Author: Bisnis.com

  • 215.646 Penumpang Naik Kereta saat Puncak Arus Mudik H-3 Lebaran

    215.646 Penumpang Naik Kereta saat Puncak Arus Mudik H-3 Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatat jumlah penumpang sebanyak 215.646 jiwa pada H-3 Lebaran 2025 atau Jumat (28/3/2025), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan Jumat (28/3/2025) merupakan puncak arus mudik Lebaran dengan jumlah penjualan tiket mencapai 215.646 dalam sehari yang terdiri dari 184.008 tiket KA JJ dan 31.638 tiket KA Lokal yang dikelola KAI. 

    “Angka tersebut merupakan capaian penjualan tertinggi selama periode Angleb 21 Maret – 11 April 2025 dengan tingkat okupansi 115,56% untuk KA JJ dan 60,65% untuk KA Lokal,” kata Anne, Sabtu (29/3/2025). 

    Anne menjelaskan bahwa tingkat okupansi yang melebihi 100% disebabkan oleh pola perjalanan penumpang yang fleksibel. Penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute, bukan hanya dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.  

    Untuk mendukung kelancaran arus mudik, KAI menyediakan total kapasitas 4.591.510 tempat duduk pada periode 21 Maret – 11 April 2025. Jumlah ini mencakup 3.443.832 tempat duduk untuk Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) dan 1.147.678 tempat duduk untuk Kereta Api Lokal.  

    Per 29 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, penjualan tiket menunjukkan tren positif dengan total 3.303.774 tiket terjual atau sekitar 71,95% dari kapasitas yang tersedia.

    Dari angka tersebut, tiket KA Jarak Jauh yang telah terjual mencapai 2.970.399 dengan tingkat okupansi 86,25%, sementara tiket KA Lokal terjual sebanyak 333.375 tiket atau 29,05% dari kapasitas yang disediakan.

    “Kepadatan arus mudik masih terjadi hari ini dengan penjualan tiket pada 29 Maret hingga pukul 07.00 WIB mencapai 186.074 dalam sehari yang terdiri dari 167.481 KA JJ dan 18.593 KA Lokal [angka tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih berlangsung],” kata Anne. 

    Selama masa Angkutan Lebaran KAI mengoperasikan 9.656 perjalanan kereta api, meningkat 8% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan total kapasitas mencapai 4.591.510 kursi, KAI berupaya menghadirkan layanan transportasi yang andal, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan.

    “Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, KAI juga menyediakan 1.080 perjalanan tambahan yang siap melayani berbagai rute favorit. Kami mengingatkan pelanggan untuk membawa dokumen identitas resmi serta tiket perjalanan agar proses boarding berjalan lancar,” ujar Anne.

  • Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang produk garmen atau pakaian jadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan penurunan penjualan jelang Lebaran 2025, yang menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat.

    Destiana (20), karyawan di salah satu toko penjual pakaian perempuan hingga anak di Lantai 1 Blok C Central Tanah Abang, mengungkapkan terjadi penurunan penjualan sekitar 50% pada Lebaran tahun ini dibandingkan Lebaran tahun lalu.

    Perempuan yang sudah berdagang di Tanah Abang sejak 2023 itu mengaku kini omzet kotor tokonya rata-rata Rp10 juta per hari. Menurutnya, penurunan pengunjung di Pasar Tanah Abang sudah mulai terjadi sejak Agustus 2024.

    “[Jelang Lebaran 2025] biasa aja, kayak hari-hari biasa. Jauh banget menurunnya,” kata Desti saat ditemui di kiosnya, Jumat (28/3/2025).

    Senada, penurunan omzet juga dialami Rendi (21), salah satu karyawan di toko penjual kerudung di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang.

    Dia tidak menampik bahwa terjadi peningkatan pengunjung jelang Lebaran kali ini. Hanya saja, peningkatannya tidak sesignifikan tahun lalu.

    “Mendingan [Lebaran] tahun kemarin. Kalau tahun sekarang turun,” ungkap Rendi saat ditemui di kiosnya, Jumat (23/3/2025).

    Padahal, sambungnya, omzet rata-rata per hari jelang Lebaran 2024 bisa mencapai Rp4 juta, tetapi kini sekitar Rp1 juta.

