Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Airlangga: Gak Apa-apa

    Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Airlangga: Gak Apa-apa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tercatat relatif tinggi masih berada dalam batas yang dapat dikelola, selama pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. 

    Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

    “Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun,” ujar Airlangga.

    Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang 3% dari produk domestik bruto (PDB), Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

    “Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai,” katanya kepada wartawan.

    Berdasarkan data pemerintah, APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari PDB. Angka tersebut melampaui outlook defisit sebesar 2,78% dari PDB dan target awal dalam APBN yang dipatok 2,53% dari PDB.

    Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.755,3 triliun atau 91,7% dari target Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari outlook belanja sebesar Rp3.621,3 triliun. 

    Pemerintah sebelumnya menyatakan tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal, sembari memastikan belanja negara mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional pada tahun-tahun mendatang.

  • Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana membuka akses gratis bagi masyarakat terhadap buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan pada pengujung tahun 2025. 

    Fadli berharap kebijakan ini dapat memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah nasional sekaligus memperkuat literasi kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat.

    Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” merupakan buku yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia, sejak perjalanan awal Nusantara, hingga situasi termutakhir pascaReformasi.

    Buku berjumlah 10 jilid ini disusun melalui proses penulisan selama satu tahun dengan melibatkan kerja kolaboratif 123 orang sejarawan, yang terdiri atas penulis, editor tiap jilid, serta editor umum dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

    Fadli Zon menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan, buku itu sudah dapat diakses oleh publik dalam format buku elektronik.

    “Kita sedang finalisasi. Kalau sudah rapi dan beres, dalam bentuk PDF-nya pasti gratis karena ini dibiayai oleh APBN,” kata Fadli di kompleks Kementerian Kebudayaan, Kamis, (8/1/2025)

    Menteri penyuka keris ini menyebut e-book Sejarah Indonesia akan didistribusikan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Dia juga membuka kemungkinan pendistribusian melalui situs-situs mitra lainnya guna memperluas jangkauan pembaca.

    Sementara itu, terkait akses terhadap versi fisiknya, Fadli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pencetakan dalam jumlah besar.

    “Sebagaimana kita ketahui, biaya pencetakan buku saat ini cukup tinggi. Buku ini juga berukuran besar sehingga jika dicetak atau dijual, harganya tentu akan mahal. Karena itu, pencetakan kemungkinan tetap dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kebutuhan Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, atau perguruan tinggi,” imbuhnya.

    Sampai saat ini, kata Fadli, pencetakan dalam skala masif masih belum dilakukan karena buku ini memang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, dirinya saat ini lebih memfokuskan upaya pada penyediaan versi PDF yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

    “Untuk tanggal pastinya kami belum dapat memastikan karena masih menunggu proses penyisiran ulang oleh tim editor umum dan editor jilid. Saya menargetkan pada Februari buku ini sudah dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

  • Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. 

    Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. 

    “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja. 

    Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.

    Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun. 

    Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.   

    Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun. 

  • Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai rencana pemerintah memangkas produksi batu bara menjadi di level sekitar 600 juta ton pada 2026 demi mengerek harga tidak akan bersifat jangka panjang.

    Adapun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton. 

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemangkasan produksi sebagai salah satu cara untuk mengangkat indeks harga batu bara global. Dengan pemangkasan produksi, diharapkan kondisi pasar batu bara global tidak menjadi over supply.

    “Apakah dengan pemangkasan akan mampu mengerek indeks harga global, saya melihat akan mampu tapi sebatas tidak untuk jangka panjang,” ucap Singgih kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Dia menuturkan, peningkatan permintaan importir China dalam mengantisipasi permintaan penambahan coal stockyard  di musim dingin bisa jadi sedikit menaikkan harga batu bara. Namun, tidak akan signifikan menaikkan harga untuk jangka panjang. 

