Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyebutkan potongan biaya jasa penumpang dan pesawat (PJP2U dan PJP4U) membuat pendapatan turun. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengaku potongan biaya kebandarudaraan sebesar 50% selama periode Lebaran 2025, yang berujung pada ‘diskon’ harga tiket pesawat, berdampak finansial berupa penurunan pendapatan.

    Meski demikian, Faik Fahmi tidak merincikan angka penurunan pendapatannya. 

    “Kan kita gini, kalau dari sisi diskon itu tentu berdampak finansial kepada kita dalam bentuk penurunan pendapatan. Tapi kita juga melihat bahwa secara volume traffic-nya itu kan sebenarnya meningkat,” kata Faik Fahmi di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kamis (20/3/2025). 

    Meski mengalami penurunan pendapatan, Faik Fahmi mengaku hal tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah pergerakan baik penumpang maupun pesawat karena momentum peak season. 

    Dia juga menyebutkan pendapatan di luar layanan pesawat udara atau nonaero juga diproyeksikan meningkat terutama di peak season.

    Adapun pendapatan nonaero InJourney disebut masih berkontribusi sebanyak 40% terhadap total pendapatan. 

    “Posisinya aero itu 60%, nonaero 40%,” jelasnya. 

    Faik Fahmi juga mengklaim pendapatan nonaero saat ini mengalami peningkatan terutama karena beautifikasi dan transformasi Bandara, khususnya terminal 3 dengan tenant-tenant yang lebih beragam. 

    “Semua yang dioperasikan dengan brand baru Dengan nuansa baru, desain baru Itu semua penjualannya meningkat Jadi saya optimis nanti Untuk non-aeronya bisa meningkat lebih bagus lagi,” kata dia. 

    Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Maya Watono pernah menyebutkan pada saat penerapan diskon biaya kebandarudaraan saat Nataru 2024/2025, pihaknya kehilangan pendapatan hingga Rp200 miliar. 

    “[Loss] Rp200 miliar,” kata Maya saat dikonfirmasi Bisnis. 

    Seperti yang diketahui, InJourney Airports kembali menurunkan tarif jasa kebandarudaraan PJP2U dan PJP4U sejalan dengan kebijakan penurunan tiket pesawat Pemerintah selama Lebaran 2025. 

    Penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50% untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). 

  • Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 20 perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang.

    Menurutnya, ini adalah perkembangan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pusat industri berdaya saing tinggi. 

    Hal ini disampaikannya usai memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Tadi suadah 20 perusahaan sudah di sini, 7 yang sudah beroperasi, 7 sudah konstruksi, 13 sedang dalam perencanaan,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa KEK Batang hanyalah satu dari banyak kawasan ekonomi khusus yang akan dibangun pemerintah ke depannya. Sehingga nantinya setiap Provinsi memiliki KEK masing-masing.

    “Jadi ujungnya kita harus punya 38 KEK itu yang kami ingin kami ke arah sana” katanya.

    Menurutnya melalui pembangunan KEK, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bakal memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

    Dengan peresmian KEK Batang, kata Presiden Ke-8 RI itu, berharap industri nasional semakin berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

    “Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik semakin kuat. fundamental ekonomi kita kuat. kalau di sana sini ada goncangan, itu goncangan dunia. tapi kita kuat. fundamental kita kuat,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan KEK Batang, termasuk para pemimpin dan kabinet sebelumnya.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Semua presiden sebelumnya telah bekerja keras, dan hasilnya kini mulai terlihat. Saya berharap dalam acara seperti ini, para mantan presiden juga bisa hadir untuk melihat apa yang telah mereka tanam kini membuahkan hasil,” katanya.

    Peresmian KEK Industropolis Batang ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

    Menurutnya, dengan kehadiran KEK Batang, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat, kesejahteraan rakyat meningkat, dan lapangan kerja semakin terbuka lebar.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 24 Maret 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah,” tandas Prabowo. 

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjajaki peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri petrokimia di Asia.

