Author: Bisnis.com

Imbas Materi Mens Rea, Pemuda NU dan Muhammadiyah Laporkan Pandji ke Polda Metro Jaya

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut membawakan materi saat stand up comedy bertajuk “Mens Rea” di Jakarta.

Hal ini dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

“Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

Lebih jauh, materi stand up comedy yang viral di media sosial itu juga dinilai telah mencederai martabat, khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

“Tentu ini kan sangat mencederai untuk saya dan khususnya teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah,” imbuhnya.

Dia pun berharap agar kasus ini bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk Pandji untuk dimintai klarifikasi.

“Kalau bisa secepatnya untuk dipanggil untuk diklasifikasi dan kalau ada memang berikut bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti secepatnya bisa diproses,” pungkasnya.

Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi terkait materi stand up comedy di acara Mens Rea.

Dalam hal ini, terlapor alias Pandji dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 300 dan 301 KUHP. Pasal ini pada intinya berkaitan dengan tindak pidana penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain atau kelompok atas dasar agama.

“Benar diterima laporan 8 Desember 2026, dilaporkan Pasal 300 dan 301 KUHP,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

08/01/2026 22:45
Manfaat Tersembunyi Ruter Wi-Fi: Pusat Penyimpanan hingga Powerbank

Bisnis.com, JAKARTA — Ruter Wi-Fi di rumah ternyata mempunyai banyak fungsi yang bisa memudahkan aktivitas sehari-hari. Ruter tidak hanya berfungsi sebagai penyebar Wi-Fi tetapi bisa juga menjadi pusat penyimpanan hingga sumber daya untuk perangkat lain seperti Powerbank.

Selama ini, apa yang Anda ketahui tentang fungsi Ruter? banyak orang yang tidak sadar ternyata Ruter Wi-Fi di rumah mempunyai port USB di bagian belakang. Kebanyakan dari mereka membiarkan port USB tersebut terbengkalai, padahal port USB ini mempunyai banyak fungsi.

Setelah mengetahui fungsi nya, pasti Anda akan berpikir kembali, kenapa tidak dari dulu untuk memanfaatkan nya?

Mengutip dari MUO Kamis (08/01/2025), berikut ini beragam fungsi Ruter Wi-Fi

1. Ruter bisa anda gunakan sebagai penyimpanan bersama (NAS)

Dengan ini Anda bisa berbagi file tanpa perlu membeli perangkat tambahan. Caranya, Anda bisa mencolokkan hard drive atau flashdisk ke port USB Ruter. Setelah diatur lewat menu pengaturan Ruter, semua perangkat yang terhubung ke Wi-Fi bisa mengakses file di dalamnya.

Artinya, Anda bisa berbagi file tanpa perlu kirim lewat email atau menyimpan di cloud. File tetap berada di rumah, sehingga lebih aman dan privasi lebih terjaga. Beberapa Ruter bahkan bisa langsung memutar video ke TV sebagai server media.

2. Mengubah printer lama menjadi printer nirkabel

Jangan buru-buru mengganti printer lama Anda, karena satu port USB dapat menyelamatkan perangkat keras yang masih berfungsi dengan baik. Jika Anda punya printer lama yang belum mendukung Wi-Fi, jangan buru-buru dibuang. Cukup hubungkan printer ke port USB Ruter.

Dengan cara ini, semua perangkat di jaringan Wi-Fi bisa mencetak secara nirkabel, sama seperti menggunakan printer modern. Cara ini cocok untuk memanfaatkan perangkat lama yang masih berfungsi dengan baik.

3. Membuat sistem cadangan data otomatis

Ruter juga bisa digunakan untuk mencadangkan data secara otomatis. Hard drive yang terhubung ke Ruter bisa dijadikan tempat backup komputer.

Pengguna Windows maupun Mac bisa mengatur agar data penting tersimpan otomatis tanpa perlu repot. Cadangan data ini lebih cepat karena dilakukan di jaringan lokal dan tidak tergantung pada internet atau layanan cloud.

4. Berbagi file dengan aman di jaringan rumah

Melalui port USB, Ruter bisa diatur sebagai server file (FTP). Dengan begitu, pengguna di jaringan rumah dapat membuka, mengunduh, atau menyimpan file ke penyimpanan bersama.

Fitur ini cocok untuk penggunaan di dalam rumah. Namun, sebaiknya tidak dibuka ke internet tanpa keamanan tambahan karena FTP standar tidak terenkripsi.

5. Koneksi internet cadangan

Beberapa Ruter memungkinkan Anda menyambungkan modem USB 4G atau LTE. Jika internet utama dari ISP mati, Ruter bisa otomatis beralih ke jaringan seluler. Fitur ini sangat berguna bagi pekerja dari rumah atau usaha kecil agar tetap terhubung meskipun internet utama bermasalah.

