Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • LRT Jabodebek Operasikan 6.800 Perjalanan Selama Lebaran 2025, Ada Tarif Khusus

    LRT Jabodebek Operasikan 6.800 Perjalanan Selama Lebaran 2025, Ada Tarif Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — LRT Jabodebek akan mengoperasikan 6.808 perjalanan selama periode Angkutan Lebaran 2025 yaitu 21 Maret hingga 11 April 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. 

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan selama periode angkutan Lebaran yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April 2025, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 6.804 perjalanan, mengalami peningkatan sebesar 10,6% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6.152 perjalanan. 

    “Pada hari kerja, LRT Jabodebek akan melayani 366 perjalanan per hari, sedangkan pada weekend dan hari libur nasional, LRT Jabodebek akan melayani 270 perjalanan per hari,” kata Purnomosidi di Stasiun LRT Jabodebek Cawang, Kamis (20/3/2025). 

    Purnomosidi menjelaskan LRT Jabodebek juga menargetkan untuk melayani 1.161.201 pengguna selama periode angkutan Lebaran 2025.

    Target ini mengalami peningkatan sebesar 29,22% dibandingkan dengan jumlah pengguna pada periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 898.592 pengguna.

    Selain itu, LRT Jabodebek menawarkan tarif lebih hemat selama cuti bersama libur Lebaran pada 28 Maret – 7 April 2025, yaitu mulai dari Rp5.000 hingga maksimal Rp10.000.

    Pada periode tersebut, masyarakat juga diperbolehkan membawa sepeda non-lipat ke stasiun dan kereta, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi yang ingin berolahraga atau berwisata.

    Selama angkutan Lebaran tahun ini, LRT Jabodebek menyiagakan 242 petugas frontliner di seluruh stasiun untuk memberikan informasi dan pelayanan yang ramah, serta 460 petugas keamanan yang bertugas di stasiun, kereta, dan area strategis guna memastikan kenyamanan pengguna.

    Selain itu, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional, sehingga seluruh fasilitas dan perjalanan dapat berjalan aman dan tertib.

    Meski bukan merupakan moda transportasi utama untuk mudik jarak jauh, LRT Jabodebek tetap berfungsi sebagai penghubung ke moda transportasi lain. Pengguna yang menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat turun di Stasiun Dukuh Atas BNI dan melanjutkan perjalanan dengan KA Commuter Line Basoetta di Stasiun BNI City.

    Sementara itu, pengguna yang akan menggunakan kereta cepat Whoosh dapat turun di Stasiun Halim dan melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Whoosh Halim.

  • DPR Targetkan Pembahasan Revisi KUHAP Tuntas Paling Lama 2 Masa Sidang

    DPR Targetkan Pembahasan Revisi KUHAP Tuntas Paling Lama 2 Masa Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya optimistis pembahasan revisi KUHAP itu bisa dibahas tanpa waktu yang lama.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Habiburokhman menyebut jumlah pasal yang akan dibahas di dalam KUHAP tidak sampai 300 pasal. Jumlah itu lebih sedikit dari pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang disebut mencapai sekitar 700 pasal. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menilai bahwa tidak banyak pihak yang akan mempertentangkan revisi KUHAP tersebut. 

    “Karena konsennya adalah memperkuat hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Apakah sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai korban, kita perkuat hak-haknya,” tuturnya. 

    Komisi III DPR direncanakan memulai pembahasan revisi KUHAP pada masa sidang selanjutnya, atau setelah masa reses yang akan berlangsung sekitar mulai pekan depan. Dia pun tidak menutup kemungkinan pembahasan sudah bisa tuntas pada satu kali masa sidang. 

    “Jadi paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok, sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” paparnya. 

    Untuk diketahui, revisi ini merupakan pertama kali yang dilakukan setelah 44 tahun. KUHAP adalah dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. 

    Revisi KUHAP ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan mulai berlaku pada 2026 atau tahun depan. 

