Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Nvidia Dikabarkan Akuisisi Lepton AI, Ekspansi ke Bisnis Penyewaan Server

    Nvidia Dikabarkan Akuisisi Lepton AI, Ekspansi ke Bisnis Penyewaan Server

    Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia dilaporkan dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Lepton AI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan server berbasis chip. Perusahaan milik Jensen Huang tersebut ingin merambah bisnis baru.

    Melansir dari Techcrunch, Kamis (27/3/2025) rencana akuisisi ini dikabarkan mencapai ratusan juta dolar.

    Langkah Nvidia untuk mengakuisisi Lepton AI merupakan bagian dari upayanya untuk memperluas jejaknya di pasar penyewaan server.

    Namun, hingga saat ini Nvidia belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini. Tetapi, Nvidia hampir mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Lepton AI.

    Lepton AI adalah cloud AI yang terkelola sepenuhnya untuk mengembangkan, melatih, dan menyebarkan model AI, dengan kinerja tingkat produksi, efisiensi biaya, perkakas ML yang komprehensif, dan opsi GPU fleksibel yang didukung oleh SLA perusahaan.

    Lepton AI, yang didirikan dua tahun lalu, sebelumnya telah mengumpulkan dana sebesar US$11 juta atau Rp182 miliar pada Mei 2023 dari investor seperti CRV dan Fusion Fund. 

    Perusahaan ini menawarkan solusi penyewaan server dengan dukungan teknologi AI, yang semakin diminati seiring meningkatnya permintaan terhadap komputasi berbasis kecerdasan buatan.

    Selain Lepton AI, Together AI yang juga menyediakan layanan serupa, telah berhasil mengumpulkan lebih dari US$500 juta dalam pendanaan meskipun usianya lebih muda dari Lepton.

    Diketahui, Nvidia bukan kali pertama melakukan akuisisi. Pada 2019 Nvidia dikabarkan mengakuisisi perusahaan solusi jaringan Mellanox dengan nilai transaksi US$6,9 miliar atau sekira Rp98,2 triliun dalam bentuk tunai.

    Itu berarti, NVidia akan mengambil alih semua saham biasa yang beredar dan diterbitkan Mellanox dengan harga 125 dolar atau sekitar Rp1,7 juta per saham. Transaksi tersebut diharapkan akan menambah margin kotor dan arus kas perusahaan itu ke depan.

    Akuisisi itu akan menyatukan dua perusahaan terkemuka dunia dalam komputasi kinerja tinggi (HPC). Bersama-sama, platform komputasi NVidia dan interkoneksi Mellanox menguasai lebih dari 250 super komputer TOP500 dunia dan memiliki pelanggan penyedia layanan cloud dan pembuat komputer.

  • Polisi Terjunkan 1.824 Personel Kawal Demo Tolak RUU TNI di DPR

    Polisi Terjunkan 1.824 Personel Kawal Demo Tolak RUU TNI di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Polri menerjunkan 1.824 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi terkait dengan RUU TNI di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. 

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda DKI.

    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat, kami melibatkan 1.824 personel gabungan,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).

    Dia menambahkan, ribuan personel itu juga nantinya akan disebar ke sejumlah titik untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut. 

    Di samping itu, Susatyo juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi demonstrasi tersebut. Namun, penerapannya masih bersifat situasional.

    “Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan,” tambahnya.

    Kemudian, Susatyo meminta kepada seluruh personel agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Lebih jauh, personel yang terlibat pengamanan diminta agar tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Di samping itu, Susatyo juga mengimbau kepada aksi massa agar tidak melakukan penyampaian pendapatnya dengan anarkis, merusak fasilitas umum hingga mengganggu pengguna jalan lain.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR,” pungkasnya.

  • Update Kode Redeem ML Hari Ini Kamis 27 Maret 2025

    Update Kode Redeem ML Hari Ini Kamis 27 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update kode redeem ML hari ini Kamis 27 Maret 2025 yang bisa Anda tukarkan dengan item menarik.

    Cara untuk mendapatkan hadiah gratis adalah dengan melakukan klaim kode redeem. Sementara kode redeem sendiri merupakan kumpulan huruf dan angka yang hanya bisa ditukarkan sebanyak satu kali.

    Kode Redeem Mobile Legends biasanya dibagikan Moonton melalui website resmi mereka dan platform sosial media juga event-event tertentu dari Mobile Legends.

