Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • iPhone Diprediksi Tembus 247 Juta Pengiriman 2025, IDC: Rekor Baru

    iPhone Diprediksi Tembus 247 Juta Pengiriman 2025, IDC: Rekor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA—  International Data Corporation (IDC) memperkirakan Apple akan mengirimkan 247,4 juta unit iPhone pada 2025. 

    Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah perusahaan dan mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 6,1%. Lonjakan penjualan iPhone 17 pada musim liburan tersebut membuat IDC menaikkan proyeksi pasar smartphone.

    Dari sebelumnya hanya tumbuh 1%, pasar smartphone global kini diproyeksikan naik 1,5% menjadi 1,25 miliar unit pada 2025. Revisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja iPhone 17, termasuk di pasar Tiongkok.

    Direktur Riset Senior IDC, Nabila Popal, mengatakan lonjakan permintaan di Tiongkok pasar terbesar Apple membuat perusahaan itu menempati posisi teratas pada Oktober dan November. Berdasarkan data bulanan IDC untuk Tiongkok, Apple menguasai lebih dari 20% pangsa pasar, mengungguli para pesaingnya. Kondisi tersebut membuat IDC mengubah perkiraan kinerja Apple di Tiongkok untuk 2025.

    “Hal ini mendorong IDC untuk merevisi proyeksi pertumbuhan kuartal keempat Apple di Tiongkok dari 9% menjadi 17% secara tahunan (YoY),” kata Nabila dikutip dari laman PhoneArena pada Rabu (3/12/2025). 

    Namun, optimisme untuk 2025 tidak berlanjut pada proyeksi 2026. Bukan karena melemahnya minat konsumen, tetapi akibat strategi baru Apple dalam merilis iPhone 18.

    Model iPhone 18 Pro dan iPhone Fold disebut akan meluncur pada September 2026, sementara iPhone 18 versi standar diperkirakan baru hadir pada musim semi 2027. 

    Perubahan jadwal ini membuat IDC memperkirakan pengiriman perangkat iOS turun 4,2% pada 2026. Penurunan itu diperparah oleh potensi kekurangan pasokan memori global yang dapat memicu kenaikan harga dan menghambat produksi.

    Secara keseluruhan, pasar smartphone pada 2026 diperkirakan menyusut 0,9%. Meski begitu, IDC memproyeksikan pasar kembali pulih mulai 2027. Apple disebut akan kembali mencatatkan pertumbuhan seiring normalnya ritme peluncuran produk serta membaiknya kondisi pasokan komponen.

  • OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform dompet digital OVO mencatat peningkatan adopsi QRIS oleh pengguna hingga 61% sepanjang 2025. 

    Kenaikan ini turut mendorong pertumbuhan transaksi hingga 35% bagi 700.000 pelaku UMKM di Indonesia yang tergabung di dalam platform OVO.

    “Dampak dari QRIS yang kami hadirkan, kami melihat peningkatan dari transaksi QRIS mencapai 61%,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono dalam acara Catatan Akhir Tahun OVO 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta.

    OVO telah menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS sebagian besar UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten. Eddie mengatakan inklusivitas layanan OVO turut merangkul UMKM di berbagai pelosok Indonesia, termasuk Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    UMKM perempuan juga berperan besar, mencapai hampir 50% dari total UMKM yang tumbuh bersama OVO, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan UMKM perempuan tertinggi.

    Eddie mengatakan sepanjang 2025 masyarakat semakin mengandalkan OVO untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari transportasi, makanan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kategori makanan menjadi yang paling dominan digunakan. Aneka ayam, bakso, dan nasi goreng tercatat sebagai tiga jenis kuliner yang paling sering dibeli melalui QRIS OVO.

    Pertumbuhan pesat juga tampak pada fitur Rek-Wallet OVO Nabung by Superbank yang meluncur pada Mei 2025. Pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung mencatat rata-rata peningkatan saldo hingga dua kali lipat, disertai kenaikan frekuensi transaksi hingga 60% per bulan.

    Selain itu, 1 dari 3 Mitra Pengemudi Grab kini memanfaatkan OVO Nabung sebagai dompet dan tabungan digital harian, mencerminkan tingginya adopsi produk Rek-Wallet di berbagai lapisan masyarakat.

    OVO juga memperluas akses pembayaran melalui integrasi QRIS di ekosistem Grab. Pengguna kini cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan Mitra Pengemudi untuk membayar layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabMart. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 40 juta transaksi lewat QRIS Grab oleh jutaan pengguna di berbagai daerah.