    Beberapa aspek yang akan dibahas pada revisi KUHAP itu meliputi pencegahan kekerasan dalam proses penyidikan, penguatan peran advokat, memaksimalkan keadilan restoratif atau restorative justice, perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan dalam proses hukum serta penambahan syarat penahanan oleh penyidik.

  • 40 Menit Menegangkan Bentrokan Aparat & Demonstran Anti RUU TNI

    40 Menit Menegangkan Bentrokan Aparat & Demonstran Anti RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bentrokan meletus antara aparat dengan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak pengesahan yang menolak revisi Undang-undang No.34/2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 19.52 WIB, ratusan polisi mulai menekan mahasiswa. Mereka mulai mencoba memukul mundur massa yang sebelumnya berhasil menjebol pagar dan memasuki halaman depan kantor wakil rakyat.

    Polisi menembakan air ke arah para demonstran./JIBI-Anshary Madya Sukma

    Tidak cukup dengan pasukan bertameng dan tongkat, polisi juga mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Perlahan, massa aksi mulai dipukul mundur ke arah timur atau menuju flyover Ladokgi.

    Sebelumnya, aksi pembubaran massa itu dilakukan lantaran kepolisian menilai bahwa massa aksi telah melewati izin waktu demonstrasi yang sudah ditentukan.

    Namun, para demonstran tetap bertahan. Pasalnya, tuntutan demonstrasi terkait dengan penolakan RUU TNI tak kunjung diindahkan pihak DPR RI.

    Di samping itu, sejatinya sejumlah massa aksi telah berhasil menginjakan kakinya ke kawasan DPR RI sekitar 19.11 WIB.

    Namun, massa telah dipukul mundur saat aparat kepolisian mulai melakukan penindakan dan pengejaran ke demonstran yang sudah masuk hingga kembali keluar.

    Para demonstran berhasil menjebol pagar DPR./JIBI-Anshary Madya Sukma

    Setelah itu, massa kembali ke luar gerbang gedung DPR RI arah Jalan Gatot Subroto. Para demonstran kemudian diguyur dengan water cannon beberapa kali untuk kembali ke titik demonstrasi.

    Di lain sisi, aksi massa juga melakukan penembakan beberapa kali dengan menggunakan petasan ke arah pasukan kepolisian. Aksi saling “tembak” itu terjadi sekitar 40 menit sebelum akhirnya dipaksa membubarkan diri.

    Pengesahan RUU TNI 

    Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025).

    Pengesahan tersebut dilakukan di tengah membanjirnya protes dari elemen masyarakat sipil. Ketua DPR RI Puan Maharani, politikus PDIP yang sejauh ini bukan pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang mengetok palu tanda RUU TNI sah menjadi undang-undang.

    “Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

    Poster penolakan RUU TNI./JIBI-Annisa Nurul Amara

    Setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, Puan mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang.

    Sebelum hal itu, Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto menyampaikan laporan perihal pembahasan revisi UU TNI. Kemudian, dia meminta agar dapat disetujui dalam Paripurna.

    “Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalM pengambilan keputusan di tingkat II untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi UU,” ujarnya.

    Adapun, dalam rapat paripurna itu juga terlihat dihadiri oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan perwakilan dari Kementerian.

  • Menhan Bantah ada Arahan Khusus Prabowo Soal Pengesahan UU TNI

    Menhan Bantah ada Arahan Khusus Prabowo Soal Pengesahan UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membantah adanya permintaan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto supaya memuluskan pembahasan dan pengesahan RUU TNI.

    Sjafrie menuturkan bahwa pembahasan dan pengesahan RUU TNI bisa berjalan merupakan buah hasil dari adanya kesepakatan pemerintah dengan DPR RI.