    VP Public & Government Affairs EMCL Dave A. Seta mengatakan, pihaknya dan pemerintah Indonesia tengah melakukan kerja sama untuk melihat potensi bisnis petrokimia tersebut. Dia mengharapkan Asia menjadi pusat pertumbuhan industri polimer pada 20 hingga 30 tahun ke depan.

    “Tujuannya adalah kita melihat Indonesia menjadi salah satu tempat untuk pengembangan petrokimia di kawasan [Asia],” ucap Dave dalam acara media briefing di Jakarta, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Pada Januari 2025, ExxonMobil secara resmi menyatakan keseriusannya untuk membangun industri petrokimia dan carbon capture storage atau CCS alias ‘gudang karbon’, dengan nilai investasi awal US$10 miliar atau sekitar Rp163,2 triliun.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar US$10 miliar, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/1/2025).

    Investasi awal itu untuk pembangunan industri petrokimia yang berfokus pada plastik dan sintetik fiber. ExxonMobil juga selanjutnya berkomitmen membangun gudang karbon atau CCS, yang menurut Kemenko Perekonomian bernilai US$5 miliar.

    Terkait lokasi pembangunan, pemerintah dan ExxonMobil masih mencari lokasi yang tepat di Sunda Asri atau antara Selat Sunda dan Laut Jawa.

  • PLN Ungkap Titik Kepadatan SPKLU saat Mudik Lebaran Tahun Ini

    PLN Ungkap Titik Kepadatan SPKLU saat Mudik Lebaran Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mengungkapkan sejumlah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang berpotensi padat selama masa mudik Lebaran tahun ini.

    Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto menuturkan, untuk arah Jakarta menuju area tengah dan timur Jawa, kepadatan SPKLU akan terjadi Cirebon, Batang, Semarang, hingga Ngawi.

    Sebab, pada area tersebut baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari Jakarta mulai menipis.

    “Kami melakukan experience itu dan di tempat-tempat tadi, sekitar Cirebon, kemudian Batang, Semarang, kemudian kalau di Jawa Timur itu di Ngawi, Madiun,” kata Adi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (20/3/2025).

    Oleh karena itu, pihaknya akan memperbanyak jumlah SPKLU di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, sejumlah SPKLU di kantor PLN setempat pun akan dikerahkan.

    Selain di Jawa, Adi juga menyebut kepadatan pengisian SPKLU berpotensi terjadi di Bali. Sementara itu, untuk area Sumatra kepadatan SPKLU berpotensi terjadi Lampung, Palembang, sampai Medan. 

    “Medan juga termasuk banyak sehingga kami juga menyediakan sepanjang tol di Sumatra, kemudian kota-kota di tempat-tempat keramaian di kota-kota tersebut,” tutur Adi.

    PLN mencatat jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik diperkirakan melonjak hingga 5 kali lipat pada periode libur Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Dalam hal ini, PLN telah menambah jumlah SPKLU hingga 7,5 kali lipat di titik-titik dengan okupansi tertinggi pada jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa.

    Perinciannya, PLN telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh Indonesia, sedangkan untuk jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa, PLN menyediakan sebanyak 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi. 

  • Dalami Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Kejagung Periksa 147 Orang Saksi

    Dalami Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Kejagung Periksa 147 Orang Saksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung membeberkan bahwa penyidik telah memeriksa 147 orang saksi dan 2 saksi ahli terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina (Persero).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan jumlah saksi yang bakal diperiksa terkait perkara itu diprediksi bisa bertambah lagi, mengingat tim penyidik Kejagung tengah melengkapi pemberkasan dan mencari tersangka lainnya.

    “Jadi hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 147 orang saksi dari berbagai pihak dan ada juga 2 saksi ahli lainnya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Selain itu, menurut Harli, tim penyidik juga masih mendalami keterangan dari seluruh direksi di PT Pertamina Patra Niaga untuk mencari tersangka lainnya.

    “Jadi ini semua keterangan masih kita gali terus ya. Kami terus menggali keterangan dari direksi Pertamina Persero ini,” katanya

    Harli menjamin bahwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023 akan terus dikembangkan ke pihak lainnya.

