Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Menlu Prancis dan LPDP Tekan Perjanjian Beasiswa, Syarat Bahasa dan Usia Lebih Fleksibel!

    Menlu Prancis dan LPDP Tekan Perjanjian Beasiswa, Syarat Bahasa dan Usia Lebih Fleksibel!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan bidang pendidikan dan riset melalui penandatanganan perjanjian kerja sama LPDP-France PhD Joint Scholarship Programme.

    Kerja sama beasiswa tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dan Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto di Kantor Pusat LPDP, Jakarta Pusat pada Rabu (26/3/2025).

    Andin menjelaskan kerja sama tersebut termasuk program beasiswa S3 dengan kuota 50 mahasiswa setiap tahunnya. Bidang ilmunya yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Ilmu Bumi, Ekologi, Ilmu Samudera, dan Teknologi Informasi/Komunikasi.

    “Mahasiswa dapat memilih studi pada 45 perguruan tinggi terbaik di Perancis dan 52 program studi,” ujar Andin kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan masa berlaku kerja sama antara LPDP dengan pemerintah Prancis tersebut selama 4 tahun dengan ruang lingkup pendanaan bersama (co-funding) selama 48 bulan.

    Sementara seleksi akan dimulai pada April 2025 dan penerima beasiswa dijadwalkan memulai studi pada Oktober 2025. 

    Andin menjelaskan keunggulan dari program beasiswa tersebut yaitu memiliki persyaratan bahasa lebih fleksibel dibandingkan program beasiswa doktor luar negeri lainnya, dengan ketentuan IELTS 6.0, TOEFL iBT 61, atau DELF B2. 

    Selain itu, batas usia maksimal 47 tahun sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi akademisi dan peneliti yang sudah berpengalaman untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

    Sementara itu, Barrot menyampaikan bahwa kesepakatan beasiswa tersebut merupakan kerja sama yang saling menguntungkan baik untuk Prancis maupun Indonesia.

    “Perjanjian dengan LPDP memungkinkan para pelajar Indonesia untuk menempuh studi di tingkat master dan doktoral di perguruan tinggi Prancis,” ujar Barrot usai bertemu dengan Menlu RI Sugiono di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

  • Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

    Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyoroti soal jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diduduki oleh tokoh yang berstatus warga negara asing (WNA).

    Menurut dia, selama mereka bekerja secara profesional maka tidak ada masalah. Terlebih, mereka juga sudah ternama dan memiliki pengalaman.

    “Saya pikir selama dia [tokoh asing] profesional, dan dia juga tokoh-tokoh ternama itu, mereka semua punya pengalaman dunia dan okelah gak ada masalah, itu lembaga profesional kok,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Lebih lanjut, Menteri ESDM ini beranggapan bahwa BPI Danantara adalah sebuah lembaga keuangan milik negara yang mirip dengan Temasek milik Singapura.

    Sebab itu BPI Danantara, kata Bahlil, harus dikelola secara profesional dan kredibel. Maka dari itu, tokoh-tokoh yang menjadi bagian kepengurusan adalah orang yang berintegritas, profesional, dan memiliki reputasi baik.

    “Saking profesional kredibelnya Pak Prabowo aja tidak menitipkan orang satu pun. Itu dilakukan betul-betul secara profesional,” ujar politikus Golkar tersebut.

    Menurutnya, hal itu dilakukan supaya BPI Danantara bisa menjadi suatu lembaga yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia.

    “Dan sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong dan mengikat pertumbuhan ekonomi kita secara baik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani resmi mengumumkan nama-nama orang yang menduduki struktur organisasi BPI Danantara pada hari ini, Senin (24/3/2025).  

    Rosan menyampaikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis. 

    “Arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah jelas tidak ata titipan nama, jadi itu pegangan kami,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025). 

    Duduk di jajaran Dewan Pengarah Danantara ialah mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sementara itu, kursi Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Ray Dalio (Founder & CIO Mentor, Bridgewater Associates (1975–sekarang), Helman Sitohang (CEO Asia Pasifik, Credit Suisse (2015–2021), Jeffrey Sachs (Direktur, Center for Sustainable Development, Columbia University, AS (2016–sekarang), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager, Capital Group (1994–sekarang), dan Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand). 

    Menurutnya, kehadiran pemimpin-pemimpin berkualitas ini akan memberikan keyakinan kepada publik dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

  • Hari Ini Puncak Arus Mudik Kapal Laut, Pelni Angkut 27.000 Pemudik

    Hari Ini Puncak Arus Mudik Kapal Laut, Pelni Angkut 27.000 Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mencatat puncak arus mudik Lebaran 2025 dengan kapal laut terjadi hari ini, Rabu (26/3/2025) dengan keberangkatan sebanyak 27.557 penumpang.

