Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Segini Tarif Tol Jakarta-Surabaya dan Cara Isi e-Toll di Jalan

    Segini Tarif Tol Jakarta-Surabaya dan Cara Isi e-Toll di Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang ingin mudik ke Jawa Timur, simak tarif tol Jakarta-Surabaya.

    Pemudik yang berencana menggunakan tol sebagai jalur utama, sangat penting untuk mengetahui rincian biaya tol agar bisa mempersiapkan anggaran dengan baik. 

    Selain itu, selama perjalanan, mungkin ada situasi di mana Anda membutuhkan penambahan saldo e-Toll, terutama saat tidak ada rest area atau gerai penyedia. 

    Untuk itu, penting juga mengetahui cara mudah dan praktis untuk melakukan top-up saldo e-Toll tanpa harus berhenti di rest area. 

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai tarif tol Jakarta-Surabaya dan cara top-up e-Toll secara online.

    Harga Tarif Tol Jakarta – Surabaya

    Menurut informasi yang dilansir dari akun Instagram @official.jasamarga pada Senin (24/3/2025) untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, pengendara golongan I perlu mempersiapkan saldo minimal sebesar Rp 1.000.000. Berikut adalah rincian biaya tol untuk perjalanan Jakarta – Surabaya:

    1. Tol Jakarta-Cikampek: Rp 27.000

    2. Tol Cikopo-Palimanan: Rp 132.000

    3. Tol Palimanan-Kanci: Rp 13.500

    4. Tol Kanci-Pejagan: Rp 31.500

    5. Tol Pejagan-Pemalang: Rp 66.000

    6. Tol Pemalang-Batang: Rp 53.000

    7. Tol Batang-Semarang: Rp 111.500

    8. Tol Semarang ABC: Rp 5.500

    9. Tol Semarang-Solo: Rp 92.000

    10. Tol Solo-Ngawi: Rp 131.000

    11. Tol Ngawi-Kertosono: Rp 98.000

    12. Tol Kertosono-Mojokerto: Rp 55.000

    13. Tol Mojokerto-Surabaya: Rp 43.500

    Total tarif tol Jakarta-Surabaya adalah sekitar Rp 794.000 untuk golongan I.

    Perkiraan Tarif Tol untuk Rute Utama:

    1. Jakarta – Cirebon (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 166.000

    2. Jakarta – Semarang (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 440.000

    3. Jakarta – Yogyakarta (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 575.500

    4. Jakarta – Surabaya (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 859.500

    Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada beberapa ruas tol tertentu selama periode mudik Lebaran 2025.

    Cara Top-Up e-Toll (e-Money, Flazz, TapCash, JackCard) tanpa ke Rest Area:

    Jika Anda perlu menambah saldo e-Toll saat bepergian dan tidak berada di rest area, berikut adalah langkah-langkah top-up secara online:

    1. Gunakan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia.

    2. Pastikan smartphone Anda memiliki fitur NFC.

    3. Buka aplikasi e-commerce dan pilih opsi Top Up dan Tagihan.

    4. Pilih nominal top-up yang diinginkan, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 1.000.000.

    5. Masukkan nomor virtual akun yang sesuai dengan kartu e-Toll Anda ke dalam bank yang digunakan.

    6. Setelah itu, tempelkan kartu e-Toll pada NFC smartphone Anda, dan saldo akan bertambah secara otomatis.

    Dengan mengetahui rincian tarif tol dan cara top-up e-Toll ini, Anda bisa lebih siap menghadapi perjalanan jauh, terutama saat mudik Lebaran. Pastikan saldo cukup agar perjalanan lebih lancar! (Siti Laela)

  • Nvidia-Lintasarta Sasar Startup Indonesia, Boyong Semesta AI

    Nvidia-Lintasarta Sasar Startup Indonesia, Boyong Semesta AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Lintasarta dan Nvidia bekerja sama mendorong Semesta AI untuk memberdayakan startup lewat inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

    President Director & CEO Lintasarta, Bayu Hanantasena mengatakan kerja sama ini merupakan langkah nyata Lintasarta dalam memberdayakan Indonesia untuk mempercepat pencapaian potensi digital bangsa.

