Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • 5G Masuk Era Dampak, Komersialisasi jadi Tantangan Selanjutnya

    5G Masuk Era Dampak, Komersialisasi jadi Tantangan Selanjutnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kearney, lembaga penelitian dan konsultan global, mengungkapkan teknologi 5G akhirnya akan memasuki ‘Era Dampak’, di mana operator telekomunikasi dapat memanfaatkan investasi dan melihat pertumbuhan komersial.

    Indeks Keberhasilan 5G Kearney 2025 menunjukkan bahwa penetrasi 5G  terus tumbuh, dengan lebih dari 30% populasi kini menggunakan 5G di 10 negara.

    Uni Emirat Arab dan Malaysia memimpin dengan penetrasi lebih dari 50%. Penerapan 5G secara signifikan melampaui 4G, dengan enam negara mencapai penetrasi 30% pada lima tahun setelah peluncuran.

    Namun, optimisme ini bertolak belakang dengan ketidakpastian yang  berlangsung tentang cara terbaik memonetisasi teknologi 5G untuk meraup manfaatnya, dengan lebih dari separuh (53%) dari semua negara dalam Indeks mengalami penurunan skor keberhasilan 5G pada  2024.

    Co-Lead Asia Pasifik Komunikasi, Media, dan Teknologi di Kearney Sarovar Agarwal mengatakan Indeks Keberhasilan 5G Kearney 2025 menegaskan bahwa operator berada di titik balik dalam evolusi 5G. 

    Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Pasifik telah membuat langkah signifikan dalam adopsi 5G dan memimpin secara global. 

    “Sekarang, di Era Dampak, di mana kesiapan 5G yang matang telah membawa operator ke ambang keberhasilan, komersialisasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh 5G,” kata Sarovar, dikutip (22/3/2025). 

    Dia mengatakan untuk meraih keberhasilan  5G  membutuhkan kombinasi strategi, Application Programming Interface (API) jaringan dan kolaborasi lintas industri memainkan peran penting untuk itu. 

    “Dengan pasar API Asia Pasifik yang diharapkan mencapai US$72 miliar pada 2025, kami yakin bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi di kawasan ini memiliki posisi yang baik untuk memimpin jalan bagi komersialisasi 5G,” kata Sarovar. 

    Dalam laporan Indeks Kearney pada 2024, disebutkan bahwa penetrasi 5G tumbuh tetapi komersialisasi melambat, dengan negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Australia dan Singapura menempati peringkat lima teratas, bersama dengan Amerika Serikat, Spanyol, dan Finlandia.

    Amerika Serikat dengan skor indeks 8,3 mempertahankan posisi nomor satu berkat ketersediaan dan penetrasi 5G yang tinggi di samping penawaran komersial yang ambisius dari operatornya, termasuk beberapa API canggih, dan ekosistem digital yang sedang berkembang.

    Sementar itu Australia (skor 7,4) memiliki penetrasi yang tinggi meskipun komersialisasinya lebih lambat. Infrastruktur yang kuat dan fokus pada jaringan pribadi di negara ini telah membuatnya tetap kompetitif.

    Spanyol (7.3) memiliki penetrasi 5G yang tinggi, kemitraan strategis dan investasi Spanyol dalam API jaringan telah memungkinkan komersialisasi 5G yang sukses, menjadikannya sebagai pemimpin di Eropa.

    Kemudian Singapura (7.3) diuntungkan oleh fokus strategisnya pada kesiapan digital dan penerapan pita rendah, investasi Singapura dalam infrastruktur kota pintar dan integrasi layanan digital telah mendorong adopsi 5G yang meluas, memposisikannya sebagai pemimpin regional.

    “Finlandia (7.1) mencapai penetrasi yang baik dengan ekosistem digital yang matang dan jangkauan 5G yang kuat,” kata Sarovar.

  • Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

    Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

    “Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

    “Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

    Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

    “Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” pungkas Dadan.

  • Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempersiapkan sebaik mungkin arus mudik dan arus balik Lebaran. 

    Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (21/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan arus mudik diprediksi pada 26–28 Maret 2025 mendatang. Sebaliknya, puncak arus balik diperkirakan pada tanggal 6–7 April 2025. 

