Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Ada Pembatasan Truk 16 Hari, Pupuk Indonesia Pastikan Distribusi Tak Terganggu

    Ada Pembatasan Truk 16 Hari, Pupuk Indonesia Pastikan Distribusi Tak Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pembatasan operasional truk barang selama 16 hari pada periode mudik Lebaran 2025 tak akan mengganggu distribusi pupuk.

    Adapun, pembatasan operasional truk itu mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

    Pembatasan itu akan berlaku untuk angkutan barang, seperti truk bersumbu 3 atau lebih di banyak jalan tol dan non-tol mulai dari Sumatra, Jawa hingga Kalimantan.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, pembatasan operasional angkutan barang tersebut tidak akan berpengaruh pada komoditas pupuk. Sebab, pembatasan tersebut dikecualikan untuk truk pengangkut kebutuhan pokok seperti BBM, pakan ternak, termasuk truk pengangkut pupuk.

    “Dengan adanya pengecualian ini, maka dapat dipastikan truk-truk yang mengangkut pupuk bersubsidi dan nonsubsidi dapat tetap beroperasi seperti biasa untuk menyalurkan pupuk yang amat dibutuhkan oleh petani. Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan,” kata Wijaya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/3/2025).

    Wijaya pun mengungkapkan, stok pupuk mencapai 1,63 juta ton per 20 Maret 2025. Jumlah ini terdiri atas 1,19 juta ton pupuk subsidi dan 445.000 ton pupuk non-subsidi.

    Lebih terperinci, jumlah stok pupuk subsidi sebesar 1,19 juta ton tersebut terdiri atas 581.000 ton urea, 552.000 ton NPK, 22.000 ton NPK formula khusus, dan 33.000 ton organik.

    Sementara itu, stok pupuk non-subsidi sebesar 445.000 ton terdiri atas 361.000 ton pupuk urea dan 84.000 ton NPK.

    Wijaya mengatakan, pihaknya telah menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani sebesar 1,52 juta ton. Adapun pupuk subsidi ini terdiri atas 731.000 ton urea, 728.000 ton NPK, 11.000 ton NPK formula khusus, dan 51.000 ton organik.

    Menurutnya, realisasi penebusan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 1,142 juta ton.

    “Penyaluran yang meningkat ini menandakan keberhasilan dari upaya pemerintah bersama Pupuk Indonesia dalam menyederhanakan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Ke depan, kami terus berkomitmen membuat penyaluran semakin mudah dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Dengan kesiapan stok dan distribusi ini, Wijaya meyakini kebutuhan pupuk petani pada musim tanam kedua 2025 yang akan dimulai pada April ini akan terpenuhi.

    Dia pun optimistis Pupuk Indonesia juga mampu memenuhi seluruh alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 yang mencapai 9,5 juta ton.

    Wijaya mengatakan, penyaluran pupuk akan didukung oleh 1.067 distributor dengan 27.000 lebih jaringan kios atau pengecer, 107 penyedia jasa kapal dengan 179 trayek pelayaran, 274 penyedia jasa truk dengan 1.288 rute, ditambah dengan 4 rute pendistribusian melalui kereta api. 

  • MRT Beri Tarif Khusus Cuma Rp234 Besok, Cek Syarat & Ketentuannya!

    MRT Beri Tarif Khusus Cuma Rp234 Besok, Cek Syarat & Ketentuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan tarif khusus Rp234 seharian dalam rangka Hari MRT 2025 pada Senin (24/3/2025). 

    Berdasarkan pengumuman resmi MRT, promo tarif spesial ini dapat dinikmati dengan melakukan pembelian tiket QR di aplikasi MyMRTJ atau Kredivo. Periode program hanya berlangsung pada 24 Maret 2025. 

    “Program berlaku untuk pembelian tiket perjalanan MRT menggunakan metode pembayaran dengan blu by BCA, Gopay, AstraPay dan Kredivo melalui Aplikasi MyMRTJ,” tulis pengumuman MRT, dikutip minggu (23/3/2025). 

    Promo berlaku satu kali untuk satu pengguna pada hari tersebut. Adapun, kuota promo yang disediakan terbatas. 

    Untuk diketahui, MRT Jakarta merupakan moda transportasi cepat yang menghubungkan kawasan selatan dan pusat Jakarta melalui jalur Lebak Bulus–Bundaran HI dengan panjang sekitar 16 km dan 13 stasiun, yang terdiri atas 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. 