    “Melalui Semesta AI, kami ingin memberdayakan startup dan ISV di Tanah Air agar mampu menciptakan solusi AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki dampak,” kata Bayu dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

    Dalam melakukan penilaian terhadap startup, Lintasarta – Nvidia mengharuskan startup yang tergabung dalam program untuk menunjukkan skalabilitas solusi AI yang kuat serta potensi implementasi nyata di berbagai sektor industri nasional. 

    Sejak diperkenalkan dalam peluncuran AI Merdeka November lalu, hingga kini sudah lebih dari 150 startup dan Independent Software Vendor (ISV) yang telah mendaftarkan diri dalam Semesta AI. 

    Dari jumlah tersebut, 10 startup dan ISV terbaik akan melangkah ke fase Black Belt, tahap akhir dari program ini.

    Bayu menyampaikan startup yang berhasil melalui semua tahapan dalam Semesta AI akan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Lintasarta dalam skala pengembangan yang lebih luas.

    Dengan jaringan lebih dari 2.300 pelanggan di berbagai sektor strategis, Lintasarta membuka peluang bagi startup untuk mengimplementasikan solusi AI mereka secara langsung di industri.

    Selain itu, Lintasarta juga memastikan bahwa inisiatif Semesta AI sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dengan membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami berharap Lintasarta tetap menjadi pionir dalam memperkuat ekosistem AI nasional yang berdampak nyata bagi percepatan adopsi AI untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia”, ujar Bayu.

    Sebagai satu-satunya Nvidia Cloud Partner (NCP) di Indonesia, Lintasarta mendapatkan dukungan penuh dari NVIDIA untuk terus memperkuat ekosistem AI nasional. 

    Semesta AI, sebagai bagian dari inisiatif gerakan AI Merdeka, bertujuan untuk membuka akses lebih luas terhadap pengembangan solusi AI inovatif menggunakan use case lokal yang ada di Tanah Air.

  • Kementerian HAM Minta SKCK Dihapus, Polri Buka Suara

    Kementerian HAM Minta SKCK Dihapus, Polri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri akhirnya angkat bicara ihwal usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang ingin menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat melamar kerja.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menilai bahwa konstitusi mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan SKCK. Dengan demikian, Polri tetap melayani masyarakat yang ingin mendapatkan SKCK untuk melamar kerja.

    “SKCK ini kan merupakan bentuk pelayanan kami untuk masyarakat. Semua masyarakat yang ingin membuat SKCK akan tetap kami layani,” tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3).

    Dia mengatakan bahwa SKCK merupakan catatan baik atau buruknya seseorang yang tercatat pada sistem kepolisian. Menurut Trunoyudo, manfaat SKCK tersebut adalah meningkatkan keamanan bagi perusahaan yang ingin menerima pekerja.

    “Manfaat lainnya itu memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu pengawasan serta pengendalian keamanan ya,” katanya.

    Berkaitan dengan usulan Kementerian HAM, Polri akan melakukan kajian terlebih dulu dan mengukur manfaat serta mudharatnya jika SKCK dihapuskan.

    “Tentunya ini menjadi masukan dan akan kami kaji dulu ya,” ujarnya.

    Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

    “Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

    Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

    Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

    “Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

  • Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Lantas, siapakah sosok Agus Sutomo?

    Agrinas Palma Nusantara merupakan hasil transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero). Dengan adanya transformasi, maka perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Melansir akun Instagram resmi agrinaspalma, Senin (24/3/2025), transformasi Agrinas Palma sejalan dengan arahan pemerintah sesuai pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada poin nomor 2 tentang kemandirian energi.

