Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta dibebaskan dari kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

    Menurut dia, terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa.

    “Kami harap Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan sela dengan amar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan saya dalam waktu paling lambat 24 jam sejak putusan ini,” ujar Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Tipikor Jakarta dilansir dari Antara, Jumat (21/3/2025).

    Dia menyampaikan sesuai dengan prinsip in dubio pro reo, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa.

    Oleh karena itu, dirinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menerima dan mengabulkan nota keberatannya serta menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    Selain itu, ia juga meminta Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang disangkakan kepada dirinya tidak dilanjutkan pemeriksaannya; memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya; serta memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan JPU dikembalikan kepada pemiliknya.

    “Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terdakwa atas nama saya, Hasto Kristiyanto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum (due process of law) dapat menjadi pilar utama pencari keadilan,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.

  • Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia pada akhirnya membagi jadwal pendaftaran penukaran uang layak edar untuk kebutuhan lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 H agar tidak tidak lagi terjadi eror.

    Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah), akan dilakukan penyesuaian untuk pemesanan layanan penukaran periode keempat alias periode terakhir.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan bahwa bank sentral memberlakukan aplikasi tersebut agar penukaran dilakukan lebih tertib dan minim antrean.

    “Supaya trafiknya itu tidak numpuk, biasanya [eror] terjadi Sabtu dan Minggu. Minggu keempat hari Sabtu [23/3/2025] itu hanya untuk Jawa saja. Supaya tidak rebutan,” ujarnya dikutip pada Jumat (21/3/2025).

    Secara perinci, pada penukaran termin IV, Bank Indonesia menyediakan kuota sebanyak 254.800 akan terbagi menjadi 2 (dua) tahap.

    Pembagian itu ditujukan agar masyarakat lebih nyaman menukarkan uang menjelang lebaran 2025.

    Berikut dua tahap daftar penukaran uang di aplikasi PINTAR BI:

    Tahap pertama: Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 09.00—18.00 WIB.
    Khusus untuk 1.505 titik lokasi penukaran wilayah Pulau Jawa.
    Tahap kedua: Minggu, 23 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB.
    Untuk 1.043 titik lokasi penukaran di wilayah luar Pulau Jawa.

    Adapun per 17 Maret 2025, realisasi penukaran uang telah mencapai Rp67,1 triliun atau 37% dari total uang yang telah disediakan senilai Rp180,9 triliun.

    Sebagai alternatif pembayaran dalam momen Ramadan dan Idulfitri, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui mobile dan internet banking yang cepat, mudah, murah, aman dan handal.

    Masyarakat dapat memanfaatkan transfer dana menggunakan BI Fast yang saat ini telah menyediakan fitur layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit).

    Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai. 

    Berikut Cara Daftar Penukaran Uang di PINTAR BI:

    Registrasi online melalui situs resmi https://pintar.bi.go.id
    Pada menu, klik bagian Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling
    Pilih provinsi lokasi tempat tukar uang rupiah baru
    Pilih lokasi lebih spesifik dan waktu penukaran ke kas keliling
    Isi data diri yang meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, hingga email
    Masukkan jumlah lembar uang rupiah yang akan ditukar sesuai ketentuan, maksimal Rp4,3 juta per orang dengan maksimal nominal pecahan:

    Rp1.000: 100 lembar (total Rp100.000)
    Rp2.000: 100 lembar (total Rp200.000)
    Rp5.000: 200 lembar (total Rp1 juta)
    Rp10.000: 100 lembar (total Rp1 juta)
    Rp20.000: 25 lembar (total Rp500.000)
    Rp50.000: 30 lembar (total Rp1,5 juta)

    Simpan bukti pemesanan layanan dan pendaftaran yang mencakup informasi kode pemesanan, nama penukar, lokasi penukaran, waktu penukaran, hingga jumlah uang yang akan ditukar.
    Pada hari H penukaran, bawa KTP asli dan bukti pemesanan saat datang ke lokasi kas keliling yang telah dipilih.

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga filantropi Google, Google.org, memperkokoh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lewat pengembangan keterampilan digital. Khusus di Indonesia, langkah ini dilakukan menyusul penetrasi internet yang kian apik.

    Aksi Google.org tersebut dilakukan lewat Asia Foundation melalui inisiatif Go Digital Asean. Lewat inisiatif ini, Asia Foundation telah menyelesaikan fase kedua dengan memberikan keterampilan digital kepada 215.892 UMKM Asia Tenggara untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Di Indonesia, lebih dari 36.000 individu dan UMKM telah menerima pelatihan digital gratis dengan 67% di antaranya sukses meningkatkan pendapatan lebih dari 50%.