    AHY menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebijakan agar perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman, lancar, dan menyenangkan.

    Salah satunya, kata AHY. Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera menanggulangi. 

    “Kementerian Perhubungan tentunya memastikan agar transportasi multimoda baik darat, laut, udara pun kereta api ini juga lancar dan terutama di titik-titik yang seringkali menjadi pusat padatnya atau kemacetan kendaraan,” tutur AHY.

    Prabowo, kata AHY pun memerintahkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus membangun komunikasi yang baik antar-pemerintah, antar-kementerian, dan lembaga. 

    Menurutnya, hal tersebut agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik terkait program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus tapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” imbuhnya.

    AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja menjalankan kebijakan dan program yang memang menjadi prioritas. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

    “Secara keseluruhan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas AHY.

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

  • Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru kepada publik/ 

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    Adapun terjadi aksi penolakan pengesahan RUU TNI yang dilakukan di depan Gedung DPR kala Rapat Paripurna berlangsung pada Kamis (20/3/2025) kemarin. Pasalnya, banyak masyarakat khawatir UU TNI yang baru itu akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti era orde baru.

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “InsyaAllah secepatnya,” kata Puan.

    Sebelumnya, dia mengklaim pihaknya telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ujarnya seusai Rapat Paripurna pada Kamis (20/3/2025).

    Saat itu, Puan menegaskan tidak ada sama sekali substansi yang memungkinkan TNI terlibat aktif dalam bisnis ataupun politik. Dia merespons ini karena isunya sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” tegasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut hanya ada tiga susbtansi dalam pembahasan RUU TNI yakni Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang kedudukan TNI di kementerian/lembaga, dan Pasal 53 tentang batas masa dinas prajurit atau usia pensiun.

  • DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurut Abdullah, seharusnya aparat kepolisian jangan asal ‘main’ pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Haruslah menggunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa.

    “Ingat, polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dilanjutkan Politikus PKB ini, mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya haruslah dilindungi oleh konstitusi negara, karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.

    Abdullah mengimbau pimpinan Polri agar memberikan arahan tegas kepada para anak buahnya yang mengamankan aksi demo melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.

    “Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum,” imbau dia.

    Lebih jauh, dia memandang bila aparat kepolisian menggunakan cara-cara represif saat menjaga demonstrasi, justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan aparat pun dinilai bisa mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.

    Sebagai informasi, aksi unjuk rasa di depam Gedung DPR sempat ricuh, terutama saat aparat hendak membubarkan massa aksi. Akibatnya belasan mahasiswa mengalami luka-luka. Luka-luka itu diduga karena pukulan dan pentungan dari polisi saat membubarkan unjuk rasa. 

    Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit usai aksi penolakan UU TNI. Korban dugaan kebrutalan aparat itu antara lain, 3 orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang dibawa ke RS Tarakan, dan 6 mahasiswa lainnya ke RS Pelni.

    Tak hanya mahasiswa, bahkan ada seorang driver ojek online (ojol) yang sedang ‘mangkal’ di dekat lokasi demo di Senayan diduga ‘dikeroyok’ petugas lantaran dikira mahasiswa sampai kepalanya terluka.

  • Stok Pupuk Capai 1,63 Juta Ton Jelang Lebaran, Subsidi Tersalurkan 1,52 Juta Ton

    Stok Pupuk Capai 1,63 Juta Ton Jelang Lebaran, Subsidi Tersalurkan 1,52 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat ketersediaan pupuk mencapai 1,63 juta ton per 20 Maret 2025.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan dengan jumlah tersebut, stok pupuk nasional aman menjelang Idulfitri tahun ini. Adapun jumllah 1,63 juta ton pupuk itu terdiri dari 1,19 juta ton pupuk subsidi dan 445.000 ton pupuk non-subsidi.