    Singgih mengatakan bahwa untuk jangka panjang dan khususnya kepentingan China maupun India dalam menjaga harga energi bagi kepentingan industri, mereka terus berupaya meningkatkan produksi.

    “Dengan kondisi ini, apalagi China dan India sebagai pasar ekspor terbesar batu bara Indonesia, tentu dengan mengurangi produksi nasional menjadi 600 juta ton di 2026, saya memproyeksikan harga tidak akan naik secara signifikan,” imbuhnya.

    Dia pun menyebut, dapat dipastikan China dan India akan terus berupaya memainkan dan mengelola agar harga batu bara tidak akan naik tajam. Hal ini bakal dilakukan untuk kepentingan menjaga biaya energi dalam menggerakkan sektor energi.

    Singgih menambahkan bahwa pemangkasan produksi batu bara tahun ini jangan sampai mengganggu kebutuhan dalam negeri. Apalagi, dengan pemangkasan produksi tentunya persentase kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) harus naik.

    “Dan yang harus dijaga  keamanan pasokan batu bara di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan umum tetap terjaga,” kata Singgih.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pemangkasan produksi batu bara berpotensi mempengaruhi harga jika dilakukan konsisten.

    Namun, dampaknya terbatas karena harga batu bara juga sangat dipengaruhi permintaan global, khususnya dari China dan India, serta pasokan negara lain.  

    “Jadi benar ini bisa jadi upaya mengerek harga, tetapi kebijakan ini lebih bersifat upaya mempengaruhi harga [price support], bukan sebagai penentu utama harga,” kata Bisman.

    Dia berpendapat, bagi pengusaha, sisi positifnya margin bisa membaik jika harga naik. Namun, sebaliknya volumenya bisa turun. 

    Sementara bagi negara, harga yang lebih stabil mendukung PNBP dan penerimaan ekspor. 

    “Ruginya ada risiko penurunan setoran jika pemangkasan produksi terlalu besar,” ucap Bisman mengingatkan.

  • Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara Usai Sidang, Begini Isinya

    Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara Usai Sidang, Begini Isinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook ke awak media.

    Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

    “Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan,” ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

    Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

    Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026). 

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. 

    Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya. 

    Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

    Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan? 

    Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? 

    Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

    Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi? 

    Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

    Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami. 

    Nadiem Makarim. 

  • Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara Usai Sidang, Begini Isinya

    Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara ke Awak Media, Ini Isinya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook kepada awak media yang meliput di lokasi. 

    Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

    “Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan,” ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

    Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

    Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026). 

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. 

    Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya. 

    Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

    Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan? 

    Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? 

    Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

    Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi? 

    Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

    Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami. 

    Nadiem Makarim. 

  • Catalyst Wanti-wanti Kejahatan Siber Berbasis AI Meningkat Tahun Ini

    Catalyst Wanti-wanti Kejahatan Siber Berbasis AI Meningkat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya generatif AI, pada 2026 membawa tantangan serius terhadap meningkatnya kejahatan siber. Ancaman tersebut terutama berkaitan dengan maraknya penipuan daring dan kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi AI.

    Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

    Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

    “Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi kepqda Bisnis pada Kamis (8/1/2026). 

    Di Indonesia, Wahyudi menilai aparat penegak hukum perlu dibekali instrumen dan kapasitas yang memadai untuk mendeteksi kejahatan berbasis deepfake, seiring bergesernya modus kejahatan dari sekadar disinformasi menjadi penipuan berbasis teknologi canggih.

    Dia menambahkan selama ini upaya penanganan lebih banyak difokuskan pada disinformasi melalui mekanisme cek fakta. Namun, tantangan ke depan menuntut kemampuan teknis yang lebih kompleks, termasuk deteksi deepfake dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

    Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

    Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

    “Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.

    Rendahnya literasi tersebut membuat masyarakat rentan memberikan akses data pribadi ketika dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan institusi tertentu.

