Author: Bisnis.com

  • Menhub Sebut WFA dan Diskon Tiket Pesawat Geser Pola Mudik Lebaran 2025

    Menhub Sebut WFA dan Diskon Tiket Pesawat Geser Pola Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pola mudik transportasi umum Lebaran 2025 mengalami pergeseran salah satunya disebabkan oleh kebijakan work from anywhere (WFA) dan kebijakan tiket pesawat murah. 

    Menhub Dudy mengatakan kebijakan WFA memengaruhi pemudik dalam pemilihan tanggal dan momentum lonjakan permintaan serta pembelian tiket. Dudy menyebut ada pergeseran tren pemudik namun dia tidak merincikan jumlah pemudiknya. 

    “Nanti kita simpulkan. Di Pulau Jawa, ada pergeseran ke [moda] kereta, tapi nanti angkanya kita harus lihat dulu semuanya setelah ini selesai,” kata Dudy di Bandara Soekarno – Hatta, Kamis (27/3/2025). 

    Dudy mengaminkan pemberian diskon tiket pesawat dan kebijakan WFA mempengaruhi jumlah penumpang dan puncak arus mudik di seluruh moda transportasi umum. Meski demikian, Dudy mengklaim pergerakan jumlah pemudik saat ini masih sesuai dengan survei Kemenhub. 

    Adapun, pada transportasi udara, Kemenhub memproyeksikan puncak arus mudik dengan moda angkutan udara akan terjadi H-3 Lebaran, Jumat (28/3/2025) dengan prediksi penumpang mencapai 750.000 di seluruh bandara. 

    Dudy Purwagandhi mengatakan proyeksi puncak arus mudik untuk angkutan udara akan terjadi H-3 Lebaran. Dudy mengklaim saat ini kapasitas bandara disebut dapat menampung para pemudik. 

    “Besok memang puncak [arus mudik], tapi kan semuanya yang datang sesuai dengan tiketnya, Jadi kita nggak terlalu khawatir,” kata Dudy di Bandara Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/3/2025). 

    Senada, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyebutkan pada puncak arus mudik besok, jumlah penumpang dapat mencapai 750.000 jiwa di seluruh bandara. Sementara untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri penumpang diprediksi mencapai 222.000 pemudik. 

    “Kita [prediksi] untuk Soetta itu 222.000 penumpang. Kalau seluruhnya [bandara] 750.000,” kata dia.

  • KPK Bantah Febri Diansyah Soal Batal Diperiksa karena Penyidik Cuti

    KPK Bantah Febri Diansyah Soal Batal Diperiksa karena Penyidik Cuti

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan mantan juru bicaranya, Febri Diansyah, soal batal diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku, karena penyidiknya cuti.

    Febri sedianya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Dia semula ingin memenuhi panggilan tersebut namun pemeriksaan batal karena tim penyidik cuti dan sedang dalam tugas lain. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, Febri sebelumnya meminta penyidik mengirimkan surat panggilan melalui WhatsApp. Dia mengaku pemberitahuan pemanggilan itu didapatkan H-1 pemeriksaan, Rabu (26/3/2025). 

    Tessa pun mengetahui bahwa Febri juga telah berkomunikasi dengan media bahwa akan kooperatif datang ke KPK, setelah mengawal sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

    “Jadi yang bersangkutan menghadiri menjalankan tugas sebagai advokat saudara HK dan akan menghadiri persidangan terlebih dahulu,” paparnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, adik Febri yakni Fathroni Diansyah Edi turut diperiksa KPK. Namun, berbeda dengan Febri, jadwal pemanggilan Fathroni sebenarnya adalah Senin (24/3/2025). Dia meminta penjadwalan ulang dan baru hadir pada hari ini, ketika kakaknya juga dipanggil KPK. 

    Fathroni juga dipanggil dalam kasus berbeda. Dia diminta memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang oleh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL. 

