Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kasus Pengadaan Iklan, KPK Duga Ridwan Kamil Terima Dana Hingga Rp200 Miliar

    Kasus Pengadaan Iklan, KPK Duga Ridwan Kamil Terima Dana Hingga Rp200 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diduga menerima sejumlah uang dari dana non-budgeter Rp200 miliar pengadaan iklan di Bank BJB.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendeteksi dana non-budgeter yang seharusnya digunakan untuk pengadaan iklan, tetapi mengalir ke sejumlah pihak.

    “Termasuk juga dugaan aliran uang dari dana non-budgeter, dimana dana non-budgeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB, tapi sebagiannya sekitar 50 persen, ya ada Rp200-an miliar begitu, itu masuk ke dana non-budgeter yang dikelola di Corsek BJB,” kata Budi, Rabu (17/12/2025).

    Budi menjelaskan tim penyidik lembaga antirasuah menelusuri aliran dana tersebut dan diduga mengalir ke Ridwan Kamil. 

    Alhasil, KPK telah menyita sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga pembeliannya menggunakan dana non-budgeter.

    “Sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, baik yang atas nama Saudara RK ataupun aset-aset lainnya yang diduga terkait,” ucap Budi.

    Selain itu, Budi menyebut bahwa penyidik KPK membuka peluang pemanggilan terhadap Atalia, istri Ridwan Kamil yang mengajukan gugatan cerai.

    Menurut Budi, pemanggilan para pihak yang didga mengetahui perkara ini dibutuhkan untuk mendalami temuan-temuan sebelumnya agar dia analisis lebih lanjut.

    “Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan, akan meminta keterangan terhadap temuan-temuan sebelumnya, ataupun terhadap keterangan dari saksi lainnya, yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini,” tanda Budi.

  • Mahfud MD Dorong Koreksi Perpol Lewat Eksekutif Review

    Mahfud MD Dorong Koreksi Perpol Lewat Eksekutif Review

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyarankan pemerintah menempuh mekanisme eksekutif review sebagai langkah korektif Perpol yang lebih tepat dalam menjaga ketertiban hukum.

    Dia menilai mekanisme tersebut lebih baik daripada jalur uji materi di Mahkamah Agung. “Ini bisa dilakukan eksekutif review, bukan judicial review,” ujar Mahfud MD dalam kanal youtube miliknya dikutip pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta UU 12/2011 dan perubahannya, eksekutif review diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum. Dalam penjelasan Mahfud MD, terdapat dua bentuk utama koreksi melalui jalur eksekutif.

    Pertama, pada level administratif kementerian, pemerintah dapat memilih untuk tidak melanjutkan pengundangan atau mencabut pengundangan peraturan tersebut dari Berita Negara. 

    Kedua, Presiden dapat mengambil alih kewenangan administratif dan membatalkan langsung aturan yang dinilai bermasalah. 

    Dia menilai, menempuh jalur judicial review, dimana Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang, justru berisiko menemui jalan buntu.

    Menurut Mantan Menkopolhukam tersebut, sengketa yang bersifat umum dan menyangkut norma peraturan, tidak tepat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

    “PTUN itu kan keputusan pejabat atau lembaga pemerintah yang bersengketa melawan rakyat secara perorangan. Kalau melayak secara umum, itu namanya judicial review, bukan ke PTUN,” jelasnya.

    Dia juga menambahkan dalam perspektif hukum administrasi negara, kesalahan regulasi seharusnya diselesaikan oleh pejabat yang lebih tinggi, bukan langsung oleh hakim. 

    “Sesuatu kesalahan diselesaikan oleh pejabat di atasnya, bukan oleh hakim. Itu namanya administratif berum,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI itu. 

    Adapun jika koreksi dilakukan oleh hakim, mekanisme tersebut masuk kategori administratif represif melalui judicial review. Dia mengingatkan, membiarkan aturan yang bermasalah tetap berlaku akan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola regulasi. 

    “Kalau ini dibiarkan, itu pelanggaran. Pelanggarannya signifikan karena tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar dua undang-undang,” tutup Mahfud.

    Terkait Perpol, Kapolri Hormati Keputusan MK

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Perpol No.10/2025 diterbitkan untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota Polri isi jabatan sipil.

    Sebelumnya, Perpol No.10/2025 mengatur soal 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) bisa dijabat anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri. 

    “Jadi perpol yang dibuat oleh polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit di kompleks Istana Negara, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan perpol No.10/2025 yang ditekennya itu telah melewati koordinasi atau konsultasi dengan kementerian maupun stakeholder terkait.