    Rute ini dimulai dari Stasiun Lebak Bulus dan berakhir di Stasiun Bundaran HI, melewati stasiun-stasiun penting seperti Blok M BCA, ASEAN, Senayan, Istora Mandiri, dan Dukuh Atas BNI. 

    Tarif MRT Jakarta bervariasi tergantung jarak tempuh, berkisar antara Rp3.000 hingga Rp14.000 per perjalanan, dengan metode pembayaran menggunakan kartu uang elektronik, QR code, atau tiket perjalanan tunggal (SJT). 

    MRT Jakarta beroperasi setiap hari dengan jam layanan mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB pada hari kerja dan 06.00 hingga 24.00 WIB pada akhir pekan serta hari libur, dengan frekuensi kedatangan kereta setiap 5-10 menit sekali. 

  • Usut Teror Kantor Tempo, Bareskrim Periksa Saksi dan Rekaman CCTV

    Usut Teror Kantor Tempo, Bareskrim Periksa Saksi dan Rekaman CCTV

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai mengusut laporan kasus teror pengiriman kepala babi dan tikus di Kantor Tempo.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya menerjunkan tim penyidik langsung ke TKP.

    “Tim mendatangi TKP Gedung Tempo dalam rangka koordinasi terkait laporan polisi dengan mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” kata Djuhandani dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Dia menambahkan, penyidik di lokasi telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi dan mengecek CCTV di area kantor Tempo. CCTV yang diperiksa itu mulai dari pos keamanan hingga jalan yang diduga dilalui oleh terduga pelaku teror tersebut.

    “Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisa video dengan mengutamakan pencarian terhadap 1 orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi,” pungkasnya.

    Adapun, Djuhandani mengatakan penyidik mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Sebelumnya, Host Siniar atau Podcast Bocor Alus Politik Tempo, Francisca Christy Rosana mendapat pengiriman paket berupa paket kepala babi dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. 

    Tak ada pengirim pada kardus paket, namun paket itu ditujukan kepada Francisca yang akrab disapa Cica. Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. 

    Kemudian paket tersebut baru dibuka jurnalis pada Kamis, 20 Maret 2025 sekitar pukul 15.00. Ketika styrofoam terbuka, paket tersebut ternyata berisi kepala babi yang kedua telinganya telah terpotong.

    Selang tiga hari kemudian, Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror dari orang tidak pada Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Pengiriman itu berupa paket enam tikus tanpa kepala.

    Pemimpin Redaksi Media Tempo, Setri Yasra mengemukakan bahwa teror yang dilakukan kali ini berupa enam ekor tikus mati dengan kepala terpisah dari badannya.

    Teror tikus mati itu dikirimkan dalam bentuk kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah berisi mi instan. 

    Setri menjelaskan bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

    “Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers,” tutur Setri.

  • AHY Bentuk Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng jadi Ketua

    AHY Bentuk Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng jadi Ketua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan dan memperkenalkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Periode 2025-2030.

    Menariknya, kini Partai Demokrat menambah satu dewan dalam struktur organisasinya, yakni Dewan Pakar. Adapun, yang menjadi ketua Dewan Pakar yaitu Andi Alfian Mallarangeng.

    AHY menerangkan bahwa penambahan ini ditujukan untuk menambah kekuatan isu yang hendak diperjuangkan partai.

    “Yang baru ini adalah ini adalah dewan pakar yang akan kita hadirkan untuk menambah kekuatan isu dan narasi yang kita perjuangkan,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    AHY berharap jajaran Dewan Pakar ini dapat menjadi pemantik gagasan karena kepakarannya bisa dikontribusikan kepada partai.

    “Kita harapkan menjadi pemantik gagasan karena kepakarannya bisa juga dikontribusikan untuk perjuangan Partai Demokrat, baik di DPP maupun di Fraksi Parlemen,” ungkapnya.

