Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Polisi Kejar Pelaku Penyerangan Guru Honorer di Yahukimo

    Polisi Kejar Pelaku Penyerangan Guru Honorer di Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus penyerangan terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan serta kasus pembakaran fasilitas publik di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo Papua pada Senin 24 Maret 2025.

    Kaops Damai Cartenz 2025 Faizal Ramadhani mengatakan olah TKP itu dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni kompleks perumahan guru SD Advent Anggruk, gedung RS Efata Angguruk, dan sekolah tempat pengrusakan ruang kelas. 

    Kemudian, tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan korban meninggal dunia dari lokasi kejadian menuju RS Efata dan ke Dekai, Yahukimo.

    “Dari olah TKP nantinya akan menjadi dasar pembuktian dalam proses penyidikan tahap selanjutnya,” tuturnya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dari hasil olah TKP itu, diketahui bahwa kejadian itu berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Jumat (21/3) dan Sabtu (22/3). 

    Kemudian, kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang langsunf menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar dua unit rumah dinas guru, lalu merusak tujuh ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen.

    Adapun korban meninggal dunia ditemukan dengan sejumlah luka parah di tubuh di antaranya luka robek di leher, luka tusuk di pinggang, dan patah tulang terbuka di tangan. 

    Sementara itu, tujuh korban lain mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam.

    “Kami mengajak masyarakat di Yahukimo dan sekitarnya untuk tetap waspada, tidak terpancing provokasi dan segera melapor jika memiliki informasi tentang keberadaan para pelaku,” katanya.

  • Serapan Pupuk Bersubsidi Naik 33% Kuartal I/2025 Tembus 1,6 Juta Ton

    Serapan Pupuk Bersubsidi Naik 33% Kuartal I/2025 Tembus 1,6 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi 1,6 juta ton pada kuartal I/2025 atau naik 33% menjadi 1,2 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. 

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan dengan capaian periode pertama tahun ini, optimistis ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi terjamin dan menjadi prioritas perusahaan.

    “Kalau kita lihat year-on-year (yoy) sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ini peningkatan serapan atau penyaluran Pupuk Bersubsidi ini meningkat sebesar 33% dari tahun 2024 1,2 juta ton dan di tahun 2025 ini sebesar 1,6 juta ton,” ujarnya dalam RDP Komisi IV, Senin (24/3/2025).  

    Secara rinci, ketersediaan pupuk mencapai 1,63 juta ton per 20 Maret 2025 yang terdiri dari 1,19 juta ton pupuk bersubsidi dan 445.000 ton pupuk non-subsidi. 

    Stok pupuk subsidi sebesar 1,19 juta ton tersebut terdiri dari 581.000 ton urea, 552.000 ton NPK, 22.000 ton NPK Formula Khusus dan 33.000 ton organik. Lalu stok pupuk non-subsidi sebesar 445.000 ton terdiri dari 361.000 ton pupuk urea dan 84.000 ton NPK.

    “Jika ini dibandingkan dengan persyaratan yang diwajibkan maka rata-rata ini sudah di atas 300% dibandingkan dengan yang dibutuhkan sehingga dapat kami sampaikan bahwa stok pupuk aman,” katanya. 

    Pupuk Indonesia juga menerapkan sistem monitoring secara real time sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi petani yang gagal tanam lantaran tidak mendapatkan stok pupuk bersubsidi. 

    “Kalau swasembada pangan menjadi sasaran tentu tidak bisa dilepaskan dari pupuk karena pupuk berkontribusi 62% dari produktivitas pertanian, dan pupuk subsidi menurunkan biaya produksi dari 23% menjadi 9% tentu ini menjadi sangat penting terkait ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,” ucapnya. 

    Sebagai informasi, perusahaan plat merah ini juga tengah menantikan petunjuk teknis atau mekanisme baru dari perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Adapun revisi aturan tata kelola telah diterbitkan melalui Perpres 6/2025. 

    Kebijakan tersebut akan mempermudah atau menyederhanakan tata kelola agar petani lebih mudah menebus pupuk. Mekanisme baru ini juga memasukkan rekomendari dari asosiasi distributor pupuk jateng jadi.

    “Namun secara sekilas dapat kami sampaikan bahwa distributor tetap akan memiliki peran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mekanisme nya bagaimana distributor itu perannya seperti apa sedang di definisikan di juknis yang akan segera diterbitkan oleh Kementan,” tutur Rahmad. 

  • Polri Minta Warga Perhatikan Waktu Mudik yang Tepat

    Polri Minta Warga Perhatikan Waktu Mudik yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menentukan waktu pergi dan pulang saat mudik nanti sehingga tidak ada penumpukan di ruas jalan tol.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa Polri dan pemangku kepentingan terkait juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk masyarakat selama mudik, di antaranya diskon tol, maupun akomodasi transportasi.

    “Ini menjadi bagian penting supaya warga juga bijak memanfaatkan fasilitas lainnya,” ujarnya, Senin (24/3).