    Di samping itu, Sigit enggan bicara banyak terkait dengan pihak lain yang menilai Perpol No.10/2025 ini berkaitan dengan putusan MK. 

    “Biar saja yang bicara begitu. Yang jelas langkah yang dilakukan kepolisian sudah dikonsultasikan. Baik dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, lembaga terkait. Sehingga baru disusun perpol,” imbuhnya. (Angela Keraf)

  • Pengusaha Minta Pajak Internet Dikurangi Agar 5G Ngebut

    Pengusaha Minta Pajak Internet Dikurangi Agar 5G Ngebut

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pungutan dan pajak di sektor telekomunikasi agar pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia dapat melaju lebih cepat.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menegaskan 5G bukan sekadar teknologi baru, melainkan bagian dari peta jalan (roadmap) pengembangan jaringan yang tidak bisa dihentikan oleh operator. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan jaringan menjadi keniscayaan seiring meningkatnya peran internet dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi digital.

    “Continuity-nya harus terjadi. Operator harus jalan di 5G,” kata Marwan ditemui usai talkshow bertajuk ‘Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition’ yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama ATSI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Namun, Marwan menilai terdapat dua tantangan utama yang dihadapi operator dalam mengakselerasi 5G, yakni model bisnis dan struktur biaya, khususnya terkait harga spektrum serta beban pajak dan pungutan.

    Dia mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah yang di satu sisi menekankan pentingnya internet bagi masyarakat, tetapi di sisi lain masih membebani layanan tersebut dengan pajak yang tinggi.

    Menurut Marwan, internet kini telah menjadi kebutuhan fundamental masyarakat sekaligus tulang punggung ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seharusnya lebih berpihak pada perluasan akses dan peningkatan keterjangkauan layanan.

    “Internet itu penting banget. Udah nomor tiga. Masa masih pajak terus sih? Pajak masih tinggi, gitu. Cukup lah ambil kemewahan pajak dari kuota-kuota internet ini,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pembebanan pajak yang berlebihan justru berpotensi menghambat adopsi layanan digital di masyarakat. ATSI pun mendorong agar kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi diturunkan ke level yang lebih rasional.

    Dia mengungkapkan, ATSI bersama sejumlah asosiasi lain telah mengusulkan penurunan PNBP dari kisaran 12,4% menjadi lebih rendah agar ruang investasi operator semakin longgar. Penurunan PNBP dinilai penting untuk mendorong percepatan pembangunan jaringan 5G.

    “Iya lah, PNBP-nya turunin lah, gitu. [supaya lebih cepat] Iya kan? Di bawah 10%?” kata Marwan.

    Di sisi lain, Marwan menyampaikan bahwa operator masih menunggu kepastian pemerintah terkait dokumen dan jadwal lelang spektrum untuk 5G. Meski demikian, dia menilai pemerintah akan mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk upaya pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh.

    “Mungkin pemerintah punya pemikiran sendiri, mungkin ditarik awal tahun kan. Saya rasa si pemerintah cukup bijak,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi internet 5G di Indonesia mencapai 32% dari total populasi pada 2030. Pada awal 2025, penetrasi 5G masih berada di kisaran 4%–5%, dan per Oktober 2025 baru mencapai sekitar 10% dari total populasi. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang penetrasi 5G-nya telah mencapai 80%.

    Untuk mempercepat adopsi 5G, Komdigi menyiapkan lelang sejumlah pita frekuensi strategis, termasuk 700 MHz dan 2,6 GHz, selain pita 1,4 GHz. Pita 700 MHz merupakan frekuensi low band dengan jangkauan luas, sedangkan 2,6 GHz termasuk mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas. Kedua spektrum tersebut diharapkan menjadi katalis percepatan pembangunan dan pemerataan jaringan 5G di Tanah Air.

  • Pemda Terjepit Tenggat Penentuan UMK dan UMP 2026

    Pemda Terjepit Tenggat Penentuan UMK dan UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah akan menjadi keputusan pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

    Pemerintah baru-baru ini menetapkan rentang alfa 0,5-0,9 untuk kenaikan UMP 2026. Hal ini memicu pro-kontra antara kesejahteraan buruh dan risiko PHK. Rentang kenaikan UMP yang pendek ini bisa menciptakan disparitas upah antar daerah dan pengupahan yang tetap rendah.