    Berikut Susunan Dewan Pakar Demokrat 2025-2030:

    Andi Alfian Mallarangeng: Pakar Bidang Politik, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan
    Rachland Nashidik: Pakar Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
    Marwan Cik Asan: Pakar Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi
    Rudy Gunawan Bastari: Pakar Bidang Ekonomi, Keungan, dan Investasi
    Sjariefuddin Hasan: Pakar Bidang Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
    Muhammad Jafar Hafsah: Pakar Bidang Pangan dan Air
    Rico Rustombi: Pakar Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan 
    Syafril Nursal: Pakar Bidang Hukum dan Keadilan
    Achmad Juri: Pakar Bidang Hukum dan Keadilan
    Mujahidin Harpin Ondeh: Pakar Bidang Pertahanan Siber dan Intelijen
    Gutomo: Pakar Bidang Pertahanan Siber dan Intelijen
    Gatot Abdullah Mansyur: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Yuli Mumpuni Widarso: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Irwansyah: Pakar Bidang Hubungan Internasional
    Hartono: Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Trans Nasional
    Herey Wibowo: Pakar Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Trans Nasional
    Heber Bombang Sapan: Pakar Bidang Kesehatan
    Lalu Wildan: Pakar Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

  • Duh! UNCTAD Sebut Perang Dagang Hambat Industrialisasi Negara Berkembang

    Duh! UNCTAD Sebut Perang Dagang Hambat Industrialisasi Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — United Nations Conference on Trade and Development alias UNCTAD mewanti-wanti kebijakan tarif impor tinggi yang memicu perang dagang seperti yang terjadi belakangan akan menghambat industrialisasi negara berkembang.

    Dalam laporan terbaru bertajuk UNCTAD Global Trade Update March 2024, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan peningkatan tarif menghambat negara-negara berkembang untuk mengekspor barang-barang bernilai tambah sehingga memperlambat proses industrialisasi dalam negeri.

    UNCTAD menegaskan bahwa tarif merupakan instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional terutama untuk negara berkembang. Setidaknya, instrumen tarif bisa memberikan tiga manfaat penting bagi negara berkembang.

    Pertama, tarif berfungsi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak langsung. Dalam banyak kasus, UNCTAD mencatat tarif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran pemerintah, membiayai layanan penting seperti infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

    Kedua, tarif dapat bertindak sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung industri yang baru berdiri. Dengan mengenakan bea masuk pada barang impor, industri dalam negeri bisa terlebih dahulu tumbuh sebelum bersaing secara langsung dengan pemain yang lebih mapan di pasar global.

    Ketiga, tarif memengaruhi akses pasar dan negosiasi perdagangan. UNCTAD mencatat negara-negara berkembang sering kali menggunakan sistem perjanjian perdagangan yang rumit dan skema akses pasar preferensial yang menentukan tarif saat mengekspor barang.

    Sebaliknya, banyak negara maju memberikan akses istimewa untuk ekspor dari negara-negara berkembang dan sektor-sektor tertentu—seperti pertanian dan pakaian—terus mengalami tarif tinggi. Akibatnya, kemampuan negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor dan berintegrasi ke dalam rantai nilai global semakin terbatas.

    Di sisi lain, UNCTAD turut menyampaikan bahwa bea masuk yang tinggi turut dapat meningkatkan biaya bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

    UNCTAD melihat sudah menjadi pola umum bahwa barang olahan dikenai tarif tinggi, sementara bahan mentah dikenai tarif lebih rendah. Pola tersebut diyakini menghambat ekspor produk bernilai tambah dari negara berkembang sehingga menghambat upaya industrialisasi.

    “Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang harus mencapai keseimbangan antara memanfaatkan tarif untuk pembangunan ekonomi dan berintegrasi ke dalam ekonomi global melalui liberalisasi perdagangan,” tulis UNCTAD dalam laporan tersebut.

    Lebih lanjut, UNCTAD melaporkan perdagangan barang mulai melambat pada kuartal IV/2024, sementara perdagangan jasa masih mempertahankan momentumnya yang kuat.

    Sementara itu, data awal pada kuartal I/2025, menunjukkan pertumbuhan yang baik pada barang maupun jasa. Hanya saja, sebagian besar pertumbuhan itu diyakini merupakan antisipasi awal kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump.

    Oleh sebab itu, UNCTAD mewanti-wanti eskalasi perang dagang akibat pergeseran kebijakan AS dapat meningkatkan ketidakseimbangan perdagangan global. Bahkan, ketidakpastian geopolitik akibat eskalasi perang dagang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan perdagangan global secara negatif.

    UNCTAD mencontohkan pemerintah AS menaikkan tarif untuk baja dan aluminium. Diperkirakan, peningkatan tarif itu akan berdampak signifikan pada rantai nilai global dan regional.

