Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Dapat Diskon 20%, Segini Tarif Tol Trans Sumatra Selama Musim Lebaran 2025

    Dapat Diskon 20%, Segini Tarif Tol Trans Sumatra Selama Musim Lebaran 2025

    Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan pemberlakuan diskon tarif sebesar 20% di sejumlah Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sebagai bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menyambut Idulfitri 2025.

    Di Sumatra Utara (Sumut), diskon tarif tersebut berlaku di 2 (dua) ruas tol, yakni Ruas Indrapura-Kisaran yang dikelola Hutama Karya dan Tebing Tinggi-Indrapura (Tol Kutepat) yang dikelola PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).

    Sebagai informasi, ruas tol tersebut terintegrasi dengan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) dan Tol Belmera yang dikelola PT Jasamarga (Persero).

    Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan, diskon tarif sebesar 20% di JTTS berlaku untuk semua jenis kendaraan.

    Total ada lima ruas tol di JTTS dengan perjalanan jarak terjauh yang tarifnya akan didiskon 20%, termasuk Ruas Indrapura-Kisaran dan Tebing Tinggi-Indrapura.

    “Kelima ruas dipilih berdasarkan tingginya volume lalu lintas yang diperkirakan terjadi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Diharapkan ini dapat memecah kepadatan kendaraan di arus mudik dan balik,” kata Adjib dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3).

    Meski diskon tarif berlaku dua arah, ada sejumlah ketentuan yang perlu diketahui pengguna jalan tol.

    Adjib mengatakan, pihaknya membagi diskon tarif menjadi beberapa periode. Hal ini guna mengoptimalkan arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran 2025.

    Untuk periode arus mudik, diskon tarif tol dapat dinikmati pengguna Ruas Indrapura-Kisaran dan Tebing Tinggi-Indrapura mulai 24 Maret-28 Maret 2025 pukul 07.00 WIB.

    Sedangkan diskon tarif tol untuk arus balik terbagi menjadi dua periode, yakni mulai tanggal 3-5 April dan tanggal 8-10 April 2025, masing-masing mulai pukul 07.00 WIB. 

    Lebih jauh dia menyebut, penggunaan kartu uang elektronik (KUE) diwajibkan dalam ketentuan pemberlakuan diskon tarif tol. 

    “Diskon ini hanya berlaku bagi pengguna jalan yang menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo yang mencukupi,” jelas Adjib.

    1. Tarif tol setelah potongan 20% di Ruas Indapura-Kisaran dan Tebing Tinggi-Indrapura periode arus mudik 24 Maret-28 Maret 2025 pukul 07.00 WIB

    – Dari Gerbang Tol (GT) Kisaran menuju GT Sinaksak dan sebaliknya:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp117.000 (sebelumnya Rp140.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp175.500 (sebelumnya Rp210.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp234.000 (sebelumnya Rp280.000)

    – Dari GT Kisaran menuju GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan dan sebaliknya:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp223.000 (sebelumnya Rp236.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp335.500 (sebelumnya Rp355.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp449.000 (sebelumnya Rp475.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Kisaran dan keluar di GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Inkis)

    – Dari GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan menuju GT Kisaran:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp209.800 (sebelumnya Rp236.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp315.500 (sebelumnya Rp355.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp422.000 (sebelumnya Rp475.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan dan keluar di GT Kisaran, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Inkis, Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), dan Ruas Tol Belmera)

    – Dari GT Sinaksak menuju GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp183.500 (sebelumnya Rp193.500)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp277.000 (sebelumnya Rp292.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp371.500 (sebelumnya Rp391.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Sinaksak dan keluar di GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Kutepat)

    – Dari GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp170.900 (sebelumnya Rp193.500)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp257.800 (sebelumnya Rp292.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp391.500 (sebelumnya Rp345.600)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan dan keluar di GT Sinaksak, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Kutepat, Ruas Tol MKTT, dan Ruas Tol Belmera)