    Manajer Program Regional untuk Go Digital Asean Hannah Najar mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan keterampilan digital, melainkan juga membekali bisnis dengan perangkat yang dibutuhkan untuk berkembang.

    “Dengan penetrasi internet di Indonesia mencapai 69% dan terus meningkat, kami menyebarkan pengetahuan yang mendorong, baik bisnis maupun individu, untuk meningkatkan keterampilan dan terlibat sepenuhnya dalam ekonomi digital,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa Indonesia yang memiliki lebih dari 64 juta UMKM pada 2023, mengandalkan ekonomi digital untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Alat digital, imbuhnya, menjadi sangat penting, di mana 70% UMKM menggunakan media sosial untuk promosi dan 61% memanfaatkannya untuk berinteraksi dengan pelanggan.

    Kepala Google.org APAC Marija Ralic mengungkapkan bahwa pihaknya bangga mendukung pekerjaan berdampak dari Asia Foundation dan mitranya dalam program Go Digital Asean.

    “Kami menyaksikan dampak transformasional yang dihasilkan dengan memberdayakan UMKM dengan keterampilan digital yang penting untuk berkembang di ekonomi digital kawasan ini,” ujarnya.

    Inisiatif Go Digital Asean melaksanakan tiga pelatihan khusus. Pertama, Go Digital. Pelatihan ini memberikan keterampilan digital dasar kepada pemilik usaha yang kurang terlayani di Laos, Indonesia, Thailand, dan Vietnam untuk mengalihkan bisnis mereka ke online.

    Kedua, Grow Digital. Pelatihan ini menyediakan keterampilan digital lanjutan kepada bisnis di Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, termasuk dagang elektronik (e-commerce), keamanan siber, dan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Ketiga, Explore Digital. Pelatihan ini menghubungkan bisnis di Asean melalui serangkaian webinar regional, mendorong pembelajaran antarrekan dan kolaborasi lintas batas.

    Program-program tersebut dilaksanakan lewat kolaborasi dengan pemerintah lokal dan mitra pelatihan yang telah memberikan manfaat kepada UMKM dari berbagai sektor, serta berkontribusi bagi komunikasi dan ekonomi daerah.

    Seorang penjual kue dari Desa Tegal, Pandeglang, Provinsi Banten, Nafa Nurfaizah mengungkapkan bagaimana program keterampilan bisnis dan pemasaran dari inisiatif Go Digital Asean telah membantunya mengubah usaha kecil pembuatan kue tradisional menjadi koperasi yang sukses.

    “Pelatihan Go Digital dan Grow Digital memperkenalkan praktik berkelanjutan yang membantu kami mempertahankan kemasan daun pisang tradisional kami alih-alih beralih ke plastik. Kami juga mulai melakukan pemasaran digital di WhatsApp dan Facebook, memperluas basis pelanggan kami,” jelasnya.

    Lewat pelatihan tersebut, pihaknya mampu meningkatkan produksi kue harian dari 100 potong menjadi 200 potong. Pelatihan tersebut juga meningkatkan keuntungannya dari Rp30.000 per hari menjadi Rp 100.000 per hari.

    “Saya bersyukur atas kemajuan ini dan berterima kasih kepada Go Digital Asean telah menunjukkan kepada saya kekuatan komunitas dan keterampilan digital dalam mengembangkan bisnis,” ujarnya.

    Kesuksesan serupa juga diungkapkan oleh Natalia Sarira Geghi dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia memulai bisnisnya pada 2021 sebagai mahasiswa yang membuat buket camilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

    Pada 2023, Natalia meningkatkan keahliannya melalui lokakarya Go Digital dan Grow Digital guna menguasai pemasaran digital, pembuatan konten, dan perencanaan keuangan. Keterampilan ini memungkinkannya membuka toko kecil, di mana promosi online-nya kini menghasilkan penjualan yang konsisten sepanjang tahun.

  • Panduan Lengkap Perbedaan Antara Procurement dan Purchasing

    Panduan Lengkap Perbedaan Antara Procurement dan Purchasing

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam dunia bisnis, istilah procurement dan purchasing sering digunakan secara bergantian. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang berpengaruh pada strategi dan operasional perusahaan. Memahami perbedaan ini sangat penting agar perusahaan dapat mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa secara efisien.

    Procurement berfokus pada proses strategis dalam memperoleh barang atau jasa yang mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Sementara itu, purchasing lebih berkaitan dengan aktivitas operasional pembelian barang atau jasa secara langsung. Berikut ini akan membahas perbedaan utama antara procurement dan purchasing, termasuk fokus, tahapan, serta bagaimana platform seperti monotaro Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dengan fitur online approval system.

