Author: Bisnis.com

Indonesia Dikepung Bencana, Kemhan Latih Jurnalis Menavigasi GPS

Bisnis.com, JAKARTA – Maraknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kemampuan mitigasi risiko. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, situasi darurat kerap terjadi secara tiba-tiba dan menuntut respons cepat serta tepat.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan navigasi menjadi faktor krusial, terutama ketika jalur evakuasi terputus atau akses komunikasi terbatas.

Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki jika tinggal atau berada di daerah rawan bencana ialah penguasaan alat Global Positioning System (GPS).

Tak hanya untuk masyarakat, penguasaan GPS juga menjadi penting bagi berbagai elemen lain, tak terkecuali jurnalis yang meliput di daerah tersebut.

Pelatih Menlatpur Kostrad Kapten Infanteri Syaepurrahman mengatakan penguasaan GPS sangat penting dalam situasi rawan, seperti bencana maupun daerah rawan konflik, karena berbagai alasan krusial.

GPS memungkinkan setiap individu menemukan rute tujuan, terlebih jika banyak rute terputus dan membuat orang perlu mencari jalan alternatif untuk mencapai titik tertentu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan awak media dalam mendukung peliputan kegiatan lapangan, Kementerian Pertahanan memberikan pembekalan navigasi menggunakan GPS yang dilaksanakan pada siang dan malam hari di Resimen Latihan dan Pertempuran (Menlatpur) Kostrad Sanggabuana, Karawang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program “Kemhan Bekali Awak Media Prosedur Kedaruratan di Daerah Rawan untuk Tingkatkan Keselamatan” yang digagas oleh Kementerian Pertahanan RI, dari 15-20 Desember 2025. Pembekalan ini diikuti 42 jurnalis dari berbagai media, termasuk jurnalis TV, media online, media cetak, hingga radio.

“Pembekalan navigasi dirancang untuk menjawab tantangan ketika berada di lapangan terbuka, wilayah terpencil, maupun area dengan keterbatasan visibilitas dan infrastruktur,” ungkapnya, Kamis (18/12/2025).

Penguasaan keterampilan navigasi dinilai sangat penting agar seseorang mampu menyesuaikan diri ketika beraktivitas di wilayah rawan, baik di daerah bencana maupun wilayah konflik. Kemampuan ini menjadi bekal utama untuk menjaga keselamatan pribadi di tengah kondisi lapangan yang berubah cepat dan sarat risiko.

Dalam sesi pembekalan, para instruktur menekankan bahwa tahap awal pembelajaran harus dimulai dari pemahaman teori. Peserta perlu mengenal fungsi serta prinsip kerja GPS, termasuk cara membaca koordinat dan menentukan titik awal maupun tujuan perjalanan.

Setelah menguasai aspek teoritis, peserta perlu juga untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut melalui simulasi langsung di lapangan. Latihan dan praktik langsung ini bertujuan agar individu terbiasa menggunakan GPS dalam situasi nyata, sehingga kemampuan navigasi dapat diterapkan secara efektif dan aman.

Namun, katanya, ada kalanya kebutuhan navigasi juga tak hanya pada siang hari. Sebagai pendalaman, individu juga perlu berlatih dengan latihan navigasi malam hari yang memanfaatkan GPS dan kompas prisma.

Dalam sesi latihan kali ini, peserta dibekali kemampuan menjaga orientasi arah dalam kondisi cahaya terbatas, menentukan azimut, serta memahami prosedur keselamatan selama bergerak di malam hari.

Terakhir Syaepurrahman mengatakan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam navigasi. Peserta juga diingatkan akan berbagai potensi gangguan, seperti kondisi medan, cuaca, hingga keberadaan benda logam yang dapat memengaruhi akurasi kompas.

18/12/2025 18:45
Pembangunan Hunian Sementara Dipercepat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakselerasi pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Salah satu lokasi huntara yang disiapkan berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Wilayah Palembayan menjadi lokasi paling parah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumbar.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), alat berat sudah mulai meratakan tanah di lokasi calon pembangunan huntara, Rabu (17/12). Sejumlah material bangunan juga sudah tiba.

Puluhan tentara yang menggunakan sepatu bot tampak dikerahkan ke lokasi. Ada pula personel dari BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah mengukur lapak huntara.

Huntara untuk warga terdampak bencana di Palembayan akan dibangun di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Rencananya akan dibangun sebanyak 133 unit huntara dengan lahan yang disiapkan seluas 6.000 meter.