    2. Tarif tol setelah potongan 20% periode arus balik tanggal 3-5 April dan 8-10 April 2025 pukul 07.00 WIB

    – Dari Gerbang Tol (GT) Kisaran menuju GT Sinaksak dan sebaliknya:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp117.000 (sebelumnya Rp140.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp175.500 (sebelumnya Rp210.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp234.000 (sebelumnya Rp280.000)

    – Dari GT Kisaran menuju GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp209.800 (sebelumnya Rp236.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp315.500 (sebelumnya Rp355.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp422.000 (sebelumnya Rp475.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Kisaran dan keluar di GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Inkis, Ruas Tol MKTT, dan Ruas Tol Belmera)

    – Dari GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan menuju GT Kisaran:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp223.000 (sebelumnya Rp236.000)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp335.500 (sebelumnya Rp355.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp449.000 (sebelumnya Rp475.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan dan keluar di GT Kisaran, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Inkis)

    – Dari GT Sinaksak menuju GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp170.900 (sebelumnya Rp193.500)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp257.800 (sebelumnya Rp292.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp391.500 (sebelumnya Rp345.600)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Sinaksak dan keluar di GT Tanjung Pura atau Pangkalan Brandan, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Kutepat, Ruas Tol MKTT, dan Ruas Tol Belmera)

    – Dari GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak:

    Kendaraan Golongan I menjadi Rp183.500 (sebelumnya Rp193.500)
    Kendaraan Golongan II dan III menjadi Rp277.000 (sebelumnya Rp292.000)
    Kendaraan Golongan IV dan V menjadi Rp371.500 (sebelumnya Rp391.000)

    (Catatan: Bagi Pengguna yang masuk dari GT Tanjung Pura atau GT Pangkalan Brandan dan keluar di GT Sinaksak, maka tarif tol yang didiskon adalah tarif Ruas Tol Kutepat)

  • Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Gaduh IHSG Amblas, Benarkah Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar terus merespons negatif kebijakan pemerintah. Hal itu terbukti dengan runtuhnya sejumlah sektor perekonomian selama beberapa waktu terakhir. Yang terbaru, otoritas bursa sampai harus membekukan sementara perdagangan alias trading halt imbas kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun lebih dari 5% pada Selasa lalu.

    Ekonomi Indonesia belakangan ini memang sedang dalam kondisi tidak stabil. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK), indikasi penurunan daya beli, rupiah jeblok, tren deindustrialisasi, hingga ruang fiskal yang menyempit telah memicu ketidakpastian. Berbagai persoalan tersebut semakin rumit dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sejauh ini belum berimbas secara positif ke perekonomian negara. 

    Di sisi lain, pembentukan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara, yang digadang-gadang akan mengerek perekonomian dan tetek bengeknya, juga masih memicu ketidakpastian. Investor di pasar saham wait and see. Saham-saham bank milik negara, justru kompak turun. Tidak jelas alasannya. Namun banyak analis menyinggung tentang peran Danantara.

    Pasar sepertinya belum yakin betul Danantara mampu mengelola BUMN-BUMN jumbo yang selama ini menjadi backbone perekonomian. Apalagi komposisi di level elite Danantara, sebagian terafiliasi dengan kelompok politik dan korporasi tertentu.

    Semua kerumitan itu semakin kompleks dengan proyeksi terbaru Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang sampai harus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya di angka 4,9%. Padahal sebelumnya, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai angka 5,2%.

    Pemangkasan proyeksi ini tentu menjadi ‘peringatan’ bagi pemerintah. Ada indikasi tentang ketidakpastian bahkan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh saat ini. Apalagi, di level global, tantangan begitu besar. Perang tarif yang berkecamuk antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan China, dua negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, bisa kembali memicu pasang surut ekonomi global.

    Publik tentu masih ingat dengan dampak besar perang dagang jilid 1 pada tahun 2018-2019 lalu. Saat itu Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada periode pertama. Ekonomi dunia nyaris morat-marit. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipangkas oleh hampir semua lembaga. Akibatnya, terjadi banyak goncangan, meski Vietnam bisa menjadi pengecualian.