    OVO mengungkap telah menemukan sejumlah akun yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Atas temuan tersebut, perusahaan melakukan pemblokiran. Eddie mengatakan jumlah akun yang diblokir mencapai sekitar 7.000 akun melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol) dalam dua periode, yakni Januari–Februari 2025 dan Juli–Agustus 2025.

    Dia menambahkan jumlah pemblokiran di luar program tersebut sebenarnya lebih besar.

    “Secara keseluruhan sebenarnya lebih dari itu, dan kami juga laporkan secara berkala ke PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Eddie.

    Dia menjelaskan OVO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, dan Bank Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Menurut Eddie, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil positif dengan penurunan transaksi judi online hingga 97%.

    Lebih lanjut, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan senilai Rp6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi melalui layanan GrabModal.

    Memasuki 2026, Eddie memaparkan OVO akan memprioritaskan penguatan teknologi, keamanan digital, perluasan akses bagi pengguna dan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan mitra strategis.

    Strategi tersebut mencakup penguatan teknologi dan infrastruktur pembayaran melalui kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran nasional dan mitra cloud computing global; inovasi produk serta perluasan akses finansial termasuk kemudahan pembayaran QRIS dalam ekosistem Grab; serta pengembangan ekosistem terbuka dan terintegrasi di berbagai platform digital dalam maupun luar negeri.

    “OVO memperkuat kemitraan dengan regulator, pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah,” ujar Eddie.

  • OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    OVO Catat Peningkatan Transaksi QRIS 61% Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform dompet digital OVO mencatat peningkatan adopsi QRIS oleh pengguna hingga 61% sepanjang 2025. 

    Kenaikan ini turut mendorong pertumbuhan transaksi hingga 35% bagi 700.000 pelaku UMKM di Indonesia yang tergabung di dalam platform OVO.

    “Dampak dari QRIS yang kami hadirkan, kami melihat peningkatan dari transaksi QRIS mencapai 61%,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono dalam acara Catatan Akhir Tahun OVO 2025 pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta.

    OVO telah menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS sebagian besar UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten. Eddie mengatakan inklusivitas layanan OVO turut merangkul UMKM di berbagai pelosok Indonesia, termasuk Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    UMKM perempuan juga berperan besar, mencapai hampir 50% dari total UMKM yang tumbuh bersama OVO, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan UMKM perempuan tertinggi.

    Eddie mengatakan sepanjang 2025 masyarakat semakin mengandalkan OVO untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari transportasi, makanan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kategori makanan menjadi yang paling dominan digunakan. Aneka ayam, bakso, dan nasi goreng tercatat sebagai tiga jenis kuliner yang paling sering dibeli melalui QRIS OVO.

    Pertumbuhan pesat juga tampak pada fitur Rek-Wallet OVO Nabung by Superbank yang meluncur pada Mei 2025. Pengguna yang melakukan upgrade ke OVO Nabung mencatat rata-rata peningkatan saldo hingga dua kali lipat, disertai kenaikan frekuensi transaksi hingga 60% per bulan.

    Selain itu, 1 dari 3 Mitra Pengemudi Grab kini memanfaatkan OVO Nabung sebagai dompet dan tabungan digital harian, mencerminkan tingginya adopsi produk Rek-Wallet di berbagai lapisan masyarakat.

    OVO juga memperluas akses pembayaran melalui integrasi QRIS di ekosistem Grab. Pengguna kini cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan Mitra Pengemudi untuk membayar layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabMart. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 40 juta transaksi lewat QRIS Grab oleh jutaan pengguna di berbagai daerah.

    OVO mengungkap telah menemukan sejumlah akun yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Atas temuan tersebut, perusahaan melakukan pemblokiran. Eddie mengatakan jumlah akun yang diblokir mencapai sekitar 7.000 akun melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol) dalam dua periode, yakni Januari–Februari 2025 dan Juli–Agustus 2025.

    Dia menambahkan jumlah pemblokiran di luar program tersebut sebenarnya lebih besar.

    “Secara keseluruhan sebenarnya lebih dari itu, dan kami juga laporkan secara berkala ke PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan],” kata Eddie.

    Dia menjelaskan OVO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, dan Bank Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Menurut Eddie, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil positif dengan penurunan transaksi judi online hingga 97%.

    Lebih lanjut, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan senilai Rp6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi melalui layanan GrabModal.

    Memasuki 2026, Eddie memaparkan OVO akan memprioritaskan penguatan teknologi, keamanan digital, perluasan akses bagi pengguna dan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan mitra strategis.

    Strategi tersebut mencakup penguatan teknologi dan infrastruktur pembayaran melalui kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran nasional dan mitra cloud computing global; inovasi produk serta perluasan akses finansial termasuk kemudahan pembayaran QRIS dalam ekosistem Grab; serta pengembangan ekosistem terbuka dan terintegrasi di berbagai platform digital dalam maupun luar negeri.