“Direncanakan [huntara yang dibangun] berformat kopel atau barak, dengan masing-masing kopel terdiri dari dua unit. Saat ini proses pematangan jalan,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam mencatat kebutuhan huntara di 16 kecamatan terdampak di Agam sebanyak 525 unit. Rumah-rumah yang terdapat di tujuh kecamatan teridentifikasi rusak berat. Untuk itu, percepatan pembangunan huntara diperlukan.

“Sebanyak 525 unit huntara itu diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” kata Kepala BPBD Agam Rahmat Lasmono.

Sementara itu Kota Padang, warga terdampak bencana banjir bandang mulai menempati huntara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Mereka mengaku nyaman tinggal di tempat tersebut.

Hal itu disampaikan Masrizal, salah satu warga terdampak banjir asal Guo, Kecamatan Kuranji.

“Nyaman. Bantuan lancar, cukup. Tidak ada yang kurang, cuma rumah,” kata Masrizal.

Pemerintah Kota Padang menyediakan hunian sementara bagi korban terdampak banjir bandang di Kampung Nelayan, Koto Tengah. Terdapat 80 unit rumah berukuran 6×6 meter dengan dua kamar tidur.

Hunian sementara tersebut telah dilengkapi tempat tidur, ruang tamu dengan kursi dan meja, ruang tengah dengan meja makan sederhana, kipas angin, serta dapur yang dilengkapi kompor dan tabung gas. Aliran air sumur juga telah tersedia.

Masrizal menempati huntara tersebut bersama istri dan satu anaknya. Ia mengakui tempat tinggal sementaranya saat ini cukup nyaman, dengan ketersediaan air bersih dan aliran listrik yang lancar.

Pengungsi banjir lainnya, Reni Suherni, warga Guo Kuning, menyampaikan hal senada. Reni mengaku baru satu hari tinggal di huntara Koto Tengah.

Meski masih terasa asing dan tidak seperti rumahnya yang kini telah hilang tersapu banjir bandang, Reni menyebut tempat tersebut lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian.

“Lumayan, airnya bersih. Udah ada bantuan [logistik], udah disediakan,” kata Reni.

Dia berharap pemerintah segera membangun kembali rumahnya, di mana pun lokasinya, tidak harus di tempat tinggal sebelumnya. “Tidak apa-apa, saya siap di mana pun,” ujarnya. (*)

18/12/2025 18:44
Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong pengembangan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial yang berdikari.

Konsep sovereign AI merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui program unggulan AI Talent Factory yang digadang-gadang menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital.

Namun, untuk mencapai sovereign AI secara utuh, Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, terutama dari sisi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menilai hingga kini belum terlihat alokasi anggaran negara yang signifikan untuk pengembangan AI.

“India misalnya memperkuat software AI melalui India AI Mission. Ini inisiatif yang mencapai US$,25 miliar. Kalau kita lihat APBN 2026, belum nampak ini angka sampai US$1 miliar untuk pengembangan AI,” kata Wahyudi dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Kondisi tersebut, menurut Wahyudi, memunculkan tanda tanya mengenai tingkat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sovereign AI.

Dia menyebut sejumlah negara telah melangkah lebih jauh dengan membangun kolaborasi strategis lintas perusahaan untuk mengembangkan model AI lokal atau sovereign foundation model.

Dia mencontohkan Uni Emirat Arab, Prancis, dan Korea Selatan yang telah menunjuk atau memfasilitasi kerja sama antarperusahaan untuk pengembangan model AI nasional.

Arab Saudi bahkan memanfaatkan sovereign fund untuk mendorong inisiatif serupa. Sementara itu, Kanada dan Inggris telah membentuk unit khusus di tingkat pemerintahan yang secara spesifik menangani pengembangan sovereign AI.

Menurutnya, pembentukan unit semacam Sovereign AI Unit di Inggris menunjukkan pengembangan AI berkaitan erat dengan kepentingan strategis, termasuk keamanan nasional. Oleh karena itu, negara-negara tersebut secara aktif mendorong kemandirian AI melalui kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan yang jelas.

Lebih lanjut, Wahyudi menekankan pencapaian sovereign AI sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyiapkan berbagai prasyarat utama.