6. Mengisi daya perangkat kecil

Port USB pada Ruter juga bisa Anda gunakan disaat terdesak, port USB bisa digunakan mengisi daya untuk perangkat kecil seperti jam pintar, pelacak kebugaran, atau perangkat IoT. Meskipun pengisian berjalan sedikit lamban, cara ini dapat membantu Anda disaat colokan listrik terbatas. Beberapa alat seperti lampu LED kecil atau sensor juga bisa langsung menyala dari port USB Ruter.

Sekarang Anda mengetahui, sebenarnya Ruter yang ada di rumah memiliki kemampuan lebih dari sekedar membagikan Wi-Fi. Dengan satu port USB saja, Ruter bisa menjadi penyimpanan bersama, alat pencadangan data, server media, printer nirkabel, hingga sumber daya untuk perangkat lain.

Jika Ruter Anda masih memiliki port USB, sebaiknya manfaatkan fitur ini. Tanpa perlu membeli perangkat mahal, Anda sudah bisa mendapatkan banyak fungsi tambahan dari Ruter yang sudah Anda miliki. (Nur Amalina)

08/01/2026 22:16
XLSMART Nilai Target 60 Mbps Realistis di Perkotaan, Tantangan Masih di Luar Kota

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menilai target pemerintah untuk meningkatkan kecepatan rata-rata layanan internet bergerak menjadi 60 Mbps pada 2026 dapat dicapai, terutama di wilayah perkotaan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur jaringan.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART, Alvin Aslam, mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

08/01/2026 22:02
Prabowo Bakal Siapkan Dana Pensiun Atlet dan Pelatih, Ini Bocoran Erick Thohir

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga nasional membawa paradigma baru, tidak hanya menuntut prestasi tetapi juga menjamin masa depan atlet dan pelatih.

Hal tersebut disampaikan Erick usai menghadiri agenda penyerahan Bonus Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Erick mengatakan Presiden Prabowo memberikan visi yang berbeda dibandingkan sebelumnya, terutama dalam memandang prestasi olahraga sebagai kehormatan bangsa sekaligus investasi jangka panjang bagi atlet.

“Bapak Presiden benar-benar mendorong kita untuk berprestasi mengibarkan Merah Putih dan juga diapresiasi dengan bonus yang bukan sekadar penghargaan, tetapi sebagai tabungan untuk masa depan atlet,” ujarnya.

Menurut Erick, Presiden Prabowo bahkan secara langsung menanyakan rencana karier para atlet satu per satu saat bersalaman. Dari dialog tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet dan pelatih.

“Beliau langsung berpesan ke saya untuk menyiapkan dana pensiun atlet dan pelatih ke depan. Saya jawab siap,” katanya.

Erick menilai arahan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan atlet setelah masa kompetisi berakhir.

Terkait agenda ke depan, Erick menyebut Kemenpora akan segera menggelar rapat bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat untuk membahas persiapan Asian Games. Evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga akan dilakukan sebelum penetapan target.

“Kami akan evaluasi dulu, baru nanti cabor-cabor dipanggil untuk bicara target,” ucapnya.

Erick juga menyoroti capaian Indonesia di Asian Games yang masih fluktuatif. Ia mencatat sebelum 2018 Indonesia hanya meraih empat medali emas. Saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia melonjak dengan 31 emas, namun turun menjadi tujuh emas di China pada 2023.

“Bahkan kemarin ada hampir tiga nomor yang kita emas tidak dipertandingkan, artinya kembali ke empat. Nah ini yang ingin kita lihat, apakah bisa lebih dari empat ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick turut mengapresiasi peran pimpinan cabang olahraga yang aktif mendampingi atlet dalam kompetisi.

“Saya melihat banyak pimpinan cabor hadir langsung di arena, termasuk Ibu Yenni Wahid. Ini juga yang diapresiasi Bapak Presiden, pimpinan cabor yang peduli, hadir, dan mendorong atletnya untuk terus berprestasi,” pungkas Erick.

08/01/2026 22:00
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Airlangga: Gak Apa-apa

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tercatat relatif tinggi masih berada dalam batas yang dapat dikelola, selama pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

“Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun,” ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang 3% dari produk domestik bruto (PDB), Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

“Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai,” katanya kepada wartawan.

Berdasarkan data pemerintah, APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari PDB. Angka tersebut melampaui outlook defisit sebesar 2,78% dari PDB dan target awal dalam APBN yang dipatok 2,53% dari PDB.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.755,3 triliun atau 91,7% dari target Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari outlook belanja sebesar Rp3.621,3 triliun.

Pemerintah sebelumnya menyatakan tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal, sembari memastikan belanja negara mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional pada tahun-tahun mendatang.

08/01/2026 21:30
Fadli Zon Targetkan Buku Sejarah Baru Indonesia Diakses Gratis Mulai Februari

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana membuka akses gratis bagi masyarakat terhadap buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan pada pengujung tahun 2025.

Fadli berharap kebijakan ini dapat memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah nasional sekaligus memperkuat literasi kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat.

Buku yang berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” merupakan buku yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia, sejak perjalanan awal Nusantara, hingga situasi termutakhir pascaReformasi.

