Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Penumpang Pesawat Meningkat jelang Lebaran, Kemenhub Sebut Efek Diskon Tiket

    Penumpang Pesawat Meningkat jelang Lebaran, Kemenhub Sebut Efek Diskon Tiket

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mencatatkan kenaikan jumlah penumpang pesawat domestik menjadi sebanyak 722.439 jiwa periode H-10 sampai dengan H-7 Lebaran, Jumat (21/3/2025) – Senin (24/3/2025). 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Budi Rahardjo mengatakan peningkatan jumlah penumpang pesawat sejalan dengan kebijakan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13%-14%, yang berlaku selama 15 hari, yakni untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket mulai 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kebijakan penurunan harga tiket ini bertujuan untuk meringankan biaya perjalanan bagi masyarakat yang ingin mudik, serta mendorong peningkatan mobilitas selama masa Lebaran,” kata Budi, Selasa (25/3/2025).

    Menurut laporan harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada 24 Maret 2025 atau H-7 mencapai 200.401 orang, mengalami kenaikan 7,7% dibandingkan dengan tahun 2024.

    Secara keseluruhan, dari 21 Maret hingga 24 Maret 2025 atau H-10 hingga H-7, total penumpang domestik tercatat sebanyak 722.439 orang, meningkat 9,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  

    Beberapa bandara utama juga mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang domestik. Bandara Soekarno-Hatta (CGK) melayani 56.060 penumpang pada 24 Maret 2025, naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Rute domestik dengan jumlah penumpang terbanyak adalah Jakarta-Medan (CGK-KNO), dengan 5.487 penumpang dan tingkat keterisian kursi (load factor) mencapai 98,60%.  

    Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan serta otoritas bandara guna memastikan kelancaran arus mudik dan menjaga ketepatan waktu penerbangan. Saat ini, tingkat ketepatan waktu penerbangan domestik mencapai 82,47%, sedangkan penerbangan internasional mencapai 86,81%.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah penumpang pesawat udara meningkat 12% pada Angkutan Lebaran 2025 dibandingkan dengan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun lalu. 

    Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa memprediksi terjadi peningkatan penumpang pesawat udara pada periode Angkutan Lebaran 2025 sebesar 12% dengan total penumpang sebanyak 6.186.298 dibanding angkutan lebaran 2024 sebanyak 5.529.659 penumpang.

    Adapun perkiraan jumlah penumpang pesawat udara selama posko terpadu Angleb 2025 untuk penumpang domestik sebanyak 4.951.391 dan internasional sebanyak 1.234.907 penumpang. 

    “Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada tanggal 6 April 2025,” kata Lukman, dikutip Jumat (21/3/2025).

  • Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pemerintah akan berkurang usai setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola BPI Danantara. Para pakar pun mewanti-wanti agar otoritas memberi respons secara prudent agar kepercayaan investor kepada pasar keuangan Indonesia tidak lenyap.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna menjelaskan berkurangnya anggaran pemerintah akibat hilangnya salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu dividen BUMN, akan menambah tekanan fiskal ke depan.

    “Terutama di tengah kondisi APBN yang defisit dan beban utang yang besar,” ujar Ariyo dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai informasi, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah harus membayar utang pokok dan bunga utang sebesar Rp1.353,23 triliun pada tahun ini.

    Oleh sebab itu, Ariyo mengaku khawatir investor semakin tidak percaya dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia dengan kondisi fiskal yang sudah sangat sempit, tetapi ditambah adanya pengurangan pendapatan negara.

    “Saya menanti nih rilis rating [pemeringkatan] dari Fitch and Moody’s dalam waktu dekat. Kita tahu Morgan Stanley dan Goldman Sachs rating-nya turun,” katanya.

    Beberapa waktu lalu dua perusahaan investasi global Goldman Sachs Group Inc. (dari overweight menjadi market weight) dan Morgan Stanley (dari equal weight menjadi underweight) menurunkan peringkat pasar saham Indonesia. 

    Dia pun tidak heran apabila belakangan pemerintah sibuk menggelar rapat untuk merespons perkembangan pasar belakangan, yang mana pasar saham kerap memerah dan depresiasi rupiah meningkat.

