Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Efisiensi Anggaran Makan Korban, Sahira Group Resmi Tutup 2 Hotel di Bogor Hari Ini

    Efisiensi Anggaran Makan Korban, Sahira Group Resmi Tutup 2 Hotel di Bogor Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen Sahira Hotels Group resmi menutup operasional dua hotelnya di Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Sabtu (29/3/2025). Kedua hotel itu yakni Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang.

    Informasi tutupnya kedua hotel tersebut diumumkan manajemen melalui platform media sosial Instagram @sahirahotelsgroup.

    “Setelah pertimbangan yang mendalam, Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang akan menutup operasionalnya pada 29 Maret 2025. Kami merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan Anda,” tulis manajemen, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Rencana penutupan dua hotel di bawah Sahira Hotels Group sebelumnya telah disampaikan manajemen ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bogor.

    Dalam surat pemberitahuan yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025), Sahira Hotel Group akan menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan.

    “Kami memberitahukan kepada Ketua PHRI Kota Bogor bahwa operasional dari Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan ditutup pada 29 Maret 2025,” kata Direktur Operasional Sahira Hotels Group Adly dalam surat yang ditujukan ke Ketua Umum PHRI Bogor tertanggal 26 Maret 2025, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Melalui surat tersebut, Adly menyampaikan bahwa manajemen terpaksa menghentikan operasional kedua hotel seiring kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

    Adly mengatakan bahwa aktivitas Hotel Sahira Butik Paledang dan Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan.

    “Aktivitas pada Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan pada kemudian hari,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan, sekitar 130 pekerja akan dirumahkan imbas penutupan dua hotel tersebut. Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Ini belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    “Itu jumlah karyawan diluar daily worker,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Hariyadi khawatir, penutupan hotel terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Untuk itu, PHRI telah melaporkan masalah ini ke Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan diharapkan dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami sudah laporkan kepada Ibu Menpar dan diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden agar April nanti anggaran belanja pemerintah segera dicairkan,” ungkapnya.

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas. Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

    Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

    Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

    Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

    Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

    Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.  

    Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

    Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun  
    Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
    Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
    Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
    Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
    Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
    Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
    Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
    Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
    Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

  • Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei pemantauan komoditas pangan di pasar tradisional dan modern jelang hari raya Idulfitri 1446H/2025M. Cabai rawit dan bawang putih naik signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan survei dilakukan di pasar modern dan tradisional di 7 Kantor Wilayah KPPU yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan DI Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadan,” kata Eugenia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dari survei yang dilakukan terhadap 11 komoditas pangan, KPPU menemukan bahwa harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 

    Peningkatan harga utamanya terjadi di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat yang tercatat mencapai Rp115.000 per kg atau naik 53% dari harga saat awal Ramadan.

    Sementara, kata Eugenia, peningkatan harga cabai rawit juga terjadi di pasar modern, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kg, disusul Bandung dan Yogyakarta. 

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kg.

    “Khususnya di wilayah Surabaya, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg,” ungkapnya.

    Sementara itu di pasar modern, harga bawang putih meningkat signifikan di Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg. Kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 per kg sampai Rp63.000 per kg.

    Eugenia menduga melonjaknya harga bawang putih disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor.

    Dari sisi stok, KPPU mencatat mayoritas terpantau tersedia, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Eugenia memastikan kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan. 

    “Keterbatasan stok hanya terjadi atas bawang merah di pasar tradisional wilayah DI Yogyakarta dan Samarinda. Sementara di pasar modern di wilayah Surabaya dan DI Yogyakarta, keterbatasan stok terjadi pada beras medium,” pungkasnya. 

  • Kemnaker Verifikasi Ribuan Aduan yang Masuk ke Posko THR 2025

    Kemnaker Verifikasi Ribuan Aduan yang Masuk ke Posko THR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memverifikasi ribuan aduan yang masuk ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2025.