    Dia diduga dipanggil lantaran pernah magang sebagai advokat di Visi Law Office, kantor firmu hukum yang sebelumnya didirikan Febri dan Donal Fariz. Visi Law pernah memberikan pendampingan hukum kepada SYL saat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. 

    Menurut Tessa, saat pemeriksaan Fathroni sedang berjalan, Febri ternyata hadir memenuhi panggilan penyidik usai sidang di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 11.45 WIB. 

    Tessa lalu menyebut, pemeriksaan terhadap Febri menjadi tidak memungkinkan karena tim penyidik saat itu sudah terlanjur memeriksa Fathroni di kasus SYL. Sementara itu, kasus pencucian uang SYL dan kasus Harun Masiku diketahui ditangani oleh satgas penyidikan yang sama di KPK. 

    “Dikarenakan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap adik kandung saudara F yaitu FDE sampai dengan hari ini, maka saudara F dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya, kemungkinan pasca Idulfitri atau Lebara nanti,” jelas Tessa. 

    Adapun lembaga antirasuah masih enggan mengungkap alasan pemanggilan Febri di kasus Harun Masiku. Seperti diketahui, mantan juru bicara KPK itu kini sedang menjadi penasihat hukum Hasto pada perkara perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. 

    “Saya juga tidak dalam kapasitas untuk bisa memberitahu apa hubungan Saudara F di perkara tadi yang ditanyakan, maupun di perkara-perkara yang lain,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, Febri mengaku mendapatkan informasi dari bagian administrasi Direktorat Penyidikan bahwa pemeriksaannya akan dijadwalkan kembali karena sebagian penyidik sedang cuti dan melaksanakan tugas lain. Informasi itu didapatkan olehnya ketika sudah sampai di Gedung Merah Putih KPK. 

    “Maka jadwal pemeriksaan untuk saya akan di-reschedule, jadi dijadwal ulang. Estimasinya ya kemungkinan setelah Lebaran ya,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3/2025). 

    Febri mengatakan bakal menunggu informasi lebih lanjut atas panggilan berikutnya. Namun, dia mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK siang ini adalah bentuk komitmen dan sikap kooperatif. 

    “Sebagai bentuk komitmen dan sikap kooperatif saya sudah datang ke sini dan tapi memang ada situasi yang kita tidak bisa perkirakan sebelumnya,” ujarnya. 

  • Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi baik BBM, LPG maupun Avtur selama periode Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, dalam press conference yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.

    Wiko menyatakan bahwa seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Idulfitri 2025. Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional. Demikian juga untuk sektor gas, yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan.

    Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina juga tetap beroperasi selama libur lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, dimana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri.

    Wiko menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, disiagakan juga SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wiko juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas dan takaran produk-produk Pertamina. Ia menjamin kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan ataupun spesifikasi pemerintah.

    “Baru-baru ini kita telah melakukan banyak test mengenai quality didukung oleh Kementerian ESDM, sekitar 79 persen dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800. Setelah kita lakukan test dan hasilnya cukup baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” tegas Wiko.

    Tak lupa, Wiko juga menyampaikan terima kasih, atas dukungan seluruh pihak terhadap Pertamina, dalam mendukung ketahan energi nasional. “Kami ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih pada masa-masa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Wiko.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dampak kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai terasa di industri perhotelan. Terbaru, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat mengumumkan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2024.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Jumlah tersebut belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Hariyadi mengatakan, PHRI sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Dia mengharapkan, laporan ini dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto agar sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas bisa segera direalisasikan. 

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan. Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.  

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.  

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel. 

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat adanya lonjakan peserta dalam program mudik gratis yang digelar tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, total peserta program mudik gratis yang digelar Kemnaker tahun ini mencapai 13.700 pemudik. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu sekitar 10.000 pemudik.

    “Total peserta [program mudik gratis Kemnaker 2025] 13.700 pemudik,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Yassierli mengungkap, jumlah kendaraan yang berpartisipasi dalam program mudik gratis Kemnaker juga meningkat dua kali lipat dibanding 2024.

