Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membutuhkan investasi sebesar US$30,33 miliar atau setara Rp503,9 triliun (asumsi kurs Rp16.612 per US$) per tahun untuk menyediakan kapasitas pembangkit dan transmisi listrik antar provinsi.

    Hal ini sebagaimana tertuang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang RUKN.

    Adapun, aturan tersebut berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 5 Maret 2025.

    Dalam beleid itu, secara total kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi adalah sebesar US$1,09 triliun atau setara Rp18.137,8 triliun hingga 2060.

    Perincian biaya investasi tersebut terdiri atas biaya investasi pembangkit tenaga listrik sekitar US$988,8 miliar dan jaringan transmisi tenaga listrik sekitar US$103,14 miliar.

    “Investasi diperlukan untuk menyediakan kapasitas pembangkit tenaga listrik sekitar 443 GW yang dilengkapi storage sekitar 34 GW, dan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antar provinsi dan antarpulau sampai dengan tahun 2060,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Selasa (25/3/2025).

    Kementerian ESDM mengungkapkan, untuk memenuhi demand yang terus meningkat di Jawa dan Bali diperlukan interkoneksi Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, dan Nusa Tenggara-Jawa.

    Dengan begitu, potensi energi baru dan energi terbarukan di luar Jawa dan Bali dapat dimaksimalkan.

    Adapun interkoneksi Sumatra-Jawa dibutuhkan mulai 2031. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi panas bumi dan air di Sumatra akan maksimal dan produksi tenaga listrik dari Sumatra dapat dikirim ke Jawa dan Bali.

    Sementara itu, interkoneksi Kalimantan-Jawa dibutuhkan mulai 2040. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi air dari Kalimantan, selain untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali, juga diperlukan untuk balancing penambahan PLTS dan PLTB sampai dengan 2060.

    Selain interkoneksi Sumatra-Jawa dan Kalimantan-Jawa, diperlukan interkoneksi Nusa Tenggara-Jawa untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara-Sulawesi untuk memenuhi demand di Sulawesi.

    “Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi surya di Nusa Tenggara dapat lebih optimal,” tulis ESDM dalam beleid tersebut.

    Pada 2060, sistem Jawa-Bali akan menerima energi listrik dari Sumatera sekitar 26,1 TWh, dari Kalimantan sekitar 176,2 TWh, dan dari Nusa Tenggara sekitar 77,6 TWh.

  • RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China tengah mengkaji rencana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pendirian pusat inovasi AI bersama di kawasan Asia Tenggara.

    Hal tersebut terungkap saat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Sekretaris Partai Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok, Nong Shengwen. 

    “Kerja sama di bidang infrastruktur digital antara Indonesia dan Tiongkok menjadi yang terbesar di antara kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini telah mendukung konektivitas hingga ke pelosok Indonesia melalui teknologi 4G dan 5G,” kata Meutya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (25/03/2025).

    Meutya menyatakan minat untuk memperluas kerja sama di bidang AI dengan Kota Nanning sebagai inspirasi berkat keberhasilannya menjadi pusat smart city yang berbasis AI.

    Menurut Meutya, pengembangan AI di Indonesia juga akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

    “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, dalam mengembangkan teknologi AI. Target kami adalah menciptakan 9 juta talenta digital yang berkapabilitas tinggi di bidang AI pada tahun 2030,” tuturnya.

    Sekretaris Partai Kota Nanning, Nong Shengwen, menyatakan komitmennya untuk mempererat hubungan kedua negara melalui inovasi teknologi.

    Nong Shengwen juga menegaskan kesiapan Nanning untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebijakan dan fasilitas, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama.

    “Kami berharap dapat membangun pusat kerja sama dan inovasi AI antara China dan Asean di Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong peserta didik di Tanah Air untuk bisa menguasai kecerdasan buatan hingga perkembangan teknologi dan sains.

     Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Serangan-serangan siber kian berjalan, untuk itu kita harus bekerja keras terutama menghasilkan anak-anak yang menguasai menguasai teknologi ini, menguasai siber, artificial intelligence,” ujarnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan alasan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan dalam gelontoran APBN 2025 hingga Rp724,3 triliun adalah agar anak didik mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi. 

    “Karena itu kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini akan kita rebut walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga demikian,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemerintah harus selalu waspada. Mengingat banyak pihak yang tak menghendaki Indonesia menjadi Negara maju.

    “Karena itu kita optimistis walaupun tetap harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak yang tidak menghendaki kita maju,” pungkas Prabowo.

  • Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meragukan Badan Pengelola Investasi Danantara bisa menarik banyak investor asing untuk menanamkan modalnya.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) sempat melakukan survei kepada anggotanya pada 2020. Salah satu pertanyaan yaitu pasar mana yang diyakini bisa kembali ke pertumbuhan ekonomi seperti pra-Covid 19.

    Hasilnya, pasar negara maju (developed markets) meraih 61% suara, negara berkembang (emerging markets) mendapat 26% suara, dan negara perbatasan (frontier markets) menerima 13% suara.

    “[Artinya] rata-rata para investor itu sebenarnya lebih menyukai berinvestasi, dana-dana SWF-nya itu, ke negara maju,” ujar Eko dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Masalahnya, Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Oleh sebab itu, Eko meyakini investor asing tidak akan terlalu tertarik bergabung untuk danai proyek yang dicanangkan Danantara nantinya.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah berhasil mengajak sosok-sosok tenar internasional bergabung menjadi dewan pengawas Danantara seperti Ray Dalio (Founder & CIO Mentor Bridgewater Associates), Jeffrey Sachs (Direktur Center for Sustainable Development, Columbia University, AS), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager Capital Group), hingga Thaksin Shinawatra (mantan PM Thailand).

    Kendati demikian, Eko meyakini nama-nama tersebut belum akan meyakinkan pelaku pasar. Menurutnya, figur bukan pertimbangan utama pelaku pasar.

    “Pada akhirnya market tidak hanya melihat figur gitu ya, tapi juga melihat realisasi dan aksi nyatanya dari Danantara itu sendiri,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia masih ingin memberikan waktu ke pengurus Danantara agar membuktikan diri untuk bisa menarik investasi ketika preferensi pelaku pasar masih ke negara-negara maju.

    Lebih lanjut, Eko mendorong agar pengelolaan Danantara bisa transparan dan prudent untuk memperoleh kepercayaan pasar. Dengan demikian, Danantara harus bebas dari intervensi politik.

  • H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan pemudik yang menggunakan kereta api terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Para porter kereta api pun terlihat sibuk untuk membantu mengangkut barang bawaan pemudik yang cukup banyak seperti koper, kotak kardus dan lain-lain. 

    Selain itu, para staf PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang sedang berjaga di Stasiun Gambir juga tampak sibuk melayani penumpang kereta api, termasuk memberikan informasi soal jadwal kedatangan dan keberangkatan.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3/2025).

    PT KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025. Dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Situasi di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025) tampak dipadati pemudik pada H-6 Lebaran. – BISNIS/Rizqi Rajendra

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, hingga 25 Maret 2025 pukul 06.00 WIB, total penjualan mencapai 2,87 juta tiket atau 63% dari total kapasitas yang disediakan. 

    “Dari jumlah tersebut, 2,66 juta tiket adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebesar 77%, sementara penjualan tiket KA Lokal tercatat sebanyak 213.138 tiket atau 19% dari total kapasitas,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Adapun, KAI telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% secara tahunan, dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Sementara itu kapasitas tempat duduk sebanyak 4,59 juta kursi.

  • Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkap pemerintah bakal menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi seluruh masyarakat Rempang yang terdampak relokasi ke wilayah Tanjung Banon, Kota Batam. 

    Iftitah bahkan menyebut, total lahan yang bakal disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada warga relokasi luasnya mencapai 1.000 hektare (Ha).

    “Akan disiapkan 1.000 Ha [yang siap diterbitkan SHM] untuk masyarakat,” kata Iftitah saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Nantinya, per kepala bakal diberikan tanah seluas bangunan dan lahan yang dimilikinya saat di Rempang, sedangkan total KK yang bakal mendapat SHM tersebut dilaporkan mencapai 2.700 Kepala Keluarga.

    Iftitah menambahkan, lahan tersebut tidak hanya diberikan untuk tempat tinggal saja, melainkan juga untuk mendukung area perkebunan masyarakat yang terdampak relokasi Rempang.

    “Tetapi kan nanti kita minta ada untuk lahan berkebunnya, ada untuk fasumnya [fasilitas umum]. Jadi sebenarnya it’s a good deal,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Transmigrasi juga diketahui telah menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam.  

    Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 SHM bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon. 

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).  

  • Kasus Hasto Tak Ngaruh, PDIP Gelar Kongres Bulan Depan

    Kasus Hasto Tak Ngaruh, PDIP Gelar Kongres Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menegaskan Kongres PDIP tetap akan digelar meski Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Komarudin menyebutkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada.