    Sekretaris Perusahaan Pelni, Evan Eryanto menyampaikan bahwa total penumpang yang telah berangkat sejak 16 Maret hingga hari ini mencapai 206.328 orang. Angka tersebut terdiri dari 182.712 penumpang kapal penumpang dan 24.310 penumpang kapal perintis. 

    “Jumlah ini masih berpotensi bertambah hingga akhir masa Angkutan Lebaran Pelni pada 16 April 2025,” kata Evan dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan data Pelni per 16–26 Maret 2025, lima pelabuhan dengan jumlah penumpang naik terbanyak adalah Pelabuhan Makassar sebanyak 30.447 orang, Pelabuhan Balikpapan 27.696 orang, Pelabuhan Batam 25.036 orang, Pelabuhan Ambon 19.235 orang, dan Pelabuhan Kumai 17.309 orang. 

    Sementara itu, lima rute dengan jumlah penumpang tertinggi pada 26 Maret 2025 adalah Batam–Medan sebanyak 18.997 orang, Medan–Batam 12.696 orang, Balikpapan–Surabaya 12.695 orang, Kumai–Semarang 10.121 orang, dan Makassar–Surabaya 8.355 orang. 

    Adapun lima pelabuhan tujuan terpadat, kata Evan, yaitu Surabaya dengan 47.512 orang, Makassar 30.372 orang, Baubau 24.539 orang, Medan 21.566 orang, dan Ambon 16.725 orang. 

    PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan. Selain itu, perusahaan juga melayani 30 trayek kapal perintis untuk wilayah 3TP, serta mengoperasikan 18 kapal rede dan 8 trayek tol laut. 

  • RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS. 

    Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS. 

    NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang. 

    Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah. 

    “Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya. 

    Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.

    “Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi. 

    Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi. 

    Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.

    Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025). 

    Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia. 

    Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar. 

  • Pakar Sarankan Kemendag Naikkan Tarif Impor Bawang Putih, Ini Alasannya

    Pakar Sarankan Kemendag Naikkan Tarif Impor Bawang Putih, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif impor bawang putih untuk menjaga harga bawang putih di dalam negeri.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan dengan mengerek tarif impor, maka pemerintah bisa menjaga bawang putih di kisaran Rp45.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Namun, dia tak mengelak, jika pemerintah menaikkan tarif impor bawang putih juga akan memicu perang dagang dengan China.

    “Kalaupun pemerintah mau [menjaga harga bawang putih], naikkan tarif impor bawang putih. Walaupun nanti akan perang dagang dengan China. Naikkan tarif impor bawang putih,” kata Andreas saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, jika harga bawang putih lokal lebih bersaing, maka akan membuat para petani menggenjot produksinya. “Kalau selama masalah harga ini tidak diselesaikan, nggak akan mungkin petani tertarik menanam bawang putih,” imbuhnya.

    Terlebih, lanjut dia, bawang putih umumnya ditanam di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut yang sekaligus memiliki harga jual yang tinggi.

    Lebih lanjut, Andreas menilai pengenaan tarif ini juga dilakukan dengan fleksibel alias mengikuti harga dunia. Dengan begitu, harga bawang putih produksi petani dalam negeri bisa bersaing.

    “Kalau misalnya harga bawang putih dunia kemudian naik tinggi, ya sudah nggak perlu tarif. Jadi tarif yang fleksibel,” ujarnya.

    Di sisi lain, Andreas menambahkan pemerintah perlu menggeser preferensi masyarakat dalam memilih bawang putih. Sebab, ukuran bawang putih impor lebih besar dibandingkan lokal.

    “Pemerintah bisa atau enggak menggeser pola konsumsi dari bawang putih impor yang mulus-mulus gede-gede lalu kembali ke bawang putih lokal yang kecil-kecil ukurannya. Itu kan masalah preferensi. Preferensi pemerintah memiliki kapasitas atau enggak,” pungkasnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (26/3/2025) pukul 14.34 WIB, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp44.537 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya mengalami disparitas hingga 11,34% terhadap harga acuan penjualan (HAP) nasional.

    Sementara, harga rata-rata bawang putih di Indonesia Timur dan 3TP adalah Rp54.095 per kilogram dan harga di Indonesia non Timur dan 3TP Rp43.881 per kilogram.

    Jika ditelisik dari wilayah, harga bawang putih bonggol termahal dipatok Rp70.000 per kilogram di Papua Pegunungan dan harga terendah Rp37.074 per kilogram di Kepulauan Riau.