    Berdasarkan informasi pada laman resmi Agrinas Palma Nusantara, Agus Sutomo merupakan Direktur Utama di Agrinas Palma Nusantara.

    Sebelum didapuk sebagai bos di Agrinas Palma, Agus merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. 

    Pria yang lahir pada 14 April 1960 asal Klaten itu adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD. Perinciannya, menjadi Komandan Paspampres pada 2011–2012, menjadi Danjen Kopassus periode 2012–2014, Pangdam Jaya periode 2014–2015, Komandan Kodiklat TNI AD 2015–2016, dan Komandan Sesko TNI pada 2016–2017.

    Selain itu, dia juga menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak 2017–2018. Serta, menjadi Komisaris dan Komisaris Independen di PT Tempo Scan Pacific Tbk. sejak 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp8 triliun yang akan disuntikkan melalui penyertaaan moda negara (PMN) kepada Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Untuk diketahui, Agrinas merupakan BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut di antaranya Virama Karya berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa alokasi PMN senilai Rp8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru. Hanya saja, imbuh dia, saat itu belum dialokasi untuk BUMN yang mana.

    “Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk [dan] menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” tandasnya.

  • Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengungkapkan beberapa poin penting hasil pertemuannya dengan Perwakilan PCO, Staf Khusus Presiden, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu bersama ekonom dan analis pasar keuangan pada pagi ini, Senin (24/3/2025)

    Menurut Fakhrul, pemerintah menyadari pentingnya komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan ekonomi kepada pelaku pasar. Oleh karena itu, ke depan, komunikasi ini akan dilakukan secara lebih konsisten dan rutin guna memastikan transparansi serta memberikan kejelasan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.  

    “Pada dasarnya pemerintah aware dibutuhkan komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan kepada pelaku pasar. Sehingga akan dilakukan secara konsisten dan rutin kedepannya,”ujar Fakhrul.   

    Selain itu, dia menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut juga ditekankan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Apalagi, kata Fakhrul, pada 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.  

    “Pasar Modal merupakan hal yang penting dan akan menjadi salah satu kunci utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi, terutama dalam Kondisi dunia pada 2025 yang sangat menantang,” ucapnya

    Fakhrul juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan seperti Danantara, MBG, dan lainnya sudah sejalan dengan empat tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, eksekusi yang matang serta komunikasi yang konsisten dengan berbagai pemangku kepentingan tetap menjadi kunci keberhasilannya.   

    “Danantara, MBG dan kebijakan lainnya sudah sejalan dengan 4 tujuan bernegara berdasarkan UUD1945. Role out, eksekusi yang matang, serta komunikasi yg rutin pada berbagai pemangku kepentingan adalah kunci,” ucapnya.

    Terakhir, Fakhrul menegaskan pentingnya membangun optimisme dalam perekonomian nasional. Pasar modal dan para pelaku usaha harus menjadi bagian integral dalam pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.   

    “Optimisme harus dibangun, dan pasar modal dan pelaku usaha akan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembangunan,” pungkas Fakhrul.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

  • Royalti Nikel RI Tertinggi, ESDM: Indonesia sedang Membangun

    Royalti Nikel RI Tertinggi, ESDM: Indonesia sedang Membangun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi pernyataan pengusaha yang menyebut royalti nikel di Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain.

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kenaikan tarif royalti minerba, khususnya nikel tidak bertujuan untuk memberatkan pengusaha. 

    Tri pun meminta para pengusaha untuk ikut mendukung wacana kenaikan tarif royalti minerba demi mengerek penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Ini negara kita lagi mau membangun, butuh [dana] dan lain sebagainya. Mari bareng-bareng dukung kalau misalnya isu negara kita royalty-nya terlalu tinggi,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (24/3/2025).

    Dia juga menyebut biaya untuk penambangan nikel di Tanah Air 40% lebih rendah dibanding negara lain. Oleh karena itu, wajar-wajar saja jika tarif royalti naik.