    Daya Beli Lemah

    Indikasi melemahnya daya beli masyarakat, terutama jelang Lebaran 2025, memang tercatat dari sejumlah data statistik.

    Bank Indonesia misalnya memprakirakan indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 terkontraksi sebesar 0,5% secara tahunan dan tumbuh melambat 0,8% secara bulanan (dari 5,9% pada Januari).

    IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga.

    Tak hanya dari sisi produsen, dari sisi konsumen juga tampak indikasi pelemahan. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%), maupun year to date (-1,24%).

    Sejumlah kios pakaian di Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B mulai tutup dan pengunjung berkurang dua hari sebelum lebaran./ Bisnis – Dwi Rachmawati

    Memang secara agregat, inflasi inti masih tumbuh secara bulanan (0,25%) tahunan (2,48%). Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu diskon tarif listrik 50% oleh pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah.

    Hanya saja yang menjadi anomali adalah kelompok pakaian dan alas kaki hanya mengalami inflasi 0,1% secara bulanan. Padahal notabenenya, masyarakat kerap memburu ‘baju Lebaran’ menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Sebagai perbandingan, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 0,22% secara bulanan pada Maret tahun lalu atau jelang Lebaran 2024. Kelompok itu menjadi penyumbang inflasi terbesar keempat, hanya kalah dari dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,42%); perawatan pribadi dan jasa lain (0,7%); serta penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,33%).

    PHK hingga Efisiensi

    Pertanyaannya kini, apa penyebab daya beli melemah jelang Lebaran 2025?

    Dalam publikasi bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai pelemahanan daya beli jelang Hari Raya Umat Muslim itu terjadi karena tekanan dari sisi pendapatan kelompok rumah tangga kelas menengah dan menengah ke bawah.

    Core mencontohkan terjadi PHK massal di sektor manufaktur menjelang lebaran 2025 seperti yang terjadi kepada 10.655 buruh di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Selain fenomena PHK besar-besaran, sulitnya mencari pekerjaan yang layak bagi pekerja kerah putih juga menjadi sebab menurunnya pendapatan dari yang selayaknya diterima.

    “Melambatnya pertumbuhan upah riil di sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa lainnya menambah beban rumah tangga pekerja,” tulis Core dalam publikasinya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Mengolah data Badan Pusat Statistik, Core mengungkapkan upah sektor industri manufaktur terkontraksi 0,7% pada 2024. Padahal, pada 2022 dan 2023, upah riil pekerja manufaktur masih tumbuh rata-rata 5,6%.

    Hasil studi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menambahkan, efisiensi anggaran oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga diproyeksikan berkontribusi menekan lonjakan konsumsi selama Lebaran tahun ini.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE). Indef mencoba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara.

    Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran. Penurunan terbesar terjadi di Banten yang mencapai 1,4%.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi daring Indef, Rabu (19/3/2025).

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua pertiga penduduk Indonesia ada di Jawa. “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Arus Mudik Kian Padat, One Way Diperpanjang hingga KM 459 Salatiga!

    Arus Mudik Kian Padat, One Way Diperpanjang hingga KM 459 Salatiga!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pihak operator jalan tol memperpanjang penerapan skema rekayasa lalu lintas satu arah alias one way dari KM 70 Cikampek sampai dengan KM 459 Salatiga mulai pukul 09.30 WIB.

    Hingga H-1 lebaran, kendaraan dari arah Jakarta saling berhimpitan menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan lalu lintas tidak terelakan. Hal inilah yang memicu regulator untuk menerapkan skema one way. 

    “Jalur satu arah (one way) khusus kendaraan yang menuju arah Semarang atau Solo,” tulis Twitter Jasa Marga dikutip, Sabtu (29/3/2025).

    Sebelumya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di tingkat nasional hari ini, Jumat (28/3/2025).

    Dalam postingan Instagram @korlantaspolri.ntmc, Korlantas mengumumkan bahwa rekayasa lalu lintas one way itu diberlakukan dari KM 70 sampai dengan KM 414.

