Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jadwal One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow Mudik 2025

    Jadwal One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow Mudik 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran adalah tradisi yang dilakukan setiap tahun, di mana jutaan orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.

    Karena jumlah kendaraan yang sangat banyak, jalanan bisa menjadi sangat padat. Untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar perjalanan, pemerintah melalui Jasa Marga telah menyiapkan beberapa pengaturan lalu lintas.

    Pengaturan ini meliputi One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow yang akan diterapkan di beberapa ruas tol. 

    Apa Itu One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow?

    1. One Way adalah pengaturan lalu lintas di mana seluruh kendaraan hanya dapat bergerak ke satu arah tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

    Biasanya, sistem ini diterapkan untuk mengalirkan kendaraan dalam jumlah besar menuju satu tujuan tertentu, seperti arus mudik atau arus balik, sehingga mencegah terjadinya kemacetan pada jalur sebaliknya.

    2. Ganjil Genap adalah sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi kendaraan, yang hanya boleh melintas pada tanggal atau waktu tertentu sesuai dengan nomor akhir plat kendaraan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi sekaligus di jalanan dan memperlancar arus lalu lintas.

    3. Contra Flow adalah pengaturan lalu lintas yang mengubah arah kendaraan untuk sementara, di mana kendaraan yang biasanya melaju di satu arah bisa diarahkan untuk melaju ke arah yang berlawanan pada jalur yang sama. Ini dilakukan untuk menambah kapasitas jalan dan menghindari kemacetan di jalur utama.

    Jadwal One Way

    Dilansir dari akun Instagram resmi @official.jasamarga, Sabtu (21/3/2025) berikut adalah jadwal penerapan One Way untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2025:

    * Arus Mudik:

    Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 70) hingga Tol Kalikangkung (KM 414)

    Mulai Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    * Arus Balik:

    Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 70)

    Mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    Jika pemberlakuan One Way terjadi, penutupan jalan masuk, pembersihan jalur, dan rest area akan dilakukan 2 jam sebelum jalur One Way dibuka. Sementara normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk dilakukan 2 jam setelah jalur One Way ditutup.

    Jadwal Ganjil Genap

    * Arus Mudik:

    Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 47) hingga Tol Kalikangkung (KM 414)

    Berlaku dari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    * Arus Balik:

    Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 47)

    Berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    Jadwal Contra Flow

    * Arus Mudik: Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 47 hingga KM 70)

        * Kamis, 27 Maret 2025: Pukul 14.00 – 24.00 WIB

        * Senin, 31 Maret 2025: Pukul 13.00 – 18.00 WIB

        * Selasa, 1 April 2025: Pukul 11.00 – 18.00 WIB

    * Arus Balik: Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 70 hingga KM 47)

    Berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    Dengan adanya pengaturan lalu lintas seperti One Way, Ganjil Genap, dan Contra Flow, diharapkan perjalanan mudik Lebaran dapat berlangsung dengan lebih lancar dan aman. 

    Sebagai pemudik, pastikan untuk selalu mengikuti peraturan yang ada dan mempersiapkan perjalanan Anda dengan baik. (Siti Laela)

  • Supratman Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Supratman Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

    Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.  

    “Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil,” kata Supratman.  

    Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.  

    “Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi,” ujarnya.  

    Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.  

    Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.  

    “Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya,” pungkas Supratman. 

  • Klarifikasi Hasan Nasbi Usai Bikin Heboh Soal Teror ‘Kepala Babi’ Jurnalis Tempo

    Klarifikasi Hasan Nasbi Usai Bikin Heboh Soal Teror ‘Kepala Babi’ Jurnalis Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menuai kontroversi setelah mengeluarkan pernyataan yang meminta supaya jurnalis Tempo yang menerima paket kepala babi untuk memasaknya. 

    Belakangan, Hasan Nasbi mengklarifikasi dan menjelaskan arti pernyataan ‘dimasak saja’ saat ditanya oleh wartawan mengenai sikap Istana terhadap teror yang menimpa jurnalis Tempo.

    Hasan kepada Bisnis mengemukakan bahwa pernyataan ‘dimasak saja’ tidak dimaksudkan untuk melecehkan kebebasan pers, melainkan caranya untuk mengecilkan aksi teror tersebut.  

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari salah seorang jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana terhadap teror kepala babi tersebut yang diunggahnya melalui akun X agar peneror mengirimkan daging babi secara utuh dan bukan hanya kepala saja.

    Dia menyebut bahwa pernyataan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja, justru dapat membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media.

    Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari.

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

    Menurutnya, pemerintah hanya berupaya meluruskan kesalahpahaman di ruang publik tanpa menghalangi kebebasan berbicara.  

    Saat ditanyakan mengenai respons dari Presiden Prabowo Subianto, Hasan juga menyatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus terkait insiden ini dalam pemerintahan.

    Penyebabnya, dia menegaskan bahwa dari sisi kebebasan pers, tidak ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut.  