    Apalagi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

    “Wajar-wajar dan yang ada di Pasal 33 itu ya hanya [untuk kesejahteraan rakyat] Indonesia kan bumi air dan segala kekayaannya. Kalau yang di Australia ini kan pemilik tanah yang di dalamnya. Ini kan beda,” jelas Tri.

    Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan tarif royalti nikel di Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil nikel lainnya.  

    Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pihaknya pun meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan ulang rencana kenaikan tarif royalti tahun ini dari single tariff 10% menjadi progresif 14%—19% untuk bijih nikel. 

    “Saya coba banding-bandingkan dengan negara lain. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel, kita yang tertinggi, yang 10%. Belum tambah yang 14-19%,” kata Meidy, Senin (18/3/2025).  

    Dia menerangkan bahwa perbandingan tersebut baru menggunakan besaran tarif 10% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019 mengatur tarif atas jenis PNBP. Menurut Meidy, rencana kenaikan royalti dengan kisaran 14%—19% tidak realistis. 

    Terlebih industri saat ini dihadapkan berbagai kewajiban yang meningkatkan ongkos produksi, sementara harga nikel global terus mengalami penurunan. Beban royalti yang meningkat akan semakin menggerus margin usaha yang sudah tipis. 

    “Negara penghasil nikel, bahkan ada yang bayar royalti basisnya profit. Kayak pajak saja. Di beberapa negara seperti Amerika, Afrika, Eropa, dan negara-negara tetangga kita lebih rendah dibanding Indonesia,” jelasnya. 

    Dia menyebutkan, tarif royalti nikel di negara produsen di Asia seperti China besaran tarifnya hanya 2–10%, Jepang 1–1,2%, Filipina 5–9%, Vietnam 10%.  

    Kemudian, di Afrika seperti DRC (Congo) besaran tarif royalti nikel sebesar 3,5%, Afrika Selatan 0,5 -7%, dan Zambia besar tarif royalti nikel 5%. Di Eropa, Rusia misalnya, tarif yang dikenakan pun hanya 8%. 

  • Revisi UU KUHAP: Juniver Girsang Usul Saksi Dibolehkan Ajukan Praperadilan

    Revisi UU KUHAP: Juniver Girsang Usul Saksi Dibolehkan Ajukan Praperadilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membolehkan saksi mengajukan praperadilan.

    Pasalnya, dia memaparkan selama ini praperadilan hanya bisa diajukan oleh tersangka.

    Usulan ini dia sampaikan langsung saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda menerima masukan terkait RUU Hukum Acara Pidana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2025).

    “Kalau kita baca di sini praperadilan adalah kewenangan dari pengadilan negeri yakni dari keluarga tersangka korban dan penyidikan. Ini juga harus kita masukkan yang berhak itu saksi. Saksi harus masuk dia juga berhak untuk mengajukan praperadilan,” usulnya.

    Juniver menilai saksi memiliki kaitan dengan suatu perkara, sehingga juga harus diizinkan untuk mengajukan praperadilan. Terlebih, terkadang ada upaya hukum paksa yang terjadi kepada saksi.

    “Bagaimana tidak ada kaitan dengan suatu perkara, tetapi ada tujuan dibalik itu, rumahnya disita, rekening yang diblokir tindakan upaya hukum paksa yang lain. Kita tanya penyidik ‘Kenapa?’, perintah. Waduh, kacau ini. ‘Perintah ada hubungannya tidak?’, ‘Nanti kita lihat dalam proses lebih lanjut,” kata dia.

    Kemudian, ujar dia, nasib seorang saksi dalam suatu perkara juga dipertaruhkan. Mulai dari kesulitan finansial akibat rekening diblokir, rumah disegel, dan hingga menanggung rasa malu.

    “Tentu ini kita di praperadilan artinya apa, artinya saksi juga berhak sepanjang upaya paksa itu dia terkena, nanti kita buktikan di pengadilan,” pungkasnya. 