    “Saat ini sedang diberlakukan Sistem One way Nasional dari KM 70 Tol Cikampek s.d KM 414 GT Kalikangkung,” dalam unggahan Korlantas, Jumat (28/3/2025).

    Di samping itu, Korlantas juga mengemukakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas contraflow jika diperlukan untuk mengurai kepadatan kendaraan.

    Namun demikian, penerapan contraflow masih bersifat situasional atau bergantung pada kondisi di lapangan.

    “Pelaksanaan Contraflow bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian,” tambahnya.

    Di samping itu, Korlantas juga mengimbau kepada pengendara agar menjaga jarak aman saat melakukan mudik. Pada intinya, pemudik diminta untuk mengutamakan keselamatan.

    “Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara. Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) memprediksi puncak arus mudik Idulfitri 2025 sudah terjadi hari ini hingga akhir pekan ini. 

    Juru Bicara sekaligus Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menyebut arus mudik Lebaran tahun ini telah dihitung sejak 21 Maret 2025 lalu. Dia mencapai volume pergerakan kendaraan yang keluar dari Jakarta sudah mencapai 1 juta.

    Lisye lalu menyebut pihaknya memprediksi puncak arus mudik tertinggi akan terjadi esok hari, Jumat (28/3/2025). 

    “Jadi memang hari ini tanggal 27 Maret ini sudah mulai memasuki periode puncak dari arus mudik sendiri. Yang memang dari prediksi  kami ini puncak tertingginya akan jatuh pada besok di hari Jumat 28 Maret,” ujarnya kepada wartawan di kantor Jasa Marga Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/3/2025). 

    Perinciannya, terang Lisye, yakni sebanyak 49% pergerakan menuju arah Tol Trans Jawa yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama. Kemudian, beberapa juga bergerak ke arah Bandung yakni Gerbang Tol Kalihurip Utama. 

    “Lalu diikuti 21% itu ke arah Selatan melewati Gerbang tol Ciawi ke arah Bogor. Lalu 29%-nya itu ke arah Merak,” paparnya. 

    Menurut Lisye, pergerakan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan tol itu sudah meningkat 13% dari kondisi sebelum Ramadan. Bahkan, peningkatan mobilitas di Cikampek Utama disebut sudah lebih dari 70% dari kondisi biasa. 

  • Hari Ketiga One Way Diberlakukan, 44.000 Kendaraan Lintasi Tol Cipali

    Hari Ketiga One Way Diberlakukan, 44.000 Kendaraan Lintasi Tol Cipali

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 44.000 kendaraan melintas ruas jalan Tol Cikopo menuju ke arah Cirebon pada hari Sabtu (29/3/2025) terhitung sejak pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB..

    Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo menyampaikan bahwa jumlah tersebut telah meningkat 4% dibandingkan hari sebelumnya.  

    “[Jumlah ini] meningkat 4% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama pada hari sebelumnya,” kata Ardam dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

    Ardam mengatakan, volume lalu lintas ini konsisten dengan volume hari sebelumnya, dengan rata-rata 4.900 kendaraan per jam melintas.

    Kemudian, 8 rest area di ruas Tol Cipali pada pagi ini, Sabtu (29/3/2025) terpantau ramai pengunjung. Kendati begitu, Ardam menyebut bahwa rest area yang ada tetap memadai untuk kebutuhan pengguna jalan.

    “Apabila rest area penuh, pengguna jalan dapat memanfaatkan alternatif tempat istirahat di luar gerbang tol terdekat,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, rekayasa lalu lintas sistem one way telah diterapkan sejak Kamis (27/3/2025), tepatnya di ruas tol mulai dari KM 70 hingga KM 188 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang meningkat di jalur tersebut, terutama saat arus mudik.

    Penerapan rekayasa lalu lintas ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan panjang yang sering terjadi, terutama pada titik-titik rawan kepadatan. Dengan adanya sistem one way, arus kendaraan diharapkan lebih lancar dan waktu tempuh lebih efisien bagi para pengguna jalan tol.

    Kendati begitu, pengendara tetap diimbau untuk selalu memperhatikan informasi terbaru mengenai kebijakan lalu lintas. Polisi akan terus melakukan evaluasi di lokasi untuk memastikan efektivitas penerapan one way dan mengambil tindakan jika diperlukan. 