    “Semuanya adalah hasil kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada permintaan Presiden, [Prabowo Subianto]” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Dia melanjutkan, Prabowo hanya mengingatkan agar proses revisi UU TNI dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dia berpandangan sekarang pun sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

    Lebih jauh, Menhan juga menepis akan munculnya orde baru akibat pengesahan RUU TNI hari ini. Justru, katanya, saat ini orde yang ada yakni TNI hormat kepada demokrasi dan supremasi sipil.

    “Nggak ada, orde baru kita nggak pake lagi, sekarang adalah satu orde yang ingin menegakkan pembangunan kekuatan TNI yang hormat kepada demokrasi dan supremasi sipil,” pungkasnya.

    Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025). 

    Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut. 

    “Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

  • Ketua DPR Puan: UU TNI Larang Prajurit TNI Berbisnis dan Berpolitik

    Ketua DPR Puan: UU TNI Larang Prajurit TNI Berbisnis dan Berpolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru tetap melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan berpolitik.

    Puan menyampaikan pihaknya akan menjaga prinsip itu dengan baik. Maka demikian dia kembali menegaskan tidak ada sama sekali perubahan dalam pasal yang mengatur itu.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menerangkan ada tiga pasal krusial yang diubah dalam RUU TNI. Pertama Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP). Kedua, Pasal 47 yang memperluas ruang lingkup jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga (K/L) dari 10 menjadi 14.

    Ketiga, Pasal 53 berkenaan masa bakti atau usia pensiun prajurit yang dtujukan agar mencapai keadilan bagi abdi pertahanan negara.

    Lebih jauh, Puan menyinggung soal penempatan prajurit TNI aktif di 14 K/L. Dia menyebut pihaknya memastikan bahwa TNI hanya ditempatkan pada bidang yang memang relevan dan dibutuhkan untuk negara.

    “Kalau di luar dari pasal 47 bahwa hanya ada 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, maka TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini,” lanjutnya.

    Sementara itu, untuk Pasal 7 tentang cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP bertambah dari yang semula 14 menjadi 16. Ada 2 penambahan, ini dimaksudkan agar TNI membantu upaya penanggulangan ancaman pertahanan siber, melindungi, dan menyelamatkan warga, serta membantu kepentingan nasional di luar negeri.

    “Itu nanti diatur dalam PP dan insyaallah jangan sampai terjadi ada operasi militer [perang]. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jadi jikalau terjadi ya akan dilaksanakan hal seperti itu [OMSP]. Kita harapannya jangan sampai terjadi,” pungkas politikus PDIP itu.

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyebutkan potongan biaya jasa penumpang dan pesawat (PJP2U dan PJP4U) membuat pendapatan turun. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengaku potongan biaya kebandarudaraan sebesar 50% selama periode Lebaran 2025, yang berujung pada ‘diskon’ harga tiket pesawat, berdampak finansial berupa penurunan pendapatan.

    Meski demikian, Faik Fahmi tidak merincikan angka penurunan pendapatannya. 

    “Kan kita gini, kalau dari sisi diskon itu tentu berdampak finansial kepada kita dalam bentuk penurunan pendapatan. Tapi kita juga melihat bahwa secara volume traffic-nya itu kan sebenarnya meningkat,” kata Faik Fahmi di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kamis (20/3/2025). 

    Meski mengalami penurunan pendapatan, Faik Fahmi mengaku hal tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah pergerakan baik penumpang maupun pesawat karena momentum peak season. 

    Dia juga menyebutkan pendapatan di luar layanan pesawat udara atau nonaero juga diproyeksikan meningkat terutama di peak season.

    Adapun pendapatan nonaero InJourney disebut masih berkontribusi sebanyak 40% terhadap total pendapatan. 

    “Posisinya aero itu 60%, nonaero 40%,” jelasnya. 

    Faik Fahmi juga mengklaim pendapatan nonaero saat ini mengalami peningkatan terutama karena beautifikasi dan transformasi Bandara, khususnya terminal 3 dengan tenant-tenant yang lebih beragam. 

