Author: Bisnis.com

  • Sangat Terbatas! Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 27 Maret 2025, Buruan Klaim

    Sangat Terbatas! Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 27 Maret 2025, Buruan Klaim

    Bisnis.com, JAKARTA – Cek update kode redeem FF hari ini, Kamis 27 Maret 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

    Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

    Meski demikian, Anda harus bergegas untuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

    Kode redeem FF hari ini, Kamis 27 Maret 2025

    G2SFBP9MARCH

    FF12GH7YAA7A

    FREEFIREEXCLUSIVE9

    TKNBUNDLEGYC

    Tapi yang perlu diperhatikan, kode redeem tersebut sifatnya terbatas. Artinya, Anda tidak akan bisa klaim jika sudah lebih dahulu diklaim orang lain.

    Cara klaim kode redeem FF

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • Jelang Lebaran, WNA Masuk ke Indonesia Tembus 78.077 Orang

    Jelang Lebaran, WNA Masuk ke Indonesia Tembus 78.077 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang. 

    Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

    “Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835 check in dan 54.242 check out,” tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

    Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

    “Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini,” katanya.

    Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

    “Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

  • Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Bisnis.com, PADANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan masih ada ditemukan tempat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang tergolong tidak menjalankan prosedur yang benar dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan di wilayah Sumbar terdapat ratusan SPBU dan pada tahun lalu dari pantuan pihaknya melalui CCTV yang terpasang di setiap SPBU, ada beberapa SPBU yang dengan sengaja memadamkan CCTV nya.

    “Kondisi seperti memang kami curigai adanya tindakan diluar prosedur. Kami telah menegur SPBU yang bersangkutan,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan selama ini Pertamina telah menerapkan pengawasan dan pemantauan aktivitas di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Sumbar melalui sebuah teknologi yang telah terintegrasi melalui digitalisasi.

    “Tapi persoalan pemadaman CCTV itu, ada baragam alasan yang diajukan pihak SPBU. Namun kami tetap memberikan teguran,” sebutnya.

    Kendati telah ada inovasi dari Pertamina Patra Niaga dalam pengawasan SPBU nakal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi memiliki sebuah pemandangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina Patra Niaga.

    “Saya telah mengusulkan ke Wamen ESDM bersama Pertamina Patra Niaga, agar dalam pengawasan SPBU melalui CCTV itu tidak lagi dilakukan secara bulanan atau bahkan tahunan, tapi bisa dilakukan setiap detik, dengan cara membuat Integrated Monitoring Center di Pertamina,” jelasnya.

    Menurutnya melalui pengawasan terpusat di sebuah ruangan yang memperlihatkan segala aktivitas di SPBU yang ada di Sumbar, akan dapat membuat Pertamina bisa lebih cepat mengambil tindakan, apabila menemukan SPBU yang sengaja melakukan tindakan diluar prosedur.

    “Jadi di dalam satu ruangan itu penuh layar yang memperlihat video CCTV di seluruh SPBU di Sumbar. Apabila menemukan CCTV mati atau tindakan yang mencurigakan di SPBU itu, Pertamina bisa langsung bertindak lebih cepat,” sebutnya.

    Menurutnya, sejauh ini belum ada regional Pertamina Patra Niaga di Indonesia lainnya belum pernah menerapkan sistem Integrated Monitoring Center itu. 

    Oleh karena itu, Mulyadi mengusulkan agar pihak Pertamina bisa mengabulkan usulan tersebut, dan menjadi Sumbar sebagai pilot project penerapan Integrated Monitoring Center, dalam pengawasan pendistribusian atau penjualan BBM di SPBU.

    “Saya berharap pihak Pertamina dan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hal ini. Silahkan dibahas teknisnya lebih detail, dan saya yakin dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) IT yang bagus soal digitalisasi itu, pelaksanaan pengawasan bisa lebih maksimal dan efisien,” tegasnya.

  • Momen Presiden Prabowo Buka Puasa dengan Jokowi di Istana

    Momen Presiden Prabowo Buka Puasa dengan Jokowi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (26/3/2025).

    Sekitar pukul 17.30 WIB, Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama. Tampak, enam pasukan pengamanan Presiden (paspampres) berbaju biru menyambut kedatangan Joko Widodo.

    Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu langsung menyambut ketibaan Jokowi di Istana dengan hangat dan saling berjabat tangan, keduanya kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama.

    Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.

    Dalam suasana akrab di Presidential Lounge, keduanya duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

    Selain menikmati hidangan tersebut, acara ini juga mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

    Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya.

    Usai pertemuan, Presiden Prabowo kemudian mengantar langsung Joko Widodo menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Merdeka.