    Polri berkomitmen membuat perjalanan mudik masyarakat bisa berlangsung nyaman dan aman ke kampung halaman dan kembali lagi ke Jakarta.

    “Ada beberapa kegiatan operasi terpusat ini operasi dengan Sandi Ketupat 2025 yaitu mengangkat satu tagline di mana mudik aman ulangi keluarga nyaman,” katanya.

    Menurut Trunoyudo, Operasi Ketupat 2025 bakal digelar mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025 untuk 8 Polda prioritas seperti Polda di Pulau Jawa, Bali dan Lampung.

    “Total personil yang dikerahkan ada 164.298 personil,” ucapnya.

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat antusias dengan program pembangunan Sekolah Rakyat.

    Saat ini, dia melanjutkan sebanyak 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kesiapan lahan yang sudah tersedia.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/3/2025)

    “Kalau yang 184 sudah siap [lahannya], justru itu usulan daerah-daerah,” ucap Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Sekolah Rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang udah usul 184,” pungkas Tito.

  • AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi pejabat dari Amerika Serikat/AS akan mengunjungi India pada 25 Maret hingga 29 Maret 2025 untuk melakukan pembicaraan perdagangan dengan para pejabat India. 

    Seorang juru bicara kedutaan besar AS mengatakan hal tersebut, di mana Asisten Perwakilan Dagang AS untuk Asia Selatan dan Tengah Brendan Lynch akan memimpin rombongan ini.

    “Kunjungan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk memajukan hubungan dagang yang produktif dan seimbang dengan India,” kata juru bicara tersebut, dikutipi dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberlakukan tarif-tarif timbal-balik alias retaliasi mulai 2 April terhadap berbagai negara, menyebabkan kekhawatiran di antara para eksportir India.

    Sumber pemerintah menyampaikan bahwa India memiliki “harapan yang jelas” bahwa pemerintahan Trump dapat membebaskannya dari tarif-tarif timbal balik ketika kedua negara melanjutkan pembicaraan mengenai pakta perdagangan bilateral.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa Wakil Presiden AS, J. D. Vance, juga akan mengunjungi India pada April mendatang. 

    Beberapa kelompok industri telah memperingatkan pemerintah India bahwa mengurangi tarif pada produk-produk industri di bawah tekanan AS dapat menyebabkan masuknya barang-barang Cina yang lebih murah, yang mengakibatkan dumping dan merugikan para produsen dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Piyush Goyal menghabiskan hampir satu minggu di Amerika Serikat pada awal bulan ini untuk melakukan pembicaraan perdagangan.

    Selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke AS bulan lalu, kedua negara ini sepakat untuk bekerja pada tahap pertama dari kesepakatan perdagangan pada musim gugur 2025, dengan target mencapai US$500 miliar dalam perdagangan bilateral pada 2030.

    India dan AS terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan isu-isu terkait tarif dan menyelesaikan kerangka kerja untuk pakta perdagangan bilateral, Randhir Jaiswal, juru bicara kementerian luar negeri India, mengatakan minggu lalu.

    “Kami menghargai keterlibatan kami yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dalam hal perdagangan dan investasi dan berharap untuk melanjutkan diskusi-diskusi ini dengan cara yang konstruktif, adil, dan berwawasan ke depan,” ujar juru bicara kedutaan besar AS.

    Adapun, India menjadi salah satu negara yang menikmati surplus perdagangan dengan AS, meski tak sebanyak China maupun Meksiko. 

    India menerima surplus US$49,5 miliar pada 2024, lebih besar ketimbang surplus yang dirasakan Indonesia senilai US$19,3 miliar. Secara peringkat, India berada di posisi ke-10 penikmat surplus terbesar, sementara Indonesia di posisi 15. 

  • Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) bakal melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jambi.

    Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan pada tahap awal kerja sama pembangunan SPPG tersebut, HK mengguyurkan anggaran senilai Rp3,6 miliar.

    “Dukungan infrastruktur yang akan kami bangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan nilai maksimal Rp3,6 Miliar rupiah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

    Adapun pembangunan SPPG perdana di Jambi itu bakal didirikan di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). 

    Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

    Menurutnya, Jambi dipilih sebagai lokasi pilot project dalam kerja sama ini bersama dengan Kebumen dan Jawa Barat di mana Jambi termasuk sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memenuhi kriteria. 

    Di samping itu, wilayah ini juga memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, ubi, nanas, cabai, sawit, serta ternak ayam, sapi, dan kambing yang dapat mendukung program MBG.

    Selain itu, Hutama Karya juga mengoperasikan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah ini yakni Tol Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir – Tempino yang bermanfaat untuk memperluas jangkauan distribusi dari lokasi bahan pangan ke wilayah dapur.

    Hutama Karya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga meneken kerja sama penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai maksimal Rp835 juta untuk penyediaan peralatan dapur umur beserta fasilitas pendukung program MBG berupa kendaraan pengangkut pada dapur umum yang akan dibangun Hutama Karya di Provinsi Jambi tersebut.