    Ariyo pun menekankan pentingnya Danantara bisa segera beroperasi dengan optimal. Hanya saja dia ragu karena banyak permasalahan operasional Danantara yang harus dibenahi terlebih terlebih dahulu seperti kelembagaan dan kebudayaan BUMN yang sangat birokratis daripada profesional.

    Sejalan, Asisten Profesor Perbankan dan Keuangan University of Southampton Wahyu Jatmiko menggarisbawahi pentingnya solusi cepat dari penurunan pendapatan negara akibat Danantara.

    Menurut Wahyu, perlu ada mekanisme yang jelas ihwal setoran keuntungan Danantara ke kas negara. Dia mencontohkan salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling sukses yaitu Norway Government Pensiun Fund Global (GPFG) mengalokasikan 3% dari nilai pasarnya untuk ditransfer ke kas negara.

    Meski hanya 3% namun karena nilai pasar GPFG sangat besar, alokasi tersebut setara sekitar 20% dari total penerimaan APBN Norwegia. Hanya saja, dia tidak yakin Danantara bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat.

    Wahyu pun takut pemerintah memutuskan untuk tutupi anggaran yang hilang dari setoran dividen BUMN dengan berutang. Masalahnya, pemerintah tidak ruang besar untuk berutang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini.

    “Apalagi kalau sifatnya global, rating kita juga under pressure [di bawah tekanan] sekarang. Cost of borrowing [biaya pinjaman] kita akan cukup tinggi juga,” ujar Wahyu pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, dia tidak menyarankan pemerintah kembali menerbitkan surat utang meski pendapatan negara berkurang akibat dividen BUMN masuk ke Danantara—bukan kas negara.

  • RI Pastikan Tak Ambil Jalan Proteksionisme jika Trump Kenakan Tarif

    RI Pastikan Tak Ambil Jalan Proteksionisme jika Trump Kenakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah Indonesia tidak akan mengambil langkah proteksionisme jika Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif yang tinggi untuk produk Indonesia.

    Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Menteri Perdagangan Johni Martha menyampaikan Kemendag sebisa mungkin tidak menghalangi produk-produk yang masuk dari AS ke Indonesia, terutama di tengah kondisi saat ini.

    “Kita juga dengan Amerika khususnya tidak akan menganut jalan proteksionisme karena akan menjadi bumerang bagi kinerja ekspor Indonesia,” kata Johni dalam Seminar Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Selasa (25/3/2025).

    Johni menuturkan Indonesia sendiri juga masih bergantung pada produk pertanian dari AS seperti kedelai, gandum, apel dan anggur, meski Indonesia berada di posisi ke-15 sebagai negara penyumbang defisit neraca dagang untuk AS. 

    Di sisi lain, Johni menyebut bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menyampaikan sejumlah opsi mitigasi agar pemerintah AS tidak mengenakan tarif tinggi untuk produk-produk Indonesia.

    Salah satunya, kata dia, adalah dengan melakukan reaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (Indonesia-US TIFA).

    Kemendag juga menyiapkan opsi lainnya yakni mengeksplorasi perjanjian dagang terbatas atau limited Trade Deal untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Terakhir, Kemendag akan melakukan penguatan kerja sama investasi di berbagai sektor strategis seperti ekstrasi, energi, kesehatan, teknologi informasi, pangan, dan lainnya.

    “Ini menjadi salah satu hal yang patut kita tawarkan langsung kepada pihak Amerika pada forum TIFA tersebut,” pungkasnya. 

  • Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) akan menanamkan modalnya di Indonesia.

    Rosan menyampaikan perusahaan itu rencananya akan berinvestasi di sektor teknologi dan diharapkan dapat merealisasikan investasinya dalam waktu dekat.

    “Ada salah satu investasi besar dari AS juga, di bidang teknologi yang cukup signifikan yang akan masuk juga,” kata Rosan dalam sambutannya di Menara Kadin Indonesia, Senin (25/3/2025).