    Selain itu, pengguna jalan juga diminta untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan dan kelancaran perjalanan menjadi prioritas utama dalam kebijakan rekayasa lalu lintas ini.

  • Efisiensi Anggaran Makan Korban, Sahira Group Resmi Tutup 2 Hotel di Bogor Hari Ini

    Efisiensi Anggaran Makan Korban, Sahira Group Resmi Tutup 2 Hotel di Bogor Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen Sahira Hotels Group resmi menutup operasional dua hotelnya di Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Sabtu (29/3/2025). Kedua hotel itu yakni Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang.

    Informasi tutupnya kedua hotel tersebut diumumkan manajemen melalui platform media sosial Instagram @sahirahotelsgroup.

    “Setelah pertimbangan yang mendalam, Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang akan menutup operasionalnya pada 29 Maret 2025. Kami merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan Anda,” tulis manajemen, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Rencana penutupan dua hotel di bawah Sahira Hotels Group sebelumnya telah disampaikan manajemen ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bogor.

    Dalam surat pemberitahuan yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025), Sahira Hotel Group akan menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan.

    “Kami memberitahukan kepada Ketua PHRI Kota Bogor bahwa operasional dari Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan ditutup pada 29 Maret 2025,” kata Direktur Operasional Sahira Hotels Group Adly dalam surat yang ditujukan ke Ketua Umum PHRI Bogor tertanggal 26 Maret 2025, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Melalui surat tersebut, Adly menyampaikan bahwa manajemen terpaksa menghentikan operasional kedua hotel seiring kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

    Adly mengatakan bahwa aktivitas Hotel Sahira Butik Paledang dan Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan.

    “Aktivitas pada Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan pada kemudian hari,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan, sekitar 130 pekerja akan dirumahkan imbas penutupan dua hotel tersebut. Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Ini belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    “Itu jumlah karyawan diluar daily worker,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Hariyadi khawatir, penutupan hotel terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Untuk itu, PHRI telah melaporkan masalah ini ke Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan diharapkan dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami sudah laporkan kepada Ibu Menpar dan diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden agar April nanti anggaran belanja pemerintah segera dicairkan,” ungkapnya.

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas. Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Update Pejabat Terkaya RI Versi KPK: Widiyanti Putri, Rusdi Kirana, Maruarar 3 Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

    Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

    Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

    Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

    Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

    Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.  

    Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

    Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun  
    Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
    Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
    Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
    Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
    Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
    Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
    Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
    Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
    Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

  • Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei pemantauan komoditas pangan di pasar tradisional dan modern jelang hari raya Idulfitri 1446H/2025M. Cabai rawit dan bawang putih naik signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan survei dilakukan di pasar modern dan tradisional di 7 Kantor Wilayah KPPU yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan DI Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadan,” kata Eugenia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dari survei yang dilakukan terhadap 11 komoditas pangan, KPPU menemukan bahwa harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 

    Peningkatan harga utamanya terjadi di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat yang tercatat mencapai Rp115.000 per kg atau naik 53% dari harga saat awal Ramadan.

    Sementara, kata Eugenia, peningkatan harga cabai rawit juga terjadi di pasar modern, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kg, disusul Bandung dan Yogyakarta. 

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kg.

    “Khususnya di wilayah Surabaya, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg,” ungkapnya.

    Sementara itu di pasar modern, harga bawang putih meningkat signifikan di Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg. Kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 per kg sampai Rp63.000 per kg.

    Eugenia menduga melonjaknya harga bawang putih disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor.

    Dari sisi stok, KPPU mencatat mayoritas terpantau tersedia, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Eugenia memastikan kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan. 

    “Keterbatasan stok hanya terjadi atas bawang merah di pasar tradisional wilayah DI Yogyakarta dan Samarinda. Sementara di pasar modern di wilayah Surabaya dan DI Yogyakarta, keterbatasan stok terjadi pada beras medium,” pungkasnya. 

  • Kemnaker Verifikasi Ribuan Aduan yang Masuk ke Posko THR 2025

    Kemnaker Verifikasi Ribuan Aduan yang Masuk ke Posko THR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memverifikasi ribuan aduan yang masuk ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2025.