    Selain aspek teknis dan literasi, Wahyudi juga menyoroti tantangan dari sisi regulasi dan penegakan hukum. Hingga saat ini, peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta otoritas perlindungan data pribadi belum terbentuk.

    Padahal, menurut Wahyudi, UU PDP telah memuat ketentuan terkait pemrosesan data otomatis dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi.

    Wahyudi menegaskan penguatan kapasitas deteksi teknologi, percepatan penanganan kasus, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan instrumen hukum perlu dilakukan secara bersamaan untuk merespons ancaman kejahatan siber berbasis AI.

    Selain itu, Wahyudi juga menekankan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, mengingat Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait AI selain surat edaran pada 2023.

    Menurutnya, regulasi tersebut sebaiknya bersifat mengikat secara hukum namun tetap memberi ruang inovasi, agar potensi AI dapat dioptimalkan sekaligus memitigasi risiko yang menyertainya.

    “Jadi industri ataupun sektor-sektor tertentu termasuk pemerintahan lembaga itu masih tetap bisa berinovasi gitu ya di satu sisi tetapi di sisi yang lain mereka juga punya batas-batas punya bantuan gitu ya yang jelas,” ujarnya.

  • LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand meluncurkan proyek hunian baru di kawasan Park Serpong seluas 400 hektare (Ha).

    CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen melanjutkan pengembangan proyek skala kota Park Serpong. Salah satunya melalui peluncuran produk hunian yang terjangkau bertajuk Wonder Collection.

    “Park Serpong kami rancang sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Kehadiran Wonder Collection menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan hunian berkualitas dengan desain menarik dan harga yang tetap terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026)

    Wonder Collection berlokasi di klaster terbaru dengan konsep perencanaan kawasan yang matang. Koleksi ini menghadirkan fasad baru yang modern, sekaligus dilengkapi dengan french balcony yang terinspirasi dari The Peninsula Beverly Hills. Hotel mewah bintang 5 di Beverly Hills, California, tersebut memberikan pencahayaan alami lebih optimal serta sentuhan estetika Scandinavian modern.

    Wonder Collection terdiri dari beragam tipe hunian baru, yaitu Bronze Beverly Livin, Silver Beverly Livin, Urban Beverly Livin, TreeTops Beverly Livin, Gold Beverly Livin, dan GoldTops Beverly Livin.

    Menurut David Iman Santosa, dengan rentang harga mulai dari Rp300 jutaan hingga Rp900 jutaan, Wonder Collection menjadi pilihan menarik bagi berbagai kalangan pasangan muda, maupun keluarga.

    Dengan konsep hunian yang semakin variatif, fasilitas kawasan yang lengkap, serta harga yang kompetitif, Wonder Collection Park Serpong berpotensi melanjutkan tren positif penjualan Park Serpong dalam waktu dekat.

    Park Serpong, kota baru seluas 400 hektar yang dikembangkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand. Seiring waktu, LippoLand juga terus memperkuat Park Serpong dengan berbagai fasilitas penunjang gaya hidup modern dan berkualitas.

    LippoLand bersama Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) telah resmi meluncurkan Lentera National – Park Serpong, sekolah K–12 (TK–SMA) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

    Sekolah ini dirancang untuk menampung hingga 1.500 siswa dan akan dikembangkan dalam tiga tahap, lengkap dengan ruang kelas modern, laboratorium sains dan komputer, fasilitas seni dan olahraga, serta ruang ibadah dan komunitas.

    Selain itu, kebutuhan gaya hidup CityZen Park Serpong juga didukung dengan kehadiran Park Serpong Beach Club, fmx minimarket, serta berbagai tenant kuliner yang akan segera hadir, seperti Nasi Kapau Pangeran Mudo, Solaria, dan lainnya.

    Hingga akhir 2025, lebih dari 12.000 unit hunian Park Serpong telah terjual, mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk tinggal dan berinvestasi di kawasan ini.