    Rosan mengharapkan masuknya investasi dari perusahaan AS tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut bahwa pengumuman resmi mengenai rencana investasi perusahaan AS akan disampaikan dalam dua atau 3 bulan ke depan.

    Kendati begitu, Nurul belum bisa membocorkan nama perusahaan tersebut. Pasalnya, dari pihak perusahaan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengumumkan terlebih dahulu rencana investasi ini.

    “Itu dari Amerika, tapi belum bisa di-disclose karena mereka juga minta jangan sampai disampaikan dulu kepada publik karena perusahaan publik juga,” ungkap Nurul saat ditemui di Menara Kadin Indonesia.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 20,8% secara tahunan.

    Secara terperinci, Singapura menjadi negara asal penanaman modal asing (PMA) terbesar di tahun tersebut, dengan realisasi investasi mencapai US$20,1 miliar.

    Di posisi kedua, ditempati oleh Hong Kong dengan realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar US$8,2 miliar, diikuti China US$8,1 miliar, Malaysia US$4,2 miliar, dan AS sebesar US$3,7 miliar. 

  • Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli berkali-kali pemerintah bantah meskipun sejumlah kondisi ekonomi telah menunjukkan sinyal adanya penurunan.

    Sebut saja deflasi beruntun dan terdalam dalam 25 tahun terakhir, keyakinan konsumen yang turun pada Februari 2025, hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) yang kontraksi pada Januari 2025 sebesar 4,7% month to month (MtM). 

    Bahkan tradisi pulang kampung yang menjadi penggerak ekonomi tahunan, diprediksi terjadi penurunan jumlah pemudik pada Idulfitri/Lebaran tahun ini—yang jatuh di penghujung Maret 2025 atau akhir kuartal I/2025. 

    Di tengah munculnya sinyal-sinyal tersebut, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025. 

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

    Pelemahan maupun penurunan daya beli yang terjadi pasalnya terjadi pada kelompok menengah bawah, sementara kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang Lebaran lagi-lagi berpihak kepada kelompok menengah atas. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mencontohkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor swasta seringkali terlambat, bahkan kerap menjadi polemik tahunan. 

    Keterlambatan ini memangkas daya beli masyarakat karena dana baru tersedia menjelang hari-H, saat harga kebutuhan pokok dan transportasi sudah melambung.

    Sementara diskon tarif tol hanya membantu pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, sementara 60% pemudik mengandalkan transportasi umum seperti bus, kereta ekonomi, atau kapal laut—yang justru tidak mendapat subsidi serupa. 

    “Padahal, kenaikan harga tiket bus atau kapal mencapai 30%—50% saat puncak mudik, jauh melampaui kemampuan finansial buruh atau pekerja informal,” tuturnya. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengamini bahwa prediksi jumlah pemudik yang lebih rendah menjadi salah satu indikator terkait kemampuan konsumsi masyarakat di Ramadan dan Lebaran.

    Apalagi jika indikator dari jumlah pemudik ini nantinya dikombinasikan dengan indikator lain seperti misalnya indikator penjualan riil, kemudian indikator pengunjung pusat perbelanjaan yang di beberapa kesempatan disampaikan mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. 

    Yusuf berpandangan, beberapa kondisi tersebut dapat menjadi merupakan indikasi kuat terkait lebih lambatnya konsumsi rumah tangga di Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu.

    “Saya kira ini juga akan ikut mempengaruhi bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama tahun ini,” ungkapnya. 

    Adapun Core masih menghitung estimasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tetapi untuk sementara pihaknya memprediksi akan berada di rentang 4,9%—5%. 

    Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,2%—tak berbeda dengan target 2024.

  • Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Puan Ingatkan DPR Respons Keluhan Rakyat, Jangan Tunggu Viral!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para anggota dewan untuk bertindak cepat dalam merespons setiap keluhan rakyat. Meski bertindak cepat, dia mengingatkan bukan berarti juga mengabaikan tata kelola yang baik.

    Puan menjabarkan keluhan-keluhan rakyat yang kini didengarnya adalah permasalahan soal lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, hingga masalah petani dan nelayan.