    “Pada bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini Pupuk Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani, sekaligus sebagai komitmen kami dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dia merinci stok pupuk subsidi sebesar 1,19 juta ton tersebut terdiri dari 581.000 ton urea, 552.000 ton NPK, 22.000 ton NPK Formula Khusus dan 33.000 ton organik. Lalu stok pupuk non-subsidi sebesar 445.000 ton terdiri dari 361.000 ton pupuk urea dan 84.000 ton NPK.

    Selain kesiapan stok, Wijaya mengatakan perusahaan juga telah menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani sebesar 1,52 juta ton. Menurutnya, pupuk Subsidi ini terdiri dari 731.000 ton Urea, 728.000 ton NPK, 11.000 ton NPK Formula Khusus, dan 51.000 ton Organik.

    Realisasi penebusan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada 2024 sebesar 1,142 juta ton. Dengan kesiapan stok dan distribusi ini, Wijaya meyakini kebutuhan pupuk petani pada musim tanam kedua 2025 yang akan dimulai pada April akan terpenuhi.

    Dia optimistis Pupuk Indonesia juga mampu memenuhi seluruh alokasi pupuk bersubsidi 2025 yang mencapai 9,5 juta ton.

    “Kami berharap tren positif dalam produksi dan distribusi ini dapat berlanjut hingga akhir tahun 2025, sehingga Pupuk Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya,” katanya.

    Wijaya menambahkan penyaluran pupuk akan didukung oleh 1.067 distributor dengan 27.000 lebih jaringan kios atau pengecer, 107 penyedia jasa kapal dengan 179 trayek pelayaran, 274 penyedia jasa truk dengan 1.288 rute, ditambah dengan 4 rute pendistribusian melalui kereta api.
     
    Selain itu, penyaluran juga didukung oleh pemanfaatan aplikasi i-Pubers yang memungkinkan petani yang telah terdaftar menebus pupuk hanya menggunakan KTP.

    Sementara itu, pengawasan berbasis Command Center juga memungkinkan Pupuk Indonesia melakukan pengawasan secara real-time untuk memastikan pupuk disalurkan tepat sasaran.

  • Telkomsel Kebut 5G, Ini Perbandingan Kecepatan Maksimum di Surabaya vs Jabotabek

    Telkomsel Kebut 5G, Ini Perbandingan Kecepatan Maksimum di Surabaya vs Jabotabek

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengakselerasi perluasan jaringan 5G di Surabaya dan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) untuk memberikan pengalaman internet berkualitas. Lantas, seperti apa perbedaan kecepatan 5G di Surabaya dan Jabotabek? 

    Diketahui, Telkomsel telah menambah 50 Base Transceiver Station (BTS) 5G baru, sehingga secara total  BTS 5G aktif di kota pahlawan menjadi lebih dari 90 unit selama periode Ramadan dan Idulfitir 2025. 

    Perluasan jaringan Hyper 5G Telkomsel di Surabaya telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kecepatan internet. Kecepatan unduh kini mencapai 481 Mbps, sementara kecepatan unggah menembus 87 Mbps – empat kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. 5G Telkomsel hadir di kawasan bisnis, residensial, kampus, hingga bandara di Surabaya.

    Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mengatakan perusahaan telah memperluas cakupan Hyper 5G yang contiguous tanpa terputus di Surabaya, mengingat ekosistem perangkat dan kebutuhan 5G makin matang. 

    “Ekspansi ini akan berlanjut ke wilayah strategis lainnya seperti Makassar, Medan, dan Batam untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” kata Indra, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Indra mengatakan  hingga Maret 2025 penetrasi handset 5G di Surabaya telah mencapai lebih dari 25%, dengan rata-rata konsumsi data 5G sebanyak 22 GB per pengguna setiap bulan[

    Selain Surabaya, Telkomsel juga agresif menggelar lebih dari 1.400 BTS 5G di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) untuk menghadirkan koneksi internet super cepat, stabil, dan berkualitas  di kawasan bisnis utama, pusat transportasi, area pemukiman, hingga destinasi wisata di Jabotabek.

    Hingga Maret 2025, tercatat penetrasi handset 5G di Jabotabek telah mencapai lebih dari 30%, dengan konsumsi data 5G bulanan rata-rata 30 GB per pengguna. 