    “Semua yang dioperasikan dengan brand baru Dengan nuansa baru, desain baru Itu semua penjualannya meningkat Jadi saya optimis nanti Untuk non-aeronya bisa meningkat lebih bagus lagi,” kata dia. 

    Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Maya Watono pernah menyebutkan pada saat penerapan diskon biaya kebandarudaraan saat Nataru 2024/2025, pihaknya kehilangan pendapatan hingga Rp200 miliar. 

    “[Loss] Rp200 miliar,” kata Maya saat dikonfirmasi Bisnis. 

    Seperti yang diketahui, InJourney Airports kembali menurunkan tarif jasa kebandarudaraan PJP2U dan PJP4U sejalan dengan kebijakan penurunan tiket pesawat Pemerintah selama Lebaran 2025. 

    Penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50% untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). 

  • Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 20 perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang.

    Menurutnya, ini adalah perkembangan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pusat industri berdaya saing tinggi. 

    Hal ini disampaikannya usai memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Tadi suadah 20 perusahaan sudah di sini, 7 yang sudah beroperasi, 7 sudah konstruksi, 13 sedang dalam perencanaan,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa KEK Batang hanyalah satu dari banyak kawasan ekonomi khusus yang akan dibangun pemerintah ke depannya. Sehingga nantinya setiap Provinsi memiliki KEK masing-masing.

    “Jadi ujungnya kita harus punya 38 KEK itu yang kami ingin kami ke arah sana” katanya.

    Menurutnya melalui pembangunan KEK, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bakal memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

    Dengan peresmian KEK Batang, kata Presiden Ke-8 RI itu, berharap industri nasional semakin berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

    “Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik semakin kuat. fundamental ekonomi kita kuat. kalau di sana sini ada goncangan, itu goncangan dunia. tapi kita kuat. fundamental kita kuat,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan KEK Batang, termasuk para pemimpin dan kabinet sebelumnya.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Semua presiden sebelumnya telah bekerja keras, dan hasilnya kini mulai terlihat. Saya berharap dalam acara seperti ini, para mantan presiden juga bisa hadir untuk melihat apa yang telah mereka tanam kini membuahkan hasil,” katanya.

    Peresmian KEK Industropolis Batang ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

    Menurutnya, dengan kehadiran KEK Batang, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat, kesejahteraan rakyat meningkat, dan lapangan kerja semakin terbuka lebar.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 24 Maret 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah,” tandas Prabowo. 

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    ExxonMobil Targetkan RI Jadi Pusat Pengembangan Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjajaki peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri petrokimia di Asia.

    VP Public & Government Affairs EMCL Dave A. Seta mengatakan, pihaknya dan pemerintah Indonesia tengah melakukan kerja sama untuk melihat potensi bisnis petrokimia tersebut. Dia mengharapkan Asia menjadi pusat pertumbuhan industri polimer pada 20 hingga 30 tahun ke depan.

    “Tujuannya adalah kita melihat Indonesia menjadi salah satu tempat untuk pengembangan petrokimia di kawasan [Asia],” ucap Dave dalam acara media briefing di Jakarta, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Pada Januari 2025, ExxonMobil secara resmi menyatakan keseriusannya untuk membangun industri petrokimia dan carbon capture storage atau CCS alias ‘gudang karbon’, dengan nilai investasi awal US$10 miliar atau sekitar Rp163,2 triliun.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar US$10 miliar, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/1/2025).

    Investasi awal itu untuk pembangunan industri petrokimia yang berfokus pada plastik dan sintetik fiber. ExxonMobil juga selanjutnya berkomitmen membangun gudang karbon atau CCS, yang menurut Kemenko Perekonomian bernilai US$5 miliar.

    Terkait lokasi pembangunan, pemerintah dan ExxonMobil masih mencari lokasi yang tepat di Sunda Asri atau antara Selat Sunda dan Laut Jawa.