    Untuk diketahui, HAP nasional bawang putih bonggol di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram, HAP Indonesia Timur dan 3TP adalah Rp40.000 per kilogram, dan HAP Indonesia non Timur dan 3TP adalah Rp38.000 per kilogram.

  • KAI Berangkatkan 849.598 Pemudik Selama 5 Hari Angkutan Lebaran 2025

    KAI Berangkatkan 849.598 Pemudik Selama 5 Hari Angkutan Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah memberangkatkan 849.598 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra selama lima hari pertama masa angkutan Lebaran 2025, yakni pada periode 21–25 Maret 2025. 

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api terlihat dari angka tersebut. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, KAI menyediakan total kapasitas 4.591.510 tempat duduk selama periode 21 Maret–11 April 2025. 

    “Dari jumlah itu, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk Kereta Api Jarak Jauh [KAJJ], sementara 1.147.678 kursi untuk Kereta Api Lokal,” kata Anne, Rabu (26/3/2025). 

    Stasiun-stasiun utama dengan volume penumpang tertinggi selama periode ini meliputi Pasar Senen, Gambir, Yogyakarta, Semarang Poncol, Surabaya Gubeng, Semarang Tawang, Surabaya Pasar Turi, Bekasi, Lempuyangan, dan Malang.  

    Hingga 26 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, total penjualan tiket mencapai 2.982.747 tiket atau sekitar 64,96% dari kapasitas yang tersedia.

    Dari jumlah tersebut, 2.740.805 tiket merupakan KA Jarak Jauh dengan tingkat okupansi 79,59%, sementara tiket KA Lokal yang terjual sebanyak 241.942 tiket atau 21,08% dari total kapasitas.  

    Anne menambahkan bahwa penjualan tiket KA Lokal cenderung meningkat menjelang keberangkatan karena kebiasaan masyarakat yang membeli tiket secara spontan.  

    Relasi dengan Volume Penumpang Tertinggi Selama Lebaran 2025:

    1. Gambir – Yogyakarta: 31.043 penumpang  

    2. Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng: 27.575 penumpang  

    3. Yogyakarta – Gambir: 26.950 penumpang  

    4. Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir: 24.123 penumpang  

    5. Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi: 24.079 penumpang  

    6. Pasar Senen – Lempuyangan: 22.174 penumpang  

    7. Gambir – Cirebon: 21.536 penumpang  

    8. Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen: 21.516 penumpang  

    9. Gambir – Bandung: 20.315 penumpang  

    10. Pasar Senen – Kutoarjo: 19.684 penumpang

  • Grab Dikabarkan Cari Pinjaman Rp33,1 Triliun untuk Akuisisi GOTO

    Grab Dikabarkan Cari Pinjaman Rp33,1 Triliun untuk Akuisisi GOTO

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab, perusahaan transportasi daring dan pengiriman makanan yang berbasis di Singapura, dikabarkan tengah mencari pinjaman sebesar US$2 miliar atau Rp33,1 triliun untuk mendukung akuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

    Melansir dari Reuters, Rabu (26/3/2025) pinjaman tersebut, yang dikenal sebagai pinjaman jembatan, diperkirakan memiliki tenor sekitar 12 bulan, dengan pembicaraan Grab dengan sejumlah bank masih dalam tahap awal.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah memperoleh pinjaman jembatan, Grab juga mempertimbangkan opsi untuk menarik obligasi atau ekuitas guna mendukung langkah strategis tersebut. Meski demikian, Grab belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini.

    GOTO, yang merupakan induk dari platform transportasi daring dan pengiriman makanan Gojek, menanggapi isu akuisisi dengan menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan pihak manapun mengenai potensi transaksi tersebut. 

    Pihak perusahaan menambahkan bahwa mereka tidak berkomentar lebih lanjut mengenai rumor akuisisi ini.

    Sebelumnya, pembicaraan mengenai potensi merger antara Grab dan GOTO telah berlangsung beberapa kali, namun belum menghasilkan kesepakatan. 

    Salah satu hambatan utama adalah kekhawatiran terkait persaingan di pasar, mengingat keduanya adalah pemain besar di industri layanan transportasi dan pengiriman makanan Asia Tenggara.

    Pihak pengawas persaingan di Singapura juga menegaskan bahwa hingga kini, mereka belum menerima pemberitahuan terkait usulan merger antara Grab dan GOTO.

    Diberitakan sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyampaikan klarifikasi atas kabar merger dengan Grab Holdings Ltd. GOTO menyebut tidak ada kesepakatan antara GOTO dengan pihak manapun hingga saat ini.

    Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan sampai saat ini tidak ada perubahan informasi sejak disampaikannya keterbukaan informasi pada 4 Februari 2025. 

    Dia menuturkan sampai dengan tanggal keterbukaan ini, tidak ada kesepakatan antara GOTO dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi sebagaimana telah diberitakan di media massa. 

    “Perseroan beserta jajaran manajemen terus fokus pada kegiatan usaha dan pencapaian kinerja perusahaan,” kata Koesoemohadiani, Rabu (19/3/2025).

    Sebelumnya, Direktur Utama dan CEO Goto Patrick Walujo dalam conference callterkini GOTO, Rabu (12/3/2025), menanggapi rumor merger GOTO dengan Grab tersebut. Menurut Patrick, GOTO menyadari adanya spekulasi media yang berulang tentang diskusi potensial merger dan akuisisi ini.

    “Saya ingin merujuk para analis dan investor pada keterbukaan informasi yang telah kami sampaikan di Bursa Efek Indonesia pada Februari tahun ini, ketika kami dimintai klarifikasi oleh Bursa Efek Indonesia mengenai rumor tersebut, dan sejak saat itu tidak ada perubahan,” ucap Patrick.  

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Operasional PDN Molor, Ketersediaan Anggaran dan Kepercayaan Industri Disorot

    Operasional PDN Molor, Ketersediaan Anggaran dan Kepercayaan Industri Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Data Center Indonesia (Idpro) menyinggung soal ketersediaan anggaran di tengah  molornya operasional Pusat Data Nasional (PDN) menjadi April 2025

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma menyebut PDN Cikarang adalah proyek fundamental dalam agenda kedaulatan data Indonesia dan tulang punggung percepatan transformasi digital di lembaga dan kementerian.

    “Jika ada pergeseran target operasional dari Maret ke April 2025, ini tentu harus menjadi catatan penting, mengingat sebelumnya proyek ini juga mengalami revisi jadwal,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk emastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.

    PDN Cikarang ditarget akan beroperiasi pada Januari 2025. Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

    Hendra menuturkan, proyek seperti PDN, keterlambatan bukan hanya isu konstruksi, tapi juga kesiapan dari sisi operasional dan tata kelola datanya.

    Maka dari itu, Hendra mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah penguatan manajemen proyek.

    Pertama, pemerintah perlu melakukan konsolidasi lintas pemangku kepentingan, terutama antara Komdigi, BSSN, Lembaga Pengadaan, dan mitra teknis.

    Selain itu, percepatan proses teknis seperti uji integrasi sistem, commissioning, serta sertifikasi keamanan siber perlu terus diselesaikan.

    “Ketiga, memastikan tidak ada bottleneck administratif atau anggaran di kuartal kedua 2025,” ujar Hendra.

    Lebih lanjut, IDPRO tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah yang berfokus pada penguatan kedaulatan digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). 

    Hendra menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur digital ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan siber dan meningkatkan pelayanan teknologi informasi di Indonesia.

    “IDPRO berharap pemerintah menjaga konsistensi timeline serta transparansi pelaksanaan, karena ini akan berdampak langsung pada kepercayaan industri,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.  

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

    “Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

  • KPK Periksa Eks Wantimpres Djan Faridz di Kasus Harun Masiku

    KPK Periksa Eks Wantimpres Djan Faridz di Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz sebagai saksi dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Seperti diketahui, penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah rumah Djan di Jalan Borobudur No.26, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025), terkait dengan kasus yang menjerat buron Harun Masiku itu. 

    “Hari ini Rabu (26/3), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan Suap pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama DF Wiraswasta/Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (26/3/2025). 

    Tessa mengonfirmasi bahwa Djan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dia diperiksa sebagai saksi untuk dua orang tersangka, yakni buron Harun Masiku dan advokat Donny Tri Istiqomah. Keduanya diketahui sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). 

    Adapun, penyidik sebelumnya mengaku menemukan sekaligus menyita sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik terkait dengan kasus tersebut di rumah Djan.

    Tessa, pada keterangan terpisah, menjelaskan bahwa penggeledahan di rumah mantan anggota Wantimpres era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu berawal dari keterangan saksi yang sebelumnya diperiksa KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK saat ini masih memburu Harun masiku yang sudah buron sejak 2020 silam. Dia merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan pada kasus suap terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.  

    Pada saat itu, KPK menetapkan Harun dan kader PDIP Saeful Bahri, serta Wahyu dan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina sebagai tersangka. Namun, hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.  

    Pada pengembangan penyidikannya, KPK turut menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Kini, Hasto sudah didakwa di pengadilan.