Buku berjumlah 10 jilid ini disusun melalui proses penulisan selama satu tahun dengan melibatkan kerja kolaboratif 123 orang sejarawan, yang terdiri atas penulis, editor tiap jilid, serta editor umum dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Fadli Zon menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan, buku itu sudah dapat diakses oleh publik dalam format buku elektronik.

“Kita sedang finalisasi. Kalau sudah rapi dan beres, dalam bentuk PDF-nya pasti gratis karena ini dibiayai oleh APBN,” kata Fadli di kompleks Kementerian Kebudayaan, Kamis, (8/1/2025)

Menteri penyuka keris ini menyebut e-book Sejarah Indonesia akan didistribusikan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Dia juga membuka kemungkinan pendistribusian melalui situs-situs mitra lainnya guna memperluas jangkauan pembaca.

Sementara itu, terkait akses terhadap versi fisiknya, Fadli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pencetakan dalam jumlah besar.

“Sebagaimana kita ketahui, biaya pencetakan buku saat ini cukup tinggi. Buku ini juga berukuran besar sehingga jika dicetak atau dijual, harganya tentu akan mahal. Karena itu, pencetakan kemungkinan tetap dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kebutuhan Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, atau perguruan tinggi,” imbuhnya.

Sampai saat ini, kata Fadli, pencetakan dalam skala masif masih belum dilakukan karena buku ini memang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, dirinya saat ini lebih memfokuskan upaya pada penyediaan versi PDF yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

“Untuk tanggal pastinya kami belum dapat memastikan karena masih menunggu proses penyisiran ulang oleh tim editor umum dan editor jilid. Saya menargetkan pada Februari buku ini sudah dapat diakses oleh publik,” jelasnya.

08/01/2026 21:15
Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.

Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.

Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun.

Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.

Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun.

08/01/2026 21:02
Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai rencana pemerintah memangkas produksi batu bara menjadi di level sekitar 600 juta ton pada 2026 demi mengerek harga tidak akan bersifat jangka panjang.

Adapun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemangkasan produksi sebagai salah satu cara untuk mengangkat indeks harga batu bara global. Dengan pemangkasan produksi, diharapkan kondisi pasar batu bara global tidak menjadi over supply.

“Apakah dengan pemangkasan akan mampu mengerek indeks harga global, saya melihat akan mampu tapi sebatas tidak untuk jangka panjang,” ucap Singgih kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Dia menuturkan, peningkatan permintaan importir China dalam mengantisipasi permintaan penambahan coal stockyard di musim dingin bisa jadi sedikit menaikkan harga batu bara. Namun, tidak akan signifikan menaikkan harga untuk jangka panjang.

Singgih mengatakan bahwa untuk jangka panjang dan khususnya kepentingan China maupun India dalam menjaga harga energi bagi kepentingan industri, mereka terus berupaya meningkatkan produksi.

“Dengan kondisi ini, apalagi China dan India sebagai pasar ekspor terbesar batu bara Indonesia, tentu dengan mengurangi produksi nasional menjadi 600 juta ton di 2026, saya memproyeksikan harga tidak akan naik secara signifikan,” imbuhnya.

Dia pun menyebut, dapat dipastikan China dan India akan terus berupaya memainkan dan mengelola agar harga batu bara tidak akan naik tajam. Hal ini bakal dilakukan untuk kepentingan menjaga biaya energi dalam menggerakkan sektor energi.

Singgih menambahkan bahwa pemangkasan produksi batu bara tahun ini jangan sampai mengganggu kebutuhan dalam negeri. Apalagi, dengan pemangkasan produksi tentunya persentase kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) harus naik.

“Dan yang harus dijaga keamanan pasokan batu bara di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan umum tetap terjaga,” kata Singgih.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pemangkasan produksi batu bara berpotensi mempengaruhi harga jika dilakukan konsisten.

Namun, dampaknya terbatas karena harga batu bara juga sangat dipengaruhi permintaan global, khususnya dari China dan India, serta pasokan negara lain.

“Jadi benar ini bisa jadi upaya mengerek harga, tetapi kebijakan ini lebih bersifat upaya mempengaruhi harga [price support], bukan sebagai penentu utama harga,” kata Bisman.

Dia berpendapat, bagi pengusaha, sisi positifnya margin bisa membaik jika harga naik. Namun, sebaliknya volumenya bisa turun.

Sementara bagi negara, harga yang lebih stabil mendukung PNBP dan penerimaan ekspor.

“Ruginya ada risiko penurunan setoran jika pemangkasan produksi terlalu besar,” ucap Bisman mengingatkan.

08/01/2026 20:13
Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara Usai Sidang, Begini Isinya

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook ke awak media.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

“Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan,” ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026).

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim.

08/01/2026 19:30
Nadiem Titip Surat Usai Dilarang Bicara ke Awak Media, Ini Isinya!

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook kepada awak media yang meliput di lokasi.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

“Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan,” ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026).

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim.

08/01/2026 19:30