    “OVO memperkuat kemitraan dengan regulator, pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah,” ujar Eddie.

  • Susul Indosat, Giliran AWS Gandeng NVIDIA Bangun AI Factories

    Susul Indosat, Giliran AWS Gandeng NVIDIA Bangun AI Factories

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa komputasi awan, Amazon Web Services (AWS), secara resmi mengumumkan peluncuran infrastruktur sistem AI terbarunya bertajuk “AI Factories”. Hal serupa lebih dahulu dilakukan oleh PT Indosat Tbk.

    Nantinya, infrastruktur ini memungkinkan korporasi besar dan pemerintahan untuk menjalankan sistem kecerdasan buatan (AI) AWS secara mandiri di dalam pusat data (data center) pribadi mereka sendiri. 

    Melansir dari TechCrunch Rabu (03/12/2025), dalam skema kemitraan ini, AWS menawarkan fleksibilitas, pelanggan menyediakan fasilitas pusat data serta pasokan listrik, sementara AWS akan memasang, mengelola sistem AI tersebut, dan mengintegrasikannya dengan layanan cloud AWS lainnya secara mulus.

    Dengan mengadopsi konsep ini, organisasi memiliki kontrol sepenuhnya atas data sensitif mereka. Artinya, data tidak perlu dikirim ke server pembuat model AI pihak ketiga dan perangkat keras yang digunakan tidak dibagi dengan penyewa lain, sehingga memitigasi risiko data jatuh ke tangan kompetitor atau musuh asing.

    Perusahaan yang menggunakan sistem ini diberikan keleluasaan untuk memilih antara unit pemrosesan grafis (GPU) Blackwell terbaru dari Nvidia atau chip Amazon yang baru diluncurkan, Trainium3. 

    Infrastruktur ini juga akan didukung oleh jaringan, penyimpanan, basis data, dan sistem keamanan buatan AWS, serta dapat mengakses Amazon Bedrock dan AWS SageMaker AI untuk kebutuhan pelatihan model.

    Penggunaan nama “AI Factories” sendiri bukanlah kebetulan. Istilah ini sebelumnya telah dipopulerkan lebih dulu oleh Nvidia untuk menyebut sistem perangkat keras mereka yang dirancang khusus untuk beban kerja AI, mulai dari chip GPU hingga teknologi jaringan. 

    Kedua perusahaan telah mengonfirmasi bahwa produk AWS ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi strategis mereka. 

    Diketahui, AWS tidak melenggang sendirian dalam strategi ini. Pada Oktober lalu, Microsoft telah lebih dulu memperkenalkan konsep serupa untuk mengakomodasi beban kerja OpenAI, sekaligus menawarkan “Azure Local” sebagai solusi perangkat keras terkelola yang dapat diimplementasikan langsung di lokasi pelanggan demi menjawab isu kedaulatan data di berbagai negara. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

    “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

    Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum. 

    Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

    “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

    Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

    “Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

    Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

    Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi. 

    Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Komdigi Salurkan 32 Starlink Bantu Korban Banjir-Longsor Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

    Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

    Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

    Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari. 

    Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

    Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. 

    Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

    Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. 

    Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

  • Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto mengaku telah mengevaluasi sejumlah metode pengiriman logistik lewat udara untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu di lokasi-lokasi yang terisolasi. Termasuk kasus beras pecah saat dijatuhkan dari helikopter.

    Panglima TNI juga memastikan distribusi bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra terus dilakukan secara intensif, termasuk ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    “Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, jadi saat ke tanah tidak hancur,” jelasnya saat konferensi pers penanganan bencana banjir Sumatra di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain helibox, Panglima TNI juga mengatakan bantuan juga dikirim menggunakan payung udara melalui pesawat Hercules. Upaya tersebut sudah dilakukan di Aceh Tamiang. 

    Dia menekankan bahwa saat ini TNI kembali mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk melanjutkan distribusi menggunakan carrier delivery system.

    Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa cara distribusi sebelumnya menyebabkan beras pecah. Agus menceritakan bahwa dalam operasi sebelumnya, sebuah heli tidak dapat mendarat karena adanya kabel yang menghalangi. Pilot kemudian memutuskan untuk tetap menjatuhkan bantuan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkannya, meski ada sebagian beras yang tercecer.

    “Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

    Senada, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjutak menambahkan bahwa proses dropping logistik memang memiliki tantangan tersendiri, terutama karena helikopter tidak bisa mendarat sembarangan.

    “Tadi memang sudah dijelaskan soal dropping. Jadi heli itu tidak bisa mendarat di mana pun, landasannya harus siap. Karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ujar KSAD.