    Peningkatan tarif atas produk baja dan aluminium itu diyakini akan menyebabkan pergeseran dalam pola produksi dan pengadaan. Bagaimanapun, perusahaan dan pemerintah akan menyesuaikan diri dengan hambatan perdagangan baru dan berupaya mengurangi biaya tarif tersebut.

    Bahkan, pada bulan-bulan pertama 2025, sudah terjadi penurunan permintaan pengiriman peti kemas sebagaimana tercermin dari penurunan signifikan dalam Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Penurunan SCFI menunjukkan pelemahanan volume perdagangan, yang menandakan perlambatan dalam aktivitas ekonomi global.

    Selain itu, Indeks Baltic Dry yang melacak tarif pengiriman untuk komoditas curah seperti batu bara, bijih besi, dan biji-bijian juga masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan 2024. UNCTAD meyakini fakta tersebut merupakan indikasi kuat akan terjadi kontraksi perdagangan global dan berkurangnya aktivitas ekonomi. 

    “Karena permintaan yang lebih rendah untuk pengiriman curah biasanya berkaitan dengan output industri yang lebih lemah dan pertumbuhan yang lebih lambat di sektor-sektor utama,” tulis laporan tersebut.

    UNCTAD pun menyimpulkan ke depan perlunya kebijakan yang lebih seimbang dan kerja sama multilateral yang lebih kuat untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global.

  • Kesan AHY Rayakan Ultah Didit Prabowo Bersama Anak Presiden RI: Energinya Positif

    Kesan AHY Rayakan Ultah Didit Prabowo Bersama Anak Presiden RI: Energinya Positif

    Bisnis.com, JAKARTA – Anak dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan suasana perkumpulan para anak Presiden RI lainnya di hari ulang tahun Anak Presiden RI Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo sangat baik dan penuh kekeluargaan.

    Dia mengaku sangat senang sekali dengan momen tersebut. Menurutnya, sangat jarang sekali para putra-putri Presiden RI bisa berkumpul dan bersenda gurau di satu meja.

    “Juga membicarakan hal-hal yang baik untuk negeri ini dan saya rasa indah kalau antar pemimpin antar tokoh, juga keluarganya ini juga bisa terus menyambung silaturahmi, dan juga terus memiliki energi positif,” katanya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Dia beranggapan momen ini menjadi contoh yang baik untuk tetap menjaga kekeluargaan. Meskipun seringkali di dunia politik berbeda pandangan.

    “Kita ketahui politik itu seringkali panas berbeda dan lain sebagainya, tapi ditunjukkan bahwa ternyata pada akhirnya persahabatan persaudaraan itu juga lebih penting dari sekedar kompetisi politik,” tegasnya.

    Akan tetapi, dia menekankan bila saat masanya berkompetisi maka haruslah tetap berkompetisi dengan baik. Namun, setelah itu tetap harus akur kembali.

    “Pada saatnya kompetisi ya kompetisi, kita menjadi kompetitor ingin sukses, ingin menang, pasti tapi setelah selesai ya sudah kita bareng-bareng lagi, kita akur lagi kita dekat lagi dan tidak ada membawa perasaan-perasaan yang tidak baik begitu,” pungkasnya.

    Momen Putra Prabowo, Didit Rayakan Ultah dengan Anak-anak Presiden RI

    Anak Presiden Prabowo Subianto yakni Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo merayakan ulang tahun yang ke-41 bersama keluarga hingga para anak presiden RI sebelum-sebelumnya.

    Momen menarik itu diunggah oleh menantu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Annisa Yudhoyono, di Instgaram resminya @annisayudhoyono. 

    Melalui 10 foto yang diunggah itu, terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Guruh Soekarnoputra, Puan Maharani dan Pinka Hapsari, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan serta Situ Rubi Aliya Rajasa. Kemudian, ada Yenny Wahid dan Ilham Habibie.

    Tak hanya para anak Presiden, terlihat juga beberapa jajaran Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendikti Stella Christie. Selain itu, ada juga Gustu Bhre Mangkunegara X yang hadir dalam acara itu.

    Unggahan yang telah disukai sebanyak 10 ribu lebih ini juga memperlihatkan foto group mereka dengan ala-ala selfie yang di tengahnya ada Presiden RI Prabowo Subianto dan Tititek Soeharto.