  • Stok Minyak Goreng Dikelola ID Food Masih di Bawah Target, Ini Alasannya

    Stok Minyak Goreng Dikelola ID Food Masih di Bawah Target, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food melaporkan, capaian pengelolaan untuk komoditas minyak goreng di 2024 masih rendah.

    Direktur Keuangan dan Strategi ID Food Susana Indah Kris Indriati mengakui, pengelolaan minyak goreng yang dikuasai ID Food masih jauh dari target sebesar 100.000 kiloliter lantaran adanya perubahan regulasi soal minyak goreng yang masuk dalam cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Yang masuk di sini adalah masa pengalihan, di mana untuk minyak  goreng yang masuk dalam CPP adalah minyak goreng dalam kemasan, sesuai dengan Permendag No.18/2024,” kata Indah dalam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya hanya memaparkan data untuk komoditas minyak goreng kemasan. Dalam paparan yang disampaikan Indah, pengelolaan minyak goreng pada 2024 ditargetkan sebesar 100.000 kiloliter. 

    Secara terperinci, minyak goreng kemasan yang telah terjual sepanjang 2024 mencapai 13.268 kiloliter dengan cadangan akhir tahun kala itu tersisa 82 kiloliter. Dengan demikian, total stok yang dikelola ID Food baru mencapai 13.350 kiloliter atau 13,3% dari target pengelolaan 100.000 kiloliter.

    “Jadi yang curah tidak kami masukkan di sini, makanya di sini realisasinya masih boleh dibilang sedikit yaitu di angka 13.350 kilo liter saja. Ini nanti berkembang di 2025,” tuturnya.

    Selain minyak goreng, ID Food juga mendapatkan tugas untuk mengelola 9 komoditas lainnya. Komoditas itu yakni gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, daging sapi, bawang merah, cabai, bawang putih, dan daging kerbau.

    Sebagai informasi, tujuan dari CPP ini adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga atau kekurangan stok pangan. 

    Sepanjang 2024, Indah memaparkan bahwa pihaknya mengelola 330.827 ton gula konsumsi atau 128% dari target pengelolaan 250.000 ton.

    Kemudian, ID Food telah mengelola 9.143 ton daging ayam atau 76% dari target pengelolaan 12.000 ton. Untuk daging kerbau, ID Food setidaknya telah mengelola sebanyak 59.943 ton atau 60% dari target 100.000 ton. 

  • Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mulai meracik strategi manajemen untuk bertahan dari aspek operasional, komersial, dan finansial di tengah rencana kenaikan tarif royalti mineral. 

    Tarif baru itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang merupakan revisi dari PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pelaku usaha mendapat sinyal kenaikan tarif royalti mineral dan batubara akan diterbitkan oleh Pemerintah sebelum lebaran ini.

    “Tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan mineral khususnya untuk tetap dapat bertahan dan bertumbuh, sebab tarif PNBP royalti mineral diperkirakan naik sekitar 100-300%,” kata Fathul kepada Bisnis, Senin (24/3/2025). 

    Di satu sisi, Fathul memahami rencana kenaikan tarif tersebut merupakan hak Pemerintah, karena mining rights ada pada Pemerintah. Sedangkan, perusahaan tambang mendapatkan economic rights setelah membayar royalti kepada Pemerintah. 

    Namun, pihaknya berharap kenaikan tarif PNBP tersebut tetap memperhatikan aspirasi perusahaan pertambangan minerba yang mengajukan tarif royalti tidak sampai 2 kali lipat dari sebelumnya.

    “Tetapi, apabila tarif royalti memang naik secara signifikan, maka perusahaan tambang mineral harus segera beradaptasi dan dapat belajar dari perusahaan tambang batubara yang telah mengalami kenaikan tarif royalti tinggi pada tahun 2022,” jelasnya. 