    Perluasan cakupan jaringan Hyper 5G Telkomsel secara masif di wilayah ini telah meningkatkan pengalaman pengguna dengan kecepatan unduh maksimum hingga 500 Mbps dan kecepatan unggah hingga 110 Mbps – 5 kali lebih cepat dibanding rata-rata 4G.

    Dengan catatan tersebut maka kecepatan 5G Telkomsel di Jabodetabek masih lebih tinggi dibandingkan dengan Surabaya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh jumlah BTS yang lebih banyak, dan ketersediaan perangkat. 

    Adapun saat ini  Telkomsel total mengoperasikan lebih dari 2.250 BTS 5G yang tersebar di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Telkomsel berupaya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui ekspansi jaringan 5G yang bertahap, terarah, dan terukur.

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • UEA Bakal Gelontorkan Investasi ke AS Rp23,1 Kuadriliun Usai Bertemu Trump

    UEA Bakal Gelontorkan Investasi ke AS Rp23,1 Kuadriliun Usai Bertemu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab akan menginvestasikan US$1,4 triliun atau sekitar Rp23,1 kuadriliun (dalam kurs Rp16.500) di Amerika Serikat selama 10 tahun.

    Untuk diketahui, menurut Gedung Putih pada awal pekan, Presiden Donald Trump bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan.

    Adapun Penasihat Keamanan Nasional UEA tersebut mengunjungi Washington atas arahan Presiden UEA HH Sheikh Mohamed bin Zayed. Dalam pertemuan tersebut juga para kepala Dana Kekayaan Negara dan perusahaan-perusahaan besar UEA. Setelah pertemuan tersebut, UEA dengan bangga berkomitmen pada kerangka investasi 10 tahun senilai $1,4 triliun dolar di Amerika Serikat.

    “Kerangka baru ini akan secara substansial meningkatkan investasi UEA yang ada dalam ekonomi AS dalam infrastruktur AI, semikonduktor, energi, dan manufaktur Amerika,” tulis Pemerintah AS dalam laman resminya dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Selain itu, MGX, BlackRock, Microsoft, dan Global Infrastructure Partners (GIP) yang berkantor pusat di Abu Dhabi menyambut baik NVIDIA dan xAI dalam kemitraan infrastruktur AI (AIP) yang akan berupaya memobilisasi total investasi hingga US$100 miliar untuk memungkinkan pembangunan pusat data dan infrastruktur energi generasi berikutnya guna mendukung kepemimpinan AI di AS.

    MGX merupakan bagian dari kerajaan Sheikh Tahnoon dengan valuasi US$1,5 triliun yang membentang dari dana kekayaan hingga perusahaan AI G42 bagian dari ambisi teknologi UEA. Dia menjabat sebagai chairman dari usaha-usaha tersebut, serta perusahaan investasi swasta Royal Group dan First Abu Dhabi Bank.

    Kemudian, dana investasi UEA ADQ bersama dengan mitra AS Energy Capital Partners mengumumkan inisiatif yang berfokus pada AS senilai US$25 miliar untuk berinvestasi dalam infrastruktur energi dan pusat data.

    Selain itu, XRG, yang dimiliki oleh ADNOC mengumumkan komitmennya untuk mendukung produksi dan ekspor gas alam AS dengan investasi di fasilitas ekspor LNG Next Decade di Texas.

    “Mereka juga memiliki rencana tambahan untuk melakukan investasi substansial dalam aset AS di seluruh gas, bahan kimia, infrastruktur energi, dan solusi rendah karbon,” tulis Pemerintah AS.

    ADQ dan Orion Resource Partners telah menyetujui kemitraan pertambangan senilai US$1,2 miliar untuk mengamankan pasokan mineral penting.

    “Emirates Global Aluminium berencana untuk berinvestasi di pabrik peleburan aluminium baru pertama di Amerika Serikat dalam 35 tahun, yang akan hampir menggandakan produksi aluminium domestik AS,” tulis Pemerintah AS. 

    Investasi signifikan tersebut menunjukkan hubungan erat antara Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab, serta hubungan yang kuat antara Presiden Trump dan Presiden Sheikh Mohamed.