    Posko THR 2025 telah menerima sebanyak 1.725 pengaduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan mencapai 1.118 perusahaan per tanggal 27 Maret 2025 pukul 08.40 WIB.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap pengaduan itu nanti kita akan verifikasi, kita akan lihat,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa proses verifikasi akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Jika laporan yang masuk ternyata benar adanya, maka pemerintah akan mengeluarkan nota pemeriksaan.

    “Pertama, kita beri waktu 7 hari. Kalau tidak ada respon, tindakan. Kemudian nota pemeriksaan kedua, 3 hari. Lanjut dengan rekomendasi terkait dengan sanksi,” jelasnya. 

    Adapun, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Denda tersebut nantinya akan dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

    Sementara itu, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai sanksi administratif. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan, sanksi administratif ini berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

    “Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap,” demikian bunyi pasal 79 ayat (2), dikutip Kamis (27/3/2025).

  • Sidang Isbat Idulfitri 2025 Digelar Hari Ini, Cek Jadwal & Link Live Streamingnya

    Sidang Isbat Idulfitri 2025 Digelar Hari Ini, Cek Jadwal & Link Live Streamingnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan atau isbat Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menyampaikan, sidang isbat akan digelar secara tertutup sekitar pukul 18.45 WIB. Hasil sidang isbat akan diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melalui konferensi pers.

    “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Rokhmad menambahkan, proses sidang isbat nantinya diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Dalam seminar tersebut, pemerintah mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Kemenag juga mengundang perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Lebih lanjut, Rokhmad menuturkan bahwa penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.

    Hal ini kata dia, sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2/2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam fatwa itu, disebutkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, Rokhmad mengatakan bahwa ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” ujar Rokhmad.

    Dia menjelaskan, terdapat dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta’abbudi dan kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirmasi atas data-data hisab dan astronomis.

    Adapun proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik. Menurut Abu Rokhmad, ada satu titik rukyatul hilal di setiap provinsi, kecuali Bali.

    Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pengumuman sidang isbat Idulfitri 2025, dapat dilihat di link berikut ini:

    https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat 

  • Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Bisnis.com, JAKARTA — Muhammadiyah Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 M. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang rencananya akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Muhammadiyah dan NU (termasuk pemerintah) sering kali berbeda pandangan mengenai awal puasa dan penetapan jatuhnya hari raya Idulfitri. Namun demikian, perbedaan itu tidak mengurangi ukhuwah islamiyah antara kedua organisasi masyarakat atau Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. 

    Adapun melansir laman resmi Muhammadiyah, keputusan mengenai awal Syawal didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini telah lama menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Dengan metode ini, awal bulan ditetapkan jika hilal sudah wujud, yaitu setelah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam, bulan terbenam setelah matahari, dan piringan atas bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

    Dalam menentukan 1 Syawal 1446 H, data astronomis menunjukkan bahwa pada Sabtu Kliwon, 29 Ramadan 1446 H atau 29 Maret 2025 M, ijtimak terjadi pada pukul 17:59:51 WIB. Namun, saat matahari terbenam di Yogyakarta (07° 48′ LS dan 110° 21′ BT), tinggi bulan masih berada di -01° 59′ 04², yang berarti hilal belum wujud.

    Di seluruh wilayah Indonesia, bulan juga masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Oleh karena itu, umur bulan Ramadan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H pun jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025 M.
     
    Keputusan ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya penggunaan hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah. Mulai tahun 1447 H, Muhammadiyah akan beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Dalam sistem KHGT, bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak global sehingga seluruh dunia akan menetapkan awal bulan Hijriah pada hari yang sama. Perubahan ini diharapkan membawa kesatuan umat Islam dalam aspek waktu dan ibadah, menjawab tantangan modernitas, serta memperkuat integrasi umat di tingkat global.

    Tunggu Sidang Isbat 

    Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah yang menjadi penanda jatuhnya perayaan hari raya Idulfitri pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemang Abu Rokhmad. “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” ujarnya.

    Abu Rokhmad menjelaskan jadwal sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Kemenag, lanjutnya, mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Jadwal sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawwal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.