  • Respons XL soal Wacana Penerapan Sharing Network (MOCN) untuk Percepat 5G

    Respons XL soal Wacana Penerapan Sharing Network (MOCN) untuk Percepat 5G

    Bisnis.com, JAKARTA —PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyebut model multi-operator core network (MOCN) dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat adopsi 5G di Indonesia.

    Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk menjadikan MOCN atau sharing network untuk mempercepat layanan 5G.

    Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata Alvin Aslam menyampaikan bahwa kunci dari layanan 5G adalah ketersediaan alokasi frekuensi untuk menggunakan layanan 5G.

    MOCN, kata Alvin, merupakan satu dari beberapa cara yang bisa digunakan dalam percepatan pengembangan jaringan 5G. Sebab pada dasarnya, MOCN memperlebar alokasi frekuensi dengan pemanfaatan spektrum bersama antara operator. 

    “Opsi lainnya adalah pengalokasian spektrum frekuensi kepada operator secara optimal di semua layer band spektrum yakni low band untuk coverage dan mid band untuk kapasitas yang secara eksositem 5G sudah mapan,” kata Alvin kepada Bisnis dikutip, Minggu (23/3/2025).

    Alvin mengatakan, distribusi atas alokasi frekuensi kepada seluruh operator sangat penting bagi operator untuk mempertahankan daya saing.

    “Sehinga pemerintah perlu memperhatikan alokasi yang tepat bagi seluruh operator seperti penerapan batasan alokasi yang dimiliki,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pihaknya tengah mengkaji keunggulan dan kelemahan MOCN.

    Nezar pun menyebut model sharing network ini memiliki banyak manfaat jika nantinya digunakan di Indonesia.

    “Jadi kita coba coba reviu dulu lah. Tapi sharing network ini kalau secara hitungan cost dan benefit-nya itu lebih banyak benefit-nya,” kata Nezar kepada Bisnis, Kamis (20/1/2025).

    MOCN adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

    Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia sehingga cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

    Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia pada 2021.

  • Pengusaha Bicara Dampak Pengesahan RUU TNI & IHSG Anjlok ke Sektor Pariwisata

    Pengusaha Bicara Dampak Pengesahan RUU TNI & IHSG Anjlok ke Sektor Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025) dan pengesahan revisi Undang-undang (RUU) No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang tidak berpengaruh terhadap sektor pariwisata Tanah Air.

    “Mengenai pengaruhnya IHSG dan Undang-Undang TNI, kalau menurut pandang kami, pariwisata sejujurnya enggak ada pengaruh ya,” kata Ketua Umum GIPI Hariyadi B. Sukamdani dalam konferensi pers, dikutip Minggu (23/3/2025).

    Menurutnya, peristiwa-peristiwa tersebut lebih berpengaruh pada kepercayaan investor terhadap pasar, bukan terhadap jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia.

    Lebih lanjut, Hariyadi menuturkan bahwa faktor utama yang memengaruhi jumlah wisman adalah bagaimana upaya Indonesia mempromosikan pariwisatanya, memberikan jaminan keamanan, serta aksesibilitas menuju destinasi wisata.

    Sebagaimana diketahui, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan Selasa (18/3/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, terdapat sejumlah sentimen yang menyertai jebloknya IHSG. Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai salah satu pendorongnya adalah isu mundurnya menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Status saat ini masih highly speculative, menimbang market sentimen yang tengah bergulir membuat market nervous, salah satunya rumor mundurnya dua menteri penting di dalam Kabinet Merah Putih,” ujar Liza, Selasa (18/3/2025).

    Sentimen lainnya yakni terkait tingginya PHK massal mendekati hari raya Idulfitri. Kemudian, penetapan credit rating oleh Fitch, S&P, dan Moody’s setelah downgrade Morgan Stanley serta Goldman Sachs.

    Dua hari setelah peristiwa ini, DPR RI mengesahkan RUU TNI yang memantik gelombang penolakan dari publik. Adapun, perubahan yang paling disorot adalah perubahan Pasal 47 ihwal jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga. 

    Merujuk aturan sebelumnya, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil usai mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Dalam aturan teranyar, poin tersebut diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga. 

    Kementerian/lembaga yang dimaksud yakni yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan presiden, dan kesekretariatan militer presiden.

    Lalu, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung.

    Di luar 14 kementerian/lembaga tersebut, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari jabatannya jika akan mengisi jabatan di luar kementerian/lembaga tersebut.