    Dua pekan sebelumnya, Jokowi sempat bertemu dengana adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo di Kota Solo. Kala itu, Hashim menyebut pertemuan dengan Jokowi untuk melakukan silaturahmi.

  • Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung berharap kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) untuk memastikan pendistribusian energi yakni bahan bakar minyak dan gas LPG secara optimal menghadapi momen mudik lebaran 2025.

    “Saya melihat kebutuhan masyarakat terhadap energi meningkat hingga 22% dibandingkan hari-hari biasanya. Peningkatan yang cukup besar, dan dari penjelasan pihak Pertamina Patra Niaga, khusus mudik lebaran ini telah mengambil sejumlah kebijakan agar kebutuhan masyarakat terkait energi tetap lancar,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan dari hasil diskusi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, peningkatan kebutuhan terhadap energi memang telah diperhitungkan, sehingga dari Pertamina telah menetapkan kuota distribusi BBM dan gas LPG di wilayah kerjanya, termasuk untuk di Sumbar.

    “Saya berharap dengan telah adanya kesiapan dari Pertamina ini, tidak ada keluhan masyarakat terkait BBM maupun gas LPG selama mudik lebaran,” ujarnya.

    Menurut Yuliot bila pendistribusian energi berjalan sesuai rencana, maka mudik yang kondusif pun akan terlihat. Hal ini dikarenakan, bila terjadi antrean kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU, maka kondisi mudik dapat dikatakan tidak berjalan lancar.

    “Makanya saya tekankan betul, agar pendistribusian bisa berjalan secara optimal,” harapnya.

    Sementara itu, Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menjelaskan selama periode Satgas RAFI (Ramadan dan Idul Fitri 1446H/2025) tahun ini diperkirakan meningkat 22%, bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 2.139 KL menjadi 2.616 KL per hari di Sumbar,

    Dia menyampaikan konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo), Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex), LPG, dan Avtur, memang diperkirakan terjadi peningkatan selama mudik Lebaran ini.

    Seperti untuk konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 9,7% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 1.423 KL menjadi 1.285 KL.

    Dia menyebutkan untuk konsumsi Gasoline Pertamina memprediksi naik 22% sedangkan konsumsi Gasoil turun 9,7% dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan normal di Sumbar. 

    “Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas RAFI diprediksi meningkat sekitar 12% dibanding rerata normal atau 490 Metrik Ton (MT) menjadi 548 MT per hari di Sumbar. Sementara itu, konsumsi avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 14% dari 89 KL menjadi 102 KL per hari di Sumbar.

    “Seiring dengan meningkatnya aktivitas mudik, permintaan LPG 3 kg dan Bright Gas juga diprediksi meningkat,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial di Sumbar meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 54 SPBU (24 jam), 164 Agen LPG Siaga, 2 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 motorist, 20 mobil tangki stand by, dan 2 layanan kesehatan.

    “Layanan BBM Kiosk dan motoris merupakan layanan pengisian BBM di lokasi rest area tol dan lokasi wisata yang belum ada SPBU dan di lokasi yang padat atau macet. Layanan motoris ini berada di Kota Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Kami juga menyediakan layanan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dharmasraya,” sebutnya.

    PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri. 

    Kemudian untuk konsumsi produk Gasoline di Regional Sumbagut yang terdiri dari lima provinsi, yakni Sumbar, Sumut, Aceh, Riau, Kepulauan Riau selama periode Satgas RAFI tahun ini diperkirakan meningkat 15%, bila dibandingkan rata-rata harian normal atau 12.890 Kilo Liter (KL) menjadi 14.832 KL per hari. 

    Sedangkan konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal yaitu dari 8.957 KL menjadi 8.244 KL.

    “Konsumsi Gasoline ini kami prediksi mengalami kenaikan karena adanya peningkatan perjalanan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran, sedangkan untuk konsumsi Gasoil diperkirakan mengalami penurunan sebab turunnya aktivitas logistik selama Ramadan dan Idul Fitri. Menyikapi hal tersebut, seluruh sarfas kami dalam kondisi baik dan siap melayani kebutuhan energi masyarakat,” tutupnya.

  • Kemenhub Kaji Kereta Direct Rangkasbitung – Tanah Abang

    Kemenhub Kaji Kereta Direct Rangkasbitung – Tanah Abang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengkaji potensi kereta langsung atau kereta ekspres relasi Stasiun Rangkasbitung – Tanah Abang. Kereta ini nantinya disebut dapat mempersingkat waktu perjalanan. 