    “Tidak ada pembahasan soal ini. Karena memang enggak ada masalah kan? Tidak masalah dari sisi kebebasan pers enggak ada masalah. Jadi tidak ada pembahasan soal ini,” pungkas Hasan. 

  • Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Minta Prabowo Evaluasi Jubir Istana

    Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Minta Prabowo Evaluasi Jubir Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dinilai tidak menunjukkan empati atas insiden teror kepala babi di kantor Tempo.

    Hasan Nasbi, yang sebelumnya beprofesi sebagai konsultan politik, itu menyuruh jurnalis Tempo untuk memasak kepala babi yang dikirim oleh orang tidak dikenal.

    Pernyataan Hasan yang pernah berprofesi sebagai wartawan meski hanya sebentar itu, dinilai mencederai prinsip kebebasan pers.

    Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Wahyudi Djafar menilai sikap Hasan Nasbi tidak pantas untuk seorang pejabat yang bertanggung jawab atas komunikasi kepresidenan.

    Pernyataannya dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap jurnalis dan mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa pernyataan tersebut bisa memperkuat budaya kekerasan terhadap insan pers.

    Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden untuk tidak membiarkan komentar seperti ini tanpa konsekuensi. Sikap meremehkan teror kepada media kritis berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis dan menghambat kerja-kerja jurnalistik yang bebas dan independen.

    “Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan sikap tersebut di atas, nampak dia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat,” tegasnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (22/3/2025).

    Koalisi ini juga menyoroti tindakan Hasan Nasbi yang sebelumnya menghapus cuitannya di platform X terkait RUU TNI, yang menurut mereka menunjukkan pola komunikasi yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengemban tugas komunikasi kepresidenan.

    Selain itu, mereka menegaskan pentingnya pengungkapan kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Menurut mereka, praktik intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas agar pelaku dapat diidentifikasi dan diproses secara hukum.

    Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute, menegaskan solidaritas mereka terhadap Tempo dan mengutuk segala bentuk teror yang mengancam kebebasan pers serta demokrasi di Indonesia.

  • BGN: MBG Telah Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun hingga Akhir Maret

    BGN: MBG Telah Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun hingga Akhir Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga akhir Maret 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghabiskan anggaran mendekati Rp1 triliun.

    Dadan menekankan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 12 Maret 2025 yang mencatat realisasi anggaran sebesar Rp710,5 miliar.  

    Anggaran tersebut telah digunakan untuk menyalurkan bantuan MBG kepada sekitar 2,2 juta penerima manfaat.

    “Hampir Rp1 triliun. Nah itu [angka pastinya harus tanya ke itu [Kemenkeu] ya nanti, tetapi menjelang Rp1 triliun lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025) malam.

    Dadan menjelaskan bahwa kenaikan realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian administrasi. Selain itu, banyak mitra BGN yang sebelumnya belum melakukan pengajuan reimburse, tetapi pada akhir bulan ini dana tersebut telah dicairkan.  

    Ke depan, proses penggantian dana ini akan lebih sederhana karena mulai pekan depan, BGN tidak akan melayani penerima manfaat sementara waktu akibat libur Idulfitri. Namun, layanan tetap berjalan bagi ibu hamil, lansia, dan anak balita.  

    Setelah periode libur, BGN berencana memperbaiki aspek administrasi agar mitra bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dengan skema ini, pencairan anggaran diharapkan menjadi lebih cepat.  

    Dadan juga memprediksi bahwa mulai bulan depan, realisasi anggaran MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun pada Mei, dan akhirnya mencapai Rp5 triliun per bulan pada September 2025.

    “Kami akan perbaiki terus aspek administrasinya sehingga setelah nanti lebaran seluruh mitra menerima uang muka dahulu, bukan reimburse. Nah itu akan mempercepat pencairan juga,” pungkas Dadan.

  • 5G Masuk Era Dampak, Komersialisasi jadi Tantangan Selanjutnya

    5G Masuk Era Dampak, Komersialisasi jadi Tantangan Selanjutnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kearney, lembaga penelitian dan konsultan global, mengungkapkan teknologi 5G akhirnya akan memasuki ‘Era Dampak’, di mana operator telekomunikasi dapat memanfaatkan investasi dan melihat pertumbuhan komersial.

    Indeks Keberhasilan 5G Kearney 2025 menunjukkan bahwa penetrasi 5G  terus tumbuh, dengan lebih dari 30% populasi kini menggunakan 5G di 10 negara.

    Uni Emirat Arab dan Malaysia memimpin dengan penetrasi lebih dari 50%. Penerapan 5G secara signifikan melampaui 4G, dengan enam negara mencapai penetrasi 30% pada lima tahun setelah peluncuran.

    Namun, optimisme ini bertolak belakang dengan ketidakpastian yang  berlangsung tentang cara terbaik memonetisasi teknologi 5G untuk meraup manfaatnya, dengan lebih dari separuh (53%) dari semua negara dalam Indeks mengalami penurunan skor keberhasilan 5G pada  2024.