Prasyarat tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur data, penguatan talenta, hingga standar kompetensi yang jelas agar tenaga kerja benar-benar siap terlibat dalam pengembangan AI tingkat lanjut. Dia menyoroti peluncuran AI Talent Factory oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, menurutnya, capaian konkret dari program tersebut masih belum tergambarkan secara jelas.

“Tapi kita kan belum mengetahui secara jelas ya, AI Talent Factory ini, talent yang diciptakan itu sampai pada level, apakah dia sebatas bisa melakukan prompt dengan baik, ataupun dia sampai level mana gitu kan,” katanya.

Dia mempertanyakan apakah talenta yang dihasilkan sudah mencapai tingkat hands-on dalam pemodelan, atau bahkan telah didorong untuk melakukan riset dan pengembangan model AI secara mandiri.

Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan prasyarat pendukung secara menyeluruh. Wahyudi menegaskan, tantangan sovereign AI tidak hanya soal talenta, tetapi juga mencakup sejauh mana pemerintah menyalurkan dukungan terhadap infrastruktur digital, pengembangan tenaga kerja, riset dan inovasi, kerangka regulasi dan etika, stimulasi industri AI, hingga kerja sama internasional.

Pengembangan AI di Berdikari di Jepang …..

18/12/2025 18:28
Ruang Pengembangan Infrastruktur Penunjang AI Masih Luas

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah telah menyusun strategi pengembangan AI yang terukur dalam tiga horizon.

Pada jangka pendek 2025–2027, peta jalan AI akan difokuskan pada penguatan tata kelola ekosistem, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat.

Nezar menekankan talenta digital dan infrastruktur merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan AI nasional.

“Dan yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari strategi yang tepat apakah pengembangan talenta ini dilakukan bersama dengan pendekatan pembangunan infrastruktur atau kita fokus terlebih dahulu dalam pembangunan talenta digital,” kata Nezar dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Namun demikian, Nezar menilai infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih belum memadai, terutama dari sisi industri hulu.

Menurutnya, Indonesia hingga kini belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor.

Dia mencontohkan komoditas mineral strategis seperti nikel dan pasir silika yang melimpah di dalam negeri, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya hilirisasi.

Akibatnya, Indonesia masih mengekspor bahan mentah ke luar negeri untuk kemudian diolah dan dijual kembali ke pasar global.

“Saya kira ini harus dihentikan, kita harus melakukan downstreaming, kita harus melakukan mineralisasi, setidaknya kita bisa masuk dalam rantai pasok global ini,” katanya.

Nezar kemudian menggambarkan pengalamannya saat berkunjung ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam sebagai ilustrasi tantangan industri nasional.

Dari kunjungan tersebut, dia melihat seluruh proses produksi di pabrik tersebut telah sepenuhnya terotomatisasi dan berbasis mesin, dengan ribuan tenaga kerja yang sebagian besar hanya berperan sebagai pengawas proses.

Namun, meskipun pabrik tersebut beroperasi di Indonesia, hampir seluruh komponen dan bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri. Dia menyoroti penggunaan gold wire dalam proses moldingchip yang seluruhnya diimpor dari Jepang, meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah.

Hal itu terjadi karena lisensi dan teknologi pembuatan gold wire untuk industri semikonduktor masih dikuasai negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia belum terlibat dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Menurut Nezar, situasi inilah yang mendorong pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, untuk kembali memetakan potensi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, khususnya Jepang.

Dia menilai masih banyak peluang yang selama ini luput dimanfaatkan, termasuk pengolahan pasir silika menjadi bahan baku semikonduktor yang bernilai tinggi.

Nezar meyakini seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sejatinya sudah dimiliki Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat.

“Saya kira dengan pembuatan peta jalan kecerdasan artificial ini, kita mungkin bisa maju satu step dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun demikian, mau membangun software AI itu saya kira harus membuka pikiran. Kita belajar lebih banyak dengan negara-negara yang sudah mencoba membangun itu “ ungkapnya,

Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga mendorong penguatan riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal.

Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai akan sangat krusial. Komdigi mengarahkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing guna memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat.

18/12/2025 18:13
Catalyst Policy Works Beberkan 6 Prasyarat untuk Capai AI Berdikari

Bisnis.com, JAKARTA— Catalyst Policy Works mendorong Indonesia untuk menerapkan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial berdikari.

Sovereign AI merujuk pada kemampuan sebuah bangsa untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menjelaskan terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sovereign AI.