    Pada tahun lalu, total bus yang berpartisipasi sekitar 101 bus. Sebanyak 231 bus dan 4 gerbong kereta api berpartisipasi pada mudik gratis bagi para pekerja dalam rangka merayakan hari raya Idulfitri di tahun ini.

    Adapun tahun ini, bus-bus tersebut difasilitasi oleh sejumlah lembaga dan asosiasi, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Apindo, PLN, HM Sampoerna, BNI, dan BRI.

    Pada program kali ini, Kemnaker membuka tujuan destinasi ke Lampung, Palembang, dan Padang. Kemudian, tujuan Solo, Klaten, Magelang, Wonogiri, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Sebelumnya, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait akan menggelar mudik gratis bagi pekerja/buruh. 

    “Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan mudik gratis bagi pekerja atau buruh dengan kolaborasi dengan para stakeholders,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, dikutip Rabu (12/3/2025).  

    Selain menggelar mudik gratis, Kemnaker juga akan melayani servis kendaraan bermotor gratis yang akan dilakukan di 10 balai pelatihan vokasi milik kementerian yang membidangi ketenagakerjaan itu.

  • Cisco-Nvidia Rilis Pengaman Infrastruktur AI, Percepat Adopsi Kecerdasan Buatan

    Cisco-Nvidia Rilis Pengaman Infrastruktur AI, Percepat Adopsi Kecerdasan Buatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Cisco dan Nvidia memperkenalkan Cisco Secure AI Factory sebagai pengaman infrastruktur atau pusat data yang menjalankan kecerdasan buatan (AI). 

    Cisco Secure AI Factory with NVIDIA akan menyematkan keamanan di semua lapisan, mulai dari lapisan aplikasi, lapisan beban kerja, hingga lapisan infrastruktur yang menggunakan solusi-solusi seperti Cisco AI Defense dan Hybrid Mesh Firewall.

    Solusi keamanan tersebut menyederhanakan penerapan, pengelolaan dan pengamanan  infrastruktur AI di perusahaan dengan skala apa pun.

    Founder dan CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan bahwa AI factory mentransformasi setiap industri dan keamanan harus dibangun di setiap lapisan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur.

    “Nvidia dan Cisco menciptakan cetak biru untuk AI yang aman, sehingga memberikan fondasi yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan agar bisa sepenuhnya yakin dalam mengembangkan AI sekaligus melindungi aset-aset mereka yang paling berharga,” kata Huang, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Di sisi lain, Chair dan CEO Cisco Chuck Robbins menyampaikan teknologi AI dapat menciptakan berbagai peluang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan. Untuk mencapai hal ini, integrasi jaringan dan keamanan sangat penting. 

    “Solusi inovatif dan terpercaya dari Cisco dan NVIDIA membantu para pelanggan kami untuk memanfaatkan potensi AI dengan maksimal namun secara sederhana dan aman,” ujarnya.

    Cisco dan Nvidia masing-masing membawa pemahaman unik tentang kebutuhan infrastruktur AI pelanggan. Dengan menggabungkan wawasan mereka, dapat menawarkan model-model penerapan yang fleksibel bersama dengan arsitektur referensi yang sudah terbukti. 

    Dengan Secure AI, para pelanggan di segmen perusahaan atau enterprise dapat memiliki infrastruktur AI yang dapat ditingkatkan dan berkinerja tinggi yang mendukung di setiap tahap penerapan AI mereka dan mengintegrasikan keamanan di seluruh proses. 

    Adapun, Cisco Secure AI Factory with Nvidia akan memiliki opsi penggunaan full-stack yang fleksibel seperti ready to deploy dan build your own.

    Ready to deploy yaitu memanfaatkan Cisco Nexus Hyperfabric AI bersama portofolio keamanan Cisco dan teknologi NVIDIA.