    Vietnam, yang sistem politiknya masih totaliter, cukup menjanjikan pada waktu itu. Aliran modal mengalir cukup deras. Negeri Paman Ho itu menjadi tujuan relokasi besar-besaran industri dari China. Pada tahun 2018-2019 lalu, ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup mentereng. Kisarannya di angka 7,4%-7,5%.

    Sementara itu, pada 2018-2019, Indonesia benar-benar harus berjibaku untuk mempertahankan supaya ekonomi tetap stabil. Belum lagi pemerintah harus memutar otak serta harap-harap cemas subsidi jebol karena harga minyak yang meroket. Perang tarif atau perang dagang benar-benar memukul ekonomi dan ancaman itu kemungkinan berulang saat ini. 

    Investor jelas tidak ingin momen tahun 2018-2019 terulang. Mereka berharap besar dengan langkah pemerintah. Mereka menunggu kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Kebijakan yang pro dunia usaha. Tidak perlu intervensi langsung. Tetapi kebijakan yang memiliki dampak alias multiplier effect yang besar bagi semua kalangan. Tidak lagi terkonsentrasi ke kelompok-kelompok tertentu, sehingga distribusi pendapatan semakin luas.

    Kalau pendapatan terdistribusi dengan adil, pemerintah akan menikmatinya, karena bisa menarik pajak secara optimal. Pada akhirnya tax ratio akan naik, beban utang berkurang, APBN jauh lebih sehat, tak perlu repot-repot minta BI beli surat berharga negara, dan kalau itu terjadi, upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bisa terealisasi. 

  • Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Komunikasi, Hasan Nasbi Disorot Karena Teror Kepala Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunikasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemerintah. Tanpa adanya komunikasi yang baik, masyarakat bisa salah persepsi dan pada akhirnya menimbulkan protes bahkan demonstrasi.

    Presiden Prabowo Subianto menyadari hal itu. Dia memerintahkan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik.

    Alasannya, Presiden menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna dan intensif.

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata  Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Meski demikian, Presiden tetap memuji kinerja menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta para kepala badan. “Saya terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat, dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk menerima seluruh masukan dari publik, termasuk kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Presiden mengingatkan jangan sampai pemerintah diadu domba dengan rakyat.

    “Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tetapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

    Kontrovesi Hasan Nasbi 

    Di tengah upaya Prabowo membenahi cara berkomunikasi jajarannya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik ketika merepons teror kepala bagi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih mengutuk, Hasan justru meminta jurnalis Tempo memasak kiriman kepala babi yang dikirim oleh orang tidak dikenal.

    “Sudah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai kasus ini bukan menjadi ancaman bagi wartawan. Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa melihat sikap jurnalis yang diteror tersebut mengunggah cerita di media sosial tampak santai menanggapi teror kepala babi.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia ga terancam kan. buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi,” tuturnya.

    Kebebasan Pers Era Prabowo

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak terkait dengan kejadian tersebut dan tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu.  

    “Kami sudah mengetahui bahwa hal ini telah diadukan ke Dewan Pers. Tapi kita kan tidak tahu, ini masalah mereka dengan entah siapa, entah siapa yang mengirim. Buat saya, tidak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa,” ujar Hasan.  

    Dia juga menyoroti bahwa reaksi penerima teror pun terkesan santai, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Apakah itu benar-benar ancaman atau hanya lelucon? Saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya, tidak usah dibesar-besarkan,” tambahnya.  

    Hasan menegaskan bahwa kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Dia menepis anggapan bahwa ada tekanan atau intimidasi terhadap media.

    Hasan juga mencontohkan bahwa media seperti Tempo masih bebas menulis berita kritis dan menyiarkan program seperti Bocor Alus. “Itu artinya pemerintah tidak ikut campur, tidak mengganggu sama sekali,” ujarnya

  • Tempo Diteror Lagi, Kali ini Tikus Kepala Buntung Dikirim Orang Tak Dikenal

    Tempo Diteror Lagi, Kali ini Tikus Kepala Buntung Dikirim Orang Tak Dikenal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror dari orang tidak dikenal hari ini Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB.