Prasyarat pertama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur digital. Menurutnya, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berada di dalam negeri untuk mendukung pengembangan AI.

“Seperti seberapa besar kapasitas GPU ya, graphic positioning unit yang bisa digunakan untuk learning AI dan sebagainya,” kata Wahyudi dalam editor meeting bertajuk Menjelajah Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional: Pijakan untuk Berdikari di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Prasyarat berikutnya menyangkut pengembangan tenaga kerja (workforce development), khususnya terkait talenta.

Wahyudi menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengembangkan model AI serta teknologi turunannya. Selanjutnya, prasyarat lain adalah research development and innovation.

Dia menjelaskan aspek ini menuntut adanya koordinasi dan hubungan yang solid antarpemangku kepentingan.

“Hubungan yang pas gitu, antara dunia academic, universitas, lembaga-lembaga riset, BRIN, dan sebagainya, dengan industri, dengan inovasi,” katanya.

Wahyudi mencontohkan Arab Saudi yang secara serius memanfaatkan sovereign fund untuk mengembangkan riset model AI berbasis bahasa Arab. “Nah disini kan Danantara belum melakukan itu kayaknya gitu kan, itu satu hal,” katanya.

Prasyarat berikutnya berkaitan dengan regulatory and ethical framework yang mencakup regulasi serta prinsip etika.

Menurut Wahyudi, Indonesia masih berada pada tahap awal karena baru mengandalkan pendekatan sukarela melalui surat edaran, tanpa regulasi yang lebih mengikat. Menurutnya, di tingkat regulasi, pengaturan AI di Indonesia juga masih sangat terbatas.

“Karena basis regulasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maupun juga undang-undang pelindung data pribadi, itu masih sangat terbatas bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang kecerdasan artifisial,” katanya.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar (dari kanan), SVP Regulatory and Government Affairs PT Indosat Tbk. Ajar A. Edi, dan Asisten Manajer Konten Bisnis Indonesia Leo Dwi Jatmiko berbincang seusai Editor Meeting di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Wahyudi menyoroti pentingnya stimulating AI industry atau pemberian stimulus bagi industri AI, termasuk dalam bentuk kebijakan perpajakan, insentif fiskal lainnya, serta dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia.

“Nah terakhir tentu international cooperation, jadi meskipun pada akhirnya ingin mencapai apa namanya, kecerdasan artifisial berdikasi. Tapi kerjasama internasional itu tetap diperlukan,” katanya.

Menurutnya, pemenuhan seluruh elemen yang dibutuhkan dalam pengembangan kecerdasan artifisial berdikari tetap membutuhkan keterlibatan banyak negara. Setiap negara, lanjut Wahyudi, memiliki fokus yang berbeda dalam pengembangan AI.

PERANG DINGIN AI

Dia menyebutkan saat ini terdapat tiga kekuatan utama dalam “perang dingin” AI global, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.

Wahyudi menjelaskan Amerika Serikat memprioritaskan investasi besar dalam riset teknologi canggih untuk mempercepat inovasi AI yang berkelanjutan dan kompetitif.

“Nah menariknya adalah, kompetisi itu terjadi antar perusahaan Amerika Serikat sendiri, bagaimana investasi jor-joran yang dilakukan oleh Meta, Google, IBM, termasuk Microsoft gitu kan untuk berkejaran satu sama lain dalam konteks pengembangan AI ini,” katanya.

Selain itu, Amerika Serikat juga menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai prioritas utama guna menjaga keunggulan kompetitif dalam pengembangan AI.

“Nah ini yang kita juga masih mencari sebenarnya ya. Misalnya ketika kita bicara perlindungan kekayaan intelektual di dalam surat edaran Menkominfo 9/2023, itu kira-kira fokusnya kan seperti apa sih gitu kan,” katanya.

Sementara itu, Uni Eropa menekankan regulasi perlindungan data yang ketat. Wahyudi menyebut Uni Eropa menetapkan standar tinggi dalam perlindungan privasi data untuk memastikan penggunaan AI berjalan secara etis.

Dengan penerapan EU GDPR, Eropa juga menurunkan berbagai panduan yang dikembangkan oleh European Data Protection Board, khususnya dalam pemrosesan data pribadi untuk pengembangan AI. Selain itu, aspek etika menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi tersebut.