    Dengan opsi ini, pelanggan dapat menerapkan solusi AI yang terintegrasi secara vertikal yang mengotomatiskan dan menyederhanakan siklus hidup AI factory yang aman mulai dari desain hingga penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan.

    Kemudian untuk build your own yaitu memungkian pelanggan dapat mengintegrasikan infrastruktur yang ada saat ini dan membangun solusi yang dirancang secara tepat untuk lingkungan unik.

  • Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar tutupnya dua hotel di Bogor, Jawa Barat yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pekerja. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu alasan manajemen menghentikan operasional kedua hotel tersebut.

    Menanggapi informasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa penyebab tutupnya kedua hotel, yang disebut-sebut sebagai akibat dari efisiensi anggaran, perlu dikaji. Pasalnya, pada awal tahun, pemerintah memang belum melakukan belanja.

    “Di awal-awal tahun ini kan biasanya pemerintah juga belum spending. Jadi menurut saya, itu harus dilihat apakah benar itu penyebabnya atau tidak,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Ditemui terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa kebijakan penghematan anggaran pemerintah memang berdampak terhadap okupansi hotel di Indonesia. Untuk itu, Apindo saat ini terus memonitor bisnis perhotelan di Tanah Air.

    Sejauh ini, Apindo telah berdiskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. 

    “Jadi efisiensi ini berdampak seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kita percuma kalau bilang efisiensi memang kena, tapi apa solusinya untuk bisa membantu para pelaku yang terdampak,” tuturnya.

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak. Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Ini belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir, kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

  • Posko THR 2025 Terima 70 Aduan soal Bonus Hari Raya Ojol

    Posko THR 2025 Terima 70 Aduan soal Bonus Hari Raya Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa Posko THR 2025 telah menerima ribuan konsultasi terkait tunjangan hari raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR).

    Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan, total konsultasi yang dilayani Posko THR 2025 hingga per 26 Maret 2025 pukul 16.00 WIB mencapai 1.516 konsultasi.

    “Yang konsultasi terkait THR dan BHR itu jumlahnya 1.516 konsultasi,” kata Sunardi kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Secara terperinci, total 1.516 konsultasi itu terdiri atas 70 konsultasi terkait BHR dan 1.446 konsultasi terkait THR. 

    Sunardi menuturkan, konsultasi BHR yang masuk umumnya terkait dengan besaran bonus. Mengingat, nominal BHR yang diterima setiap pengemudi transportasi online berbeda-beda.

    Dia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemnaker akan terus berkomunikasi dengan perusahaan layanan transportasi online agar dapat menjalankan komitmennya dalam memberikan BHR kepada pengemudi transportasi online.

    Sementara itu, hingga 27 Maret 2025 pukul 08.40 WIB, Posko THR menerima 1.725 pengaduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan mencapai 1.118 perusahaan.

    Total pengaduan yang masuk itu terdiri atas 989 aduan THR belum dibayar, 370 aduan THR tidak sesuai ketentuan, dan 366 aduan THR terlambat dibayar.

    Sunardi mengimbau seluruh pekerja untuk melapor ke Posko THR yang ada di setiap daerah, jika terjadi pelanggaran dalam pembayaran THR.

    Posko THR 2025 akan dibuka hingga H+7 Lebaran 2025. Kendati begitu, Posko THR 2025 tidak menutup kemungkinan untuk menerima pengaduan diluar waktu tersebut.

    “Kita sudah instruksikan seluruh Disnaker daerah juga ada Posko THR-nya. Jadi para pekerja dari semua daerah bisa langsung lapor ke posko THR di Dinas Tenaga Kerja daerah setempat,” pungkasnya.

  • Serahkan Zakat, Prabowo: Kemiskinan Ekstrem Bisa Dihapus Dengan Rp30 Triliun

    Serahkan Zakat, Prabowo: Kemiskinan Ekstrem Bisa Dihapus Dengan Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Kamis (27/3/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memikirkan nasib saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kesulitan.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya zakat sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

    “Zakat adalah cerminan dari sikap gotong royong, upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan menciptakan keadilan sosial,” ucapnya dalam forum itu.