    Posko THR 2025 telah menerima sebanyak 1.725 pengaduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan mencapai 1.118 perusahaan per tanggal 27 Maret 2025 pukul 08.40 WIB.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap pengaduan itu nanti kita akan verifikasi, kita akan lihat,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa proses verifikasi akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Jika laporan yang masuk ternyata benar adanya, maka pemerintah akan mengeluarkan nota pemeriksaan.

    “Pertama, kita beri waktu 7 hari. Kalau tidak ada respon, tindakan. Kemudian nota pemeriksaan kedua, 3 hari. Lanjut dengan rekomendasi terkait dengan sanksi,” jelasnya. 

    Adapun, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Denda tersebut nantinya akan dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

    Sementara itu, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai sanksi administratif. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan, sanksi administratif ini berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

    “Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap,” demikian bunyi pasal 79 ayat (2), dikutip Kamis (27/3/2025).

  • Sidang Isbat Idulfitri 2025 Digelar Hari Ini, Cek Jadwal & Link Live Streamingnya

    Sidang Isbat Idulfitri 2025 Digelar Hari Ini, Cek Jadwal & Link Live Streamingnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan atau isbat Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menyampaikan, sidang isbat akan digelar secara tertutup sekitar pukul 18.45 WIB. Hasil sidang isbat akan diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melalui konferensi pers.

    “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Rokhmad menambahkan, proses sidang isbat nantinya diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Dalam seminar tersebut, pemerintah mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Kemenag juga mengundang perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Lebih lanjut, Rokhmad menuturkan bahwa penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.

    Hal ini kata dia, sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2/2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam fatwa itu, disebutkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, Rokhmad mengatakan bahwa ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” ujar Rokhmad.

    Dia menjelaskan, terdapat dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta’abbudi dan kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis.

    Adapun proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik. Menurut Abu Rokhmad, ada satu titik rukyatul hilal di setiap provinsi, kecuali Bali.

    Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pengumuman sidang isbat Idulfitri 2025, dapat dilihat di link berikut ini:

    https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat 

  • Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Bisnis.com, JAKARTA — Muhammadiyah Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 M. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang rencananya akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Muhammadiyah dan NU (termasuk pemerintah) sering kali berbeda pandangan mengenai awal puasa dan penetapan jatuhnya hari raya Idulfitri. Namun demikian, perbedaan itu tidak mengurangi ukhuwah islamiyah antara kedua organisasi masyarakat atau Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. 

    Adapun melansir laman resmi Muhammadiyah, keputusan mengenai awal Syawal didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini telah lama menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Dengan metode ini, awal bulan ditetapkan jika hilal sudah wujud, yaitu setelah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam, bulan terbenam setelah matahari, dan piringan atas bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

    Dalam menentukan 1 Syawal 1446 H, data astronomis menunjukkan bahwa pada Sabtu Kliwon, 29 Ramadan 1446 H atau 29 Maret 2025 M, ijtimak terjadi pada pukul 17:59:51 WIB. Namun, saat matahari terbenam di Yogyakarta (07° 48′ LS dan 110° 21′ BT), tinggi bulan masih berada di -01° 59′ 04², yang berarti hilal belum wujud.

    Di seluruh wilayah Indonesia, bulan juga masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Oleh karena itu, umur bulan Ramadan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H pun jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025 M.
     
    Keputusan ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya penggunaan hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah. Mulai tahun 1447 H, Muhammadiyah akan beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Dalam sistem KHGT, bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak global sehingga seluruh dunia akan menetapkan awal bulan Hijriah pada hari yang sama. Perubahan ini diharapkan membawa kesatuan umat Islam dalam aspek waktu dan ibadah, menjawab tantangan modernitas, serta memperkuat integrasi umat di tingkat global.

    Tunggu Sidang Isbat 

    Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah yang menjadi penanda jatuhnya perayaan hari raya Idulfitri pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemang Abu Rokhmad. “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” ujarnya.