    “Enggak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Meski demikian, legislator PDIP itu megatakan dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

    “Saya tidak tahu, belum tahu kapan itu ada rencana tapi waktunya tidak tahu,” ucapnya.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga belum bisa memberikan kepastian tanggal digelarnya Kongres. Dia mengatakan ada kemungkinan diselenggarakan pada April, tetapi masih menunggu Lebaran.

    “InsyaAllah [April]. Belum tahu. Tunggu lebaran,” tutur dia di tempat yang sama.

    Di lain sisi, Puan menyebut dalam kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” tutup putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut.

  • Polri Siapkan Ambulans Udara untuk Mudik Lebaran 2025

    Polri Siapkan Ambulans Udara untuk Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Polri telah menyiapkan ambulans udara untuk membantu masyarakat yang mengalami sakit hingga kecelakaan ketika pulang kampung atau mudik Lebaran 2025 dan kembali ke Jakarta.

    Kasubsatgas Poludara, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawa mengemukakan bahwa ada dua ambulans udara yang akan disiagakan selama Operasi Ketupat 2025 digelar di seluruh Indonesia.

    Selain itu dia juga mengemukakan bahwa ada sembilan personel dari Dokkes dan tim Poludara yang disiapkan terdiri dari dua tenaga media, dua Tim SAR dan 5 crew heli.

    “Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan operasi ketupat 2025, mudik aman keluarga nyaman,” tuturnya di Jakarta, Selasa (25/3)

    Dia menjelaskan jika nantinya ada insiden kecelakaan maupun peristiwa mendesak yang mengharuskan adanya pertolongan kepada korban, maka Ambulans Udara siap membawa 1 pasien dan 1 paramedis.

    “Adapun Titik lokasi sasaran evakuasi Ambulans udara, yaitu 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek yang memiliki helipad, dan 9 RSUD terdekat di jalur Pantura,” katanya

    Untuk kelengkapan Ambulans Udara terdiri dari 1 Ventilator, 3 Tabung O², Monitor dan Devibrilator, Syring pump, infus pump, suction pump, stretcher portable, dan Oksigen Portable.

    Penggunaan heli Ambulance bila terjadi situasi yang dibutuhkan bisa melalui Kaposko Gerbang tol Kalikangkung Kompol Aspauri  dengan nomor 081326862110. Selain itu, Ambulance Udara di KM 29 dapat digunakan dengan menghubungi AKP Sandy Titah Nugraha dengan nomor. 082223222012.

  • Wamenaker Kantongi Data ‘Diskriminasi’ BHR Ojol, Aplikator Segera Dipanggil

    Wamenaker Kantongi Data ‘Diskriminasi’ BHR Ojol, Aplikator Segera Dipanggil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerima pengaduan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terkait dengan besaran Bantuan Hari Raya (BHR) yang dinilai tidak adil dan diskriminasi.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan laporan dari SPAI akan ditindaklanjuti, karena laporan yang diberikan berbasis data bukan omongan saja.

    “Laporan kawan-kawan driver ini akan kita lanjutkan. Karena kan mereka laporannya kan berbasis data bukan berbasis hoax atau kebohongan,” kata Noel sapaan akrabnya di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Noel menuturkan, setelah ini pihaknya bakal memanggil aplikator ojek online untuk meminta klarifikasi terkait dengan besaran perhitungan BHR bagi mitra ojek online.

    Selain masalah penghitungan BHR, Noel menyebut pihaknya juga bakal meminta klarifikasi tentang kategorisasi dalam pembagian BHR ini.

    “Nah nanti kita juga mau tahu soal kategorisasi itu. Kategorisasi ini seperti apa, ya kita butuh klarifikasi dari platform digitalnya,” ujarnya.

    Hal ini, kata Noel perlu dilakukan karena saat ini terdapat mitra ojek online yang berpenghasilan diatas Rp90 juta dalam satu tahun namun mendapat BHR hanya Rp50.000.

    “Kenapa kok mereka ada yang tadi kan Rp35 juta, ada yang Rp93 juta, ada yang Rp70 juta penghasilannya mereka dalam setahun. Tapi dikasihnya (BHR) cuma Rp50.000,” ucap Noel.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait dengan besaran Bantuan Hari Raya (BHR).

    Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan, kedatangan ini dilakukan untuk melakukan pengaduan setelah aplikator ojek online tidak memberikan BHR sesuai dengan instruksi yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Makanya kami datang ke sini untuk mengadukan ke posko pengaduan BHR ini,” kata Lily di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Lily menuturkan, dalam kedatangan dirinya ke Kemenaker, pihak SPAI membawa 800 aduan dari seluruh Indonesia terkait dengan BHR yang tidak sesuai.