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan pihaknya mendapat usulan dari Menteri Pertanahan terkait kereta ekspres dari arah Serang. Dia menyebut nantinya kereta tersebut akan berangkat dari Stasiun Maja atau Stasiun Tenjo. 

    “Ada usulan dari Menteri pertahanan untuk meningkatkan pelayanan beliau minta di kaji kemungkinan kereta kereta langsung dr arah serang. Kami akan kaji itu. Kemungkinannya akan ada direct dari stasiun maja atau Tenjo itu kita langsung,” kata Risal di Stasiun Pasar Senen, Rabu (26/3/2025). 

    Meski demikian, Risal menyebutkan kajian tersebut masih menunggu trainset atau kereta baru. Jika memang kereta baru yang dipesan telah datang, Kemenhub akan mengkaji mekanisme kereta ekspres tersebut. 

    Sebelumnya beredar informasi mengenai wacana adanya KRL ekspress di rute Rangkasbitung-Tanah Abang. Kereta tersebut akan mempersingkat waktu perjalanan dari Jakarta menuju Kota Baru Maja menjadi 45 menit dari sebelumnya mencapai 1,5 jam. 

    Rencananya, KRL tersebut tidak akan berhenti di setiap stasiun yang dilewati. KRL akan berhenti di 8 stasiun yaitu Maja, Tenjo, Parungpanjang, Cisauk, Pondokranji, Kebayoran, Palmerah dan Tanah Abang. 

    Untuk diketahui, saat ini KRL relasi Tanah Abang – Rangkasbitung melayani perjalanan melewati 18 stasiun, dimulai dari Stasiun Tanah Abang dan berakhir di Stasiun Rangkasbitung. 

    Stasiun yang dilewati di antaranya Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurangmangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Maja, dan Citeras. Perjalanan dari Tanah Abang ke Rangkasbitung memakan waktu sekitar 1 jam 53 menit.

  • Kemenhub Catat Jumlah Pemudik H-5 Lebaran Naik 10%

    Kemenhub Catat Jumlah Pemudik H-5 Lebaran Naik 10%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan jumlah penumpang angkutan umum atau pemudik meningkat 10% pada H-5 Lebaran dibandingkan dengan periode yang sama pada angkutan lebaran 2024. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo menyampaikan, bahwa sesuai Data Harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu, Kemenhub mencatat secara akumulasi pergerakan sejak H-10 s.d. H-6 (21- 25 Maret 2025), jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum mengalami peningkatan hingga 4.510.256 orang. 

    “Angka ini naik 10,30% dibandingkan dengan angkutan Lebaran 2024 untuk periode yang sama,” kata Budi, Rabu (26/3/2025). 

    Meski mengalami peningkatan secara akumulasi, Budi menjelaskan data pergerakan harian menunjukkan tren penurunan. Jumlah keberangkatan penumpang angkutan umum harian pada H-6 atau 25 Maret 2025 sebanyak 822.958 orang, atau turun 16,49% dibanding jumlah keberangkatan penumpang H-6 angkutan Lebaran 2024. 

    Jumlah penumpang angkutan penyeberangan mengalami peningkatan sebesar 40,13% atau bertambah menjadi 954.627 penumpang dibandingkan dengan angkutan Lebaran 2024. Moda kereta api juga mencatat kenaikan dengan jumlah penumpang mencapai 1.474.941 orang, meningkat 13,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

    Pada angkutan udara, jumlah penumpang yang berangkat, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional, naik 7,41% atau menjadi 1.184.530 penumpang. Sementara itu, jumlah pengguna angkutan bus juga mengalami peningkatan sebesar 4,18%, dengan total 682.720 penumpang.  

    Sebaliknya, jumlah penumpang angkutan kapal laut mengalami penurunan sebesar 38,58%, atau berkurang menjadi 213.438 penumpang dibandingkan dengan periode yang sama pada Lebaran 2024.  

    Budi menyampaikan bahwa peningkatan jumlah pemudik juga terjadi pada pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, yang melintasi jalan arteri Jabodetabek maupun jalan tol Jakarta.  

    “Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada pemudik yang menggunakan angkutan umum, tetapi juga pada pemudik dengan kendaraan pribadi. Peningkatan signifikan tercatat pada kendaraan Golongan 1 yang melintas di jalan tol, dengan jumlah mencapai 561.609 kendaraan atau setara dengan 2.808.045 orang, naik 18,06% dibandingkan tahun lalu,” ujar Budi.  

    Berdasarkan data Posko Angleb 2025, jumlah pengguna mobil yang keluar dari Jabodetabek melalui jalan arteri pada H-10 hingga H-6 (21-25 Maret 2025) mengalami penurunan sebesar 8,62% atau menjadi 1.757.745 orang. Sementara itu, jumlah pengguna sepeda motor yang keluar Jabodetabek melalui jalan arteri pada periode yang sama tercatat turun 15,51% atau menjadi 2.250.298 orang.

