Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Sudaryono Ungkap Prabowo Setiap Hari Telepon Para Menteri untuk Memantau Harga Sembako

    Sudaryono Ungkap Prabowo Setiap Hari Telepon Para Menteri untuk Memantau Harga Sembako

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor harga kebutuhan pokok di Indonesia.

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia hampir setiap hari melakukan komunikasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri, termasuk dirinya serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, untuk memantau perkembangan harga sembako di pasar. 

    “Ya, Pak Presiden ini, hampir setiap hari, itu telepon beberapa menteri atau wakil menteri termasuk saya, Pak menko pangan, gitu ya, itu menanyakan terkait harga Sembako. Sangat konsen sekali beliau,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Dia melanjutkan bahwa dari hasil pantauan pemerintah, stok sembako saat ini cukup tersedia dan harga-harga relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sering mengalami lonjakan signifikan. 

    Sudaryono menambahkan bahwa meskipun komoditas cabai sempat mengalami kenaikan harga, tetapi kini telah mengalami penurunan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

    Menurutnya, harga ini lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

    Selain cabai, harga komoditas lain seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan ayam masih dalam kondisi yang relatif stabil. Sudaryono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak, baik petani maupun konsumen. 

    Dia memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, termasuk memastikan pasokan mencukupi dan distribusi berjalan lancar.

    “Kami berusaha untuk supaya memberikan harga yang fair, yang adil, jangan juga terlalu murah karena disitu ada petani, tapi juga jangan terlalu mahal, karena ada banyak konsumen juga ya,” pungkas Sudaryono.

  • PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang tak masuk ke dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo akan tetap dilanjutkan.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir menyebut status PSN pada proyek tol itu bakal tetap dipertahankan dan tidak akan mangkrak.

    “Untuk jalan bebas hambatan, meskipun itu belum masuk di list [RPJMN] yang terakhir itu, ya tapi kan yang list lama tak ada ngomong bahwa itu di-downgrade. Tak ada isu itu [PSN tak dilanjutkan],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Munir menjelaskan sinyal PSN Tol Jokowi itu bakal dilanjutkan usai dirinya mendapat informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembebasan lahan bagi PSN jalan tol.

    Munir menjelaskan, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto memastikan bahwa anggaran pengadaan lahan untuk PSN Tol yang tak masuk RPJMN Prabowo tetap masuk dan akan direalisasikan.

    “Kalau duitnya masih ngisi, sebenarnya itu isu PSN bagi kami yang istilahnya melanjutkan konstruksi tol bukan menjadi isu proyek itu akan terhenti gitu. Jadi, masih jalan insyaallah tak ada masalah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025). 

    Akan tetapi, saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab.

  • Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Prabowo: Saham Tidak Apa Naik Turun, yang Penting Pangan Aman.

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Sebelumnya, terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Airlangga pun menepis kekhawatiran yang beredar di publik.  

    “Pertama tentu fundamental ekonomi kita kan kuat. Tentunya beberapa isu-isu yang dikembangkan itu tidak benar adanya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

  • Menhub Dudy Sebut Arus Mudik Lebaran 2025 Mulai Hari Ini 21 Maret

    Menhub Dudy Sebut Arus Mudik Lebaran 2025 Mulai Hari Ini 21 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi arus mudik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H dimulai hari ini, Jumat (21/3/2025) malam. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membeberkan sejumlah persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran, termasuk meresmikan Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran 2025.

    “Hari ini, kita berkumpul untuk menandai dimulainya operasional Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 yang akan berlangsung selama 22 Hari, mulai dari 21 Maret sampai dengan 11 April 2025,” ujar Dudy di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Adapun, pembukaan Posko Lebaran 2025 dilaksanakan pada tiga hari sebelum masa work from anywhere (WFA) yang dijadwalkan berlaku pada Senin (24/3/2025).

    Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia. 

    Alhasil, Dudy mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah armada transportasi umum via darat, laut dan udara untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2025.