  • Berawal dari OTT, Kini Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Segera Diadili

    Berawal dari OTT, Kini Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Segera Diadili

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dan barang bukti atas kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumat (21/3/2025). 

    Tidak hanya Rohidin, penyidik turut menyerahkan berkas dan barang bukti untuk dua tersangka lainnya yaitu mantn Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) serta mantan Adc Gubernur Evriansyah (EV) alias Anca.

    “Pada Jumat, 21 Maret 2025 telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk 3 tersangka perkara Bengkulu (RM, EV, IF) dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (23/3/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, ketiga tersangka resmi ditahan oleh KPK pada 24 November 2024. Penahanan terhadap mereka dilakukan 1×24 jam setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar dan menjaring total delapan orang termasuk Rohidin. 

    KPK menduga Rohidin melalui dua tersangka lainnya mengumpulkan uang dari para pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk bekal maju sebagai calon gubernur petahanan pada Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam kurun waktu September—Oktober 2024, Isnan selaku Sekda saat itu  diduga mengumpulkan seluruh ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mendukung pencalonan kembali Rohidin.

    ‘Upeti’ itu lalu dikumpulkan dari berbagai kepala dinas hingga kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu. Rohidin bahkan diduga di antaranya memerintahkan anak buahnya mencairkan honor Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap se-provinsi Bengkulu sebelum 27 November 2024 (hari pemungutan suara), dengan honor Rp1 juta per orang. 

    Pada November 2024, KPK menggelar OTT. Tim KPK lalu mengamankan tujuh orang termasuk Rohidin. Sejumlah bukti yang turut diamankan yakni catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai masing-masing sebesar Rp32,5 juta dan Rp120 juta; uang tunai Rp370 juta; serta catatan penerimaan dan penyaluran uang sekitar Rp6,5 miliar dalam mata uang dolar AS serta dolar Singapura. 

  • UU TNI Resmi Digugat ke MK Meski Belum Diteken Prabowo, Begini Reaksi Pemerintah

    UU TNI Resmi Digugat ke MK Meski Belum Diteken Prabowo, Begini Reaksi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) baru resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehari setelah disahkan oleh DPR. Pemerintah pun mempersilahkan upaya tersebut oleh publik. 

    Gugatan berbentuk uji formil terhadap UU TNI diketahui masuk ke sistem informasi MK, Jumat (21/3/2025), atau sehari setelah pengesahan oleh DPR melalui Sidang Paripurna, Kamis (20/3/2025).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa terdapat beberapa saluran yang dapat digunakan publik apabila ingin menyampaikan rasa tidak setuju terhadap revisi UU TNI. Gugatan ke MK pun masuk sebagai salah satu saluran yang dimaksud. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025). 

    “Semuanya boleh [digunakan, red], karena kita punya struktur ketatanegaraan yang baku. DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi,” ujarnya, dikutip Minggu (23/3/2025). 

    Meski demikian, Supratman meminta kepada publik agar memberikan waktu kepada pemerintah untuk bisa menerapkan UU TNI yang baru ini. 

    Di sisi lain, Politisi Partai Gerindra itu membantah bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah maupun DPR tidak masif. Dia menjelaskan bahwa isi dari revisi UU TNI itu hanya meliputi tiga pasal. 

    Yaitu, Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 53 tentang Usia Pensiun, dan Pasal 47 tentang prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga (K/L).

    Selain itu, Supratman mengaku bahwa revisi UU TNI ini sudah diinisiasi sejak periode lalu, di mana dia masih menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, pada perjalanannya, perumusan tersebut akhirnya diserahkan ke Komisi I DPR. 

    “UU ini dulu saya yang inisiasi itu tahun 2024. Tidak jadi. Waktu itu karena memang pemerintah belum menyelesaikannya DIM-nya. Karena itu menjadi carry over di periode sekarang,” paparnya.

    Adapun kini UU yang baru disahkan itu resmi digugat di MK. Gugatan itu didaftarkan dengan nomor registrasi 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 pada Jumat (21/3/2025). 

    Gugatan tersebut merupakan uji formil yang diajukan oleh tujuh orang pemohon yakni Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R.Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII). 

    “Pokok Perkara: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor … Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” demikian dikutip dari situs resmi MK. 

    Sebagaimana diketahui, revisi UU TNI resmi disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025), di tengah penolakan oleh masyarakat secara masif. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang digelar di beberapa daerah, termasuk di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

    Kini, UU tersebut masih menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.