    Co-Lead Asia Pasifik Komunikasi, Media, dan Teknologi di Kearney Sarovar Agarwal mengatakan Indeks Keberhasilan 5G Kearney 2025 menegaskan bahwa operator berada di titik balik dalam evolusi 5G. 

    Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Pasifik telah membuat langkah signifikan dalam adopsi 5G dan memimpin secara global. 

    “Sekarang, di Era Dampak, di mana kesiapan 5G yang matang telah membawa operator ke ambang keberhasilan, komersialisasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh 5G,” kata Sarovar, dikutip (22/3/2025). 

    Dia mengatakan untuk meraih keberhasilan  5G  membutuhkan kombinasi strategi, Application Programming Interface (API) jaringan dan kolaborasi lintas industri memainkan peran penting untuk itu. 

    “Dengan pasar API Asia Pasifik yang diharapkan mencapai US$72 miliar pada 2025, kami yakin bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi di kawasan ini memiliki posisi yang baik untuk memimpin jalan bagi komersialisasi 5G,” kata Sarovar. 

    Dalam laporan Indeks Kearney pada 2024, disebutkan bahwa penetrasi 5G tumbuh tetapi komersialisasi melambat, dengan negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Australia dan Singapura menempati peringkat lima teratas, bersama dengan Amerika Serikat, Spanyol, dan Finlandia.

    Amerika Serikat dengan skor indeks 8,3 mempertahankan posisi nomor satu berkat ketersediaan dan penetrasi 5G yang tinggi di samping penawaran komersial yang ambisius dari operatornya, termasuk beberapa API canggih, dan ekosistem digital yang sedang berkembang.

    Sementar itu Australia (skor 7,4) memiliki penetrasi yang tinggi meskipun komersialisasinya lebih lambat. Infrastruktur yang kuat dan fokus pada jaringan pribadi di negara ini telah membuatnya tetap kompetitif.

    Spanyol (7.3) memiliki penetrasi 5G yang tinggi, kemitraan strategis dan investasi Spanyol dalam API jaringan telah memungkinkan komersialisasi 5G yang sukses, menjadikannya sebagai pemimpin di Eropa.

    Kemudian Singapura (7.3) diuntungkan oleh fokus strategisnya pada kesiapan digital dan penerapan pita rendah, investasi Singapura dalam infrastruktur kota pintar dan integrasi layanan digital telah mendorong adopsi 5G yang meluas, memposisikannya sebagai pemimpin regional.

    “Finlandia (7.1) mencapai penetrasi yang baik dengan ekosistem digital yang matang dan jangkauan 5G yang kuat,” kata Sarovar.

  • Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Dadan Hindayana Tegaskan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

    Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

    “Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

    “Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

    Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

    “Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” pungkas Dadan.

  • Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempersiapkan sebaik mungkin arus mudik dan arus balik Lebaran. 

    Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (21/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan arus mudik diprediksi pada 26–28 Maret 2025 mendatang. Sebaliknya, puncak arus balik diperkirakan pada tanggal 6–7 April 2025. 

    AHY menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebijakan agar perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman, lancar, dan menyenangkan.

    Salah satunya, kata AHY. Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera menanggulangi. 

    “Kementerian Perhubungan tentunya memastikan agar transportasi multimoda baik darat, laut, udara pun kereta api ini juga lancar dan terutama di titik-titik yang seringkali menjadi pusat padatnya atau kemacetan kendaraan,” tutur AHY.

    Prabowo, kata AHY pun memerintahkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus membangun komunikasi yang baik antar-pemerintah, antar-kementerian, dan lembaga. 

    Menurutnya, hal tersebut agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik terkait program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus tapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” imbuhnya.

    AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja menjalankan kebijakan dan program yang memang menjadi prioritas. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

    “Secara keseluruhan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas AHY.

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

  • Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Puan Pastikan DPR dan Pemerintah Segera Sosialisasi UU TNI Agar Rakyat Paham

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru kepada publik/ 

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    Adapun terjadi aksi penolakan pengesahan RUU TNI yang dilakukan di depan Gedung DPR kala Rapat Paripurna berlangsung pada Kamis (20/3/2025) kemarin. Pasalnya, banyak masyarakat khawatir UU TNI yang baru itu akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti era orde baru.

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “InsyaAllah secepatnya,” kata Puan.

    Sebelumnya, dia mengklaim pihaknya telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ujarnya seusai Rapat Paripurna pada Kamis (20/3/2025).

    Saat itu, Puan menegaskan tidak ada sama sekali substansi yang memungkinkan TNI terlibat aktif dalam bisnis ataupun politik. Dia merespons ini karena isunya sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” tegasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut hanya ada tiga susbtansi dalam pembahasan RUU TNI yakni Pasal 7 tentang operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang kedudukan TNI di kementerian/lembaga, dan Pasal 53 tentang batas masa dinas prajurit atau usia pensiun.