    “Pemerintah telah menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran arus mudik. Sebanyak 30.451 bus, 772 kapal laut, 404 pesawat udara, 2.550 unit kereta api siap untuk digunakan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kemenhub menyampaikan telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, mulai dari lintas Kementerian dan Lembaga, TNI-Polri, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha transportasi, guna memastikan semua aspek perjalanan mudik berjalan dengan baik.

    “Semoga segala upaya kita memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan membawa keselamatan serta kelancaran bagi pemudik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan Angkutan Lebaran 2025 ini,” pungkasnya.

    Posko Lebaran tersebut berlangsung selama 24 jam. Selain Kemenhub, instansi lain yang mengisi posko terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, PT Jasa Marga (Persero).

    Selain itu, ada juga Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero),PT KCIC, PT PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI dan ORARI.

  • Dewan Pers Minta Polri Usut Tuntas Kasus Teror Wartawati Tempo

    Dewan Pers Minta Polri Usut Tuntas Kasus Teror Wartawati Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas tindakan teror pengiriman kepala babi yang dialami jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana.

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebut bahwa tindakan teror terhadap jurnalis itu tidak boleh dibiarkan. Pasalnya, kata Ninik, jika kasus itu dibiarkan maka dikhawatirkan bisa terjadi lagi terhadap jurnalis lainnya di kemudian hari.

    “Kami meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas teror ini,” tutur Ninik di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (21/3).

    Ninik juga menyarankan tim jurnalis Tempo yang mengalami teror tersebut agar segera melaporkan insiden itu ke kepolisian secara formal agar ditindaklanjuti.

    “Perlu saya sampaikan pada pukul 10.00 WIB tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri,” kata Ninik.

    Ninik juga mengimbau kepada para jurnalis untuk tidak takut dengan ancaman dalam bentuk apapun karena hal itu merupakan pembungkaman terhadap demokrasi di Indonesia.

    “Pers juga tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran serta masukkan terhadap pembuat kebijakan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak,” ujarnya.

  • Jasa Marga Mau Beri Diskon Tarif Tol hingga 30%, Begini Skemanya

    Jasa Marga Mau Beri Diskon Tarif Tol hingga 30%, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan mengenai rencana PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) hendak memberikan diskon tarif tol hingga 30% untuk pemudik selama momentum Lebaran 1446 H / 2025.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir menyebut rencana pemberian diskon tarif tol hingga 30% itu sifatnya masih situasional dan hanya akan diberlakukan pada periode arus balik saja.

    “Itu kalau misalnya arus balik terus dari KM 152 ke arah Cikatama itu padat ini kita coba kita diatur, kita belokkan ke Cisumdawu,” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Nantinya, diskon 30% akan diberikan kepada pengendara yang terdampak rekayasa lalu lintas pengalihan arus menuju Cisumdawu tersebut. 

    Adapun teknisnya, pengendara nantinya bakal dialihkan keluar dari Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) KM 152 menuju Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

    Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Tol Padalarang – Celeunyi (Padaleunyi) lalu menuju Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang) baru kemudian akan kembali bergabung ke Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

    “Itu selisihnya kalau nggak salah, kalau dia menerus dari Cipali sampai ke Japek, itu selisihnya sekitar 70-an Km gitu ya. Waktu tempuhnya juga mungkin selisihnya agak lebih lama ya, hampir setengah jam lebih lah. Dari sisi tarif juga selisihnya cukup besar,” tambahnya.

    Atas dasar hal itu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga bersedia memberikan diskon besar hingga 30% untuk meringankan beban masyarakat. 

    Namun demikian, Munir belum dapat memastikan apakah diskon tarif tol 30% itu bakal berlaku juga pada ruas Tol Cisumdawu yang merupakan milik PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) yang merupakan konsorsium milik PT CMNP, Brantas Abipraya, Waskita Toll Road, dan Jasa Sarana.

    “Nanti akan saya coba sounding ke CMNP, apakah ada kesediaan untuk kalau strategi ini dilakukan, terus CMNP juga bisa berkontribusi untuk memberikan diskon [30%],” pungkasnya.

  • Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bacakan Eksepsi, Hasto Minta Dibebaskan Dalam Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta dibebaskan dari kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

    Menurut dia, terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa.

    “Kami harap Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan sela dengan amar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan saya dalam waktu paling lambat 24 jam sejak putusan ini,” ujar Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Tipikor Jakarta dilansir dari Antara, Jumat (21/3/2025).

    Dia menyampaikan sesuai dengan prinsip in dubio pro reo, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa.

    Oleh karena itu, dirinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menerima dan mengabulkan nota keberatannya serta menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    Selain itu, ia juga meminta Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang disangkakan kepada dirinya tidak dilanjutkan pemeriksaannya; memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya; serta memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan JPU dikembalikan kepada pemiliknya.

    “Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terdakwa atas nama saya, Hasto Kristiyanto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum (due process of law) dapat menjadi pilar utama pencari keadilan,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.

  • Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia pada akhirnya membagi jadwal pendaftaran penukaran uang layak edar untuk kebutuhan lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 H agar tidak tidak lagi terjadi eror.

    Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah), akan dilakukan penyesuaian untuk pemesanan layanan penukaran periode keempat alias periode terakhir.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan bahwa bank sentral memberlakukan aplikasi tersebut agar penukaran dilakukan lebih tertib dan minim antrean.

    “Supaya trafiknya itu tidak numpuk, biasanya [eror] terjadi Sabtu dan Minggu. Minggu keempat hari Sabtu [23/3/2025] itu hanya untuk Jawa saja. Supaya tidak rebutan,” ujarnya dikutip pada Jumat (21/3/2025).

    Secara perinci, pada penukaran termin IV, Bank Indonesia menyediakan kuota sebanyak 254.800 akan terbagi menjadi 2 (dua) tahap.

    Pembagian itu ditujukan agar masyarakat lebih nyaman menukarkan uang menjelang lebaran 2025.

    Berikut dua tahap daftar penukaran uang di aplikasi PINTAR BI:

    Tahap pertama: Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 09.00—18.00 WIB.
    Khusus untuk 1.505 titik lokasi penukaran wilayah Pulau Jawa.
    Tahap kedua: Minggu, 23 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB.
    Untuk 1.043 titik lokasi penukaran di wilayah luar Pulau Jawa.

    Adapun per 17 Maret 2025, realisasi penukaran uang telah mencapai Rp67,1 triliun atau 37% dari total uang yang telah disediakan senilai Rp180,9 triliun.

    Sebagai alternatif pembayaran dalam momen Ramadan dan Idulfitri, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui mobile dan internet banking yang cepat, mudah, murah, aman dan handal.

    Masyarakat dapat memanfaatkan transfer dana menggunakan BI Fast yang saat ini telah menyediakan fitur layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit).

    Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai. 

    Berikut Cara Daftar Penukaran Uang di PINTAR BI:

    Registrasi online melalui situs resmi https://pintar.bi.go.id
    Pada menu, klik bagian Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling
    Pilih provinsi lokasi tempat tukar uang rupiah baru
    Pilih lokasi lebih spesifik dan waktu penukaran ke kas keliling
    Isi data diri yang meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, hingga email
    Masukkan jumlah lembar uang rupiah yang akan ditukar sesuai ketentuan, maksimal Rp4,3 juta per orang dengan maksimal nominal pecahan:

    Rp1.000: 100 lembar (total Rp100.000)
    Rp2.000: 100 lembar (total Rp200.000)
    Rp5.000: 200 lembar (total Rp1 juta)
    Rp10.000: 100 lembar (total Rp1 juta)
    Rp20.000: 25 lembar (total Rp500.000)
    Rp50.000: 30 lembar (total Rp1,5 juta)

    Simpan bukti pemesanan layanan dan pendaftaran yang mencakup informasi kode pemesanan, nama penukar, lokasi penukaran, waktu penukaran, hingga jumlah uang yang akan ditukar.
    Pada hari H penukaran, bawa KTP asli dan bukti pemesanan saat datang ke lokasi kas keliling yang telah dipilih.