    Pemimpin Redaksi Media Tempo, Setri Yasra  mengemukakan bahwa teror yang dilakukan kali ini berupa enam ekor tikus mati dengan kepala terpisah dari badannya.

    Teror tikus mati itu dikirimkan dalam bentuk kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah berisi mi instan. 

    “Kotak itu sedikit penyok dan ketika dibuka kotak kardus itu berisi kepala tikus,” tutur Setri di Jakarta, Sabtu (22/3).

    Setri menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara oleh pihak manajemen gedung, bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

    “Petugas keamanan menduga bahwa kotak bangkai tikus itu telah mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkenal lemparan kotak tikus itu,” katanya.

    Setri mengatakan bahwa teror kedua dalam bentuk bangkai tikus yang dikirim ke media Tempo semakin memperjelas bahwa teror ini dilakukan seseorang terhadap redaksi Tempo.

    “Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers,” ujarnya.

  • Gojek Salurkan Bonus Hari Raya Bagi Mitra Driver Pengganti THR, Ini Besaran Kategorinya!

    Gojek Salurkan Bonus Hari Raya Bagi Mitra Driver Pengganti THR, Ini Besaran Kategorinya!

    Bisnis.com, JAKARTA– Menjelang Idulfitri, Gojek menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada Mitra Driver sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang aktif, produktif, dan berkinerja baik.

    Chief of Public Policy & Government Relations, GoTo Ade Mulya, menjelaskan pemberian dana ini bukan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana untuk pekerja formal, namun merupakan kontribusi Gojek untuk mendukung Mitra Driver dalam merayakan Idulfitri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver.

    Dia mengatakan sebagai perusahaan teknologi karya anak bangsa, kemitraan dengan Mitra Driver menjadi fondasi utama bisnis Gojek. “Dengan komitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berkeadilan dan transparan, pemberian BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan agar tetap berkelanjutan,” katanya dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dia melanjutkan, dengan menerapkan prinsip adil, Gojek membagi penerima BHR ke dalam lima kategori, dengan Mitra Juara Utama sebagai kategori tertinggi.

    Mitra dalam kategori Mitra Juara Utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp 900.000 untuk Mitra roda dua dan Rp 1.600.000 untuk Mitra roda empat.

    Agar manfaat ini dapat menjangkau lebih banyak Mitra, Gojek juga menghadirkan empat kategori tambahan, yaitu Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Mitra Harapan. Nominal BHR di setiap kategori dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan.

    BHR akan diterima oleh Mitra Driver yang memenuhi kriteria mulai tanggal 22 – 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay Mitra. Dengan pembagian kategori ini, BHR diberikan secara tepat sasaran, memastikan apresiasi bagi Mitra Driver yang aktif dan terus berkontribusi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

  • Bandara Heathrow London Kembali Beroperasi Normal usai Gardu Terbakar

    Bandara Heathrow London Kembali Beroperasi Normal usai Gardu Terbakar

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara Heathrow London kembali beroperasi penuh pada Sabtu (22/3/2025), sehari setelah kebakaran di gardu listrik memicu pemadaman yang melumpuhkan operasional bandara tersibuk di Eropa tersebut.

    Melansir Reuters, gangguan ini memaksa pembatalan dan penundaan sejumlah penerbangan, sementara industri penerbangan berpacu merombak jadwal dan mengalihkan penumpang yang terdampak.

    Insiden ini semakin memperumit pengaturan logistik bagi maskapai yang harus memulihkan operasional pesawat dan kru yang terjebak di berbagai lokasi.

    Penerbangan mulai kembali pada Jumat malam, namun dengan Heathrow—bandara tersibuk kelima di dunia—terhenti hampir sepanjang hari, puluhan ribu penumpang harus berebut kamar hotel dan kursi penerbangan pengganti.

    CEO Heathrow, Thomas Woldbye mengatakan pada Sabtu pagi, aktivitas bandara kembali normal, meski maskapai masih berjuang menangani dampak lanjutan.

    “Kami tidak melihat adanya pembatalan atau keterlambatan besar,” ujar Woldbye seperti dikutip Reuters.