    Apa Perbedaan Procurement dan Purchasing?

    Procurement adalah proses menyeluruh yang mencakup identifikasi kebutuhan, seleksi vendor, negosiasi kontrak, hingga evaluasi kinerja pemasok. Fokus utama procurement adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok, mengoptimalkan biaya, dan memastikan kualitas barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan bisnis.

    Di sisi lain, purchasing adalah bagian dari procurement yang lebih berorientasi pada transaksi pembelian. Purchasing melibatkan pemesanan barang, penerimaan barang, serta pembayaran kepada vendor. Proses ini lebih bersifat taktis dan berulang, berbeda dengan procurement yang memiliki pendekatan strategis.

    Perbedaan Fokus dan Ruang Lingkup

    Procurement memiliki fokus yang lebih luas dan bersifat strategis. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan perusahaan, pencarian pemasok yang tepat, serta negosiasi kontrak jangka panjang. Tujuannya adalah memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif.

    Sebaliknya, purchasing lebih bersifat operasional dan berfokus pada pelaksanaan pembelian yang efisien. Purchasing bertugas mengelola pesanan, mengoordinasikan pengiriman, serta menangani administrasi pembayaran kepada vendor. Dengan kata lain, purchasing adalah bagian kecil dari procurement yang lebih menitikberatkan pada eksekusi transaksi.

    Tahapan dalam Procurement dan Purchasing

    Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam proses procurement dan purchasing yang perlu diketahui:

    Proses Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa

    Identifikasi kebutuhan: Menentukan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan.
    Seleksi vendor: Menganalisis dan memilih pemasok terbaik berdasarkan harga, kualitas, dan kredibilitas.
    Negosiasi kontrak: Menyusun perjanjian kerja sama dengan vendor yang dipilih.
    Evaluasi dan pemantauan: Memastikan vendor memenuhi standar yang telah disepakati.

    Proses Purchasing dalam Procurement

    Pemesanan barang atau jasa: Melakukan purchase order (PO) kepada vendor.
    Penerimaan barang: Memeriksa dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan.
    Pembayaran: Menyelesaikan pembayaran kepada vendor sesuai dengan kesepakatan.
    Procurement dan purchasing saling berhubungan, di mana purchasing menjadi langkah eksekusi dari strategi procurement.

    Peran Teknologi dalam Procurement dan Purchasing

    Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses procurement dan purchasing. Penggunaan platform e-commerce B2B seperti monotaro Indonesia memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengadaan barang secara lebih mudah dan transparan.

    Melalui platform seperti monotaro Indonesia, perusahaan dapat mengakses berbagai produk industri dan kebutuhan kantor dengan sistem yang terintegrasi. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dalam proses procurement serta mempercepat eksekusi purchasing.

    Efisiensi dan Efektivitas Proses Procurement

    monotaro Indonesia adalah e-commerce B2B yang menyediakan berbagai kebutuhan industri hingga office supply. Penggunaan platform ini memungkinkan perusahaan menghemat waktu dan biaya dalam pengadaan barang.

    Efektivitas Dalam Koordinasi dan Komunikasi dengan Vendor

    Berkat menggunakan satu vendor untuk berbagai jenis produk, perusahaan dapat mengurangi biaya telepon dan transportasi yang biasanya dibutuhkan untuk mengelola banyak pemasok.

    Efisien Biaya Komisi dan Administrasi

    Transaksi melalui website monotaro Indonesia dilakukan secara transparan tanpa biaya komisi atau administrasi tambahan. Selain itu, fitur online approval system dan multiple login memudahkan proses persetujuan transaksi.

    Efisien Biaya Pengiriman

    Menggunakan satu vendor memungkinkan perusahaan menghemat biaya pengiriman. monotaro Indonesia juga menawarkan gratis ongkir untuk pembelian minimal Rp200.000, sehingga biaya logistik lebih terkendali.

    Efisien Biaya Impor Barang

    Bagi perusahaan yang membutuhkan produk impor, monotaro Indonesia menyederhanakan proses pengadaan barang dengan harga yang transparan sesuai dengan harga di website, tanpa perlu mengurus proses impor sendiri.

    Memahami perbedaan antara procurement dan purchasing sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola pengadaan barang secara efisien. Berkat memanfaatkan teknologi dan platform e-commerce B2B seperti monotaro Indonesia, proses procurement dan purchasing dapat berjalan lebih efektif, menghemat biaya, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Melalui pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pembelian yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi operasional dan strategi bisnis secara keseluruhan.