    Rentang alfa yang ditetapkan dalam formula pemerintah pusat telah menimbulkan polemik di berbagai daerah. Namun, pemerintah pusat menetapkan agar Pemda bisa segera mungking menetapkan angka kenaikan UMP 2026 melalui formula pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto menjelaskan, pihaknya saat ini masih harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun formula penetapan upah bersama serikat buruh.

    “Soal UMP 2026, kami masih menunggu dari kementerian. Informasi terakhir, regulasinya ditandatangani Pak Presiden. Kita di daerah tidak boleh mendahului,” ujar Sigit, Rabu (17/12/2025).

    Disnakertrans Jatim masih terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan proses penetapan UMP 2026. Dari hasil koordinasi dengan kementerian, Sigit menyebut regulasi itu kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya sudah hubungi Bu Dirjen, Bu Anggoro. Beliau menyampaikan bahwa regulasi itu sudah di meja Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja,” bebernya.

    Kemudian soal besaran UMP 2026, Sigit mengungkapkan belum ada angka pasti yang bisa menjadi acuan. Namun, berbagai usulan dari kalangan buruh sudah ia pantau melalui platform media massa.

    “Kalau prediksi kenaikan berapa persen, saya belum tahu. Yang di media itu kan masih usulan. Nanti kami akan pakai pedoman resmi dari kementerian,” jelasnya.

    Seperti diketahui kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5-10%. Sigit menilai usulan buruh itu nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kita tidak pakai istilah ideal menurut daerah. Sekarang kebijakannya berbasis kajian akademik dari Pak Menteri [Yassierli] yang profesor, pertimbangan Dewan Ekonomi Nasional, serta kementerian lain. Itu semua kebijakan pusat,” terangnya.

    KSPI Jawa Timur Tolak Formula Baru UMP 2026

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.

    Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku,” ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.

    Rangkaian mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih terus bergulir. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai aturan penetapan upah tersebut.

    Respon UMP 2026 Jakarta oleh KSPI 

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dapat naik sebesar 6,9% atau menjadi Rp5,76 juta.

    Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026. Dia pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta menggunakan batas atas alfa tersebut.

    “Buruh berjuang di 0,9 indeksnya. Nah, berapa [kenaikan dari] indeks 0,9? DKI misalnya naik menjadi 6,9%,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

    Dia lantas memberikan simulasi apabila perhitungan UMP DKI Jakarta menggunakan batas bawah alfa yaitu 0,5. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3% berdasarkan perhitungannya

    Pemdan Koordinasi Terkait UMP 2026 Sumut

    Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatra Utara (Sumut) tengah berkoordinasi dengan dewan pengupahan setelah formula nasional besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dirilis Pemerintahan Prabowo.

    Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dibutuhkan karena presiden memberi kewenangan daerah untuk menentukan Alfa. 

    “Pusat menyerahkan kepada kita dengan rumusan UMP terbaru, inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Nilai alfa itu ditetapkan Presiden di rentang 0,5-0,9. Jadi, kami [daerah] perlu menentukan besaran alfa ini terlebih dahulu,” kata Yuliani kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dikatakan Yuliani, penentuan besaran komponen alfa dalam formula UMP 2026 perlu didiskusikan bersama dengan sejumlah pihak seperti asosiasi pengusaha (Apindo), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.

    Dalam beleid terkait Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo, komponen alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan kesenjangan upah saat ini.

    Dengan besaran alfa yang dapat bervariasi di rentang 0,5-0,9, besar kenaikan UMP masing-masing daerah juga akan bervariasi sesuai keputusan.

    “Besok masih akan kami rapatkan. Jadi memang belum ditetapkan besarannya. Kalau sudah dapat angkanya nanti, baru kami bisa sampaikan,” ujar Yuliani.

    Sementara itu Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto menyebut pihaknya belum dapat memberi tanggapan resmi terkait formula baru dalam penetapan UMP 2026.

  • Google Bakal Bangun Data Center AI di Luar Angkasa pada 2027

    Google Bakal Bangun Data Center AI di Luar Angkasa pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Google sedang merencanakan proyek bernama Project Suncatcher, yaitu rencana membangun pusat data di luar angkasa, dengan tujuan menjalankan sistem Artificial Intelligence (AI) menggunakan satelit yang mengorbit bumi.

    Dalam proyek ini Google ingin menggunakan satelit bertenaga surya yang dilengkapi dengan chip TPU (chip khusus AI buatan Google). Satelit-satelit ini akan saling mengirim data menggunakan laser, bukan kabel atau sinyal radio biasa.