    “Kami berharap bisa merampungkan pembangunan dapur umum ini sesuai target sehingga dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat maksimal bagi program MBG serta membantu sekitar ratusan ribu siswa di Jambi menerima makan siang bergizi dengan bahan segar dan sehat,” tutur Adjib.

  • Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Dinamika Komunikasi dengan Masyarakat

    Prabowo Minta Jajaran Perbaiki Dinamika Komunikasi dengan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pejabat di Kabinet Merah Putih (KMP) agar dapat memperbaiki komunikasi terkait dengan penyampaian kebijakan-kebijakan dan capaian pemerintah.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menginstruksikan jajarannya untuk menyampaikan capaian program pemerintah kepada masyarakat dengan membangun narasi komunikasi yang baik.

    “Jangan sampai rakyat itu digiring oleh opini-opini yang narasi-narasi yang enggak benar, gitu lho,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).

    Sudaryono mengaku bahwa Kepala Negara menilai ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dalam pemerintahan tetapi belum maksimal untuk diketahui masyarakat.

    Padahal, kata Sudaryono, merupakan tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai terkait kebijakan dan program pemerintah.

    “Salah satunya kontribusi dari sektor saya sebagai wakil menteri pertanian. Kita kan banyak keberhasilan-keberhasilan, ya. Salah satunya paling kelihatan sekali adalah bagaimana pupuk lancar. Itu rakyat happy,” katanya.

    Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menyampaikan realita pekerjaan yang telah dilakukan, serta capaian kinerja yang telah diimplementasikan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik terhadap masukan dan pendapat yang diberikan oleh rakyat.

    Dia berharap, dengan adanya penjelasan yang disampaikan pemerintah, masyarakat dapat memahami setiap terobosan dan program yang ada dapat memberikan kebermanfaatan kepada rakyat Indonesia.

    “Jadi kalau saya sih dari sisi porsi saya, Anda bisa lihat dari sosmed saya kan kita tonenya positif, karena memang kita ada yang baik, kita sampaikan baiknya kan. Kalau yang nggak baik kita perbaiki. Bernegara kan tidak bisa 100% seneng semua, 100% berhasil semua kan,” pungkas Sudaryono.

     

  • Agrinas Bakal Dapat Modal dari Danantara, PMN Rp8 Triliun Batal?

    Agrinas Bakal Dapat Modal dari Danantara, PMN Rp8 Triliun Batal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani angkat bicara terkait dengan besaran modal yang akan disuntik ke BUMN baru di sektor perkebunan, perikanan/kelautan dan pangan bernama Agrinas.

    Rencananya, Agrinas sebagai BUMN baru akan mendapatkan suntikan awal modal awal dari Danantara. Terkait dengan hal tersebut, Rosan mengatakan bahwa alokasi dividen untuk pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

    “Kami akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025) 

    Rosan memastikan bahwa terkait pendanaan pembentukan Agrinas sebagai BUMN baru tidak akan mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dia mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.

    “Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja.

    “Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami danantara sebagai induk agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan pun turut memastikan bahwa tak ada suntikkan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendanai embrio dari Agrinas ini

    “PMN tidak ada, kira-kira itu,” ucap Zulhas.

    Meski begitu, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.  

    Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN Karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan. 

    Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    “Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit. 

    Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.  

    Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional.  

    Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.

  • KPK Tak Ikuti RUU KUHAP soal Penyadapan, Tetap Pakai Azas Lex Spesialis

    KPK Tak Ikuti RUU KUHAP soal Penyadapan, Tetap Pakai Azas Lex Spesialis

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal tetap merujuk pada Undang-Undang (UU) No.19/2019 terkait dengan wewenang penyadapan kendati draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat aturan berbeda.

    Untuk diketahui, draf revisi KUHAP yang akan dibahas oleh DPR mengatur sederet kebijakan soal penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH).

    Aturan itu berbeda dengan UU No.19/2019 tentang KPK yang selama ini menjadi rujukan bagi lembaga antirasuah menangani kasus-kasus korupsi. 

    Misalnya, draf revisi KUHAP yang akan dibahas itu salah satunya mengatur penyadapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    Sementara itu, UU KPK mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. 

    Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk secara khusus sebagaimana diatur dalam pasal 43 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    “Dalam melaksanakan tugasnya KPK diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 2019,” ujar Johanis kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

    Johanis menyebut penyadapan yang diatur dalam KUHAP lebih bersifat umum karena dapat digunakan untuk penanganan kasus pidana lain, di luar pidana korupsi. 

    “Dengan demikian berdasarkan asas ‘lex spesialis derogat legi generalis’ KPK dapat saja melakukan penyadapan berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tanpa perlu mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP,” terang pimpinan KPK dua periode itu.

    Berdasarkan draf revisi KUHAP yang dilihat Bisnis, wewenang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam pasal 124 hingga 129.

    Pada pasal 124 ayat (1), KUHAP mengatur bahwa penyidik, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik tertentu dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. 

    Kemudian, pada ayat (2), penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). 

    Sementara itu, pada UU No.19/2019 tentang KPK, pasal 12 mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.