telepon pukul 07.24 WIB.

    Sebanyak 16 unit dan 80 personel dengan Grup Jaga A (Ambon) langsung terjun ke lokasi kebakaran dan tiba pukul 07.28 WIB. Satu menit kemudian, tim melakukan upaya pemadaman.

    Tidak berselang lama, pasukan pendukung tiba di lokasi tersebut yang terdiri dari 2 unit bantuan dinas dan satu unit dari Jakarta Selatan. Sejumlah 15 personel pendukung juga tiba di lokasi sehingga total personel menjadi 95 orang dan 19 unit kendaraan pemadam.

    Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, api berhasil dipadamkan pukul 08.00 WIB, dibantu dengan dukungan 150 alat pemadam api ringan (APAR). Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa.

    “Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 08.00 WIB dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, sementara jumlah kerugian masih dalam proses inventarisasi,” ujar Isnawa melalui rilisnya.