  • Cegah Kepadatan Rest Area, Ini Daftar SPBU Alternatif Sekitar Ruas Tol Astra

    Cegah Kepadatan Rest Area, Ini Daftar SPBU Alternatif Sekitar Ruas Tol Astra

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Infra mengimbau pemudik mencari tempat istirahat dan tempat pengisian bahan bakar alternatif di luar ruas jalan tol dalam perjalanan mudik Lebaran 2025.

    Perusahaan pun memastikan pemudik tak akan dikenakan tarif total tol tambahan jika keluar dari gerbang tol. 

    Hal ini mengingat Astra Infra menggunakan sistem pembayaran tertutup, yaitu pengguna jalan tol melakukan pembayaran berdasarkan jarak tempuh saat ke luar dari jalan tol.

    Perusahaan pun merilis daftar lokasi stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang dapat dikunjungi di sekitar ruas tol Astra Infra. Berikut daftarnya:

    1. Astra Infra Toll Road Tangerang—Merak 

    a. Gerbang Tol Cikupa 

    – SPBU Pertamina 34.15715 yang berjarak sekitar 400 meter dari GT Cikupa. 

    – SPBU Pertamina 34-15705 yang berjarak sekitar 500 meter dari GT Cikupa.

     

    b. Gerbang Tol Balaraja Timur  

    – SPBU Pertamina 34-15706 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Balaraja Timur.

     

    c. Gerbang Tol Balaraja Barat 

    – SPBU Pertamina 34.156.01 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Balaraja Barat. 

    d. Gerbang Tol Cikande 

    – SPBU Pertamina 34.42117 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Cikande. 

    e. Gerbang Tol Ciujung 

    – SPBU Pertamina 34.421.23 yang berjarak sekitar 500 meter dari GT Ciujung. 

    f. Gerbang Tol Serang Timur 

    – SPBU Pertamina 34.421.08 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Serang Timur. 

    g. Gerbang Tol Serang Barat 

    – SPBU Pertamina 34-42105 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Serang Barat. 

    h. Gerbang Tol Cilegon Timur 

    – SPBU Pertamina 34-42405 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Cilegon Timur 

    i. Gerbang Tol Cilegon Barat 

    – SPBU Pertamina 34.424.07 yang berjarak sekitar 1 km dari GT 

    j. Cilegon Barat Gerbang Tol Merak 

    – SPBU Pertamina 34.424.02 yang berjarak sekitar 500 m dari GT Merak.

    2. Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan 

    a. Gerbang Tol Kalijati 

    – SPBU Pertamina 34.41211 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Kalijati. 

    b. Gerbang Tol Subang

    – SPBU Pertamina 34.41207 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Subang. 

    c. Gerbang Tol Cikedung 

    – SPBU Pertamina 34.45319 yang berjarak sekitar 6 km dari GT Cikedung. 

    d. Gerbang Tol Kertajati 

    – SPBU Pertamina 34-45423 yang berjarak sekitar 3 km dari GT Kertajati. 

    e. Gerbang Tol Sumberjaya  

    – SPBU Pertamina 34-45417 yang berjarak sekitar 3 km dari GT Sumberjaya. 

    f.Gerbang Tol Palimanan 

    – SPBU Pertamina 34-45129 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Palimanan. 

    3. Astra Infra Toll Road Jombang—Mojokerto 

    a. Gerbang Tol Bandar 

    – SPBU Pertamina 54.614.17 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Bandar.

     

    b. Gerbang Tol Jombang 

    – SPBU Pertamina 54.614.12 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Jombang. 

    c. Gerbang Tol Mojokerto Barat 

    – SPBU Pertamina 54.613.35 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Mojokerto Barat.

  • Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menyatakan kinerja pengumpulan pajak Indonesia sangat buruk. Bank Dunia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memajaki UMKM hingga aktivitas ekonomi bawah tanah.

    Pernyataan dan saran tersebut tercantum dalam laporan studi Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit pada 3 Maret 2025.

    Studi tersebut menganalisis kepatuhan setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) di Indonesia selama 2016—2021. Hasilnya, besarnya kesenjangan pajak (tax gap) menyebabkan efisiensi setoran dua sumber utama penerimaan pajak tersebut sangat rendah.

    Bank Dunia pun menyatakan kinerja pengumpulan pajak pemerintah Indonesia sangat buruk. Mereka mencontohkan, pada 2021 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,1%.

