Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hingga 3 Desember 2025, layanan di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara bertahap. Di Aceh, sekitar 50% jaringan telah pulih, sementara di Sumatra Utara mencapai 92%, dan lebih dari 97% layanan di Sumatra Barat sudah kembali normal.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan proses pemulihan jaringan menghadapi tantangan kompleks akibat pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber karena banjir dan longsor.

    “Di situasi kritis seperti ini, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim,” kata Desmond dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, lanjut Desmond, Indosat mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM, sekaligus menyediakan satellite link pada hub utama guna memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Dia menjelaskan bahwa Indosat berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Meutya Hafid, serta bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat.

    “Dukungan bersama ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan mempercepat pemulihan layanan,” kata Desmond.

    Selain langkah teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan diri, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dengan bayi.

    Desmond memastikan Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyesuaikan dukungan sesuai perkembangan situasi.

    “Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Desmond.

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMR ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli sebelumnya menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

    “Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

    Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

    Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

    “Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

    Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

    “Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

    Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

  • Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Energi Baru (IEB), agen pemegang merek (APM) Maxus di Indonesia, bekerja sama dengan Grab Indonesia melalui penyediaan 50 unit Maxus Mifa 9 untuk armada layanan premium GrabExecutive berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    Chief Operating Officer PT IEB, Yudhy Tan menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah lanjutan Maxus dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di segmen layanan transportasi premium.

    Kemitraan ini juga disebut menjadi momentum bagi Maxus untuk memperluas kehadiran di pasar kendaraan listrik kelas atas, seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan mobilitas premium.

    “Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan Grab Indonesia,” ujar Yudhy dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    Director of Grab Indonesia, Halim Wijaya menambahkan, GrabExecutive dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi premium dengan fokus pada kenyamanan dan ruang kabin yang lebih lega. Menurutnya, Maxus Mifa 9 dipilih untuk mendukung ekspansi layanan tersebut.

    “GrabExecutive menawarkan pengalaman first-class ride experience yang penuh kemewahan dan ketenangan, dan Maxus Mifa 9 menjadi pilihan kendaraan yang tepat untuk mendukung ekspansi kami di segmen layanan eksklusif ini,” ujar Halim.

    Dari sisi operasional, penggunaan kendaraan listrik dinilai berpotensi menekan biaya operasional karena konsumsi energi yang lebih efisien serta jumlah komponen mekanis yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Grab menilai hal ini sejalan dengan target keberlanjutan perusahaan.

    Dengan kombinasi faktor kenyamanan, keamanan, serta efisiensi operasional, Maxus Mifa 9 diproyeksikan menjadi salah satu opsi pendukung pertumbuhan layanan GrabExecutive yang menyasar segmen premium dan ramah lingkungan.

    Sebagai tambahan informasi, Maxus telah mulai memproduksi lokal model mobil listrik tersebut di pabrik PT National Assemblers yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

    Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Maxus tercatat sebesar 164 unit pada Januari-Oktober 2025. Sementara itu, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Maxus tercatat 116 unit pada periode yang sama.

  • Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penanganan jalan nasional pascabencana di Sumatra bakal dikebut rampung sebelum memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Adapun, saat ini konektivitas darat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan masih dalam tahap penanganan dan pemulihan konstruksi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penanganan darurat bencana dilaksanakan selama 24 jam agar seluruh konektivitas utama di tiga provinsi tersebut dapat segera kembali tembus guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada Nataru 2025/2026.

    “Sebagian besar jalur sudah kita upayakan. Beberapa daerah yang penting hari ini sudah bisa diakses tetapi belum terbuka sepenuhnya, termasuk jalur dari Sumatra Utara ke arah Tapanuli. Untuk di Aceh juga masih ada banjir di sejumlah titik, masih mencapai 80 cm sehingga alat berat belum bisa masuk,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU hingga 2 Desember 2025, total terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional. Di Provinsi Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

    Sebagai upaya penanganan darurat jembatan putus, Kementerian PU saat ini mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas. Menteri Dody berharap kondisi cuaca di lokasi terdampak bencana Sumatera dapat membaik sehingga proses percepatan penanganan konektivitas infrastruktur dapat berjalan lancar. 

    “Di Sigli–Bireuen dan arah Sibolga, akses sudah terbuka, tetapi baru kemarin kendaraan kecil yang bisa lewat. Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut,” kata Menteri Dody. 

    Di Sumatera Utara, terdapat 144 titik longsor dan 20 banjir yang mengakibatkan kerusakan pada 25 ruas jalan serta 4 jembatan nasional. Kondisi jalan menuju Tapanuli bagian utara, tengah, dan selatan masih menjadi fokus penanganan Kementerian PU karena menjadi satu-satunya akses logistik darat.

    Selanjutnya di Provinsi Sumatra Barat terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengakibatkan gangguan pada 30 ruas jalan nasional serta 3 jembatan mengalami scoring. 

    Selain mobilisasi Jembatan Bailey, Kementerian PU juga mengupayakan perbaikan-perbaikan pada jalan nasional dengan pengisian agregat dan aspal pada jalan amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT), penutupan longsoran dengan terpal, penimbunan ulang dan pemadatan. Diharapkan, seluruh pekerjaan dapat selesai paling lambat 16 Desember 2025.