    Eks Menko PMK ini mengingatkan hal tersebut lantaran menurutnya DPR RI dan pemerintah bila membahas masalah rakyat dan mencari solusinya masih terbilang lama. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    “Maka dari itu, marilah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat,” katanya dalam pidato penutupan masa sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Puan berharap seharusnya negara bisa hadir langsung untuk membantu permasalahan rakyat tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.

    “Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas,” ujar dia.

    Menurut putri Presiden RI ke-5 ini, niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik. Perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya.

    “Kita harus membangun budaya kerja, membiasakan yang benar, dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” kata Puan. 

  • Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan bergabung menjadi salah satu negara anggota dari New Development Bank (NDB). Pemerintah RI akan segera menempuh prosedur untuk memeroleh keanggotaan penuh di bank pembangunan tersebut. 

    Pernyataan Prabowo disampaikan setelah menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Prabowo menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BDB telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Dari hasil pertemuan tersebut, dan undangan resmi untuk menjadi anggota yang telah disampaikan, Indonesia menyatakan bakal menempuh proses keanggotaan NDB. 

    “Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Untuk diketahui, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS pada Juli 2014. Bank pembangunan itu berpusat di Shanghai, dan juga berada di Afrika. 

    Fungsi NDB antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar US$100 miliar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendirinya. 

    Prabowo menyampaikan kepada Dilma bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan menempuh proses dan persyaratan yang diberikan untuk bisa bergabung secara formal ke NDB. 

    “Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank dan mengikuti prosedur dan permintaan yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menjemput kami untuk bergabung dengan NDB,” tuturnya. 

    Adapun, Presiden NDB sebelumnya turut bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari yang sama, Selasa (25/3/2025). 

    Pada pertemuan tersebut, Presiden Dilma menyatakan bahwa NDB menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power.

    “New Development Bank tidak seperti bank multilateral lainnya karena kami menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power,” ujar Dilma, yang juga merupakan mantan Presiden ke-36 Brasil.

  • KPK Sita Uang Rp150 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Investasi Taspen

    KPK Sita Uang Rp150 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Investasi Taspen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp150 miliar dari sebuah perusahaan swasta terkait dengan kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen (Persero), Senin (24/3/2025). 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yakni mantan Direktur Investasi sekaligus mantan Direktur Utama Taspen Antonius N.S Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM). 

    “Uang yang disita penyidik tersebut diduga punya keterkaitan dengan perkara kegiatan investasi menyimpang di Taspen yang dilakukan oleh tersangka ANSK dkk,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (25/3/2025). 

    Tessa menyebut uang Rp150 miliar itu disita dari perusahaan swasta berinisial PT F. Dia tidak memerinci lebih lanjut ihwal identitas korporasi itu. 

    Meski demikian, Tessa menyebut pihaknya mengapresiasi PT F yang memiliki itikad baik dan bekerja sama dengan penyidik KPK dalam penyitaan tersebut.

    Oleh sebab itu, KPK mengimbau pihak lainnya untuk bersikap kooperatif terkait dengan penyidikan perkara ini. 

    “Bagi pihak-pihak yang memilih untuk tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal,” ujarnya. 

    Adapun, kasus investasi Taspen diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp200 miliar, akibat penempatan dana Taspen senilai Rp1 triliun ke reksadana PT IIM. 

    “Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikaan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (8/1/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga sejumlah perusahaan dan individu turut menerima keuntungan dari investasi yang dilakukan Taspen itu.

  • Polisi Kerahkan Ribuan Personil Amankan Laga Indonesia vs Bahrain

    Polisi Kerahkan Ribuan Personil Amankan Laga Indonesia vs Bahrain

    Bisnis.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan 2.575 personil gabungan untuk amankan pertandingan tim nasional Indonesia vs Bahrain yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat Selasa malam (25/3/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ribuan personil yang dikerahkan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, Kodam Jaya dan Mabes Polri. 

    “Dari rekan rekan jajaran Kodam Jaya, dari Mabes Polri dan juga personel Pemda ada 269 personel. Kemudian ada steward yang akan melakukan pengamanan itu ada 703 personel,” tuturnya di Jakarta, Selasa (25/3).