    Chip TPU ini sebenarnya sudah dipakai Google di pusat data di Bumi untuk menjalankan AI seperti Gemini 3. Sekarang Google ingin menguji apakah chip tersebut bisa bertahan di luar angkasa, yang penuh dengan radiasi, suhu ekstrem, dan kondisi keras lainnya.

    Rencananya pada awal 2027, Google akan meluncurkan dua satelit percobaan ke orbit rendah Bumi, sekitar 640 km di atas permukaan.

    Alasan utama pusat data dipindahkan ke luar angkasa adalah karena di Bumi pusat data membutuhkan listrik besar dan sistem pendinginan yang rumit. Di luar angkasa energi matahari tersedia hampir terus-menerus dan tidak terganggu awan atau malam hari, sehingga dianggap lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Dilansir dari Space.com Rabu (17/12/2025), menurut CEO Google, Sundar Pichai, ke depan pusat data di luar angkasa bisa menjadi hal yang biasa, walaupun sekarang masih dalam tahap uji coba.

    “Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa, sekitar satu dekade lagi, kita akan melihatnya sebagai cara yang lebih normal untuk membangun pusat data,” kata Sundar.

    Namun itu semua tidak lepas dari tantangan besar membangun pusat data di luar angkasa.

    Satelit dalam proyek ini akan ditempatkan di orbit khusus yang selalu terkena sinar matahari. Dengan posisi ini, panel surya bisa menghasilkan listrik hampir tanpa henti, tidak terganggu awan atau malam seperti di Bumi. 

    Karena itu sumber energi di luar angkasa dianggap lebih stabil dan efisien untuk menjalankan sistem AI yang membutuhkan daya besar.

    Google juga akan menguji chip AI (TPU) yang biasanya dipakai di pusat data di Bumi. 

    Hasil uji laboratorium menunjukkan chip ini cukup kuat menghadapi radiasi, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan chip tersebut bisa bekerja dengan stabil selama bertahun-tahun di luar angkasa, yang penuh dengan radiasi, suhu ekstrem, dan risiko kerusakan.

    Masalah besar lainnya adalah pendinginan dan komunikasi. Di luar angkasa tidak ada udara, sehingga panas dari komputer sulit dibuang dan harus menggunakan radiator besar dan berat. 

    Selain itu, data antar satelit akan dikirim lewat laser yang harus sangat presisi, karena satelit bergerak cepat dan sedikit kesalahan bisa membuat koneksi terputus.

    Lalu soal biaya dan perawatan. Memperbaiki satelit di orbit sangat mahal dan rumit, berbeda dengan pusat data di Bumi. 

    Uji coba dua satelit pada 2027 hanya langkah awal untuk melihat apakah teknologi dasarnya bisa bekerja. Walaupun berhasil, pusat data besar di luar angkasa masih membutuhkan waktu panjang, bahkan puluhan tahun, untuk benar-benar terwujud. (Nur Amalina)

  • Warner Bros Imbau Pemegang Saham Pilih Netflix Abaikan Paramount

    Warner Bros Imbau Pemegang Saham Pilih Netflix Abaikan Paramount

    Bisnis.com, JAKARTA — Warner Bros. Discovery Inc., induk usaha HBO dan CNN, menyarankan para pemegang sahamnya untuk menolak tawaran pengambilalihan paksa (hostile takeover) dari Paramount Skydance Corp. dan tetap mendukung kesepakatan awal dengan raksasa streaming Netflix Inc.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (18/1/2025), dewan direksi Warner Bros. mengungkapkan sejumlah keberatan atas proposal Paramount, termasuk ketidakpastian pendanaan dan risiko bahwa Paramount dapat membatalkan kesepakatan sewaktu-waktu. 

    Paramount menawarkan harga US$30 per saham secara tunai untuk seluruh perusahaan, termasuk jaringan kabelnya. 

    Sebaliknya, dalam kesepakatan dengan Netflix, pemegang saham Warner Bros. akan menerima US$27,75 per saham dalam bentuk tunai dan saham Netflix, serta saham di perusahaan baru yang akan menampung bisnis jaringan kabel Warner Bros.

    Menanggapi surat dewan Warner Bros. kepada pemegang saham pada Rabu, Paramount menegaskan kembali komitmennya untuk mengakuisisi Warner Bros. dengan harga US$30 per saham.

    “Proposal kami dengan jelas menawarkan nilai dan kepastian yang lebih unggul bagi pemegang saham Warner Bros., jalur penyelesaian yang jelas, serta tidak meninggalkan mereka dengan bisnis linear yang kecil dan sarat utang,” ujar CEO Paramount David Ellison dalam pernyataannya.

    Dia mengklaim mendapat respons positif dari pemegang saham Warner Bros. yang memahami manfaat tawaran tersebut.

    Paramount, yang dikendalikan miliarder pendiri perusahaan teknologi Oracle, Larry Ellison dan putranya David, kini bersaing dengan Netflix untuk mengakuisisi Warner Bros., sekaligus HBO yang merupakan aset unggulan industri televisi.

    Manajemen Paramount dan Netflix sama-sama berargumen bahwa merekalah pemilik terbaik untuk memaksimalkan perpustakaan konten Warner Bros. demi memperkuat bisnis streaming.

    Dalam surat kepada pemegang saham dan dokumen pengajuan regulator setebal 94 halaman, dewan Warner Bros. menyoroti berbagai risiko dalam tawaran Paramount, termasuk kegagalan keluarga Ellison dalam memberikan jaminan pendanaan ekuitas senilai US$40,7 miliar secara memadai. 

    Dewan direksi juga menyebut ekuitas tersebut didukung oleh trust yang dapat dicabut dengan struktur tidak jelas dan tidak transparan. Dokumen yang diserahkan Paramount dinilai memiliki celah, kelemahan, dan keterbatasan yang menempatkan pemegang saham dan perusahaan dalam risiko.

    Dewan juga menuduh Paramount telah secara konsisten menyesatkan pemegang saham dengan mengklaim bahwa proposalnya memiliki dukungan pendanaan penuh dari keluarga Ellison.

    Menurut dewan, jika kesepakatan Paramount terealisasi, perusahaan gabungan akan menanggung beban utang hampir tujuh kali lipat dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).

    Struktur permodalan tersebut dinilai berisiko tinggi dan rentan terhadap perubahan kecil sekalipun dalam kinerja bisnis Paramount maupun Warner Bros. sebelum transaksi rampung.

    Tawaran terbaru Paramount mencakup komitmen pendanaan utang senilai US$54 miliar dari Bank of America Corp., Citigroup Inc., dan Apollo, serta rencana penghimpunan ekuitas US$41 miliar. Sebelumnya dilaporkan, pendanaan ekuitas tersebut mencakup US$11,8 miliar dari keluarga Ellison, US$24 miliar dari tiga dana kekayaan negara Timur Tengah, serta tambahan pembiayaan dari RedBird Capital Partners.

    Affinity Partners, perusahaan investasi milik menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, dikabarkan mundur dari proses tersebut pada Selasa.

    Selain itu, proposal Paramount mengharuskan Warner Bros. membayar biaya pembatalan (breakup fee) sebesar US$2,8 miliar kepada Netflix.

    “Tawaran Paramount tetap lebih rendah dibandingkan merger dengan Netflix,” tulis Warner Bros.

    Dewan direksi secara bulat merekomendasikan kesepakatan Netflix, menegaskan bahwa syarat-syarat merger tersebut lebih unggul, sementara proposal Paramount dinilai tidak memberikan nilai yang memadai serta mengandung risiko dan biaya signifikan.

    Netflix juga mengirimkan surat kepada pemegang saham Warner Bros. pada Rabu pagi, menegaskan keunggulan tawarannya dan mendorong persetujuan kesepakatan.

    “Dewan Warner Bros. Discovery menegaskan bahwa perjanjian merger dengan Netflix lebih unggul dan akuisisi kami merupakan kepentingan terbaik bagi pemegang saham,” tulis Co-CEO Netflix Ted Sarandos.

    Analis Forrester Mike Proulx menilai penolakan formal Warner Bros. terhadap tawaran Paramount tidak mengubah situasi secara signifikan.

    “Keputusan akhir tetap berada di tangan pemegang saham Warner Bros. dan pemungutan suara masih berbulan-bulan lagi. Yang jelas, pendanaan Timur Tengah dalam tawaran Paramount memicu semakin banyak tanda tanya,” ujarnya.

    Bukan Tawaran Pertama Netflix

    David Ellison sebelumnya telah beberapa kali mengajukan tawaran untuk mengakuisisi Warner Bros., pertama kali dalam pertemuan dengan CEO Warner Bros., David Zaslav pada 14 September, menurut dokumen regulator. 

    Dewan menolak tawaran tersebut, namun upaya lanjutan Ellison—termasuk dua proposal tambahan—memicu minat dari Netflix, Comcast Corp., dan pihak lain.

    Minat dari para calon pembeli mendorong dewan Warner Bros. melakukan tinjauan strategis dan bernegosiasi secara tertutup dengan sejumlah pihak. Netflix, Comcast, dan Paramount muncul sebagai kandidat paling serius.

    Meski Ellison mengkritik proses lelang dan menuduh Warner Bros. memihak Netflix, pihak Warner Bros. menggambarkan pendekatan keluarga Ellison sebagai agresif dan tidak terorganisasi, termasuk pengajuan tawaran melewati tenggat waktu dan kegagalan menjawab sejumlah kekhawatiran dewan.

    Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Zaslav memberi tahu dewan bahwa keluarga Ellison mengindikasikan dirinya akan menerima paket kompensasi senilai ratusan juta dolar jika transaksi Paramount–Warner Bros. terealisasi. Zaslav menyatakan telah menegaskan kepada Ellison bahwa pembahasan semacam itu tidak pantas dilakukan pada saat itu.

    Dengan memasukkan asumsi utang, tawaran Paramount menilai Warner Bros. sebesar US$108,4 miliar. Adapun proposal Netflix menilai aset yang diincarnya sekitar US$82,7 miliar, dengan pemegang saham Warner Bros. juga akan menerima saham dari perusahaan jaringan kabel hasil pemisahan.

    Kedua proposal tersebut memicu kekhawatiran di Hollywood terkait dampak konsolidasi lanjutan, serta menuai kritik lintas spektrum politik. Dewan Warner Bros. menyebut Paramount menargetkan penghematan biaya US$9 miliar dari merger Skydance dan akuisisi Warner Bros., target yang dinilai ambisius dan berpotensi melemahkan industri hiburan.

  • Bursa Saham AS Wall Street Lesu di Tengah Kecemasan soal Investasi AI

    Bursa Saham AS Wall Street Lesu di Tengah Kecemasan soal Investasi AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Rabu (17/12/2025) waktu setempat akibat kekhawatiran yang belum mereda terkait perdagangan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membebani saham-saham teknologi.

    Melansir Reuters pada Kamis (18/12/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 183,16 poin atau 0,38% ke level 47.931,10. Sementara itu, indeks S&P 500 merosot 66,14 poin atau 0,97% menjadi 6.734,40, dan Nasdaq Composite anjlok 331,85 poin atau 1,44% ke posisi 22.779,61.

    Sebanyak enam dari 11 subsektor utama dalam indeks S&P 500 tercatat melemah, dengan sektor teknologi mencatatkan penurunan terbesar sebesar 1,9%.

    Saham Oracle jatuh hampir 5% setelah laporan menyebutkan mitra pusat data terbesar perusahaan cloud tersebut, Blue Owl Capital, tidak akan mendukung kesepakatan senilai US$10 miliar untuk fasilitas berikutnya.

    Di sisi lain, saham Amazon.com naik 0,3% setelah perusahaan mengungkapkan tengah menjajaki rencana investasi sekitar US$10 miliar di OpenAI, pengembang ChatGPT.

    Kekhawatiran bahwa sektor teknologi secara luas akan menambah beban utang untuk mendanai pengembangan AI turut menekan minat risiko investor dalam beberapa waktu terakhir.

    “Terlihat adanya kecemasan yang terus menguat terkait perdagangan AI. Pendorong utamanya adalah besarnya belanja modal dan sifat sirkular dari sebagian pengeluaran tersebut, dengan OpenAI berada di pusatnya,” ujar Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird Private Wealth Management.

    Menurutnya, pertanyaan utama menjelang tahun baru adalah mengenai keberlanjutan belanja besar tersebut serta tingkat imbal hasil investasinya.

    Saham Nvidia, yang kerap dijadikan barometer sektor AI, turun 3,4%, sementara produsen chip Broadcom merosot 5,5%. Pelemahan tersebut menyeret indeks saham semikonduktor secara luas turun 3,3%.

    Di tengah tekanan pasar, saham sektor energi justru menguat seiring kenaikan harga minyak dunia, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan keluar-masuk Venezuela. Saham ConocoPhillips dan Occidental Petroleum masing-masing naik lebih dari 3%.

    Sentimen pasar sedikit terbantu oleh pernyataan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, yang dikenal berpandangan dovish dalam kebijakan moneter. Dia menilai bank sentral AS masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga di tengah pasar tenaga kerja yang mulai melunak.

    Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat dari Departemen Perdagangan yang dijadwalkan pada Kamis waktu setempat.

  • Pengiriman Smartphone Diprediksi Merosot pada 2026, Komponen Makin Mahal

    Pengiriman Smartphone Diprediksi Merosot pada 2026, Komponen Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru firma analis Counterpoint Research memprediksi pengiriman smartphone di seluruh dunia akan turun 2,1% pada 2026. Hal ini dipicu oleh kenaikan biaya komponen yang membebani produsen dan melemahkan daya beli konsumen.

    Counterpoint mengungkapkan angka penurunan 2,1% ini merupakan revisi ke bawah sebesar 2,6% poin dari perkiraan sebelumnya untuk tahun 2026.

    Pabrikan smartphone asal China, seperti HONOR, OPPO, dan vivo diperkirakan mengalami perubahan estimasi terbesar dibandingkan prediksi sebelumnya. 

    Kenaikan biaya material atau Bill of Materials (BoM) menjadi faktor utama yang menekan industri. Direktur Riset Counterpoint MS Hwang menjelaskan segmen pasar kelas bawah dengan harga di bawah US$200 atau Rp 3,3 juta adalah yang paling parah terkena dampaknya.

    “Apa yang kita lihat sekarang adalah segmen pasar kelas bawah terkena dampak paling parah, dengan biaya BoM meningkat sebesar 20%-30% sejak awal tahun,” ujar Hwang dikutip dari laman resmi Counterpoint Rabu (17/12/2025).

    Sementara itu, segmen pasar menengah dan atas juga mengalami kenaikan dengan peningkatan harga komponen mencapai kisaran 10% hingga 15%.

    Tekanan biaya ini diperburuk oleh kenaikan harga RAM yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam laporan terpisah berjudul ‘Memory Solutions for GenAI’, Counterpoint memprediksi harga RAM masih bisa naik lagi sebesar 40% hingga kuartal kedua 2026. 

    Kenaikan ini diperkirakan akan mendongkrak total biaya BoM antara 8% hingga lebih dari 15% di atas tingkat harga yang sudah tinggi saat ini.

    Situasi ini menempatkan para produsen smartphone atau Original Equipment Manufacturers (OEM) dalam posisi dilematis, terutama untuk produk di rentang harga terjangkau atau low range. 

    Analis Senior Counterpoint Yang Wang menegaskan kenaikan harga yang tajam pada smartphone kelas bawah tidak akan bertahan lama.

    “Jika pembebanan biaya ke konsumen tidak memungkinkan, OEM akan mulai memangkas bagian-bagian dari portofolio mereka,” kata Wang. Dia menambahkan fenomena ini sudah mulai terlihat di pasar, di mana volume Stock Keeping Unit (SKU) atau varian produk kelas bawah telah berkurang secara signifikan.

    Sebagai konsekuensi dari upaya produsen membebankan biaya kepada konsumen dan restrukturisasi portofolio produk, harga jual rata-rata atau Average Selling Prices (ASP) smartphone diperkirakan meningkat. Counterpoint memproyeksikan ASP akan naik 6,9% pada 2026, merevisi naik dari prediksi September 2025 yang memperkirakan kenaikan hanya 3,9%.

    Di tengah tekanan biaya ini, tidak semua pemain industri memiliki ketahanan yang sama. Menurut laporan tersebut, pembuat smartphone yang berada dalam posisi terbaik untuk menghadapi kekurangan pasokan dan kenaikan harga adalah mereka yang memiliki skala ekonomi besar, portofolio produk luas terutama di segmen high-end, dan integrasi vertikal yang ketat.

    “Apple dan Samsung berada di posisi terbaik untuk menghadapi beberapa kuartal ke depan,” lanjut Wang. 

    Sebaliknya, situasi akan sulit bagi produsen lain yang tidak memiliki cukup ruang gerak untuk menyeimbangkan antara mempertahankan pangsa pasar dan menjaga margin keuntungan. Dinamika ini diprediksi akan sangat terlihat pada kinerja OEM China seiring berjalannya tahun.

    Di sisi lain, Analis Senior Shenghao Bai mengungkapkan produsen mulai melakukan penurunan spesifikasi pada komponen-komponen tertentu sebagai strategi mitigasi sejak beberapa bulan lalu.

    “Pada beberapa model, kami melihat penurunan spesifikasi pada komponen seperti modul kamera dan solusi periskop, layar, komponen audio, dan tentu saja, konfigurasi memori,” jelas Bai. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • KPPOD Soroti Nasib Desentralisasi Fiskal di Era Prabowo

    KPPOD Soroti Nasib Desentralisasi Fiskal di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Deaerah (KPPOD) menilai mandatory spending untuk program pemerintah pusat semakin meluas bahkan di dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan desentralisasi fiskal.

    Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menyoroti kelemahan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) atau local taxing power. 

    Pada waktu yang sama, alokasi belanja wajib atau mandatory spending oleh pemerintah pusat semakin meluas baik dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya. 

    “Misalnya kalau melihat Permendagri soal pedoman penyusunan APBD 2026, mandatory spending terutama untuk mendukung program-program pemerintah pusat nampak sekali di sana,” ujar Herman dikutip dari siaran daring di YouTube KPPOD, Rabu (17/12/2025). 

    Kemudian, Herman turut menyoroti soal mismanagement pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan polemik besarnya simpanan pemda di perbankan yang dinilai sebenarnya adalah isu struktural setiap tahun.

    Adapun sejak 2025, terang Herman, semakin terkikisnya kemampuan pemda terlihat dari penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

    Inpres terkait dengan efisiensi APBN dan APBD itu turut menyasar anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun ini yang dipotong senilai Rp50,59 triliun dari pagu anggaran Rp919 triliun. 

    Pemangkasan ini pun berlanjut pada APBN 2026 ketika TKD turun hingga sekitar 24% dari pagu 2025 ke hanya Rp693 triliun. Herman menggarisbawahi utamanya pemangkasan secara signifikan atas dana bagi hasil (DBH).  

    Padahal, lanjutnya, DBH bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Ini pun dinilai tidak sesuai dengan UU HKPD dan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah. 

    “Karena kapasitas fiskal itu dihitung berdasarkan penjumlahan PAD dengan dana bagi hasil,” terang Herman.

    Untuk itu, Herman menilai pemangkasan TKD justru inkonsisten dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2024 tentang RPJMN yang merupakan terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita. Salah satunya yakni tentang komitmen pemerintah untuk penguatan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah. 

    “Pemangkasan ini sudah tidak sejalan dengan semangat Asta Cita,” pungkasnya. 

    Alasan Efisiensi 

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran. 

    Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    “Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih,” ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. 

    Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.  Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. 

    Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD. 

    “Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua,” paparnya.

  • Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Transaksi QRIS 2 Kali Lipat dari Target, Ekonomi RI Cerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan ekonomi digital sepanjang 2025 tumbuh kuat sebagaimana tercermin dari akselerasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh dua kali lipat dari target. 

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa sampai dengan November 2025, transaksi pembayaran digital mencakup mobile banking, QRIS serta internet banking tercatat sebanyak 4,6 miliar transaksi atau tumbuh 40% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    “Dari jumlah tersebut, mobile banking mendominasi 2,79 miliar transaksi, QRIS 1,68 miliar transaksi. Jadi, ini sekali lagi mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital masyarakat dan UMKM,” terang Filianingsih pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember 2025, Rabu (17/12/2025). 

    Menurut Filianingsih, kinerja transaksi pembayaran digital itu menunjukkan mode pembayaran itu menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi. Dia memperkirakan prospeknya pada 2026 masih akan tetap positif untuk konsumsi, transportasi dan layanan publik. 

    Perempuan yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran itu menyebut, bank sentral memperkirakan transaksi pembayaran digital 2026 bisa tumbuh mencapai 29,79% (YoY). 

    Khusus QRIS, Filianingsih mencatat bahwa penggunaannya tumbuh secara akseleratif. Sampai dengan 2025 ini, penggunanya sudah mencapai 59 juta atau melampaui target tahun ini 58 juta. 

    Jumlah merchant yang menggunakan QRIS juga bertambah menjadi 42 juta, atau melebihi target 40 juta. Merchant atau pedagang yang menggunakan teknologi terobosan BI itu pun didominasi oleh UMKM alias 90%. Sementara itu, transaksinya bahkan dua kali lipat melampaui target. 

    “Transaksinya 13,66 miliar transaksi dari target 6,5 miliar transaksi,” ungkapnya. 

    Pada 2026, BI menargetkan perluasan QRIS dengan tema hari kemerdekaan yakni 17-8-45. Artinya, bank sentral menargetkan transaksi QRIS meningkat ke 17 miliar, perluasan QRIS ke 8 negara, 45 juta merchant, dan 60 juta pengguna.