“Karena di sana kalau kita baca EU AI Act, mereka kan sebenarnya mencoba untuk balancing, menyeimbangkan antara kepentingan inovasi dan ekonomi Uni Eropa dengan perlindungan terhadap fundamental rights dari warga negara Eropa gitu ya,” katanya.

Menurut Wahyudi, negara-negara Uni Eropa juga mendorong kolaborasi lintas negara guna mencapai kedaulatan digital bersama di bidang AI. Adapun China, lanjut Wahyudi, memiliki tiga prioritas utama.

Pertama adalah riset AI terpadu yang telah dilakukan dalam jangka panjang untuk memperkuat fondasi teknologi dan inovasi kecerdasan buatan. Termasuk di dalamnya pengembangan dan produksi chip khusus AI guna mendukung ekosistem AI yang mandiri.

“Ini juga satu hal yang sedang digelut oleh pemerintah Indonesia kalau kita mengikuti kementerian koordinator bidang perekonomian yang itu sedang menyusun draft meta jalan semiproductor ya,” katanya.

Wahyudi menambahkan ketersediaan chip menjadi faktor krusial bagi pengembangan AI. Selain itu, China juga mendorong aplikasi komersial AI melalui implementasi di berbagai sektor untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat kemandirian pasar.

“Jadi ini tiga contoh yang apa namanya three peak ya di dalam konteks pertarungan dari AI,” ungkapnya.

18/12/2025 17:34
RI Butuh Kendali Data untuk Capai Kecerdasan Artifisial Berdikari

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menekankan bahwa ambisi Indonesia untuk mencapai kedaulatan di bidang Kecerdasan Artifisial (AI) atau Sovereign AI harus ditopang oleh ekosistem yang kuat.

Kedaulatan ini dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional dan menutup celah pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.

SVP Regulatory and Government Indosat Ajar Edi menyatakan Indonesia harus memegang kendali penuh atas komponen-komponen krusial dalam rantai nilai AI, terutama terkait infrastruktur dan pengelolaan data di dalam negeri.

“Kita yakin kita punya backbone-nya, talentanya juga ada. Namun, negara harus memiliki kendali atas infrastruktur dan data yang dikelola agar benar-benar berdaulat,” ujar Ajar Edi di Kantor Wisma Bisnis Indonesia Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ajar menegaskan penguatan ekosistem AI nasional setidaknya harus bertumpu pada tiga fondasi utama yaitu, investasi infrastruktur, pengembangan talenta, dan komitmen regulasi yang jelas.

Ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni adalah syarat mutlak, menurutnya. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa sebanyak mungkin infrastruktur AI, termasuk kapasitas GPU dan data center, berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia.

Menurutnya, makin banyak pusat data yang beroperasi di dalam negeri, maka kerangka AI nasional akan makin kuat. Dia mengibaratkan infrastruktur ini sebagai tulang penyangga sistem yang menentukan seberapa jauh AI dapat diimplementasikan secara efektif untuk kebutuhan nasional.

Namun, untuk menarik minat investasi swasta pada perangkat keras yang mahal seperti GPU, Ajar menilai pemerintah perlu menghadirkan berbagai insentif.

Insentif yang dimaksud adalah dengan adanya harga energi yang kompetitif hingga keringanan pajak saat mendatangkan barang-barang teknologi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, kepastian regulasi juga sangat dinantikan oleh pelaku industri. Hal ini mencakup jaminan bahwa data harus diolah dan disajikan menggunakan infrastruktur AI yang berada di wilayah Indonesia demi menjaga keamanan dan kedaulatan data nasional.

Selanjutnya, ekosistem AI yang kuat memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Ajar menyoroti peran strategis perguruan tinggi dan universitas yang menjadi fasilitator bagi kebutuhan industri. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

18/12/2025 17:17
Tim Reformasi Polri: Penugasan Polisi di Luar Struktur Wajar, Asalkan…

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan suatu hal yang sah jika berdasarkan permintaan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan terdapat sejumlah K/L yang memiliki divisi irisan dengan tugas kepolisian, seperti penegakan hukum.

Dengan demikian, kata Jimly, pihak yang membutuhkan penugasan anggota itu bukan dari keinginan Polri melainkan dari K/L terkait.

“Jadi polisi itu posisinya dimintai. Bukan polri yang mengirim pasukan. Jadi ada kebutuhan, dan masuk akal dari pihak kementerian lingkungan hidup, ini judulnya direktorat penegakkan hukum Iya kan? Jadi masuk akal dia [K/L] minta,” ujar Jimly di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan saat ini ada 56 instansi yang memiliki wewenang penyidikan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh sebab itu, pelaksanaan penyidikan itu memerlukan pihak yang berpengalaman.

Dalam hal ini, Jimly mencontohkan bahwa anggota Polri merupakan salah satu lembaga yang memiliki pengalaman itu. Alhasi, Perpol No.10/2025 yang dinilai kontroversi justru mengatur penugasan itu.

“Jadi itu kira-kira ya, supaya tidak disalahpahami. Bukan salahnya polisi, dia dibutuhkan. Nah inilah yang dimaksudkan oleh perpol itu untuk mengatur,” imbuhnya.

Di samping itu, Jimly telah mendapatkan kabar bahwa saat ini Polri tidak akan memberikan penugasan di luar struktur hingga adanya aturan baru yang mengatur tersebut.

“Pokoknya setelah putusan MK ya, itu tidak akan ada lagi, menunggu aturan yang pasti ke depan,” pungkas Jimly.

18/12/2025 17:07
Tim Reformasi Sepakat Bahas RUU Polri Pakai Metode Omnibus Law

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

“Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP,” ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

“Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan,” tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP” pungkasnya.

18/12/2025 16:51
PGN SOR II Optimalkan Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui Sales and Operation Region II (SOR II) menegaskan peran strategisnya dalam pengelolaan dan pelayanan gas bumi di wilayah Jawa Bagian Barat yang meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Visit bersama awak media lokal Bekasi dan Karawang yang berlangsung di Bekasi.

General Manager PGN SOR II, Iwan Yuli Widyastanto, menyampaikan bahwa Jawa Bagian Barat merupakan salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional dengan kebutuhan energi yang terus meningkat dan beragam. Untuk itu, PGN SOR II berkomitmen menghadirkan layanan gas bumi yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh segmen pelanggan.

“PGN SOR II melayani kebutuhan energi mulai dari rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri, hingga korporasi. Keandalan pasokan dan kualitas layanan menjadi prioritas kami dalam mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini,” ujar Iwan.

Di Area Bekasi, PGN saat ini melayani lebih dari 23 ribu pelanggan dengan total volume penyaluran sekitar 99,24 BBTUD. Layanan tersebut menjangkau pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di kawasan permukiman, serta sektor komersial dan industri di Kota dan Kabupaten Bekasi, termasuk kawasan industri strategis seperti Cikarang, Cibitung, Jababeka, GIIC, EJIP, hingga MM2100.

Sementara di Area Karawang, PGN melayani lebih dari 13 ribu pelanggan dengan total volume penyaluran sekitar 85 BBTUD. Penyaluran gas bumi di wilayah ini mencakup segmen rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri, hingga korporasi, dan berperan penting dalam mendukung operasional kawasan industri strategis serta keberlanjutan sektor ekonomi dan pangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Iwan menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis perusahaan dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait pelayanan gas bumi kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.

“Menjelang akhir tahun 2025, PGN SOR II menyiapkan langkah kolaboratif bersama media lokal untuk membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan, guna mendukung program dan kinerja perusahaan pada tahun 2026,” tambah Iwan.

PGN SOR II terus berkomitmen menghadirkan pelayanan gas bumi dengan semangat melayani pelanggan sepenuh hati, melalui peningkatan kualitas layanan, respons yang cepat dan tepat, serta penguatan komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

18/12/2025 16:21
KPK Sita Rp900 Juta saat OTT Jaksa di Banten

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp900 juta saat operasi tangkap tangan yang melibatkan jaksa di Banten.

“Tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, total pihak yang diamankan menjadi 9 orang dari informasi sebelumnya sebanyak 5 orang. Budi menjelaskan para pihak diamankan di dua tempat yang berbeda.

“Tm mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta,” jelas Budi.

Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan merupakan aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, dan enam lainnya pihak swasta. Kendati demikian, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap karena para pihak masih diperiksa secara intensif.

“Terkait dengan detil konstruksi perkara kami belum bisa sampaikan saat ini karena ini masih akan dilakukan ekspos, masih didalami dan dianalisis lagi oleh tim dan para pihak yang diamankan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut.

“Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya,” pungkasnya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan, apakah menjadi tersangka atau saksi. Kendati demikian, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap karena para pihak masih di periksa secara intensif.

Fitroh menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut.

“Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya,” pungkasnya.

18/12/2025 16:12