    “Penyidik tidak akan berhenti hanya pada 9 tersangka saja, akan kita cari keterlibatan pihak lainnya,” ujarnya.

  • Guyuran Kredit Investasi Dinilai Tak Cukup Efektif Gairahkan Industri Tekstil

    Guyuran Kredit Investasi Dinilai Tak Cukup Efektif Gairahkan Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap mengeluarkan insentif revitalisasi mesin lewat subsidi kredit investasi sebesar 5% bagi industri padat karya skala kecil dan menengah, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Untuk mendukung kebijakan ini, negara akan menyediakan dana sebesar Rp20 triliun. 

    Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menantikan keseriusan implementasi guyuran insentif dari pemerintah secara cermat. 

    “Jangan sampai Rp20 triliun yang dibujetkan menguap hanya untuk administrasi birokrasi dan impaknya minim bagi industri,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025). 

    Namun, dia mengingatkan bahwa insentif tersebut tidak akan menjadi pendongkrak kinerja industri tanpa diiringi dengan pemberantasan importasi ilegal lewat penegakan hukum. 

    Tak lupa, perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di sisi sistem kepabeanan dan moralitas aparat juga dinilai amat penting dalam menentukan pemulihan industri. 

    “Yang kedua, terkait aturan untuk pengendalian impor baik dengan cara trade remedies maupun tata niaga, karena di sini akan banyak tantangan terutama dari importir dengan berbagai macam alasan, yang intinya pasti akan mereka tolak,” tuturnya. 

    Redma melihat dalam hal ini pemerintah selalu ‘mengalah’ atas permintaan importir tersebut dan dengan mudah merelaksasi aturan impor. 

    Dengan memperbaiki dua poin tersebut, Redma menuturkan, upaya guyuran subsidi kredit investasi dapat berjalan efektif untuk menaikkan daya saing melalui revitalisasi permesinan dan pembaharuan teknologi.

    “Poin satu dan dua harus dilakukan dulu sebelum poin tiga, jangan sampai terbalik,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas upayanya dalam mendukung daya tahan industri saat ini. 

    Dia melihat kredit investasi yang diberikan bertujuan untuk mendukung revitalisasi mesin serta meningkatkan produktivitas di sektor industri padat karya.

    “Namun, dengan kondisi pasar yang belum stabil dan permintaan yang masih lemah, upaya revitalisasi mesin serta peningkatan produktivitas berisiko terhambat,” terangnya. dihubungi terpisah. 

    Pihaknya mengaku belum dapat memberikan banyak komentar lebih lanjut terkait kebijakan kredit investasi ini karena dampaknya belum terasa dan skema kredit tersebut masih dinilai belum sepenuhnya diketahui.

    “Selain itu, dengan kondisi pasar yang belum membaik dan permintaan yang terus menurun, efektivitas penggelontoran kredit investasi ini dikhawatirkan tidak akan mencapai target yang diharapkan,” tuturnya. 

    Senada, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, bantuan dari pemerintah tersebut tampaknya hanya akan mendorong produksi khususnya yang memakai mesin-mesin lama di usaha kelas menengah ke atas. 

    “Tapi kan kami kelas menengah ke bawah, IKM (industri kecil dan menengah) itu belum tentu kami mendapat bantuan karena itu harus berbadan hukum, kami hanya mengandalkan ada yang udah ber-NIB [nomor induk berusaha] ada yang belum. Jarang dapat sampai saat ini,” jelasnya. 

    Menurut Nandi, yang paling utama saat ini yaitu regulasi perlindungan pasar agar produk pakaian jadi tidak kalah saing dengan produk impor ilegal yang harganya jauh lebih murah. 

    “Kalau pun mau support bantuan dana, pelatihan agar naik kelas, tapi sementara market masih sulit bersaing dengan produk impor ilegal tetap aja kita kalah,” pungkasnya. 

  • Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 sertifikat hak milik (SHM) bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon.

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungannya ke Batam, Selasa petang (18/3/2025).