    Rasio pajak Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara di kawasan seperti Kamboja (18%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%). Bahkan, Bank Dunia menyatakan rasio pajak Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia.

    Bank Dunia mengindikasikan bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Indonesia karena tingginya ambang batas pengenaan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Memang, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Bank Dunia melihat, tingginya ambang batas tersebut menyebabkan banyak korporasi yang tak dikenai pajak. Selain itu, UMKM menjadi kurang diawasi dan meningkatkan ketidakpatuhan pelaporan pajak formal.

    “Menurunkan ambang batas serta memperkenalkan larangan hukum pengelompokan dapat mengurangi selisih [penerimaan yang seharusnya dengan yang sebenarnya] PPN dan PPh,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Bank Dunia melihat pangsa aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia juga sangat besar yang nilainya bisa mencapai 17,6% hingga 21,8% dari total PDB. Masalahnya, aktivitas ekonomi bawah tanah tidak terdeteksi secara administrasi perpajakan.

    Oleh sebab itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah harus memperluas akses informasi tentang seluruh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan data pihak ketiga untuk meningkatkan penegakan kepatuhan pajak.

    “Wajib pajak yang masih berada di luar sistem—UMKM dan sektor yang tidak dikenakan pajak—harus dimasukkan ke dalam pelaporan PPN dan PPh untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam sistem di masa mendatang,” tulis Bank Dunia.

    Lebih lanjut, hasil perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun selama 2016—2021.

    “Estimasi kesenjangan PPN dan PPh Badan yang tercatat rata-rata mencapai 6,4% dari PDB atau Rp944 triliun pada periode 2016—2021,” tulis Bank Dunia, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Padahal, PPN dan PPh Badan yang merupakan sumber utama penerimaan pajak Indonesia tidak bekerja secara maksimal.

    Bank Dunia menunjukkan, rata-rata selisih antara PPN yang seharusnya dibayar dengan PPN yang sebenarnya dibayar mencapai 43,9% atau setara 2,6% dari PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp386 triliun.

    Sementara itu untuk PPh Badan, rata-rata selisih yang seharusnya dibayar dengan yang sebenarnya dibayar mencapai 33% atau setara 1,1% PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp160 triliun.

    “Itu dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kepatuhan yang rendah, tarif pajak efektif yang relatif rendah, dan basis pajak yang sempit,” tulis Bank Dunia.

  • Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap meyakini fundamental ekonomi Indonesia kuat usai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh level terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal yang biasa.

    Dia menekankan perlunya melihat fundamental ekonomi RI yang dinilainya kuat. 

    “Kemudian juga kita liat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus,” ujarnya kepada wartawan seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Di sisi lain, Airlangga menyebut kebijakan baru Indonesia terkait dengan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA akan membuat Indonesia tidak terpojokkan ke depan lantaran pergerakan nilai tukar rupiah. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait dengan penempatan DHE SDA di dalam negeri. 

    Dengan aturan tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. 

    “Dengan demikian fundamental daripada Devisa Hasil Ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, data Bloomberg menunjukkan rupiah berada pada level Rp16.611 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Selasa (25/3/2025).

    Rupiah sempat anjlok ke level Rp16.640 per dolar AS pada pembukaan perdagangan, atau mencapai level terparah sejak 1998. Bahkan, level itu melewati titik tertinggi sebelumnya saat Covid-19 pada 23 Maret 2020.

    Adapun, titik tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 1998 sempat menyentuh ke level Rp16.800 per dolar AS.

    Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menjelaskan rupiah terus-menerus melemah karena kekhawatiran pasar soal perang dagang yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif Trump.

    “Perang dagang ini bisa memicu penurunan perdagangan global sehingga perekonomian global menurun,” katanya saat ditanyai Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konflik perang di Timur Tengah dengan tensi yang masih tinggi, ditambah perang Ukraina dan Rusia yang juga belum bisa didamaikan.

    Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa dari dalam negeri, pasar juga sudah pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menambah tekanan terhadap rupiah.

    “Pelemahan rupiah yang cepat tentu bisa menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap rupiah dan juga terhadap kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Adapun dia menjelaskan apabila pelemahan rupiah bertahan lama, maka akan menambah beban utang pemerintah dan perusahaan yang berutang dalam dolar AS, sehingga memicu risiko gagal bayar apabila tidak dikelola dengan baik.

    “Untuk sementara, intervensi [Bank Indonesia] memang diperlukan untuk menurunkan laju pelemahan rupiah,” ucapnya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat perekonomian Indonesia, memperbesar ekspor, meningkatkan arus modal asing ke dalam negeri, dan memperkecil impor, sehingga rupiah bisa kembali stabil dan kuat.