  • Surge (WIFI) Ingin Tambah 4,8 Juta Pelanggan FTTH dalam Waktu 9 Bulan

    Surge (WIFI) Ingin Tambah 4,8 Juta Pelanggan FTTH dalam Waktu 9 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menargetkan 5 juta pelanggan internet rumah (fiber to the home/FTTH) pada 2025. Jumlah tersebut bertambah 4,8 juta pelanggan dibandingkan dengan pencapaian Maret 2025 yang sebesar 200.000 pelanggan. 

    Untuk mengejar target tersebut, WIFI akan menyiapkan produk internet dengan kecepatan 200 Mbps dengan harga Rp100.000.

    “Terkait investasi memang memerlukan dana cukup besar, maka dari itu kredit investasi senilai Rp978 miliar dari BNI akan digunakan untuk membangun 700.000 homepass. Homepass sendiri adalah jumlah rumah atau bangunan yang dapat dihubungkan oleh operator di suatu wilayah layanan,” ujar Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

    Menurutnya, saat ini dengan pengguna internet sebanyak 220 juta dan penetrasi di industri ini baru 15%, maka masih ada ruang 85% persen yang masih sangat terbuka lebar. 

    Yune menegaskan ekspansi bisnis yang resilien, terukur, dan efisien membuat WIFI optimistis bisa memberikan hal terbaik dalam pengembangan bisnis di sektor ini. 

    Adapun WIFI melihat pemain-pemain di industri ini belum ada yang menjalankan bisnis dengan target di segmen menengah bawah.

    “Segmen menengah bawah ini terbuka lebar. Jadi engine of growth ini terbuka lebar. Asal kita sebetulnya tajam dan harus fokus ke masyarakat pengguna bawah teknologi. Nah ini yang jadi misinya kami,” ujar Yune.

    Menurut Yune, target WIFI untuk dapat menjangkau 40 juta user dalam 5 tahun ke depan di seluruh Indonesia akan secepatnya dieksekusi. 

    “Target perseroan untuk dapat menjangkau 40 juta user dalam 5 tahun ke depan di seluruh Indonesia akan secepatnya dieksekusi kalau formulanya sudah ketemu ya,” tuturnya.

  • Bus Jemaah Umrah Indonesia Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bus Jemaah Umrah Indonesia Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menuturkan bahwa sebanyak enam WNI jemaah umrah meninggal dunia dalam kecelakaan bus di jalan lintas Madinah-Makkah di Arab Saudi, Kamis (20/3/2025). 

    Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menuturkan bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB. Kecelakaan itu terjadi di sekitar 150 km dari kota Jeddah. 

    Adapun, dari informasi yang diterima Bisnis, bus jemaah umrah asal Indonesia mengalami tabrakan yang menyebabkan armada terbalik dan kemudian terbakar. 

    “Total WNI jemaah umrah menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang. [Sebanyak] 6 di antaranya meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” tutur Judha dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025). 

    KJRI Jeddah kemudian langsung mengirimkan Tim Perlindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat,  rumah sakit, perwakilan kementerian Haji, Muassasah perusahaan bus, dan memastikan kondisi korban.

    Kemenlu saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Agensi Umroh yang memberangkatkan para jamaah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Tanah Air. 

    “Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga,” terangnya. 

    Pihak kemenlu juga turut menyampaikan duka cita atas wafatnya 6 jemaah umroh Indonesia dan akan terus membantu penanganan korban luka.

  • Prabowo Bakal Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Sore Ini (21/3)

    Prabowo Bakal Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Sore Ini (21/3)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) menjelang perayaan Lebaran yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang yang akan digelar pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan sidang ini diharapkan menjadi momen penting bagi pemerintahan untuk mempererat hubungan antar anggota kabinet serta memperkuat koordinasi dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan.

    Dia mengungkapkan bahwa sidang kabinet ini memiliki makna strategis, terutama di tengah suasana Ramadan.

    “Sidang Kabinet Paripurna kali ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintahan,” ujarnya Yusuf dalam keterangannya kepada media melalui pesan teks, Jumat (21/3/2025).

    Prabowo akan memberikan arahan strategis terkait prioritas kebijakan pemerintah menjelang Lebaran. 

    Termasuk persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan sosial, pengamanan mudik, serta sektor-sektor vital lainnya yang menyentuh kehidupan masyarakat.

    Sidang Kabinet Paripurna yang digelar dalam nuansa Ramadan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang koordinasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan program-program yang berbasis pada kebutuhan rakyat.

    Dengan semakin dekatnya hari Raya IdulFitri, sidang ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa seluruh elemen kabinet dapat bekerja dengan lebih terintegrasi dan solid dalam mengelola berbagai tantangan yang dihadapi, guna menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat.