Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pramono Anung ‘Dititipi’ KPK soal Korupsi di Jakarta, Kasus Rorotan?

    Pramono Anung ‘Dititipi’ KPK soal Korupsi di Jakarta, Kasus Rorotan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengaku diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal sejumlah kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta yang tengah diusut. 

    Hal itu disampaikan oleh beberapa pimpinan KPK yang ada dalam pertemuan dengan Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/3/2025). Menurut Pramono, kasus-kasus tersebut merupakan kasus lama yang telah ditangani sebelum dirinya menjabat gubernur. 

    “Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan. Dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” ujar Pramono usai bertemu pimpinan KPK, Senin (24/3/2025). 

    Pramono menyebut hampir seluruh kasus di lingkungan Pemprov Jakarta yang sempat dibahas di pertemuan itu merupakan kasus terdahulu. Namun, dia menyatakan siap untuk membantu KPK apabila dibutuhkan dalam proses penanganannya. 

    Meski demikian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu enggan memerinci lebih lanjut kasus apa yang dibahas oleh Pemprov Jakarta dan KPK. 

    “Memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” paparnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat beberapa kasus korupsi yang diusut KPK terkait dengan sejumlah pengadaan di lingkungan Pemprov Jakarta. Beberapa di antaranya yakni pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0. 

    Kasus pengadaan tanah itu terjadi di beberapa wilayah yakni Munjul, Pulogebang dan Rorotan. Saat ini, KPK masih mengusut kasus Rorotan dalam tahap penyidikan. Mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan KPK sebagai tersangka pada keseluruhan tiga kasus tersebut. 

  • Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, stok beras yang dikuasai Perum Bulog mencapai 2,16 juta ton hingga 21 Maret 2025. Stok tersebut tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.

    Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan, stok beras yang dikuasai Perum Bulog merupakan carry over dari 2024 dan sebagian pengadaan dalam negeri di 2025.

    “[Ini] merupakan stok terbesar dalam 5 tahun terakhir,” kata Sarwo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Sarwo, total stok beras 2,16 juta ton itu terdiri atas stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2.110.626 ton atau 2,1 juta ton dan komersial sebanyak 50.515 ton.

    Kemudian, Perum Bulog setidaknya telah menyalurkan 148.627 ton hingga Maret 2025. Total tersebut terdiri atas penyaluran beras SPHP sebanyak 148.499 ton dan tanggap darurat 128 ton.

    Adapun, pengadaan dalam negeri untuk CBP mencapai 459.784 ton dan komersial 10.516 ton. Dengan demikian, total pengadaan dalam negeri mencapai 470.300 ton.

    Di sisi lain, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras dengan harga pokok penjualan gabah kering panen atau HPP GKP sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyerapan setara beras hingga 24 Maret 2025 mencapai 534.000 ton atau 17,82% dari target 3 juta ton. 

    “Kami berharap dengan periode panen raya Maret-April 2025 mampu meningkatkan jumlah serapan guna menambah CBP serta semakin meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya. 

  • Draf Revisi KUHAP: DPR Dorong Pasal Penghinaan Presiden Selesai Lewat Restorative Justice

    Draf Revisi KUHAP: DPR Dorong Pasal Penghinaan Presiden Selesai Lewat Restorative Justice

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III Habiburokhman menekankan dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tindak pidana terhadap penghina martabat presiden dapat diselesaikan melalui restorative justice (RJ).

    Hal ini dia sampaikan kala meluruskan isu kekeliruan soal KUHAP baru yang menyebut kasus penghinaan presiden tidak bisa diselesaikan dengan RJ. Padahal, di Pasal 77 draf KUHAP yang benar memang menegaskan penyelesaian kasus penghinaan presiden bisa melalui RJ.

    “Kami semua anggota Komisi III lewat para kapoksinya sudah sepakat bahwa tidak benar pengaturan tersebut, yang benar adalah justru pasal penghinaan presiden memang harus bisa diselesaikan dengan restorative justice. Jadi di pasal 77 itu rumusannya diubah, yang benar adalah tidak ada pengecualian terhadap pasal penghinaan presiden di KUHP,” katanya saat konferensi pers, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra ini menyebut bahwa pasal penghinaan presiden ini merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran.

    Kata Habiburokhman, ujaran yang disampaikan semisal dengan spontan dan lisan tentunya bisa memunculkan multi interpretasi. Contohnya, saat seseorang berbicara mengenai A, bisa diartikan B oleh orang lain.

    Maka itu, dia memandang akan bahaya bila pengartian itu dianggap sebagai pelanggaran hukum penghinaan presiden. Sebab itu, Habiburokhman menyampaikan penyelesaiannya harus bida ditempuh dengan mekanisme RJ.

    “Jadi bahkan kita nanti kalau bisa kita dorong, pasal seperti itu tidak bisa langsung ke penegakan hukum, bahkan kita bisa lebih progresif lagi, harus melalui, jadi bukan hanya pilihan ya, bukan hanya bisa, tetapi harus melalui RJ. Harus dicoba nih yang RJ-nya ini harus dilalui dahulu tahapan RJ-nya,” urai legislator Gerindra ini.

    Sebagai informasi, Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang.  

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya optimistis pembahasan revisi KUHAP itu bisa dibahas tanpa waktu yang lama. 

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

  • Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Just Energy Transition Partnership (JETP) terus berlanjut meski Presiden Donald Trump menarik AS dari program tersebut.

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai pertemuan bersama sembilan negara dalam rapat Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership (JETP) di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3/2025). 

    Airlangga menyampaikan bahwa sembilan negara, yakni Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, terus melanjutkan dukungannya untuk mengakomodasi pembiayaan transisi energi hijau

    “Pada pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan,” ujarnya

    Mundurnya AS dalam program tersebut pun tak menurunkan target negara lain untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

    Realisasinya sejauh ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$1,1 miliar atau setara dengan Rp18,2 triliun (kurs Rp16.550 per dolar AS.

    Secara perinci, terdiri dari sembilan proyek yang telah mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Kemudian sebanyak 45 proyek menerima hibah senilai US$233 juta.

    Sementara International Partner Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Bank (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih. 

    Sejumlah proyek on going atau sedang berjalan yang menggunakan dukungan dana dari JETP, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Sumatra Barat dan pensiun dini Cirebon Power. 

    “Ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu yang di proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief of Mission Ambassador of Japan to Indonesia Nagai Katsuro mewakil anggota IPG mengapresiasi Airlangga atas langkah penguatan kolaborasi JETP. 

    “Kami punya komitmen yang kuat dan berkolaborasi secara positif dengan indonesia untuk menyukseskan transisi di masa depan,” tutur Katsuro. 

    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP). 

    JETP yang terdiri atas 10 negara donor pertama kali diumumkan dalam perundingan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.

    Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan dan Senegal menjadi sederet negara pertama yang didaulat sebagai penerima hibah, pinjaman, dan jaminan keuangan untuk melakukan transisi energi dalam payung kolaborasi JETP.

    Juru bicara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan bahwa AS telah keluar dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

    “Keputusan ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyebutkan penarikan diri dari inisiatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai negara kami atau target ekonomi dan lingkungan kami,” kata juru bicara tersebut pada Kamis (6/3/2025) dikutip dari Reuters.

  • Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food buka suara ihwal perluasan bidang usaha tiga BUMN Karya menjadi Agrinas.

    Menanggapi hal itu, Direktur Keuangan dan Strategi ID Food Susana Indah Kris Indriati mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi dari pemerintah, apakah nantinya Agrinas akan berada di bawah ID Food.

    “Belum ada, itu kewenangan pemerintah,” kata Indah usai menghadiri rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (24/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperluas bidang usaha tiga BUMN, dari konsultan karya menjadi perusahaan negara yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan, dan pangan pada awal 2025.

    Tiga BUMN tersebut yakni Virama Karya, Yodya Karya, Indra Karya. Setelah perluasan bidang usaha, Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyetor dana segar untuk ketiga BUMN tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan PMN senilai Rp8 triliun kepada 3 BUMN baru bernama Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp8 triliun. Dalam APBN itu ada below the line yaitu pembiayaan untuk investasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi PMN untuk Agrinas senilai Rp8 triliun bukanlah anggaran baru, melainkan sudah tercatat dalam APBN 2025.

    “Proses sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan ke DPR untuk kemudian diproses PMN-nya,” jelasnya.

    Rencana suntikan PMN ke Agrinas juga sebelumnya sempat disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan, penambahan penyertaan modal negara atau PMN akan dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan perikanan, perkebunan, dan pangan.

    “Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan, revitalisasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” jelas Tommy dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Senin (17/3/2025).

    Komentar senada juga disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dia mengatakan, pihaknya tengah mengajukan PMN untuk ketiga BUMN itu.

    “Lagi proses, lagi proses [pengajuan PMN]. Agrinas Palma, Agrinas Pangan, sama Jaladri [PT Agrinas Jaladri Nusantara] lagi proses, kita lagi mau ajukan PMN, lagi proses,” kata Wamen yang akrab disapa Tiko ini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

  • Link CCTV Pemantau Arus Mudik Lebaran 2025 di Sejumlah Tol di Indonesia

    Link CCTV Pemantau Arus Mudik Lebaran 2025 di Sejumlah Tol di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Puncak arus mudik lebaran Idulfitri 1446 H diprediksi dimulai pada Jumat (21/3/2025). Kementerian Perhubungan pun telah mempersiap sejumlah hal, termasuk meresmikan Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran 2025.

    “Hari ini, kita berkumpul untuk menandai dimulainya operasional Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 yang akan berlangsung selama 22 Hari, mulai dari 21 Maret sampai dengan 11 April 2025,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Jumat.

    Pembukaan Posko Lebaran 2025 dilaksanakan pada tiga hari sebelum masa work from anywhere (WFA) yang dijadwalkan berlaku pada Senin (24/3/2025).

    Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia.

    Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik lebih awal, baiknya menyiapkan dengan matang sejumlah hal.

    Salah satunya yakni melakukan pengecekan arus mudik untuk menghindari kemacaten. Salah satu cara memantau pergerakan arus mudik Lebaran yakni dengan mengakses CCTV jalan tol.

    Pemantauan langsung arus mudik lebaran ini bisa dilakukan secara online melalui ponsel. Berikut link pantau cctv untuk melihat pergerakan arus mudik lebaran 2025 di sejumlah lokasi di Indonesia. 

    Link Pantau CCTV Jalan Tol saat Mudik Lebaran 2025

    Pemantauan arus mudik lebaran dapat dilihat dari CCTV yang terpasang di sejumlah ruas jalan tol yang diunggah oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

    1. Buka situs resmi https://mudik.pu.go.id/cctv-tol 

    2. Scroll dan pilih ruas jalan tol yang Anda inginkan

    3. Klik pada bagan ruas jalan tol yang Anda hendaki. Nantinya akan ada keterangan berapa jumlah CCTV yang aktif dan tidak aktif

    4. Setelah diklik akan muncul beberapa tampilan CCTV aktif yang ada di ruas tol yang Anda pilih 

    5. Apabila ingin lebih detail, klik pantauan CCTV yang Anda inginkan untuk melihat arus lalu lintas

  • Komdigi Tegaskan Diskon 50% Paket Internet Wujud Sinergi, Bukan Kewajiban

    Komdigi Tegaskan Diskon 50% Paket Internet Wujud Sinergi, Bukan Kewajiban

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut diskon tarif paket internet hingga 50% saat Lebaran 2025 merupakan sinergi antara pemerintah dan operator seluler.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi operator seluler untuk mengikuti kebijakan ini, karena bentuknya adalah sinergi.

    “Tanpa diwajibkan kita sudah sinergi,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (24/3/2025),

    Lebih lanjut, Wayan menuturkan adanya diskon paket internet 50% merupakan cara yang dilakukan Komdigi dan operator seluler untuk mendukung mudik Lebaran 2025.

    “Ini (diskon paket internet 50%) adalah bentuk sinergitas atas komdigi dan opsel dalam mendukung program pemerintah mudik lebaran,” ujarnya.

    Diketahui, Pemerintah bersama penyelenggara layanan telekomunikasi seluler menghadirkan diskon tarif paket internet hingga 50% serta memastikan jaringan tetap stabil sepanjang periode mudik lebaran dan Nyepi 2025.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama operator layanan seluler memastikan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga tanpa hambatan.

    Meutya Hafid menyatakan Pemerintah bersama operator seluler telah bersepakat menyediakan Paket Ramadan-Lebaran dengan harga lebih terjangkau selama satu bulan penuh bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar.

    “Presiden ingin agar mudik ini bisa berjalan dengan aman, menyenangkan dan masyarakat dibantu,” jelasnya.

    Menurut Meutya Hafid sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, operator telekomunikasi seluler telah menyiapkan berbagai paket khusus yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan paket reguler. 

    Paket ini mencakup diskon besar untuk kuota data, bonus telepon, serta dukungan layanan pelanggan selama periode mudik.

    Berikut daftar promo ramadan dan lebaran dari operator seluler:

    1.⁠ ⁠Telkomsel

    Telkomsel menghadirkan berbagai produk dan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama RAFI. 

    Ragam promo dihadirkan Telkomsel, seperti Paket Internet Mudik Seru. Paket ini dibanderol dengan harga Rp50.000 dengan kuota 20GB/7 hari dan dapat diaktifkan hingga 7 April 2025.

    Selain itu, Telkomsel juga memberikan diskon bagi pelanggan yang masih bekerja hingga sahur denga meluncurkan Paket Serba Lima Ribu Sahur.

    Paket ini memiliki kuota 15GB seharga Rp5.000 dan masih ada lagi penawaran kouta lainnya sepanjang Ramadan pukul 23.00 – 07.00 WIB.

    Selain itu, tersedia promo menarik seperti IndiHome Promo 12+1 dengan gratis 1 bulan setelah berlangganan setahun, Special THR Promoberupa potongan biaya pengiriman, dan tambahan kuota melalui Telkomsel One More Quota untuk paket keluarga.

    Paket Indosat, XL, dan Smartfren …

  • Julius Ibrani Singgung APH Lemah dalam Surat Menyurat Perkara

    Julius Ibrani Singgung APH Lemah dalam Surat Menyurat Perkara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyinggung soal lemahnya aparat penegak hukum (APH) dalam administrasi surat menyurat soal perkara.

    Hal ini dia sampaikan langsung saat rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda menerima masukan terkait RUU Hukum Acara Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

    “Kita boleh bilang APH kita lemah sekali dalam administrasi surat menyurat, mulai dari surat panggilan kemudian surat perintah-surat perintah kaitannya dalam upaya paksa, lalu kemudian surat pemberitahuan hasil perkembangan perkara SP2HP dan segala macamnya,” beber Julius.

    Akibat hal tersebut, Julius memandang masyarakat jadi tidak mengetahui proses perkaranya sudah sampai di tahap mana dan apa yang akan dihadapi. 

    Bahkan, lanjutnya, banyak juga yang suratnya tidak diberikan atau baru menyusul diberikan setelah diminta. 

    Padahal soal surat ini penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi perkara dan informasi hak kepada yang bersangkutan.

    “Hak seseorang yang menghadapi proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan. Dalam penyidikan bisa status tersangka dan yang lain dan tentu berbeda situasinya apabila dia masih dalam konteks penyelidikan,” jelasnya.

  • Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.  

    Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025). 

    “Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja],” kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden  Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG. 

    Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

    “Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

    Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: “tell me what you eat and I will tell you who you are”.

    Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

    “Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

    Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

    Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

    “Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

    Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

    Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

  • Revisi KUHAP: Advokat Juniver Girsang Usul Larangan Liputan Langsung saat Sidang

    Revisi KUHAP: Advokat Juniver Girsang Usul Larangan Liputan Langsung saat Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sura Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal soal tidak ada liputan langsung dalam proses persidangan.

    Usulannya ini dia sampaikan langsung saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda menerima masukan terkait RUU Hukum Acara Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2025).

    Juniver mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 supaya ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Menurut dia, harus ada pelarangan liputan langsung dalam persidangan.

    “Ini harus clear, jadi bukan berarti advokatnya setelah dari sidang tidak boleh memberikan keterangan di luar, ini bisa kita baca Ayat 3 ini kan; ‘Setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan’,” tuturnya.

    Menurutnya, usulan ini perlu disetujui karena dia menilai ketika setiap orang yang ada di ruang sidang melakukan liputan langsung, dikhawatirkan dapat mempengaruhi keterangan para saksi.

    “Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” ujarnya.

    Akan tetapi, Juniver turut menyebut liputan langsung sebenarnya masih bisa dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari hakim pengadilan. 

    “Dilarang mempublikasikan atau liputan langsung, tanpa seizin, bisa saja diizinkan oleh hakim, tentu ada pertimbangannya,” pungkasnya.