    Sebagian besar penerbangan pagi beroperasi sesuai jadwal, dengan hanya sedikit penundaan dan pembatalan, menurut situs keberangkatan Heathrow. British Airways, yang menjadikan Heathrow sebagai hub utama, memperkirakan sekitar 85% dari hampir 600 penerbangannya tetap berjalan.

    Heathrow mengerahkan ratusan staf tambahan dan menambah penerbangan untuk mengakomodasi 10.000 penumpang ekstra yang terdampak gangguan ini.

    Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di industri penerbangan, dengan potensi kerugian mencapai puluhan juta pound serta perdebatan mengenai siapa yang harus menanggung biaya.

    Kepala IATA, Willie Walsh—mantan bos British Airways yang kerap mengkritik Heathrow—menyebut insiden ini sebagai “bukti kegagalan perencanaan yang serius.”

    Sementara itu, polisi menyatakan tidak menemukan indikasi unsur mencurigakan dalam kebakaran tersebut, meskipun penyelidikan masih berlangsung. London Fire Brigade akan fokus menyelidiki sistem distribusi listrik bandara.

    Untuk mengurangi kepadatan, Kementerian Transportasi Inggris mencabut sementara larangan penerbangan malam hari. Meski begitu, CEO British Airways, Sean Doyle, memperingatkan bahwa gangguan ini masih akan berdampak pada operasional penerbangan dalam beberapa hari ke depan.

    Maskapai seperti JetBlue, American Airlines, Air Canada, Air India, Delta, Qantas, United Airlines, British Airways, dan Virgin Atlantic terpaksa membatalkan atau mengalihkan penerbangan mereka.

    Heathrow bukan satu-satunya bandara Inggris yang mengalami gangguan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, bandara di London juga sempat lumpuh akibat kegagalan sistem gerbang otomatis dan gangguan lalu lintas udara pada 2023.

  • Jelang Libur Lebaran 2025, Okupansi Kamar Hotel Masih Lesu

    Jelang Libur Lebaran 2025, Okupansi Kamar Hotel Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) mengungkapkan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel masih lesu jelang hari raya Idulfitri 2025. Hal ini salah satunya dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengatakan tingkat okupansi hotel secara rata-rata nasional mengalami perlambatan sekitar 30% dibanding tahun lalu. 

    “Okupansi hotel, kami mencatat sampai H-14 [Lebaran] kalau di hotel menunjukkan perlambatan 30% dibanding tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).

    Di sisi lain, Hariyadi juga melihat tingkat keterisian atau load factor di sejumlah maskapai penerbangan. Menurutnya, jika tingkat keterisian pesawat penuh atau mencapai 100%, maka ada kemungkinan tingkat okupansi hotel ikut penuh.

    “Jadi kalau itu fully booked ya kemungkinan sama lah [tingkat okupansi hotel] kayak [periode Lebaran] tahun lalu,” katanya. 

    Kondisi berbeda kemungkinan terjadi untuk daerah-daerah yang menjadi tempat tujuan mudik seperti Solo, Malang, Yogyakarta. Hariyadi mengatakan, tingkat okupansi hotel di daerah-daerah ini kemungkinan mencapai sekitar 80%-100% pada libur Lebaran 2025.

    Namun, pihakya tidak dapat memperkirakan apakah kondisi akan terus berlanjut hingga libur panjang berakhir. 

    Apalagi, libur kali ini cukup lama lantaran libur adanya dua hari raya yang berdekatan yakni Tahun Baru Saka 1947 atau Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Idulfitri 1446H/2025 M pada 1 April 2025, yang dilanjutkan dengan cuti bersama hingga 7 April 2025.

    Dia menilai terdapat kemungkinan masyarakat mengurangi waktu liburnya imbas pelemahan daya beli.

    “Kemungkinan orang perpendek liburnya karena yang kita khawatirkan adalah daya beli, makin lama liburan, ongkosnya makin banyak,” ucap Hariyadi. 

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran berpedapat Lebaran tahun ini menjadi tantangan bagi industri hotel dan restoran. Maulana menyebut, cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini telah menghambat beberapa akses jalan di sejumlah titik.  