    Dia juga mengapresiasi peran Baznas yang telah bekerja keras, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti di Palestina, untuk membantu mereka yang membutuhkan.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang transparan dan efektif.

    “Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan sebersih-bersihnya, harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

    Prabowo juga berharap agar sektor ini semakin diperkuat, dengan melibatkan peran lebih banyak pihak, termasuk Kementerian dan Lembaga yang memiliki otoritas untuk menyalurkan dana zakat secara lebih optimal.

    Menurut laporan Baznas, potensi zakat di Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai Rp327 triliun, dengan estimasi penerimaan sekitar Rp41 triliun.

    Prabowo mengungkapkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem hanya dengan sekitar Rp30 triliun.

    “kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga,” pungkas Prabowo.

  • CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis alias CITA mengkritisi laporan Bank Dunia yang menunjukkan pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun per tahun.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar meragukan angka-angka dalam laporan tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa selalu ada biaya administrasi yang timbul pemungutan pajak.

    Fajry mencontohkan jika jumlah wajib pajak yang masuk ke dalam sistem maka jumlah pegawai pajak yang mengawasi juga perlu ditambah. Tak hanya itu, selalu ada hambatan teknis apabila ada objek pajak baru yang ingin diincar atau malah dihilangkan.

    “Jadi, kalau biaya yang ditimbulkan tersebut lebih besar dari potensi penerimaannya maka pemungutan pajaknya menjadi tidak feasible [mungkin dilaksanakan]. Bukannya untung malah buntung,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, di berbagai negara terdapat ambang batas pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Di bawah ambang batas tersebut, menurut Fajry, pemungutan pajaknya menjadi sulit untuk dijalankan karena termasuk sektor hard to tax (HTT) alias sulit untuk dipajaki.

    Dia mencontohkan, jika akhirnya pemerintah menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) ke kisaran Rp2—2,5 miliar maka potensi penerimaan tambahan tak cukup besar untuk menambal target penerimaan pajak. Menurutnya, kisaran Rp2—2,5 miliar termasuk kisaran yang masih mungkin dilaksanakan.

    “Perhitungan saya, besarannya [penerimaan tambahan] tidak akan mencapai Rp3 triliun. Jadi, angka ‘wah’ yang dipaparkan oleh Bank Dunia tersebut tidak tepat atau kurang tepat,” jelas Fajry.

    Dia pun takut otoritas merespons dan salah mengartikan laporan Bank Dunia tersebut. Fajry khawatir Direktorat Jenderal Pajak malah akan bertindak lebih ‘agresif’ yang akan mengakibatkan dunia usaha dan pada pekerja sektor formal menjadi korban.

    Secara historis, lanjutnya, upaya agresif otoritas pajak yang berdampak ke penurunan penerimaan pajak dan keluhan pelaku usaha sempat terjadi ketika peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, pemerintah juga berpotensi melakukan belanja yang jor-joran karena dianggapnya ada sekian ratus triliun penerimaan yang bisa digali atau dioptimalkan. Padahal, pada kenyataan sulit dilakukan.

    “Alhasil, bendahara negara akan kesulitan dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati, ada peningkatan risiko bagi defisit APBN. Kembali, hal ini pernah terjadi sebelumnya pada era peralihan dari Presiden SBY ke Jokowi. Sudah ada preseden sebelumnya,” katanya.

    Apalagi, laporan Bank Dunia mendorong pemerintah untuk memajaki kelompok kecil dan mikro. Fajry mengingatkan bahwa pada saat yang sama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin memberikan keringanan pajak bagi kelompok konglomerat melalui family office.

    “Jadi, yang kecil dihantam, yang super kaya diberikan keringanan. Kalau desainnya seperti ini, ini sangat tidak berkeadilan sekali,” tutupnya.