    Lily merinci dari 800 laporan yang dirinya pegang, sebanyak 80% laporan merupakan aduan dari mitra ojek online yang mendapatkan BHR hanya Rp50.000.

    “Contohnya lagi, kalau yang mereka khusus yanh infal, yang hari Sabtu minggu itu mereka tidak dapat. Tidak dapat BHR itu,” ujar Lily.

  • Asosiasi Ojol Teriak BHR Tak Adil, Banyak Penumpang cuma Dapat Bonus Rp50.000

    Asosiasi Ojol Teriak BHR Tak Adil, Banyak Penumpang cuma Dapat Bonus Rp50.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyampaikan pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) bagi mitra ojek online tidak adil. Meski jumlah penumpang yang diangkut sangat banyak, tetapi penghasilan yang diberikan hanya Rp50.000.

    Adapun, pada hari ini, Selasa (25/3/2025) SPAI mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk melakukan pengaduan terkait dengan besaran BHR yang tidak adil.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan bahwa aplikator melakukan diskriminasi dalam pembagian BHR. “Karena memang tidak sesuai dengan arahan Presiden, tidak sesuai dengan surat edaran Menteri yang sudah dikeluarkan,” kata Lily di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Dia mengatakan tudingan diberikan lantaran ada mitra driver yang telah mengantongi pendapatan Rp90 juta per tahun, karena rajin mengangkut pengguna, hanya diberikan Rp50.000. Padahal, makin banyak jumlah pengguna diangkut, seharusnya BHR yang diberikan juga besar. 

    “Aplikator telah membangkang di negara ini. Harusnya dia mengikuti aturan pemerintahan Tetapi ternyata driver dengan pendapatan Rp90 juta, dapatnya Rp50.000. Itu kan tidak manusiawi sekali,” ujarnya.

    Adapun, aturan soal pemberian BHR terdapat dalam Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    Dalam surat edaran itu, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Pemerintah, dalam surat edaran itu juga meminta agar perusahaan aplikasi memberikan bonus hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 2025. 

    Sementara, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 

  • XLSmart Fokus Kembangkan 4G dan 5G, Klaim Makin Efisien usai 900 MHz Ditarik

    XLSmart Fokus Kembangkan 4G dan 5G, Klaim Makin Efisien usai 900 MHz Ditarik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), perusahaan hasil merger XL Axiata dan Smartfren, berkomitmen untuk memperluas jaringan 4G dan 5G seiring dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menarik 2×7,5 MHz dari pita 900 MHz XL Axiata. 

    Direktur & Chief Financial Officer XL Smart Antony Susilo mengatakan penarikan pita frekuensi 900 MHz berdampak positif kepada bisnis perusahaan. Dengan penarikan tersebut, perusahaan dapat lebih fokus dalam menyiapkan investasi dan dana untuk pengembangan layanan data berbasis 4G dan 5G.

    “Dengan langkah ini bisa lebih fokus kepada 5G, dan jaringan digital, kami ingin fokus pada hal-hal yang bersifat pada pertumbuhan bisnis,” kata Anthony dalam Konferensi Pers Update Merger, Selasa (25/3/2025). 

    Sekadar informasi XLSmart awalnya memiliki pita frekuensi sebesar 2×7,5 MHz di pita 900 MHz. Kemudian, Komdigi mengambil pita tersebut karena dinilai tidak optimal jika digunakan untuk pengembangan 4G dan 5G.

    Teknologi 5G butuh lebar pita frekuensi minimal 100 MHz. XLSmart hanya punya 2×2,5 MHz, sangat jauh dari yang dibutuhkan. 

    Sementara itu untuk teknologi 4G memang hanya membutuhkan lebar pita (bandwidth) frekuensi minimal sebesar 2x5MHz. Semakin banyak bandwidth, maka layanan makin baik. Namun, jika XLSmart hanya memakai 2x5MHz untuk 4G, untuk bertarung dengan Indosat dan Telkomsel yang menggunakan pita frekuensi 2×15 MHz – 40 MHz untuk 4G, maka pengalaman yang dirasakan pelanggan akan timpang. 

    Di sisi lain, memaksakan 4G di 900 MHz, juga akan menyisakan spektrum frekuensi sebesar 2×2,5 MHz, yang ke depan hanya akan jadi beban XLSmart karena tidak bisa digunakan untuk 4G. Sementara itu, jika 2×2,5 MHz dialihkan untuk 2G, teknologi tersebut juga mulai ditinggalkan secara perlahan. 

    “Kami ingin lebih efisien,” kata Anthony.