    Abu Rokhmad menjelaskan jadwal sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Kemenag, lanjutnya, mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Jadwal sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawwal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

  • Jadwal Lengkap & Bocoran Pengumuman Hasil Sidang Isbat Idulfitri 2025

    Jadwal Lengkap & Bocoran Pengumuman Hasil Sidang Isbat Idulfitri 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah yang menjadi penanda jatuhnya perayaan hari raya Idulfitri pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemang Abu Rokhmad. “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” ujarnya.

    Abu Rokhmad menjelaskan jadwal sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Kemenag, lanjutnya, mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Jadwal sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawwal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

  • Jelang Lebaran, Update Kode Redeem FF dan FF Max Sabtu 29 Maret 2025

    Jelang Lebaran, Update Kode Redeem FF dan FF Max Sabtu 29 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Update kode redeem Free Fire (FF) dan kode redeem FF Max jelang Lebaran 2025 untuk para pemain yang bisa langsung diklaim dan berlaku, Sabtu 29 Maret 2025.

    Update kode redeem Free Fire (FF) dan kode redeem FF Max jika beruntung bisa mendapat sejumlah item menarik, rare seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Para survivor harus segera menukarkan, karena kode redeem FF ini memiliki waktu penukaran dan kuota penggunaan. Jika survivor tidak bisa menukarkan, maka kode redeem ff telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka. Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Begini Cara klaim kode redeem FF:

    Cara melakukan klaim kode redeem Free Fire (FF) yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.
    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia. 
    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim. 
    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem. 

    FFHHHUHW1C901IK

    FHNHWO93JI1NFH

    FFIJRHBPJW394JZN

    FFVDH5HHW04HBC

    FPJGNSJI2Z0OJEN

    FFNVBQ1INDJSK54W

    FPMAX20IJDHFKO

    Pemberitahuan Penting penukaran kode redeem FF:

    1. Kode penukaran terdiri dari 12/16 karakter, terdiri dari huruf kapital dan angka.
    2. Hadiah item ditampilkan di tab [vault] di lobi game; Emas atau berlian akan ditambahkan ke dompet akun secara otomatis.
    3. Harap perhatikan tanggal kedaluwarsa penukaran. Kode yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat ditukarkan.
    4. Silakan hubungi layanan pelanggan jika Anda mengalami masalah apa pun.
    5. Pengingat: Anda tidak akan dapat menukarkan hadiah Anda dengan akun tamu. Anda dapat mengikat akun Anda ke Facebook atau VK untuk menerima hadiah.

  • Gempa Thailand – Myanmar Magnitudo 7,7, Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Siap Bantu Pemulihan

    Gempa Thailand – Myanmar Magnitudo 7,7, Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Siap Bantu Pemulihan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi yang melanda Myanmar dan Thailand. Melalui akun media sosialnya, Prabowo mengungkapkan keprihatinan mendalam serta solidaritas kepada masyarakat di kedua negara yang terdampak bencana tersebut.

    “Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar dan Thailand. Pikiran dan doa kami menyertai rakyat kedua negara selama masa sulit ini,” tulis Prabowo dalam unggahannya di X (dahulu Twitter), Jumat (28/3/2025).

    I extend my deepest condolences for the devastating earthquake that struck Myanmar and Thailand. Our thoughts and prayers are with the people of both countries during this difficult time.

    Indonesia stands ready to provide all necessary support for recovery efforts in the…

    — Prabowo Subianto (@prabowo) March 28, 2025

    Selain menyampaikan simpati, Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memberikan dukungan dalam upaya pemulihan wilayah yang terdampak. “Indonesia siap memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk upaya pemulihan di daerah yang terkena dampak,” tambahnya. 

    Sebelumnya, dalam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter mengguncang Myanmar pada hari ini Jumat (28/3/2025), sedikitnya 144 orang tewas dan lebih dari 700 lainnya terluka. Pemimpin militer Myanmar meminta bantuan internasional untuk menangani dampak bencana tersebut, sementara upaya penyelamatan masih berlangsung.

    “Pemimpin militer Myanmar meminta bantuan internasional pada hari Jumat untuk membantu menangani dampak gempa bumi dahsyat yang menurutnya telah menewaskan sedikitnya 144 orang,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan melalui stasiun penyiaran negara MRTV.

    Kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam pidato video menyebutkan bahwa jumlah korban tewas dan luka kemungkinan akan bertambah seiring dengan proses evakuasi. “Di beberapa daerah, bangunan runtuh sehingga upaya penyelamatan masih berlangsung. Saat kami melakukan upaya penyelamatan dan bantuan yang ekstensif, saya ingin meminta bantuan,” katanya dikutip dari Bloomberg.

    Junta militer melaporkan bahwa rumah sakit di Naypyidaw, Mandalay, dan Sagaing sudah penuh sesak dengan pasien. Selain itu, jembatan dan sejumlah bangunan di berbagai wilayah mengalami kerusakan parah. Akibatnya, keadaan darurat diumumkan di enam provinsi, termasuk ibu kota Naypyidaw dan Mandalay.

  • Wamen ESDM Minta Pemudik Tak Ragukan Kualitas BBM Pertamina

    Wamen ESDM Minta Pemudik Tak Ragukan Kualitas BBM Pertamina

    Bisnis.com, CIREBON – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemudik tidak perlu khawatir terkait kualitas dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang didistribusikan oleh Pertamina. 

    Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pengawasan dan antisipasi untuk menjamin kelancaran suplai energi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.

    “Kami ingin menegaskan bahwa baik dari segi kualitas maupun ketersediaan, BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Pemerintah bersama Pertamina dan lembaga terkait terus melakukan pengawasan rutin, sehingga masyarakat tidak perlu ragu,” ujar Yuliot di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

    Menurut Yuliot, pengawasan terhadap BBM dan LPG dilakukan secara ketat mulai dari tahap pengiriman hingga distribusi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

    Pemerintah, melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta terkait lainnya rutin melakukan inspeksi untuk memastikan BBM yang sampai ke tangan konsumen memiliki kualitas sesuai standar.

    Ia juga menambahkan, sistem pengawasan ini menjadi bukti kualitas BBM yang dijual di SPBU tidak perlu diragukan.

    “Kami selalu meminta laporan berkala dari Pertamina terkait hasil pengecekan. Bahkan, bukan hanya BPH Migas yang melakukan pengawasan, tetapi juga kementerian dan lembaga lain. Untuk pengukuran volume, misalnya, ada keterlibatan Kementerian Perdagangan yang melakukan tera terhadap alat ukur di SPBU,” jelasnya.

    Menghadapi lonjakan permintaan selama periode mudik IdulFitri 2025, Kementerian ESDM telah menginstruksikan Pertamina untuk meningkatkan ketersediaan stok BBM dan LPG. 

    Menurut Yuliot, pemerintah telah melakukan simulasi kebutuhan energi selama periode libur panjang dan menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kendala di lapangan.

    “Kami sudah menghitung peningkatan konsumsi selama Idul Fitri, dan untuk itu stok BBM dan LPG telah ditambah. Stok LPG, misalnya, dinaikkan sekitar 10% dari kebutuhan harian. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan yang cukup, meskipun permintaan meningkat drastis,” ungkapnya.

    Sebagai bagian dari strategi pengamanan energi selama Lebaran, pemerintah juga bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan keberadaan SPBU siaga di jalur-jalur utama mudik. Sejumlah SPBU akan beroperasi 24 jam penuh guna melayani kebutuhan pemudik.

    Selain itu, pemerintah juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait ketersediaan atau kualitas BBM dan LPG. 

    “Kami memastikan ada SPBU siaga yang tetap buka selama 24 jam di jalur utama, terutama di ruas tol dan jalan nasional. Ini penting agar pemudik tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM selama perjalanan,” kata Yuliot.

    Menurut Yuliot, pemerintah tidak hanya berfokus pada pasokan BBM dan LPG selama momen tertentu saja, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan energi nasional.

    “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar terkait ketersediaan dan kualitas BBM maupun LPG. Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang optimal untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat,” pungkasnya.