    Dia juga mengimbau masyarakat yang akan menyaksikan langsung pertandingan untuk tidak membawa barang yang berbahaya ke GBK karena bakal langsung diamankan oleh aparat penegak hukum. 

    “Nanti apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas kami, oleh tim panitia, tolong diikuti. Jangan membawa barang barang yang berbahaya,” katanya.

    Menurutnya, Polri akan melakukan proses pengamanan secara terbuka dan tertutup pada saat pertandingan Indonesia melawan Bahrain di Stadion GBK nanti malam. 

    “Artinya ada petugas kepolisian yang un-uniform police ya, berpakaian preman ya, tidak menggunakan seragam dinas kepolisian, ada ya,” ujarnya.

  • Investor Asing Mulai Kembali ke Pasar India, Ini Sebabnya

    Investor Asing Mulai Kembali ke Pasar India, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor global terpantau menjadi pembeli aset India, dengan obligasi rupee mencatatkan inflow bulanan yang kuat dan pasar ekuitas menunjukkan tanda-tanda awal pergeseran sentimen ditengah pemulihan yang semakin cepat. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (25/3/2025), investor asing terpantau mencatatkan net buy senilai US$515 juta pada pasar saham India dalam minggu yang berakhir pada 21 Maret. Catatan tersebut menandai arus masuk (inflow) mingguan pertama tahun ini. 

    Mereka juga telah menginvestasikan US$3 miliar dalam obligasi lokal sejauh ini pada bulan Maret, yang merupakan arus masuk terbesar sejak 2017. Arus masuk tersebut membantu Indeks NSE Nifty 50 utama dan rupee menghapus kerugian tahun berjalan mereka pada hari Senin.

    Aset India mendapat keberuntungan setelah tertinggal dari sebagian besar pasar utama. Indikator ekonomi yang membaik, langkah likuiditas bank sentral, dan taruhan pada pemotongan suku bunga bulan depan telah menghidupkan kembali sentimen. 

    Pasar domestik India juga mendapatkan kembali daya tariknya karena ekuitas China dan AS kehilangan daya tariknya, menawarkan alternatif bagi investor yang mencari perlindungan dari kebijakan perdagangan AS.

    “Tidak semua investor asing menanamkan uang di China, dan sekarang AS juga tidak melakukannya dengan baik. Jadi, India adalah salah satu dari sedikit tempat di pasar berkembang yang masih optimis dalam jangka panjang,” kata Amit Goel, salah satu pendiri dan kepala strategi global di Pace 360. “Kami berada dalam posisi yang baik untuk menarik lebih banyak arus masuk.”

    Meskipun arus masuk saham tidak seberapa dibandingkan dengan arus keluar lebih dari US$15 miliar sejak Januari, hal itu menandai perubahan sentimen yang disambut baik setelah aksi jual brutal yang menghapus nilai lebih dari satu triliun dolar.

    Pemulihan cepat dari titik terendah di awal Maret telah melambungkan ekuitas India ke salah satu yang berkinerja terbaik bulan ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dilacak oleh Bloomberg. 

    Optimisme telah meluas ke pasar utang, di mana imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun mencapai titik terendah dalam tiga tahun pada Jumat pekan lalu. Rupee kini  menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia bulan ini, setelah mencapai serangkaian rekor terendah di awal tahun.

    Yang pasti, arus masuk asing tetap berisiko akibat tenggat waktu pemerintahan Trump pada 2 April untuk tarif timbal balik. 

    Untuk ekuitas, momentum akan diuji oleh laba kuartal Maret mendatang dan taruhan pertumbuhan yang lebih kuat yang didorong oleh dukungan moneter bank sentral. Adapun, indeks Nifty masih turun sekitar 10% dari puncaknya pada September 2024 lalu.

    Untuk saat ini, penjualan dolar pada akhir tahun fiskal oleh eksportir — yang terkejut dengan kenaikan rupee baru-baru ini — membantu mata uang tersebut.

    “Eksportir, yang sebelumnya tidak ikut campur, sekarang menjual dolar secara proaktif,” kata VRC Reddy, kepala perbendaharaan di Karur Vysya Bank Ltd.