    Dia pun menerangkan, beberapa strategi yang akan dilakukan penambang untuk bertahan yaitu pertama, efisiensi kegiatan operasional penambangan. 

    Adapun, langkah ini perlu ditempuh dengan meningkatkan recovery rate penambangan, sehingga seluruh cadangan mineral dapat diekstraksi dan meminimalkan waste. 

    Selanjutnya, perusahaan tambang mineral dinilai perlu menggeser paradigma dari volume-based ke value-based, yaitu perusahaan fokus pada penambangan mineral kadar tinggi terlebih dahulu. 

    “Mineral dengan kadar rendah hanya akan membebani margin pada saat royalti naik, oleh karena itu perusahaan perlu memprioritaskan blok tambang dengan grade tertinggi terlebih dahulu,” ujar Fathul. 

    Strategi kedua yaitu renegosiasi kontrak jangka panjang pada aspek komersial. Dia menerangkan bahwa perusahaan mineral dapat mengajukan revisi harga di dalam long term contract. 

    “Dengan membuat formula harga misalnya HPP plus margin, plus variable royalti, sehingga tarif royalti dapat dinamis sesuai dengan tarif baru yang berlaku, dengan demikian kenaikan royalti juga ditanggung oleh pembeli,” terangnya. 

    Selanjutnya, strategi ketiga yaitu restrukturisasi utang untuk aspek finansial. Pasalnya, kenaikan royalti tentunya berpotensi menggerus arus kas.

    “Sehingga perusahaan perlu restrukturisasi utang, terutama yang berbunga tinggi, melalu refinancing untuk memperpanjang tenor utang dan menurunkan beban bunga,” pungkasnya. 

  • Bareskrim Polri: Kasus Teror ke Kantor Tempo Masuk Tahap Penyelidikan

    Bareskrim Polri: Kasus Teror ke Kantor Tempo Masuk Tahap Penyelidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Bareskrim Polri mulai menyelidiki perkara teror, berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, ke kantor media Tempo yang terjadi pekan lalu. 

    Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada menegaskan semua laporan yang diterima oleh tim penyidik akan ditangani secara profesional dan transparan. 

    Dia minta masyarakat untuk bersabar dan berdoa agar perkara teror terhadap media Tempo bisa terungkap dan pelakunya bisa segera ditangkap.

    “Semua laporan dari masyarakat tentu kita singkapi dan untuk melakukan penyidikan dengan baik, mohon doanya temen-temen semuanya,” tutur Wahyu di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3).

    Wahyu mengemukakan bahwa penyelidikan terkait kasus teror media Tempo itu sudah dimulai. Selain itu, pihak-pihak yang tahu detail mengenai insiden teror itu juga bakal diperiksa.

    “Saat ini kita sedang dalam proses lidik ya. Prosesnya nanti ditunggu saja,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Host Siniar atau Podcast Bocor Alus Politik Tempo, Francisca Christy Rosana mendapat pengiriman paket berupa paket kepala babi dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. 

    Tak ada pengirim pada kardus paket, namun paket itu ditujukan kepada Francisca yang akrab disapa Cica. Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. 

    Kemudian paket tersebut baru dibuka jurnalis pada Kamis, 20 Maret 2025 sekitar pukul 15.00. Ketika styrofoam terbuka, paket tersebut ternyata berisi kepala babi yang kedua telinganya telah terpotong.

    Selang tiga hari kemudian, Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror dari orang tidak pada Sabtu 22 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Pengiriman itu berupa paket enam tikus tanpa kepala.

    Pemimpin Redaksi Media Tempo, Setri Yasra mengemukakan bahwa teror yang dilakukan kali ini berupa enam ekor tikus mati dengan kepala terpisah dari badannya.

    Teror tikus mati itu dikirimkan dalam bentuk kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah berisi mi instan. 

    Setri menjelaskan bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

    “Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers,” tutur Setri.