    Berikut adalah kode redeem ML hari ini, Kamis 27 Maret 2025

    zwata2q3b

    ac433y29w8bw235hr

    sngz4hpvt

    qb8qklq9e

    k91p40q3c

    Tapi yang perlu diperhatikan, kode redeem tersebut sifatnya terbatas. Artinya, Anda tidak akan bisa klaim jika sudah lebih dahulu diklaim orang lain.

    Cara Klaim kode redeem ML:

    1. Buka apliksi Mobile Legends di HP kamu atau klik https://m.mobilelegends.com/redeem.

    2. Klik pada bagian profil di sudut kiri atas layar.

    3. Kemudian pilih tab “Pengaturan” atau “Settings” yang berada di sebelah kanan atas layar.

    4. Pilih bagian “Kode Penukaran” atau “Redeem Code” lanjut dengan masukkan Kode Redeem ML hari ini.

    5. Klik tombol redeem atau OK. Jika berhasil, maka hadiah akan langsung dikirim ke akun kamu oleh developer

  • Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA —Keterlambatan operasional Pusata Data Nasional (PDN) Cikarang dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya proyek Govtech dan pembengkakan biaya untuk sewa pusat datan nasional sementara (PDNS).

    Diketahui bahwa PDN Cikarang kembali molor dari target operasional dari Maret 2025 menjadi April 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan kehadiran PDN merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah berkeinginan untuk meluncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025. 

    Huda menyebut, salah satu backbone dari Govtech adalah pusat data yang kredibel dan aman. Karena Govtech ini berisikan layanan publik pemerintah, tentu data yang terekam juga data penduduk. 

    “Maka dari itu, kehadiran PDN ini sangat penting. Jika molor lagi dari jadwal terbaru, maka ya bisa dibilang manajemen ataupun pemenang tender tidak becus menjalankan proyek PDN Cikarang,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Maka dari itu, Huda berharap pemerintah harus tegas kepada pengelolaan proyek agar PDN Cikarang bisa beroperasi secepatnya.

    Tanpa kehadiran infrastruktur PDN, ratusan aplikasi Govtech berisiko terhambat karena kekosongan infrastruktur fisik untuk menyimpan data. 

    “Untuk membuat aplikasi tidak mudah dalam waktu singkat. Jika PDN-nya saja belum siap, peluncuran Govtech juga bisa molor. Hal yang tidak disukai oleh Prabowo,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menyampaikan molornya PDN tidak bisa ditoleransi.

    Pengoperasian PDN sudah molor beberapa kali dan pemerintah harus bisa menyelesaikan PDN untuk menghindari pengeluaran uang yang lebih banyak, untuk menyewa PDN sementara.

    “PDN harus segera selesai. Sebab makin tertunda, negara dirugikan ratusan bahkan triliunan ini untuk menyewa PDNS,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.  

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

    “Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

  • Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Penunjukan Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama emiten bank berkode BBTN itu berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada, Rabu (26/3/2025) kemarin.

    Dalam catatan Bisnis, sangat jarang posisi Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak aktif menjabat komisaris BUMN. Apalagi kalau mengacu kepada UU BUMN yang lama, seorang komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Klausul itu tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN lama.

    Menariknya, dalam UU BUMN yang baru, ketentuan dalam Pasal 33 itu dihapus. Pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan komisaris BUMN kemudian diatur dalam Pasal 27B. Dalam pasal itu, hanya diatur bahwa dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas di BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, serta BUMD.

    Klausul mengenai potensi benturan kepentingan alias conflict of interest tidak lagi diatur dalam beleid UU BUMN yang baru. 

    Selain itu, Pasal 17 UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, juga secara eksplisit mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus usaha baik yang berasal dari institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

    Pelaksana pelayanan publik jika mengacu kepada UU tersebut adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

    Adapun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama BBTN, Suryo Utomo tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

    Seperti diketahui, Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

    Profil Suryo Utomo

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

    Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 

    Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan,  sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002. 

    Kemudian, pada 2006 dia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Selanjutnya, pada 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. 

    Pada 28 Maret 2009, Suryo mengisi pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dan kemudian pada 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I.

    Kemudian, dia mengisi kursi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak Maret 2015. Tak lama kemudian, pada Juli 2015  sampai 31 Oktober 2019 Suryo dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

    Adapun, BTN melakukan perombakan total dan perampingan pada jajaran komisarisnya. Tercatat, jumlah Komisaris perseroan setelah RUPST Tahun Buku 2024 berkurang menjadi 6 orang dari sebelumnya 9 orang.