    Dia menjelaskan pihak yang membangun rumah di Tanjung Banon, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian PUPR terkena efisiensi anggaran, sehingga ada sekitar 400-500 rumah belum terbangun. 

    “Di sinilah Kementrans masuk. Hanya untuk membangun perumahannya kita berikan sampai Rp70 miliar. Belum lagi nanti ada tambahan terkait dengan kapal nelayan dan lain sebagainya,” katanya.

    Adapun, secara keseluruhan total rumah yang tengah dibangun di Tanjung Banon mencapai 961 unit. Untuk tahap pertama, sekitar 350 rumah telah rampung. 

    Namun demikian, belum sampai tahap berikutnya, pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran sehingga ada perubahan rencana terkait pembangunan ratusan rumah sisanya.

  • Polisi Kerahkan Water Cannon Pukul Mundur Massa Aksi Demo Penolakan RUU TNI

    Polisi Kerahkan Water Cannon Pukul Mundur Massa Aksi Demo Penolakan RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi telah memukul mundur massa aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-undang No.34/2004 tentang TNI (RUU TNI) dengan menggunakan water cannon.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejatinya sejumlah massa aksi telah berhasil menginjakan kakinya ke kawasan DPR RI sekitar 19.11 WIB.

    Namun, massa telah dipukul mundur saat aparat kepolisian mulai melakukan penindakan ke demonstran yang sudah masuk.

    Setelah itu, massa kembali ke luar gerbang gedung DPR RI arah Jalan Gatot Subroto. Setelah itu, massa diguyur dengan water cannon beberapa kali untuk kembali ke titik demonstrasi.

    Diberitakan sebelumnya, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa itu telah berhasil menjebol pagar besi itu sekitar 18.48 WIB.

    Penjebolan itu dilakukan dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiang pagar besi tersebut. Tali itu kemudian ditarik secara serempak dan membuat pagar besi gerbang DPR itu dibobol massa.

    Adapun, terdapat dua pagar besi yang berhasil di jebol oleh massa aksi di sebelah kiri dan kanan gedung DPR RI. Rencananya, pintu itu bakal digunakan massa aksi untuk merangsek masuk ke kawasan dalam DPR RI.

    “Ini adalah bentuk perubahan temen-temen, kita tidak akan mundur sebelum pejabat disana membatalkan RUU TNI,” ujar orator di mobil komando, Kamis (20/3/2025).

  • KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Soal Kasus BJB (BJBR) Usai Lebaran

    KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil Soal Kasus BJB (BJBR) Usai Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR) bakal digelar setelah Idulfitri 2025. 

    Budi Sokmo, Kasatgas Penyidikan dari Direktorat Penyidikan KPK yang menangani kasus tersebut, mengungkap pihaknya bakal mulai memeriksa saksi-saksi dari internal BJB pada pekan ini hingga pekan depan. Mereka akan diperiksa terkait dengan pengadaan iklan yang saat ini diperkarakan lembaga antirasuah. 

    Setelah pemeriksaan pihak internal BJB itu, penyidik KPK akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. 

    “Untuk Pak RK tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJP, maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut kita selesai lakukan pemeriksaan. Bisa jadi setelah Lebaran,” kata Budi pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025).

    Sebelumnya, rumah Ridwan atau RK di Bandung, Jawa Barat digeledah oleh penyidik KPK terkait dengan kasus tersebut. Kantor pusat BJB juga menjadi lokasi yang digeledah. Dari sederet upaya paksa tersebut, KPK memeroleh sejumlah bukti diduga terkait dengan perkara tersebut. 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan total lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB.

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka kasus tersebut, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar. 

    “Jadi yang ditempatkan berapa, maksudnya yang dikeluarkan oleh BJB itu di dalam pembayaran itu kurang lebih berapa detail, kemudian yang dibayarkan oleh agensi kepada media berapa, ini dikurangkan secara real-nya sebanyak Rp 222 miliar,” jelas Budi pada konferensi pers sebelumnya, Kamis (13/3/2025).