    Sejak berkiprah pada pertengahan 1980-an, LippoLand telah membangun lima kota mandiri—Lippo Village, Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanjung Bunga Makassar, Holland Village Manado dan Park Serpong—serta mengembangkan 12 proyek berskala besar seperti Kemang Village, The St. Moritz dan Millenium Village.

    Lebih dari 10.000 unit telah berhasil dipasarkan dan lebih dari 55.000 unit properti dikelola oleh LippoLand. Salah satu proyek ikoniknya adalah San Diego Hills Memorial Park, taman pemakaman modern yang mengusung konsep lanskap asri dengan fasilitas lengkap seperti kapel, gedung konvensi dan restoran.

  • Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar apartemen di Jakarta mencatatkan penurunan pasokan unit baru yang signifikan sepanjang 2025. Terbatasnya suplai ini disinyalir terjadi akibat banyaknya pengembang yang memilih untuk menunda jadwal serah terima unit.

    Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, jumlah hunian vertikal yang masuk ke pasar hanya menyentuh angka 2.200 unit. Realisasi tersebut merosot hingga 50% dibandingkan total pasokan apartemen pada 2024 di kisaran 4.000 unit.

    “Sepanjang tahun 2025 itu hanya sekitar 2.200 unit yang masuk pasar, atau hampir separuhnya jika dibandingkan dengan tahun 2024,” ujar Ferry dalam paparan risetnya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ferry menjelaskan bahwa fenomena seretnya pasokan ini dipicu oleh realitas lapangan di mana banyak proyek yang semula dijadwalkan rampung pada akhir tahun justru terpaksa mundur ke 2026. Meski demikian, minimnya unit baru ini justru memberikan napas bagi pasar agar tidak kebanjiran stok berlebih (oversupply).

    Kendati demikian, Ferry menilai kondisi pasar apartemen di Jakarta secara umum mulai menunjukkan tren yang relatif stabil. Kendati belum mencapai fase ledakan permintaan (booming), pasar tidak lagi berada dalam tekanan yang dalam seperti periode sebelumnya.

    “Pasar apartemen Jakarta sepanjang 2025 bisa dibilang sudah berangsur stabil. Bukan booming, tapi juga tidak tertekan. Statusnya saat ini bisa dibilang moderat,” imbuhnya.

    Insentif PPN DTP Belum Optimal Dongkrak Penjualan Apartemen

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih lesu diserap oleh pasar apartemen.

    Ferry mengungkapkan, interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab minimnya efektivitas penyerapan insentif PPN DTP. Sehingga, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen apartemen. 

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry.

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni. 

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

  • Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah sempat hampir mengizinkan impor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair pada awal 2025. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena dinilai pasokan gas dalam negeri masih memadai. 

    Bahlil mengatakan pada awal tahun lalu terjadi dinamika tinggi yang membuat kebutuhan gas domestik melonjak, sementara pasokan mulai ketat karena telah terkontrak untuk pembeli luar negeri. 

    “Ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2025). 

    Dalam paparannya, Bahlil menerangkan lifting gas bumi pada 2025 mencapai rata-rata 951.800 boepd atau lebih rendah dari target APBN 2025 yang dipatok mencapai 1,005 juta boepd. 

    “Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri sebagiannya kita ekspor,” ujarnya. 

    Dia menerangkan kondisi produksi gas berbeda dengan minyak. Produksi gas harus selaras dengan permintaan pasar. Pasalnya, gas tidak dapat disimpan terlalu lama.

    Adapun, dalam hal pemanfaatan gas, Bahlil menyebut, dari total produksi gas 5.600 BBtud, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud telah dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sianya 31% atau 1.691 BBtud diekspor. 

    “Dari 69% [konsumsi domestik] itu adalah [untuk] hilirisasinya 37%,” tuturnya. 

    Sementara itu, Bahlil memastikan pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026. 

    Bahlil mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas. 

    “Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam kesempatan terpisah. 

    Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.