    Selain Suryo di Kursi Komisaris Utama, BBTN juga resmi mengangkat Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama menggantikan Iqbal Latanro. Kemudian, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga resmi menjadi Komisaris BBTN.

    Selanjutnya, Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit juga telah resmi diangkat menjadi Komisaris Independen.

  • Sangat Terbatas! Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 27 Maret 2025, Buruan Klaim

    Sangat Terbatas! Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 27 Maret 2025, Buruan Klaim

    Bisnis.com, JAKARTA – Cek update kode redeem FF hari ini, Kamis 27 Maret 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

    Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

    Meski demikian, Anda harus bergegas untuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

    Kode redeem FF hari ini, Kamis 27 Maret 2025

    G2SFBP9MARCH

    FF12GH7YAA7A

    FREEFIREEXCLUSIVE9

    TKNBUNDLEGYC

    Tapi yang perlu diperhatikan, kode redeem tersebut sifatnya terbatas. Artinya, Anda tidak akan bisa klaim jika sudah lebih dahulu diklaim orang lain.

    Cara klaim kode redeem FF

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • Jelang Lebaran, WNA Masuk ke Indonesia Tembus 78.077 Orang

    Jelang Lebaran, WNA Masuk ke Indonesia Tembus 78.077 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang. 

    Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

    “Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835 check in dan 54.242 check out,” tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

    Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

    “Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini,” katanya.

    Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

    “Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

  • Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Bisnis.com, PADANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan masih ada ditemukan tempat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang tergolong tidak menjalankan prosedur yang benar dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan di wilayah Sumbar terdapat ratusan SPBU dan pada tahun lalu dari pantuan pihaknya melalui CCTV yang terpasang di setiap SPBU, ada beberapa SPBU yang dengan sengaja memadamkan CCTV nya.

    “Kondisi seperti memang kami curigai adanya tindakan diluar prosedur. Kami telah menegur SPBU yang bersangkutan,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan selama ini Pertamina telah menerapkan pengawasan dan pemantauan aktivitas di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Sumbar melalui sebuah teknologi yang telah terintegrasi melalui digitalisasi.

    “Tapi persoalan pemadaman CCTV itu, ada baragam alasan yang diajukan pihak SPBU. Namun kami tetap memberikan teguran,” sebutnya.

    Kendati telah ada inovasi dari Pertamina Patra Niaga dalam pengawasan SPBU nakal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi memiliki sebuah pemandangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina Patra Niaga.

    “Saya telah mengusulkan ke Wamen ESDM bersama Pertamina Patra Niaga, agar dalam pengawasan SPBU melalui CCTV itu tidak lagi dilakukan secara bulanan atau bahkan tahunan, tapi bisa dilakukan setiap detik, dengan cara membuat Integrated Monitoring Center di Pertamina,” jelasnya.

    Menurutnya melalui pengawasan terpusat di sebuah ruangan yang memperlihatkan segala aktivitas di SPBU yang ada di Sumbar, akan dapat membuat Pertamina bisa lebih cepat mengambil tindakan, apabila menemukan SPBU yang sengaja melakukan tindakan diluar prosedur.

    “Jadi di dalam satu ruangan itu penuh layar yang memperlihat video CCTV di seluruh SPBU di Sumbar. Apabila menemukan CCTV mati atau tindakan yang mencurigakan di SPBU itu, Pertamina bisa langsung bertindak lebih cepat,” sebutnya.

    Menurutnya, sejauh ini belum ada regional Pertamina Patra Niaga di Indonesia lainnya belum pernah menerapkan sistem Integrated Monitoring Center itu. 

    Oleh karena itu, Mulyadi mengusulkan agar pihak Pertamina bisa mengabulkan usulan tersebut, dan menjadi Sumbar sebagai pilot project penerapan Integrated Monitoring Center, dalam pengawasan pendistribusian atau penjualan BBM di SPBU.

    “Saya berharap pihak Pertamina dan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hal ini. Silahkan dibahas teknisnya lebih detail, dan saya yakin dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) IT yang bagus soal digitalisasi itu, pelaksanaan pengawasan bisa lebih maksimal dan efisien,” tegasnya.

  • Momen Presiden Prabowo Buka Puasa dengan Jokowi di Istana

    Momen Presiden Prabowo Buka Puasa dengan Jokowi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (26/3/2025).

    Sekitar pukul 17.30 WIB, Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama. Tampak, enam pasukan pengamanan Presiden (paspampres) berbaju biru menyambut kedatangan Joko Widodo.

    Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu langsung menyambut ketibaan Jokowi di Istana dengan hangat dan saling berjabat tangan, keduanya kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama.

    Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.

    Dalam suasana akrab di Presidential Lounge, keduanya duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

    Selain menikmati hidangan tersebut, acara ini juga mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

    Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya.

    Usai pertemuan, Presiden Prabowo kemudian mengantar langsung Joko Widodo menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Merdeka.

    Dua pekan sebelumnya, Jokowi sempat bertemu dengana adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo di Kota Solo. Kala itu, Hashim menyebut pertemuan dengan Jokowi untuk melakukan silaturahmi.

  • Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung berharap kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) untuk memastikan pendistribusian energi yakni bahan bakar minyak dan gas LPG secara optimal menghadapi momen mudik lebaran 2025.

    “Saya melihat kebutuhan masyarakat terhadap energi meningkat hingga 22% dibandingkan hari-hari biasanya. Peningkatan yang cukup besar, dan dari penjelasan pihak Pertamina Patra Niaga, khusus mudik lebaran ini telah mengambil sejumlah kebijakan agar kebutuhan masyarakat terkait energi tetap lancar,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan dari hasil diskusi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, peningkatan kebutuhan terhadap energi memang telah diperhitungkan, sehingga dari Pertamina telah menetapkan kuota distribusi BBM dan gas LPG di wilayah kerjanya, termasuk untuk di Sumbar.

    “Saya berharap dengan telah adanya kesiapan dari Pertamina ini, tidak ada keluhan masyarakat terkait BBM maupun gas LPG selama mudik lebaran,” ujarnya.

    Menurut Yuliot bila pendistribusian energi berjalan sesuai rencana, maka mudik yang kondusif pun akan terlihat. Hal ini dikarenakan, bila terjadi antrean kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU, maka kondisi mudik dapat dikatakan tidak berjalan lancar.

    “Makanya saya tekankan betul, agar pendistribusian bisa berjalan secara optimal,” harapnya.

    Sementara itu, Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menjelaskan selama periode Satgas RAFI (Ramadan dan Idul Fitri 1446H/2025) tahun ini diperkirakan meningkat 22%, bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 2.139 KL menjadi 2.616 KL per hari di Sumbar,

    Dia menyampaikan konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo), Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex), LPG, dan Avtur, memang diperkirakan terjadi peningkatan selama mudik Lebaran ini.

    Seperti untuk konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 9,7% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 1.423 KL menjadi 1.285 KL.

    Dia menyebutkan untuk konsumsi Gasoline Pertamina memprediksi naik 22% sedangkan konsumsi Gasoil turun 9,7% dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan normal di Sumbar. 

    “Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas RAFI diprediksi meningkat sekitar 12% dibanding rerata normal atau 490 Metrik Ton (MT) menjadi 548 MT per hari di Sumbar. Sementara itu, konsumsi avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 14% dari 89 KL menjadi 102 KL per hari di Sumbar.

    “Seiring dengan meningkatnya aktivitas mudik, permintaan LPG 3 kg dan Bright Gas juga diprediksi meningkat,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial di Sumbar meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 54 SPBU (24 jam), 164 Agen LPG Siaga, 2 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 motorist, 20 mobil tangki stand by, dan 2 layanan kesehatan.

    “Layanan BBM Kiosk dan motoris merupakan layanan pengisian BBM di lokasi rest area tol dan lokasi wisata yang belum ada SPBU dan di lokasi yang padat atau macet. Layanan motoris ini berada di Kota Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Kami juga menyediakan layanan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dharmasraya,” sebutnya.

    PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri. 

    Kemudian untuk konsumsi produk Gasoline di Regional Sumbagut yang terdiri dari lima provinsi, yakni Sumbar, Sumut, Aceh, Riau, Kepulauan Riau selama periode Satgas RAFI tahun ini diperkirakan meningkat 15%, bila dibandingkan rata-rata harian normal atau 12.890 Kilo Liter (KL) menjadi 14.832 KL per hari. 

    Sedangkan konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal yaitu dari 8.957 KL menjadi 8.244 KL.

    “Konsumsi Gasoline ini kami prediksi mengalami kenaikan karena adanya peningkatan perjalanan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran, sedangkan untuk konsumsi Gasoil diperkirakan mengalami penurunan sebab turunnya aktivitas logistik selama Ramadan dan Idul Fitri. Menyikapi hal tersebut, seluruh sarfas kami dalam kondisi baik dan siap melayani kebutuhan energi masyarakat,” tutupnya.