    Beberapa destinasi di Indonesia juga kemungkinan terdampak imbas cuaca buruk sehingga ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di industri ini. Belum lagi, kata dia, masyarakat yang menjadi korban bencana akibat curah hujan yang cukup besar kemungkinan akan menahan diri untuk melakukan perjalanan. 

    “Jadi, kita mesti melihat lagi ke depan apakah hal-hal ini akan mengganggu pergerakan wisatawan nusantara itu akhirnya. Tapi sampai saat ini kita masih optimistis itu bisa akan ada dampaknya,” tuturnya kepada Bisnis.

  • Harga Bawang Melambung Jelang Lebaran, Badan Pangan Gelar Operasi Pasar

    Harga Bawang Melambung Jelang Lebaran, Badan Pangan Gelar Operasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (BPN) bakal menggelar operasi pasar murah secara rutin guna menekan harga bawang merah dan bawang putih yang melambung menjelang Lebaran.

    Badan Pangan Nasional mencatat harga bawang bawang merah di tingkat konsumen secara nasional berada di Rp 42.581 per kilogram (kg) per 21 Maret 2025. Angka ini melonjak dibandingkan pada rerata harga pada tengah Februari yang kala itu ada di Rp34.849 per kg.

    Sementara rerata harga bawang putih di level konsumen secara nasional berada di Rp 44.097 per kg per 21 Maret. Sementara harga komoditas serupa di awal Januari 2025 masih berada di Rp41.984 per kg.

    Untuk meredam harga, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan operasi pasar murah akan dilaksanakan dari outlet besar sampai kecil.

    “Kami rutin memonitor pergerakan harga pangan pokok strategis. Ketika sudah mulai ada tren kenaikan, tentu harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai program intervensi yang diinisiasi pemerintah bersama stakeholder pangan,” kata Arief melalui keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Dia pun mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggelontorkan stok bawang merah dan bawang putih. Adapun kedua komoditas itu dipasok dari petani lokal dengan harga yang tentunya di bawah pasar. 

    “Ini merupakan esensi dari program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP),” ungkap Arief.

    Dia mengatakan pada Jumat (21/3/2025) kemarin, pihaknya telah memasok 1 ton bawang. Jumla itu terdiri dari 700 kg bawang merah dan 300 kg bawang putih.

    Menurut Arief, kedua jenis bawang itu dilepas dengan harga yang sangat menarik bagi konsumen. Rinciannya, bawang merah dibanderol di harga Rp33.000 per kg dan bawang putih Rp30.000 per kg. 

    Semua pasokan dikirimkan oleh Champion Bawang binaan Kementan melalui sokongan program FDP dari Badan Pangan Nasional. Dengan begitu, bawang benar-benar bersumber dari petani lokal.

    “Kita bantu buka jalur penjualan dari yang makro sampai mikro seperti hari ini. Apalagi fokus Bapak Presiden Prabowo benar-benar melihat kondisi harga pangan kita, ketersediaan dan harga pangan mesti baik,” kata Arief.

    Selain program FDP, pemerintah juga terus menggenjot realisasi Operasi Pasar Pangan Murah yang merupakan program anyar pemerintah saat ini. Perkembangannya sesuai data yang dihimpun, per 20 Maret telah mencapai 3.027 titik lokasi di 37 provinsi dan 462 kabupaten/kota.

    Adapun aneka komoditas yang disediakan dengan harga khusus telah menorehkan realisasi penjualan yang menunjukkan tingginya animo masyarakat. 

    Secara terperinci kuantitasnya adalah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 1.388 ton, gula konsumsi 450 ton, MinyaKita 427 kiloliter, daging kerbau 25 ton, dan bawang putih 4.239 kg. Selain itu, ada pula bawang merah 1.935 kg, telur ayam ras 26.770 kg, hingga daging ayam ras 9.083 kg.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Diintai PHK Massal?

    Prabowo Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Diintai PHK Massal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga tutupnya sejumlah hotel tengah mengintai industri perhotelan Tanah Air, jika kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berlangsung. 

    Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (hotel) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap berbagai dampak yang akan terjadi jika pemerintah tidak segera menyesuaikan kebijakan penghematan anggaran dalam 6 hingga 12 bulan mendatang.

    Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, tanpa adanya penyesuaian kebijakan ini, sebanyak 88% responden memperkirakan akan melakukan PHK untuk mengurangi biaya pengupahan. 

    “Tanpa penyesuaian kebijakan kita berpotensi sebanyak 88% responden itu akan menghadapi PHK masal serta ada gangguan rantai pasok,” kata Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).

    Dampak lainnya, 78% memperkirakan target pajak hotel tidak akan tercapai dan yang lainnya meyakini bahwa akan terjadi penurunan sektor pariwisata, yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.

    Christy menuturkan, jika kondisi ini dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin hotel akan mengalami defisit operasional dan terpaksa berhenti beroperasi alias menutup hotel.

    Adapun dalam survei tersebut, sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.

    Untuk itu, Christy mengatakan bahwa para responden mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata.

    “Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia,” pungkasnya.

    Adapun, lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. 

    Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sementara itu, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya memperkirakan, industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Hariyadi menuturkan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun. 

    “Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

  • Survei: Kinerja Pasar Hotel Melemah Imbas Hemat Anggaran Prabowo

    Survei: Kinerja Pasar Hotel Melemah Imbas Hemat Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri perhotelan Tanah Air tengah menghadapi tantangan di tengah kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap kekhawatiran signifikan terhadap penurunan kinerja pasar hotel.

    “Hasil survei kami menunjukkan bahwa anggaran perjalanan dinas pemerintah yang berkurang dan aktivitas MICE yang melemah telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan,” kata Direktur Horwath HTL Matt Gebbie dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Dalam laporan tersebut, sentimen pasar pada November 2024 secara umum relatif positif. Lebih dari 50% responden percaya bahwa kinerja 2024 akan melampaui 2024.

    Sentimen ini secara bertahap bergeser menjadi netral pada Desember 2024, dengan sekitar 29% responden mengindikasikan bahwa dinamika pasar sedang berubah. Terutama, destinasi wisata rekreasi populer kemungkinan akan mengurangi dampak negatif dari program penghematan anggaran pemerintah selama musim liburan.

    Pada Januari 2025, sentimen negatif akhirnya mendominasi. PHRI dan Horwath HTL dalam surveinya melaporkan sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.

    Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, permintaan utamanya dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5%-7% terhadap bisnis hotel serta permintaan dari sektor MICE yang mencapai 6%-21% mengalami penurunan drastis. 

    “Ini menunjukkan memang bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan,” ungkap Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).

    Christy mengungkap, hotel kelas menengah ke atas dan juga wilayah yang sangat bergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan menjadi yang paling terdampak dengan adanya kebijakan ini. 

    Pada Januari 2025, lebih dari 30% responden melaporkan mengalami kerugian pendapatan melebihi 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai catatan, kuartal pertama secara tradisional merupakan yang terlemah di antara empat kuartal dalam satu tahun fiskal penuh.

    Christy mengatakan, penurunan permintaan MICE akan menjadi tantangan utama bagi industri perhotelan yang memicu penurunan tarif kamar dan persaingan harga yang ketat. 

    “Ini menciptakan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang tentunya dengan strategi harga ‘red ocean’ yang berpotensi merugikan pertumbuhan destinasi,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang mengatur tentang efisiensi APBN dan APBD.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya memperkirakan, industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Hariyadi menuturkan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun. 

    “Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Hariyadi yang juga merupakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) itu mengungkapkan, dampak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan sudah mulai terasa.

    Hingga saat ini, Hariyadi menyebut bahwa tidak ada pemesanan yang masuk dari kalangan pemerintah, baik untuk meeting maupun kegiatan lainnya. 

    “Order-nya pun belum ada sampai hari ini karena memang semuanya sudah ditahan untuk tidak ada pergerakan yang terkait dengan meeting, perjalanan dinas, dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi,” ungkapnya.